Bank Dunia atau World Bank memberikan klarifikasi tentang laporan berjudul Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) yang baru-baru ini dikutip beberapa media. Laporan itu menyebutkan antara lain, infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah dan tak terencana secara matang. Laporan Bank Dunia yang dirilis pada Juni 2018 juga menyebut bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terlalu mengandalkan Badan usaha Milik Negara (BUMN) dalam membangun infrastruktur. Hal itu tercermin dari keputusan pemerintah yang memberikan penugasan langsung sejumlah proyek ke BUMN.
Bank Dunia pun segera mengeluarkan klarifikasi terkait berita itu. Dalam rilisnya Bank Dunia menegaskan bahwa laporan itu belum resmi dipublikasikan dan masih dalam tahap finalisasi. Meskipun demikian Bank Dunia tidak membantah pemberitaan tersebut.
Dalam keterangan tertulis pada Senin (7/1) Bank Dunia menyatakan, dalam menyusun laporan Bank Dunia bekerja sama secara erat dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang relevan di pemerintahan. Seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .
InfraSAP merupakan analisis yang komprehensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk salah satu kemungkinan reformasi kebijakan, yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh Indonesia, dalam jangka pendek dan menengah.
Bank Dunia sudah mulai menyiapkan laporan tersebut sejak pertengahan 2017. Hal ini sesuai undangan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dalam menemukan solusi, agar dapat menarik lebih banyak pendanaan swasta dan komersial bagi investasi infrastruktur.
Terlepas dari klarifikasi Bank Dunia terkait laporan tersebut, pemerintah telah menanggapinya dengan positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, menilai laporan Bank Dunia itu sebagai suatu masukan yang baik bagi pemerintah. Hal senada diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Bank Dunia terkait laporan InfraSAP.
Memang Bank Dunia belum resmi mengeluarkan laporan InfraSAP tersebut. Namun tidak ada salahnya bagi pemerintah untuk bersiap diri melakukan beberapa perbaikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Misalnya, BUMN yang akan mengerjakan sebuah proyek infrastruktur dapat bekerja sama dengan perusahaan daerah yang memang berada di lokasi yang bersangkutan. Dengan demikian proyek itu dapat memberikan efek ganda yang langsung dirasakan daerah tersebut, infrastruktur terbangun dan perusahaan daerah pun dapat berkembang.
