Indonesia Ku

Indonesia Ku (354)

23
April

Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  menginisiasi pertemuan pembahasan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas ( PBVDD )  bersama Direktorat Regional kawasan Asia Pasifik dan Afrika - ASPASAF. Hal tersebut bertujuan untuk  meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara kawasan, khususnya untuk mendorong penguatan kerja sama di bidang ekonomi, dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Website kemlu.go.id menulis, pertemuan itu juga  melibatkan kehadiran Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian  Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam kegiatan  Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terarah mengenai Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) Indonesia dengan negara di kawasan ASPASAF  yang berlangsung pada tanggal 12-14 April 2019 di Bintaro, Tangerang.

Pembahasan substansi PBVDD  berlangsung sangat interaktif  dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif  untuk posisi Indonesia dengan negara-negara di kawasan Aspasaf. Pembahasan PBVDD juga akan digunakan untuk mengidentifikasi negara-negara yang sangat potensial untuk menjalin kerja sama PBVDD dengan Indonesia. Direktur Hukum dan Perjanjian Polkam, Ricky Suhendar dan Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Prasetyo Hadi dalam sambutannya  sepakat bahwa demi menunjang peningkatan hubungan diplomatik dan bilateral yang telah terjalin dengan negara di Kawasan ASPASAF. khususnya dengan meningkatkan saling kunjung antara pejabat dan diplomat kedua negara, maka diperlukan upaya aktif untuk menjalin PBVDD serta memperbaharui masa berlaku PBVDD yg sudah ada.

Dalam diskusi kelompok terarah  tersebut, Satuan Kerja LIntas Kementerian dan lembaga seperti Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, seluruh satuan kerja yang berada di bawah Dirjen ASPASAF berpartisipasi aktif memberi masukan terhadap penyelarasan data dan mekanisme dalam PBVDD dimaksud. Forum ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya tgl 28-30 Maret 2019 yang membahas PBVDD kawasan Amerika dan Eropa.

Dengan  penyelarasan data oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri, melalui kegiatan diskusi keleompok terarah  tersebut diharapkan akan terbentuk daftar terbaru dan terintegrasi yang akan disosialisasikan dengan seluruh  pemangku kepentingan terkait, baik Kementerian/Lembaga, perusahaan penerbangan, IATA, Angkasa Pura dan pihak Otoritas Bandara, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,  Tempat Pemeriksaan Imigrasi, maupun untuk dimuat di dalam Treaty Room,  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

22
April

Masyarakat Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 pada Rabu pekan lalu. Meski sejumlah daerah batal menggelar pencoblosan karena berbagai hal, namun secara umum Pemilu berjalan aman dan damai. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis pekan lalu  menegaskan, dunia usaha menyambut baik penyelengaraan Pemilu 2019. Menurut dia, dunia usaha melihat ini adalah momentum yang baik untuk menjaga optimisme karena pemilu sudah berjalan dengan aman dan damai.

Selain itu, Rosan juga optimis investasi akan meningkat di semester II 2019. Hal ini tidak lepas karena penyelengaraan Pemilu yang aman sehingga menumbuhkan kepercayaan pengusaha untuk berbisnis. Ditambah lagi, stabilitas ekonomi Indonesia masih ada di kisaran 5 persen, meski ekonomi dunia melambat dan aksi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih berlangsung.

Rosan berharap investasi akan meningkat di semester ke 2 karena stabilitas perekonomian dan keamanan yang baik dan terjaga serta kepastian pembangunan yang terprediksi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian RI, Darmin Nasution meyakini para investor akan menanamkan investasi di Indonesia pasca Pemilu 2019. Hal itu diyakini akan membuat investasi lebih bergeliat karena selama ini banyak investor yang menunggu hasil Pemilu 2019.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto juga optimistis kinerja industri manufaktur akan tumbuh lebih optimal seusai penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Dunia usaha dan investasi akan meningkat setelah pemilu karena Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang paling matang. Airlangga mengatakan peningkatan di bidang usaha manufaktur sudah terbukti, terutama sejak berakhirnya krisis ekonomi pada 1998 dan terus bertahan hingga lima kali penyelenggaraan pemilu. Industri manufaktur beberapa sudah tinggi. Distribusi makanan dan minuman di atas sembilan persen. Saat ini industri manufaktur lain seperti logam, garmen, tekstil dan pakaian, farmasi, mainan anak, kosmetik, dan busana diharapkan  menyamai kinerja pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung kinerja industri pengolahan ini, Kementerian Perindustrian telah menggelar Indonesia Industrial Summit, yang merupakan forum konsolidasi pemangku kepentingan guna merumuskan langkah strategis dalam mendorong transformasi digital 4.0 dalam sektor manufaktur. 

20
April

Bank Indonesia (BI) terus menyosialisasikan penerapan perdagangan lintas negara menggunakan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) di ASEAN dengan bank-bank fasilitator dan juga importir serta eksportir potensial. Di Jakarta, Selasa, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko mengatkan mata uang lokal perlu diintensifkan karena mampu mengembangkan pasar mata uang lokal, meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan, dan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah.

BI memang mengandalkan LCS sebagai alternatif bertransaksi dagang lintas negara selain menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Menurut Onny Widjanarko, penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan Thailand dan Malaysia yang difasilitasi oleh bank "Appointed Cross Currency Dealer Bank" (ACCD) di Indonesia menunjukkan progres yang positif. Sebagai gambaran, hingga akhir triwulan pertama tahun 2019, total transaksi perdagangan melalui local currency settlement menggunakan Baht Thailand mencapai 13 juta dolar Amerika atau setara 185 miliar rupiah. Angka itu menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar tujuh juta dolar Amerika Serikat atau setara 96 miliar.

Sementara itu untuk transaksi mata uang lokal (LCS) menggunakan Ringgit Malaysia jumlahnya mencapai 70 juta dolar Amerika atau setara 1 triliun rupiah. Angka itu meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar enam juta dolar Ameria atau setara 83 miliar rupiah

Penerapan LCS merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank Sentral Thailand (BOT) pada 23 Desember 2016 dalam rangka mendorong penggunaan mata uang lokal. Hal ini merupakan bagian dari upaya ketiga bank tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatkan pengembangan pasar mata uang lokal, dan pelaksanaan transaksi langsung antar pelaku pasar, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam efisiensi pasar dan menjaga kestabilan nilai tukar.

Penggunaan LCS di kawasan semakin diperluas dan diperkuat dengan kesepakatan antara BI, BNM, BOT dan juga Bank Sentral Filipina dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Finance Minister & Central Bank Governors’ Meeting) pada 5 April 2019 di Chiang Rai, Thailand. 

19
April

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meyakini Indonesia akan semakin maju dan berkembang. Sebab memiliki sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Hal itu disampaikannya saat membuka gelaran Indonesia Industrial Summit 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten Senin (15/4). Dalam sambutannya, Jusuf Kalla optimistis ekonomi Indonesia akan semakin maju melalui industrialisasi. Ia percaya Indonesia mampu menjadi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Ini sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0 yang telah dirancang.

Menurut Jusuf Kalla, selama ini sektor industri manufaktur memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Dalam kurun empat tahun terakhir, rata-rata sumbangsihnya mencapai 21,30 persen. Artinya, industri tetap menjadi kontributor tertinggi dalam pendapatan nasional. Oleh karena itu, menurut Jusuf Kalla, sudah saatnya industri nasional perlu memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas secara lebih efisien. Sebab, kemajuan teknologi telah mengubah segalanya, baik cara untuk berproduksi, berperilaku, hingga terhadap hubungan sosial.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, industri manufaktur memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 20 persen. Dari capaian 20 persen tersebut, Indonesia menempati peringkat kelima di antara negara G20. Ini artinya industri Indonesia  tetap berkembang. Posisi Indonesia berada setelah Tiongkok, dengan sumbangsih industri manufakturnya mencapai 29,3 persen. Disusul Korea Selatan, 27,6 persen, Jepang 21 persen dan Jerman 20,7 persen.

Indonesia Industrial Summit 2019 digelar Kementerian Perindustrian selama dua hari, 15 dan 16 April 2019. Acara ini menjadi ajang bertemu para pemangku kepentingan untuk mengetahui perkembangan transformasi digital sektor industri manufaktur. Sekitar 5.000 peserta mulai dari pelaku industri, pengelola kawasan industri, pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan start-up sektor industri, Duta Besar dan lainnya menghadiri acara tersebut. Forum ini juga menghadirkan para menteri tekait untuk membahas mengenai isu-isu dan kebijakan terkini seperti kebijakan insentif fiskal untuk inovasi teknologi dan investasi para perusahaan industri.

18
April

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan bantuan berupa tempat pengelolaan sampah kepada enam kota/kabupaten di sepanjang daerah aliran sungai Citarum di provinsi Jawa Barat. Secara simbolis, pemberian fasilitas pengelolaan sampah kepada Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi tersebut dilakukan di Keluarahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Senin lalu.

Die tempat tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meresmikan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pusat daur ulang bekas tempat pembuangan akhir Cicabe. Pusat daur ulang Cicabe merupakan salah satu dari tiga pengelolaan sampah yang diresmikan menteri. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti bersama Wali Kota Bandung Oded M Danial, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Kabupaten Bandung Dadang M. Nasser.

Dalam sambutannya Menteri Siti Nurbaya mengatakan, pemberian fasilitas pengelolaan sampah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah pusat menyelesaikan berbagai persoalan di sepanjang daerah aliran sungai Citarum. Dikatakannya, program Citarum Harum diberikan dalam rangka menyelesaikan masalah sampah, maka diberikan bantuan fasilitas pengelolaan.

Dia berharap, pola penyelesaian masalah sampah, yang menjadi salah satu penyebab sendimentasi Citarum, bisa ditiru oleh daerah lain. Pengelolaan sampah dengan cara daur ulang dinilai bisa menjadi solusi menyelesaikan pencemaran dan sendimentasi di sungai Citarum yang selalu menjadi penyebab banjir.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap tidak ada lagi sampah yang dibuang langsung ke Citarum. Ridwan Kamil mengatakan, pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan membentuk bank-bank sampah sampai ke titik desa/keluarahan, bahkan Rukun Warga. Namun, penyelesaian banjir dan sendimentasi Citarum melalui bank sampah harus didukung oleh masyarakat. Menurut Ridwan Kamil masyarakat harus mulai melakukan pemilahan.

Dikatakannya, edukasi kepada masyarakat dilakukan bukan hanya memberi pengetahuan proses pemilahan sampah, namun juga memberi peluang nilai ekonomi kepada masyarakat dari pilahan sampah yang bisa dijual ke bank-bank sampah. Bukannya hanya itu, pihaknya juga sedang menjajaki kerja sama dengan Pegadaian untuk bekerja sama supaya sampah yang dikelola bisa ditukar dengan emas.

17
April

Rabu, 17 April 2019, Bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Sejak merdeka dari penjajahan pada 1945, Bangsa Indonesia telah sebelas kali menyelenggarakan pemilihan umum -pemilu. Suasana revolusi setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan gonta-ganti kabinet membuat pemilu baru terlaksana 10 tahun setelah kemerdekaan. Pemilu 1955 adalah pemilu Indonesia yang pertama. Rakyat memilih wakil-wakil mereka di 29 partai peserta pemilu untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun pada waktu itu bangsa Indonesia belum mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, namun pemilu 1955 berjalan dengan penuh keragaman, kejujuran, kesederhanaan, dan kedamaian. Sehingga para pengamat asing dan dalam negeri menilai pemilu 1955 adalah pemilu yang paling demokratis di Indonesia.

Dalam perjalanannya, sistem pemilu demokrasi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Setelah pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada 1965, yang kemudian berhasil ditumpas, muncul pemerintahan Orde Baru. Pada masa inilah Pemilu kembali digelar. 10 partai turut serta dalam pemilu 1971 untuk anggota DPR Pusat, DPR Daerah tingkat I dan II.

Pemerintah Orde Baru kemudian mereduksi partai politik hanya menjadi dua, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, plus Golongan Karya. Saat itu pemerintah melarang partai beroperasi sampai ke desa. Pemilu mulai digelar teratur lima tahun sekali. Keadaan ini berlangsung pada pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pada 1998, gerakan reformasi menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Pemilu 1999 diselenggarakan dengan wajah baru. 48 partai politik berebut kursi DPR, DPRDaerah Tingkat I Provinsi, dan DPRDaerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.

Pemilu kembali digelar pada 2004. Kali ini selain memilih wakilnya di parlemen, rakyat Indonesia untuk pertama kalinya memilih langsung presiden mereka. Pemilu 2004 memberlakukan sistem electoral threshold sebesar tiga persen perolehan suara Pemilu 1999. Sehingga jumlah partai peserta pemilu berkurang menjadi 24 partai. Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan partai lokal di Aceh. Ketentuan electoral threshold pada pemilu sebelumnya dihapus, dan diganti dengan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen. Dari 38 partai, hanya 9 yang lolos parliamentary threshold dan berhak mendapat kursi di DPR.

Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai. Namun hanya 10 partai yang memenuhi parliamentary threshold sebesar 3,5 persen perolehan suara, dan berhasil masuk ke DPR. Pemilu 2019 ini diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah pasangan dengan nomor urut 1, Joko Widodo dengan wakilnya Ma’ruf Amin, sementara calon dengan nomor urut 2 adalah Prabowo Subianto, berpasangan dengan Sandiaga Uno.

16
April

Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN yang juga Acting Ketua SOM ASEAN-Indonesia, Benny Y.P. Siahaan, pada Pertemuan Ke-21 ASEAN-India Senior Officials’ Meeting (AISOM) di New Delhi, India pada tanggal 11-12 April 2019 mengatakan ASEAN dan India dapat fokus pada kerja sama maritim yang konkret di kawasan Indo-Pasifik, misalnya pada masalah keamanan dan keselamatan maritim, penanganan sampah plastik laut, konektivitas maritim, dan sebagainya.

Seperti dikutip laman kemlu.go.id, dalam pembahasan mengenai arsitektur kawasan dan hubungan antar negara-negara besar, Benny Y.P. Siahaan menyampaikan bahwa  ASEAN yang saat ini tengah mengembangkan ASEAN Indo-Pacific Outlook dan menyambut baik komitmen India untuk berkontribusi pada pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya   mekanisme East Asia Summit yang telah dimiliki ASEAN saat ini akan memudahkan implementasi dan pemajuan kerja sama dimaksud.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Vijay Thakur Singh, ketua Delegasi India mengapresiasi Indonesia atas inisiatif pelaksanaan Pertemuan High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation tanggal 20 Maret 2019 di Jakarta yang dinilai bermanfaat dan tepat waktu., Vijay Thakur Singh menegaskan pula komitmen India untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan. Kerja sama yang saling menguntungkan senantiasa perlu diutamakan di tengah situasi geopolitik yang dinamis dan upaya negara besar memperebutkan pengaruh di kawasan.

Pertemuan Ke-21 AISOM merupakan pertemuan tahunan Tingkat Pejabat Tinggi antara ASEAN dan India. Pertemuan dipimpin bersama oleh India dan Thailand selaku negara koordinatorkerja sama ASEAN-India serta dihadiri delegasi negara ASEAN dan India, serta Sekretariat ASEAN. Beberapa rencana kerja sama konkret telah diusulkan dalam Pertemuan, antara lain kerja sama di bidang kemaritiman dalam hal blue economy, kebudayaan, Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan rencana kegiatan untuk mengisi Tahun Kerja Sama Pariwisata ASEAN-India pada tahun ini.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai hal yang menjadi kepentingan bersama yaitu perkembangan dan arah ke depan kerja sama ASEAN-India antara lain di bidang pemberantasan terorisme, konektivitas, kerja sama ekonomi, perubahan iklim, penanganan bencana, pendidikan, hubungan antar-masyarakat dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada pertemuan itu telah pula dilakukan pertukaran pandangan mengenai isu-isu global dan perkembangan arsitektur perekonomian regional, termasuk perkembangan negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

15
April

Indonesia akhirnya berhasil memproduksi kapal selam sendiri. Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) jenis kapal selam buatan anak bangsa pertama resmi diluncurkan, Kamis, 11 April di Dermaga Fasilitas Kapal Selam PT PAL (Persero) Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam tersebut diberi nama KRI Alugoro-405. KRI Alugoro-405 diproduksi dengan skema transfer teknologi dengan Korea Selatan. Peluncuran kapal selam Alugoro-405  dilakukan langsung Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji.

Ryamizard  Ryacudu seperti dirilis Media Indonesia Jumat  mengatakan, kapal selam Alugoro-405 akan beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Kapal ini merupakan kapal selam ketiga yang dibuat oleh PT PAL bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Korea Selatan. Dua kapal selam pertama dibangun di Korea Selatan dan saat ini telah dioperasikan. Dua kapal selam tersebut adalah KRI Nagapasa-403 dan KRI Ardadedali-404. Sementara Alugoro-405 dibangun di PT PAL Indonesia.

Menurut Ryamizard, tidak semua negara bisa membuat kapal selam. Di kawasan ASEAN hanya Indonesia yang mampu membuatnya. Menurut Ryamizard, peluncuran kapal selam ketiga ini merupakan terobosan besar dalam industri pertahanan   Indonesia dan membuat Indonesia semakin diperhitungkan dunia. Ia menegaskan, Indonesia memang tidak mempunyai musuh negara, tetapi peluncuran kapal selam tersebut  menunjukkan Indonesia mampu memenuhi alutsista sendiri. Ryamizard berharap, kedepan Indonesia mampu menjual alutsista kepada negara lain. Menurutnya, kemampuan Indonesia  membuat alutsista mandiri sesuai dengan cita–cita  bangsa, yakni  menjadi poros maritim dunia.

Sementara itu Direktur Utama PT PAL Indonesia (persero) Budiman Saleh mengaku berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Pertahanan kepada PT PAL Indonesia untuk pembangunan kapal selam. Budiman mengatakan, pembangunan kapal selam tersebut didanai melalui penyertaan modal negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Menurut Budiman Saleh, dengan peluncuran kapal selam tersebut industri pertahanan Indonesia, khususnya matra laut mendapatkan kekuatan baru sebagai upaya sistem pertahanan negara dalam menjaga dari potensi ancaman.

Kapal selam Alugoro ini mempunyai panjang 61,3 meter dengan kecepatan 21 knot di bawah permukaan air dan mampu berlayar lebih dari 50 hari serta dapat menampung lebih dari 40 kru. Kapal selam ini menggunakan teknologi terkini dan keunggulan lainnya peperangan di bawah permukaan. 

13
April

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memulai Program Satu Juta Nelayan Berdaulat dengan mengenalkan aplikasi FishOn pada nelayan Sukabumi guna mengoptimalkan potensi laut dan mengelola hasil lautnya secara mandiri. Demikian siaran pers Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman di Jakarta, Rabu lalu. Pada hari itu Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi tempat pelelangan ikan Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Pelatihan nelayan untuk menggunakan aplikasi FishOn menandai Program Satu Juta Nelayan Berdaulat yang diluncurkan di Jakarta, Senin lalu. Untuk tahun ini ditargetkan minimal ada 300 ribu nelayan dari 300 kabupaten dan kota pesisir yang mendapatkan pelatihan melaut dengan dukungan teknologi 4.0.

Dalam kunjungannya di Sukabumi Luhut Panjaitan menjelaskan, nelayan dilatih menggunakan aplikasi FishOn, menabur jala yang efisien serta pemasaran ikan secara online, serta dilatih tentang standar keselamatan kerja di laut, dan menentukan daerah tangkapan ikan dan pengelolaan tangkapan.

Luhut Panjaitan menambahkan, dengan program ini diharapkan nelayan bisa langsung menjual hasil tangkapannya ke konsumen tanpa melalui tengkulak. Mereka bisa langsung mengetahui tempat-tempat di mana ada ikan, ini membuat operasional mereka lebih efisien. Cara ini akan lebih efektif sebab mereka bisa mendapatkan harga yang besar.

Aplikasi FishOn juga memiliki fitur informasi pencurian ikan, pengawetan ikan, penjualan ikan, komunikasi pencatatan hasil tangkapan ikan, "panic button" untuk permintaan bantuan dalam kondisi darurat, fitur pembayaran elektronik dan fitur belanja kebutuhan sehari hari. Selain itu, ada aplikasi penjualan dan manajemen gudang untuk koperasi nelayan, aplikasi lelang ikan online yang menghubungkan tempat pelelangan ikan, nelayan dan pedagang ikan, serta aplikasi website penjualan "e-commerce" ikan.

Dalam sesi dialog Luhut Panjaitan dengan nelayan, perwakilan nelayan meminta bantuan pemerintah untuk menyediakan teknologi atau alat yang bisa digunakan nelayan saat berhadapan dengan cuaca ekstrem saat sedang menangkap ikan di tengah laut, ada juga permintaan berupa modernisasi mesin nelayan dari mesin tingting ke mesin tempel 15 PK.

Menurut Luhut Panjaitan, pemerintah akan berupaya mewujudkan permintaan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar para nelayan bisa menjaga laut dari sampah dan tidak merusak terumbu karang dengan bom.

Luhut Panjaitan mengatakan program itu akan dilanjutkan ke Ambon, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan lima lokasi lainnya. Para nelayan akan dilatih selama dua minggu untuk mempelajari aplikasi. Menurutnya, Presiden berharap 3,7 juta orang nelayan bisalebih makmur.

12
April

Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal atau halal tourism terbaik dunia 2019 dalam standar Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019. Lembaga pemeringkat Mastercard-Crescent menempatkan Indonesia pada peringkat pertama standar GMTI dengan skor 78, mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia.  CEO Crescent Rating, Fazal Bahardeen, seperti dikutip dari siaran resmi Kementerian Pariwista Selasa mengatakan, Indonesia satu-satunya negara yang paling progresif dalam mengembangkan destinasi halal tourism.

Laporan GMTI menganalisis berdasarkan 4 kriteria penilaian strategis, yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Maka Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 juga mengadopsi hal serupa. Indonesia juga kemudian gencar melakukan bimbingan teknis dan workshop 10 destinasi pariwisata halal unggulan di Tanah Air. Indonesia dinilai ramah bagi wisatawan muslim karena menyediakan kenyamanan fasilitas, antara lain tempat ibadah dan makanan halal yang mudah dijangkau, juga dinilai kaya akan destinasi sejarah dan warisan budaya Islam.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi lembaga pemeringkat dunia Mastercard –Crescent Global Muslim Travel Index yang memberikan penilaian tertinggi pada Indonesia. Menurut Arief yahya, capaian ini membuktikan untuk mencapai kemenangkan harus direncanakan. Dia mengatakan rencana itu telah dirancang sejak 2015 yang berlanjut dengan kerja sama Mastercard Crescent Rating untuk membuat IMTI dengan mengacu standar global GMTI. Arief Yahya  berharap naiknya peringkat Indonesia pada posisi teratas sebagai destinasi halal tourism terbaik dunia semakin banyak mengundang minat wisatawan dunia berkunjung ke Indonesia, yang tahun ini menargetkan kunjungan 20 juta wisman dengan sebanyak 5 juta atau 25 persennya adalah wisman halal tourism.

Menteri Pariwisata Arief Yahya juga mengatakan,kesuksesan meraih peringkat pertama sebagai negara tujuan wisata halal membuat Indonesia berpeluang menjadi pemain besar wisata halal dunia. Hal itu bisa mendatangkan devisa besar. Sumbangan devisa dari pariwisata halal bisa berkontribusi 25 persen dari target devisa pariwisata keseluruhan yang tahun ini dipatok 20 miliar dolar Amerika.

Menurut  Arief Yahya, hingga saat ini, baru tiga provinsi yang menetapkan diri sebagai destinasi halal, yaitu Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Sumatra Barat. Provinsi lain yang potensial menjadi destinasi wisata halal ialah Riau dan Jawa Barat.

Page 1 of 26