Indonesia Ku

Indonesia Ku (269)

17
January


Keberhasilan pengelolaan gambut di Indonesia memperoleh perhatian dunia. Hal ini dibuktikan dengan dukungan yang siap diberikan oleh United Nations (UN) Environment terhadap Indonesia, sebagai Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional (International Tropical Peatland Center/ITPC). UN Environment sangat menyambut baik kepemimpinan Menteri Lingkungan  Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Dalam hal ini mereka juga siap mendukung ITPC, khususnya dalam pendanaan. Demikian dikatakan Direktur Regional UN Environment untuk wilayah Asia Pasifik, Dechen Tsering, saat mengunjungi sekretariat sementara ITPC di kantor Badan Penelitian, dan pengembangan - Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Bogor (10/1. Dechen juga menyadari pentingnya implementasi kegiatan ITPC dalam waktu segera, dalam hal penyusunan mekanisme kerjasama antar institusi, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Ia berharap, ke depannya ITPC dapat menjadi pusat data dan pengetahuan yang utama terkait pengelolaan gambut di dunia, dan dapat menjadi masukan bagi penyusun kebijakan, dan unit operasional yang bekerja di bidang konservasi gambut.

Sementara itu, Kepala BLI, Agus Justianto, yang mewakili Menteri LHK, menyampaikan latar belakang berdirinya ITPC. ITPC didirikan untuk memastikan penyusun kebijakan, praktisi, dan masyarakat, memiliki akses ke informasi, analisis yang kredibel dan sah dan semua alat lain yang diperlukan, untuk merancang dan mengimplementasikan konservasi dan pengelolaan lahan gambut tropis.

Dikatakannya, saat ini kehadiran ITPC sangat dibutuhkan, untuk mendukung aksi-aksi yang masif dengan dukungan pengetahuan, teknologi, dan inovasi baru. Dengan demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat menyambut baik dukungan dari UN Environment.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh perwakilan Badan Restorasi gambut (BRG), Harris Gunawan, yang berharap agar ITPC dapat berperan lebih lanjut dalam upaya menurunkan kebakaran hutan dan lahan-karhutla di Indonesia. Hal ini mengingat fenomena El Nino diperkirakan terjadi di tahun ini.

 Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional ITPC merupakan kelanjutan dari inisiasi tiga negara yang memiliki lahan gambut terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Kongo, saat Diskusi Panel Tingkat Tinggi tentang Kebijakan Hutan Nasional dan Pengelolaan Lahan Gambut di Jakarta, pada tanggal 30 Oktober 2018 lalu

16
January


Otoritas Jasa Keuangan -OJK menyiapkan lima inisiatif kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, melalui pernyataan resmi di Jakarta, Minggu (13/1) mengatakan, kebijakan pertama yang akan mereka lakukan adalah memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang, bagi sektor strategis melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal. Wimboh menambahkan, OJK akan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten.

Kebijakan ke dua adalah OJK mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas, seperti industri ekspor, substitusi impor, dan pariwisata, atau sektor perumahan. Realisasi yang dapat mendukung hal itu, seperti pengembangan skema pembiayaan dan ekosistem pendukungnya, termasuk asuransi pariwisata. OJK juga mendukung percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam mendorong ekspor.

Kebijakan ke tiga adalah memperluas penyediaan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Salah satunya melalui pendirian bank wakaf mikro yang jumlahnya akan ditambah menjadi 100 lembaga pada akhir tahun 2019. Lembaga jasa keuangan juga akan didorong untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi. OJK menargetkan indeks inklusi keuangan bisa ditingkatkan menjadi 75 persen tahun ini, dan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen sektor jasa keuangan.

Kebijakan ke empat adalah OJK mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0. Mereka menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai. Selain itu, OJK juga terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan finansial berbasis teknologi, dan memperkuat penegakan hukum bagi perusahaan rintisan ilegal yang merugikan masyakat luas, termasuk perusahaan pinjam meminjam dan penghimpunan dana.

Kebijakan ke lima adalah memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi maupun perizinan yang lebih cepat, termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

Menurut Wimboh Santoso, keseluruhan kebijakan dan inisiatif tersebut membutuhkan kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, OJK meminta seluruh pelaku sektor jasa keuangan mewujudkan kolaborasi yang efektif dalam membangun optimisme bersama guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

15
January


Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, waktunya telah tiba bagi Indonesia bersama anggota Dewan Keamanan  PBB lainnya, dengan dukungan seluruh anggota PBB, untuk bekerja keras berkontribusi bagi perdamaian dunia. Hal litu disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri  Republik Indoneisa di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi mengatakan untuk dapat duduk di Dewan Keamanan PBB bukan hal yang mudah. Ia menekankan, menunaikan tugas dengan baik di Dewan Keamanan PBB memiliki tantangan yang jauh lebih besar. Dalam pidatonya dalam acara yang dihadiri oleh Duta Besar Negara sahabat dan pimpinan Organisasi Internasional itu, Retno Marsudi menjelaskan Indonesia akan berusaha sekuat tenaga menunaikan tanggung jawab sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan sebaik mungkin.

Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan pada Mei 2019 dan pertengahan 2020. Isu terkait pemeliharaan perdamaian; pemberantasan terorisme; sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina antara lain akan menjadi prioritas Indonesia.

Retno Marsudi menambahkan, bagi Indonesia, peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat. Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Menurutnya, dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik.

Pada tahun 2019, Indonesia akan juga menggagas beberapa inisiatif, antara lain: Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue dan  Indo-Pacific Maritime Dialogue. Menurut Menteri Luar Negeri peran perempuan dalam kemanusiaan dan perdamaian akan terus dikedepankan. Peran ini juga akan didorong selama Indonesia berada dalam Dewan Keamanan PBB.

 Di kawasan, Indonesia berencana menyelenggarakan pertemuan “women and peace” dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN. 24 Menyikapi berbagai bencana alam dan dampaknya pada pembangunan di kawasan, Indonesia juga akan mendorong penguatan mekanisme tanggap darurat dan paska bencana di kawasan, antara lain melalui perkuatan AHA Centre dan Emergency Response and Assessment Team (ERAT).

Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga menyampaikan, tahun 2019, Indonesia secara resmi sudah mengajukan pencalonan diri sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2020-2022.  Pemilihan akan digelar padapada tahun 2019. Menteri Retno Marsudi mengatakan sebagai Mitra Sejati untuk demokrasi, pembangunan dan keadilan social, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM. Ia berharappencalonan ini mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.

14
January

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Menteri Pendidikan Tinggi dan Keterampilan Republik Singapura Ong Ye Kung meresmikan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, Kamis (10/1). Keberadaan Politeknik Industri Furnitur di Kawasan Industri Kendal salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri. Dengan demikian produktivitas meningkat dan industri furnitur menjadi lebih berdaya saing.

Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto dalam sambutan pembukaan mengatakan, keberadaan Politeknik Industri Furnitur dan pengolahan kayu harus mampu menjawab tantangan perkembangan industri dan tren pasar furnitur. Menurut Airlangga, pasar furnitur saat ini mengalami pergeseran dari yang semula membeli produk jadi ke toko beralih ke pemesanan model tertentu. Hal ini disebabkan industri furnitur merupakan sektor yang berbasis gaya hidup. Artinya, diperlukan inovasi desain produk yang mengikuti selera pasar terkini agar mampu bersaing. Penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu baik kurikulum maupun fasilitas praktikum disiapkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri saat ini.

Menurut Airlangga Hartarto pemerintah menargetkan peningkatan ekspor furnitur nasional mencapai 5 miliar dolar Amerika dalam dua tahun ke depan. Menurut dia, industri furnitur merupakan salah satu sektor strategis dalam menopang perekonomian nasional karena sifatnya yang padat karya dan berorientasi ekspor.

Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi dan Keterampilan Republik Singapura Ong Ye Kung mengatakan, Singapura dan Indonesia menikmati hubungan erat di setiap tingkatan, baik di tingkat pemerintah, lembaga dan masyarakatnya. Kerja sama yang luas dapat menciptakan kesempatan yang saling menguntungkan di banyak bidang. Pihaknya juga senang memberikan dukungan untuk pengembangan kurikulum potensial  Kawasan Industri Kendal dengan membina kerja sama antara lembaga pembelajaran di antara kedua negara.

Di bagian lain Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar menjelaskan, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu memulai operasional pendidikan angkatan pertama sejak 1 Oktober 2018. Ada tiga Program Studi, yaitu Teknik Produksi Furnitur, Desain Furnitur dan Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Sistem pembelajaran di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu telah mengadopsi konsep dual system yang dikembangkan bersama Swiss, sehingga lulusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri dan nantinya menjadi contoh bagi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

13
January

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan komposisi kontingen Indonesia ke SEA Games 2019 Filipina. Sebanyak 60 persen skuat Merah Putih bakal diisi atlet junior. 

Komposisi antara atlet senior dan junior ke SEA Games 2019 Filipina itu sempat dilontarkan pada 2018. Rencana melibatkan banyak atlet junior ini sempat menuai pro dan kontra. Namun menurut menteri Imam Nahrawai, tujuan dari rencana ini adalah memberikan suasana keunggulan dan kompetisi yang lebih baik lagi bagi para atlet junior.

Usai menggelar rapat persiapan Pelatnas dan Percepatan Prestasi Olahraga Nasional, awal minggu lalu di Jakarta, Menteri Imam Nahrawi menjelaskan SEA Games tidak lagi menjadi patokan bagi Indonesia untuk juara atau menempati peringkat. Namun SEA Games adalah batu loncatan bagi atlet menuju Asian Games dan Olimpiade.
Menteri Pemuda dan Olahraga juga memiliki pertimbangan agar para atlet dan cabang olahraga bisa berfokus mencari poin ke Olimpiade 2020 Tokyo. Sebab, pengumpulan poin ke Tokyo sudah dimulai tahun ini.  Selain itu, anggaran pelatnas tahun ini menurun dibanding tahun lalu. Jika tahun lalu Anggaran Pendapatan Belanja Negara menyiapkan dana 735 miliar rupiah kini menjadi 500 miliar rupiah. DIharapkan anggaran tersebut bisa lebih difokuskan untuk membiayai nomor-nomor pertandingan potensial medali pada Olimpiade 2020. 
Saat ini, baru 30 persen cabang olahraga yang mengajukan proposal untuk tahun 2019. Untuk itu, Kementrian Pemuda Olahraga meminta agar federasi setiap cabang olahraga menyusun dan menyerahkan segera proposal kegiatan dan latihannya . 

12
January

Lembaga penelitian ekonomi Trading Economics melansir, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berasal dari industri manufaktur pada kuartal III tahun 2018 sebesar 39,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini merupakan yang terbesar di kawasan Asean. Thailand berada di posisi kedua, diikuti Malaysia dan Singapur.

Ketidakpastian global ini berdampak tidak hanya pada Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Namun demikian, kinerja industri dan ekonomi nasional masih mencatatkan kinerja positif. Demikian dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perindustrian juga mencatat, sektor industri pengolahan nonmigas periode tahun 2015-2018 mengalami kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,87 persen. Sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional sebesar 17,66 persen pada tahun 2018. Ngakan Timur Antara mengatakan, dengan konsistensi kontribusi yang tertinggi tersebut, pemerintah berkomitmen untuk lebih memacu pengembangan industri manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0. Ia menambahkan, aspirasi besar dari petan jalan itu, menjadikan Indonesia diproyeksikan masuk jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

Ngakan Timur Antara merujuk pada proyeksi jangka panjang yang dirilis oleh Standard Chartered Plc. Indonesiadiproyeksikan mampu masuk menjadi negara dengan perekonomian keempat terbesar di dunia tahun 2030, dengan Produk Domestik Bruto mencapai 10,1 triliun dolar Amerika Serikat. Posisi pertama ditempati Tiongkok dengan nominal PDB 64,2 triliun dolar Amerika, disusul India 46,3 triliun dolar Amerika dan Amerika Serikat 31 triliun dolar Amerika Serikat.

Dalam peringkat proyeksi ini Indonesia mampu melampaui Turki, Brasil, Mesir, Rusia, bahkan Jepang dan Jerman. Peringkat tersebut didasarkan pada nominal produk domestik bruto berdasarkan purchasing power parity atau  paritas daya beli. Seorang ekonom Standard Chartered mengatakan, proyeksi jangka panjang mereka didasarkan pada satu prinsip penting, yaitu porsi negara terhadap PDB dunia pada akhirnya harus menyatu dengan porsi mereka terhadap populasi dunia, didorong oleh konvergensi PDB per kapita antara negara maju dan berkembang.

Pada tahun 2018 lalu, porsi Asia terhadap PDB dunia mencapai 28 persen, naik dibandingkan 20 persen pada tahun 2010. Akan tetapi, angka ini diprediksi kembali melonjak menjadi 35 persen pada tahun 2030.

11
January

Pemerintah Indonesia membutuhkan saran, kritik dan juga pandangan lain dalam melaksakanan kebijakan ekonomi. Hal ini penting bagi evaluasi dan juga perbaikan bagi kebijakan yang telah disusun pemerintah. Demikian dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka diskusi Outlook Perekonomian 2019 di Jakarta, Selasa (8/1). Acara tersebut menghadirkan tokoh-tokoh nasional diantaranya Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Jawa Timur dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Dalam diskusi tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, kepastian masih menjadi pekerjaan rumah dalam meningkatkan daya saing di Indonesia. Salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah memberikan kepastian dengan memiliki peraturan. Memberikan kemudahan melalui online single submission (OSS) juga akan terus ditingkatkan guna memudahkan calon investor masuk ke Indonesia. Selain itu, memperluas kerjasama dengan negara lain melalui skema Free Trade Agreement (FTA) ataupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Hal senada dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga menjelaskan, pemerintah telah menyediakan fasilitas insentif fiskal berupa tax holiday bagi para investor. Penerima tax holiday tidah hanya yang berinvestasi besar. Investor di bawah 500 miliar rupiah juga akan mendapatkan insentif berupa mini tax holiday. Airlangga optimis, Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi. Beberapa investor dari Eropa dan Asia sudah menyatakan minatnya ingin masuk ke Indonesia. Investor dari dua kawasan ini diprediksi akan menambah kapasitas baru di sektor industri otomotif, alas kaki dan garmen.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, pertumbuhan ekonomi pada 2019 masih menghadapi sejumlah risiko karena masih tingginya ketidakpastian global. Momentum yang terjadi di 2018 akan tetap terjaga, tapi asumsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 5,3 persen akan berat tercapai dari sisi 'demand and supply'. Sri Mulyani menjelaskan upaya menjaga pengelolaan APBN agar tidak menjadi sumber ketidakpastian baru. Pihaknya ingin pengelolaan APBN juga menjadi insentif untuk mendorong kinerja pembangunan harus dilakukan sebagai antisipasi kondisi global.

10
January

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah itu diambil sejak awal tahun, setelah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino moderat pada Januari sampai dengan Februari 2019.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ruandha Agung Sugardiman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (7/1/2019) mengatakan, perlu dilakukan antisipasi sejak dini terhadap El Nino moderate di wilayah Indonesia.

El Nino merupakan fenomena iklim yang berdampak pada kemunculan suhu panas. Untuk itu, KLHK menggandakan kesiapsiagaan Manggala Agni, yang punya nama lain Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan untuk pencegahan karhutla.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B. Panjaitan mengatakan, Manggala Agni siaga melakukan berbagai upaya pencegahan maupun pemadaman dini pada areal-areal yang terjadi kebakaran.

Raffles, seperti dikutip dari Antara menyebutkan, saat ini udara cukup panas dan angin kencang menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti di wilayah Kabupaten Dumai, Provinsi Riau. Hingga saat ini Manggala Agni terus melakukan pemadaman pada lahan terbakar di Desa Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi lahan yang berupa gambut, serta tiupan angin yang cukup kencang menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Angin kencang membuat api membesar dan cepat merembet serta berdampak pada asap tebal yang mengganggu pelaksanaan pemadaman.

Meski begitu, Raffles mengatakan, Manggala Agni bersama para pihak tetap melakukan pemadaman dalam kondisi apapun. Manggala Agni juga terus menjalin koordinasi dan sinergi dengan para pihak seperti TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perusahaan pemegang konsesi, perangkat desa dan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk bersama-sama melakukan upaya pengendalian karhutla baik upaya pencegahan maupun pemadaman.

Selain itu, monitoring titik panas (hotspot) juga terus dilakukan, sehingga setiap titik panas yang terpantau dapat segera dicek ke lapangan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

   
05
January

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memastikan realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN 2018 telah mencapai 1.942,3 triliun rupiah, menembus 102,5 persen dari target 1.894,7 triliun rupiah. Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN 2018 di Jakarta, Rabu (2/1) menjelaskan, realisasi ini berasal dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian realisasi pajak merupakan kombinasi dari membaiknya kinerja perekonomian serta meningkatnya kemampuan pungutan pajak sebagai hasil perbaikan basis pajak, kepatuhan wajib pajak, dan intensifikasi pajak. Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, peningkatan konsumsi dan impor, menggambarkan adanya perbaikan ekonomi rumah tangga, korporasi, serta seluruh kegiatan masyarakat dibandingkan tahun 2017.

Rasio pajak tercatat mencapai 11,5 persen atau meningkat 0,8 persen dibandingkan 2017 karena membaiknya kinerja reformasi perpajakan. Realisasi penerimaan negara yang tumbuh 6,7 persen dibanding tahun 2017, didukung oleh membaiknya aktivitas perdagangan internasional, penertiban cukai berisiko tinggi, dan reformasi institusi bea dan cukai. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut mencatatkan pertumbuhan tinggi sejak 2009 atau sebesar 30,8 persen, karena pengaruh meningkatnya harga minyak dan batu bara.

Anggota Komisi 11 DPR Mukhamad Misbakhun di jakarta, Rabu, memberikan apresiasi atas realisasi penerimaan negara yang telah melampaui target dalam APBN 2018. Menurut Misbakhun penerimaan negara yang melebihi target tersebut adalah hasil dari upaya pemerintah dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Menurutnya, upaya yang dilakukan termasuk menuntaskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty, melakukan reformasi dalam bidang pajak dan merevisi UU PNBP.

Misbakhun menilai program tax amnesty telah berjalan sukses karena terdapat perbaikan basis data perpajakan serta deklarasi harta mencapai 4.855 triliun rupiah dengan repatriasi dari luar negeri sebesar 147 triliun rupiah. Misbakhun juga mendorong pemerintah melakukan reformasi pajak berkelanjutan melalui perubahan tarif yang lebih kompetitif di kawasan regional agar Indonesia makin menarik bagi masuknya aliran modal. Ia berharap reformasi pajak tersebut dilakukan dengan mendukung pemberdayaan ekonomi digital.

04
January

Indonesia dan Ekuador berhasil realisasikan Forum Kerja sama Perdagangan atau Working Group on Trade and investment (WGTI) yang pertama di Quito, Ekuador belum lama ini. Nota Kesepahaman tentang pembentukan forum tersebut telah ditanda tangani pada 2012 lalu. Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar RI Quito dalam keterangan yang dikutip Antara, Kamis menyebutkan kedua negara telah melakukan pembahasan mengenai berbagai isu perdagangan dan investasi antara kedua negara, diantaranya akses pasar, fasilitas perdagangan, prosedur kepabean, serta pengenalan sektor investasi prioritas kedua negara. Forum juga membahas mengenai hambatan-hambatan perdagangan yang selama ini dialami oleh kedua belah pihak, baik berupa tarif maupun non-tarif.  

Pihak Indonesia telah menyampaikan keluhan baik importer maupun eksporter terkait tarif Ekuador yang masih sangat tinggi. Indonesia mengusulkan agar kedua negara dapat menganalisa kemungkinan dibentuknya perjanjian kerja sama perdagangan di masa depan. Kedua pihak sepakat untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait kemungkinan dibentuknya perjanjian dagang tersebut. Menurut Direktur Perundingan bilateral, Kementerian Perdagangan Made Marthini, pertemuan tersebut merupakan suatu hal yang bersejarah bagi hubungan bilateral kedua negara. Sejak dibentuknya hubungan diplomatik di tahun 1980, baru pertama kali kedua negara melakukan forum kerja sama untuk isu-isu perdagangan dan investasi.

Menurut Made Marthini Ekuador merupakan mitra dagang terbesar Indonesia ke-5 di kawasan Amerika Selatan, yang berpotensi besar untuk menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Selatan. Duta Baesar  RI di Quito Diennaryati Tjokrosuprihatono menilai pertemuan tersebut  sangat penting untuk membuka hambatan yang membatasi perdagangan, mengingat potensi Ekuador sebagai salah satu pasar non-tradisional bagi Indonesia di Amerika Selatan. Hal itu ditunjukkan dengan pemberian Primaduta Award kepada salah satu perusahaan Ekuador pada tahun 2018. Pada kunjungannya tanggal 19 Desember lalu Delegasi Indonesia juga melakukan diskusi dengan Asosiasi Kelapa Sawit Ekuador, Palmicultor terkait isu-isu yang dapat dikerjasamakan antara Indonesia dan Ekuador. Delegasi juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke pabrik kakao dan ladang bunga mawar. Kedua produk ini merupakan komoditi impor utama Indonesia dari Ekuador. 

Page 1 of 20