Indonesia Ku

Indonesia Ku (606)

05
June


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada dunia Internasional, melalui pertemuan virtual "Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat" pada Senin, 1 Juni. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, 2 Juni mengatakan, kehadiran Program JKN-KIS telah membuka akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, sehingga banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Fachmi menjelaskan sampai dengan 30 April 2020, JKN-KIS sudah melindungi 222,9 juta jiwa atau 83,64 persen penduduk Indonesia. Program JKN-KIS juga memberi kepastian akses layanan kesehatan bagi setiap lapisan masyarakat, termasuk bagi penduduk yang miskin dan tidak mampu.  

Fachmi juga mengatakan, sejak 2014, indeks kepuasan peserta meningkat secara signifikan mulai dari 78,6 hingga menjadi 80,1 sesuai dengan peta jalan (roadmap) JKN-KIS.

Dalam kesempatan tersebut Fachmi juga menjelaskan tentang peran BPJS Kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu sebagai verifikator klaim rumah sakit khusus untuk kasus COVID-19. Adapun proses pembayaran klaim dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sampai dengan 27 Mei 2020, terdapat 291 Rumah Sakit  yang telah mengajukan klaim khusus untuk kasus COVID-19 di Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Beberapa klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit  telah diverifikasi dan diajukan ke Kementerian Kesehatan untuk diproses lebih lanjut.

Pada tahun ini Indonesia didaulat menjabat sebagai Ketua "Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat. FPGH Ministerial Retreat merupakan forum yang digagas oleh tujuh menteri luar negeri, yakni dari Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Prancis, Senegal, dan Thailand, yang bertujuan untuk memromosikan pentingnya isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri. Pada pertemuan dengan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dari negara-negara FPGH, BPJS Kesehatan diberi kepercayaan oleh Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan tersebut.

04
June


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan Indonesia telah menerapkan kebijakan komprehensif untuk mencapai target Perjanjian Paris. Langkah ini didukung penuh oleh pemerintah daerah. Menteri LHK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan, pemerintah pusat lewat KLHK telah melakukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan untuk mencapai target penurunan emisi lewat Nationally Determined Contribution (NDC) yang dituangkan dalam Perjanjian Paris dan diratifikasi pemerintah Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sampai 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Pemangku kepentingan di berbagai sektor dan tingkatan pemerintah bahkan kota dan kabupaten juga melakukan banyak inisiatif iklim untuk mencapai target penurunan emisi tersebut.

Koordinasi implementasi NDC di berbagai tingkatan pemerintah terus dilakukan dan berbagai kebijakan terkait perubahan iklim juga sudah berjalan seperti pendanaan anggaran nasional, penggunaan Dana Desa untuk mendukung Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan aksi iklim yang dilakukan oleh kota dan kabupaten.

Demikian dikatakan Menteri Siti Nurbaya dalam pertemuan internasional "Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement" yang dilaksanakan pada Jumat (29/5). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara seperti Italia, Malaysia, Rusia, Inggris dan Tiongkok.

Selain itu, pada 2019 subyek perubahan iklim dan manajemen bencana telah ditetapkan sebagai arus utama dalam rencana pembangunan nasional tahunan. Hal ini menjadikan isu perubahan iklim, berada setara dengan isu gender, jaring pengaman sosial dan pengentasan kemiskinan. Proses untuk meningkatkan keterlibatan kota dan kabupaten, serta pemangku kepentingan non-party lainnya sedang berlangsung.

Untuk mendukung langkah itu, Indonesia kini tengah meningkatkan sinergi antar pihak dan menyelesaikan regulasi yang mencoba merealisasikan nilai ekonomi karbon. Menteri Siti mengharapkan instrumen kebijakan dan praktik baik yang telah dijalankan dapat menjadi pendukung pemulihan dari pandemi COVID-19, menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih adil dan tahan iklim di masa mendatang.

03
June


Pelaku usaha menyambut baik sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan oleh Kementerian Perindustrian dalam mendukung aktivitas sektor industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Apresiasi tersebut, salah satunya datang dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Wakil Ketua Umum Gaikindo Jongkie D Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan, saat ini sektor industri otomotif di dalam negeri membutuhkan dukungan dari regulator, khususnya Kementerian Perindustrian. Ia mengakui pandemi COVID-19 telah mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat dan berdampak pada operasional serta produktivitas industri otomotif. Walaupun demikian, Kementerian Perindustrian aktif membantu industri otomotif sehingga bisa bertahan dalam menghadapi masa sulit ini.

Menurut Jongkie Sugiarto, salah satu kebijakan Kementerian Perindustrian yang disambut positif, yaitu penerbitan Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri (IOMKI) yang dapat menjamin industri untuk tetap produktif sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan mengikuti protokol kesehatan.Jongkie Sugiarto menambahkan, industri otomotif siap menjalankan kebijakan strategis yang diarahkan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan sektor industri dan ekonomi nasional, terutama dalam tatanan normal baru nanti.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi, Dorodjatun Sanusi mengatakan, dengan adanya dukungan dari Kementerian Perindustrian dan kementerian/lembaga terkait lainnya, sektor industri farmasi dapat terus beroperasi dan berproduksi. Bahkan, kinerjanya mampu positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Pada triwulan pertama tahun 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh sebesar 5,59 persen.

Selain itu, Dorodjatun Sanusi menekankan mengenai distribusi produk, khususnya ke daerah-daerah yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat terus didukung oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Dorodjatun Sanusi juga mengakui pemberian Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri -IOMKI merupakan langkah positif untuk membantu operasional sektor industri farmasi,  sehingga dapat beroperasi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam rangka penanganan COVID-19. Operasional di sektor farmasi juga tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah diputuskan oleh pemerintah.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong operasional sektor industri nasional dengan berpedoman pada protokol kesehatan.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 17 ribuIzin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri yang telah dikeluarkan kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Selanjutnya, Kementerian Perindustrian juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan industri yang masih beroperasi.

02
June

Sebagai upaya aktif untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Antigua dan Barbuda, pemerintah Republik Indonesia telah menunjuk Paul E. Ryan, seorang pengusaha terkemuka di Antigua dan Barbuda sebagai Konsul Kehormatan Indonesia pertama untuk Antigua dan Barbuda.. Penunjukan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 November 2019 dan dilengkapi dengan Surat Komisi. Dalam surat itu, Presiden Joko Widodo menyatakan untuk menjaga kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia di Antigua and Barbuda, maka ditunjuk Paul E. Ryan sebagai Konsul Kehormatan Republik Indonesia di St. John's, Antigua and Barbuda. 

Paul E. Ryan telah memulai untuk menjalankan tugasnya sebagai konsul kehormatan setelah menerima Exequatur atau Surat Pengakuan pada 4 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Antigua dan Barbuda yang bertindak atas nama Ratu Elizabeth II.  Prosesi pelantikan serta peresmian kantor Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Antigua dan Barbuda dijadwalkan dilaksanakan pada Maret 2020.  Namun merebaknya pandemi COVID-19 membuat prosesi ini ditunda..  Duta Besar Indonesia untuk Bogota merangkap Antigua dan Barbuda, Priyo Iswanto, sebagai Duta Besar non-residen untuk Antigua dan Barbuda, mewakili Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan kantor Konsul Kehormatan Indonesia untuk Antigua dan Barbuda saat situasi memungkinkan.

Sebagai Konsul Kehormatan, Paul E. Ryan juga berperan untuk mendukung Duta Besar Priyo Iswanto dalam mempromosikan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Antigua dan Barbuda terutama dalambidang ekonomi dan sosial budaya serta perlindungan warga negara Indonesia di Antigua and Barbuda.   Duta Besar Priyo Iswanto menyatakan keyakinannya bahwa Paul E. Ryan, dengan mempertimbangkan reputasinya yang luar biasa dan jejaring luas di negaranya, akan mampu menghidupkan dan memfasilitasi kontak bisnis ke bisnis antara pengusaha Antigua dan Barbuda dan mitra mereka dari Indonesia.

Indonesia menganggap Antigua dan Barbuda sebagai mitra penting di kawasan Karibia. Sejak terjalinnya  hubungan diplomatik pada 23 September 2011, kedua negara telah menunjukkan hubungan kuat dalam urusan bilateral maupun multilateral. Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan bebas visa kepada warga negara Antigua dan Barbuda untuk mengunjungi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21/2016, sebagai bagian dari fasilitasi untuk mempromosikan kontak orang ke orang.

Paul E. Ryan merupakan pengusaha terkemuka di Antigua dan Barbuda yang memiliki kerjasama intensif dengan mitra di Asia.  Saat ini Ryan  juga menjabat sebagai anggota Komite Pemulihan Ekonomi yang baru-baru ini didirikan oleh pemerintah Antigua dan Barbuda dengan fokus utama pada penciptaan lapangan kerja, diversifikasi ekonomi, penciptaan perusahaan baru dan pasar baru serta mempercepat dalam perdagangan

01
June


Presiden Joko Widodo menyiapkan empat insentif khusus bagi petani dan nelayan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo  dalam Rapat Terbatas Intensif bagi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dari Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 28 Mei mengatakan, pihaknya melihat ada beberapa skema program besar yang dapat digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini. Insentif yang pertama melalui program jaring pengaman sosial untuk 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1 juta nelayan dan petambak.

Program sosial yang disediakan berupa program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai  desa, paket sembilan bahan pokok, dan program gratis subsidi listrik. Menurut Presiden Jokowi, tujuan utama dari skema program ini adalah meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga kurang mampu, termasuk di dalamnya ada petani dan nelayan miskin.

Insentif lainnya diberikan melalui program subsidi bunga kredit yang juga sudah diputuskan dan sudah berjalan. Presiden Jokowi menegaskan, Pemerintah telah menyiapkan dana 34 triliun  rupiah untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit, yang disalurkan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Ultra Mikro, Pegadaian, dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya. Presiden Joko Widodo menambahkan, di sisi lain ada penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan yang dilakukan beberapa kementerian seperti Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, Calon Petani Calon Lahan, dan lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan lain-lain.

Sementara itu, usai rapat terbatas dengan Presiden, Menteri Sosial, Juliari Batubara, menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden program-program bantuan sosial untuk nelayan dan petani bersifat tunai. Kementerian Sosial juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program-program yang sifatnya program-program bantuan sosial. Demikian Indonesiaku kali ini.

 
 
 
Area lampiran
 
 
 
30
May

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Asosiasi Game Indonesia (AGI) menggelar program pembuatan Game Lokal Kreasi Indonesia disingkat Gelora 2020. Progran ini memberi kesempatan kepada para pengembang atau developer gim lokal untuk berkarya menciptakan gim atau permainan edukatif.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Josua Simandjuntak dalam peluncuran secara virtual Gelora 2020 di Jakarta, Rabu, mengajak para pengembang untuk berani mengajukan ide-ide mereka dalam membuat gim.Josua Simandjuntak mengatakan, pihaknya ingin memberikan sebuah tantangan sekaligus stimulus bagi para developer game lokal untuk merealisasikan ide-ide mereka. Pihaknya juga akan sepenuhnya memberikan fasilitasi hingga gim tersebut dapat terealisasi dan dinikmati masyarakat luas.

Menurut JosuaSimandjuntak gim merupakan salah satu media yang tidak hanya menjadi sarana hiburan tapi juga sekaligus media informasi dan edukasi. Untuk itu dalam Gelora 2020 pihaknya mensyaratkan ide gim yang diajukan harus terkait dengan edukasi mengenai COVID-19 seperti jaga jarak, memakai masker, bangga buatan Indonesia, juga kenormalan baru yang mengacu ke dokumen resmi dari Kementerian Kesehatan.

Harapannya agar masyarakat nantinya tidak hanya mendapatkan hiburan namun juga teredukasi dengan cara yang menyenangkan.

Pengembang gim lokal yang tertarik dapat menyampaikan ide gim mereka dalam bentuk dokumen proposal, video pitch dan surat pernyataan yang harus dikirimkan hingga 4 Juni 2020.

Direktur Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Syaifullah Agam dalam kesempatan yang sama menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan semakin menggairahkan pengembang gim Indonesia untuk menghasilkan karya-karya terbaiknya. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tidak hanya supply site tapi juga demand site yang mengutamakan gim buatan lokal.

Menurut Syaifullah size atau kapasitasdalam industri gim ini sangat besar, sehingga bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk juga memaksimalkan komoditas berbasis kreativitas.

Mereka yang tertarik dapat mencari lebih lanjut informasi terkait Gelora 2020 di laman agi.or.id/gelora-2020

29
May


Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pemulihan ekonomi, sesuai rencana kerja pemerintah pada 2021 sebagai dampak wabah COVID-19, bersinergi dengan pemerintah daerah. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam temu virtual konsultasi triwulanan di Jakarta, Selasa,26 Mei  mengatakan, pemulihan ekonomi meliputi sektor industri, kesehatan, pariwisata, dan juga investasi, terutama pengurangan jam kerja yang perlu dievaluasi untuk dikembalikan seperti semula.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memproyeksi total dana penanganan dan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak wabah COVID-19 mencapai 641,17 triliun rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk bantuan sosial, subsidi bunga hingga insentif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dukungan sebesar 15,1 triliun rupiah terdiri atas cadangan dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar 9,1 triliun rupiah, dana insentif daerah (DID) pemulihan ekonomi 5 triliun rupiah, dan penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah 1 triliun rupiah. Selain pemulihan ekonomi, temu konsultasi juga membahas mitigasi COVID-19 dan isu kesehatan termasuk mempersiapkan sistem kesehatan nasional.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, reformasi kesehatan menjadi perhatian termasuk fokus reformasi perlindungan sosial, ketahanan bencana, dan juga reformasi terkait ketahanan pangan. Menurut Suharso Monoarfa, Presiden meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk mendesain ulang Sistem Kesehatan Nasional, oleh karena itu pihaknya juga berharap hal yang sama dilakukan oleh daerah karena pada akhirnya, ujung sistem kesehatan nasional ada di daerah.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi mengatakan, pemanfaatan dana alokasi khusus  kesehatan akan dioptimalkan untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dalam rangka meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pandemi, kegawatdaruratan kesehatan masyarakat yang juga menjadi perhatian dunia, serta pemulihan dan penyelesaian masalah Kesehatan.

28
May


Direktur Eksekurif ASEAN Center for Biodiversity (ACB) Theresa Mundita S Lim menegaskan, perubahan transformatif bukan lagi sekedar opsi namun suatu keharusan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Lim dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Jumat (22/5) mengatakan, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya akan mencegah tetapi juga menawarkan solusi harapan sebagai sumber penyembuhan atau obat untuk berbagai penyakit zoonosis di masa depan, namun juga memberikan jawaban untuk ketahanan pangan dan air di masa depan. Hal tersebut disampaikan Lim terkait dengan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Dunia 2020 yang jatuh pada tanggal 22 Mei.

Lim mengatakan, terlepas dari ancaman besar yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat, 2020 tetap menjadi "Tahun Super untuk Alam dan Keanekaragaman Hayati", karena semua pihak diingatkan tentang bagaimana umat manusia berkaitan erat dengan ekosistem di lingkungan hidupnya dan semua komponen lainnya. Kesehatan manusia sangat bergantung pada kesehatan lingkungan.

Lim menjelaskan, ASEAN Center for Biodiversity mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam upaya meningkatkan pertimbangan keanekaragaman hayati dalam agenda regional dan nasional, dan khususnya pada saat ini berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat ketika semua negara sedang mempertimbangkan beralih ke apa yang disebut "normal baru." Melalui kemitraan kuat yang dibina di ASEAN, setiap negara anggota dapat menunjukkan bahwa mereka dapat bekerja bersama untuk menyembuhkan bumi, salah satunya pulih dari pandemi COVID-19.

Pada Hari Keanekaragaman Hayati Dunia, Pusat Keanekaragaman Hayati ASEAN bekerja sama dengan komunitas global lainnya dalam mengatasi tantangan lingkungan yang sedang dihadapi saat ini. Tema peringatan kali ini yakni “Solusi kami ada di alam", selaras dengan tekad ASEAN untuk memastikan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan di kawasan.

Tahun 2020 ini telah diumumkan sebelumnya sebagai "Tahun Super untuk Alam" ketika satu dekade Rencana Strategis PBB untuk Keanekaragaman Hayati 2011-2020 akan berakhir. Pemerintah di seluruh dunia diharapkan mencatat pencapaian dan tantangan mereka dalam pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati di Kunming, Tiongkok, dan bernegosiasi untuk kerangka kerja keanekaragaman hayati global pasca-2020 yang menjabarkan rencana berani untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati namun tertunda dengan merebaknya COVID-19. 

27
May


Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar halalbihalal secara virtual saat perayaan Idul Fitri, Minggu (24/5), bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, asosiasi industri, para pelaku industri serta jajaran pejabat eselon satu dan dua di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Silaturahmi bertajuk "Virtual Open House bersama Menteri Perindustrian".

Pada kesempatan itu Menperin mengajak para pejabat di lingkungan Kemenperin serta para pemangku kepentingan untuk menjadikan semangat hari kemenangan ini saling mendukung, menguatkan serta saling mengisi, dalam menghadapi masalah COVID-19. Demikian keterangan tertulis Menteri Perindustrian yang dikeluarkan di Jakarta, Senin.

Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, melalui berbagai kebijakan dan regulasi, Kemenperin terus mendorong agar industri manufaktur tetap dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, meskipun di tengah pandemi COVID-19.

Para pelaku industri mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kemenperin dalam mendukung para pelaku industri bisa tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya terkait Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman sangat mengapresiasi upaya Kemenperin dengan mengeluarkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri - IOMKI, sehingga industri yang memproduksi kebutuhan primer seperti sektor industri makanan dan minuman masih bisa beroperasi dan berkontribusi pada perekonomian selama dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan hal senada. Ia berpendapat Kemenperin selaku pembina industri selalu mendukung, komunikatif dan sangat membantu para pelaku industri selama terjadi pamdemi COVID-19.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyampaikan organisasi yang dipimpinnya akan senantiasa mengawal upaya Kemenperin agar industri tetap produktif selama pandemi COVID-19 masih ada. Upaya tersebut terutama melalui pengawalan IOMKI yang dilakukan tim pemantau HKI selama PSBB.

Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi bahwa Himpunan Kawasan Industri - HKI merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari industri. Dengan upaya maksimal dari HKI, diharapkan investor-investor yang masuk bisa mengisi semua kawasan industri. Ia berharap pelaku kawasan industri selalu siap memenuhi kebutuhan investor, dan pemerintah akan selalu memberikan dukungan.

Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan pertemuan singkat antara jajaran Kemenperin dan para pelaku industri tersebut cukup konstruktif. Ia mengajak semua pihak membuktikan bahwa industri Indonesia mempunyai daya tahan yang luar biasa.

26
May

Di tengah krisis pandemi global, Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional negara-negara di Kawasan Samudera Hindia yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA).  Seperti dikutip laman kemlu.go.id (21/5) Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika/  Desra Percaya selaku Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan virtual tingkat pejabat tinggi IORAdengan tema “Responses, Cooperation, and Partnership” Kamis (21/5) mengatakan untuk menghadapi COVID-19/ IORA perlu mendorong kerja sama  pengembangan vaksin dan anti-virus, memastikan arus obat-obatan dan alat medis yang terjangkau bagi masyarakat kecil, serta merumuskan pemberian bantuan yang tepat terhadap nelayan kecil, petani, dan pengusaha Usaha MIkro Kecil dan Menengah UMKM.

                                        

Pertemuan pejabat tinggi ini  digelar oleh Ketua IORA saat ini Uni Emirat Arab, atas prakarsa Indonesia. Tujuan dari pertemuan ini untuk mendorong kerja sama regional di Samudera Hindia untuk bersama-sama memerangi COVID-19.  Inisiatif ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada pertemuan G20, Gerakan Non Blok, dan ASEAN, yang menekankan perlunya kolaborasi dan solidaritas global, dalam memerangi COVID-19. Desra Percaya juga menjelaskan kompentensi kerja sama IORA pada sektor kelautan dan kemaritiman, seperti perikanan, budidaya perikanan, dan pariwisata kelautan, perlu menjadi akselerator percepatan pemulihan UMKM pasca pandemi COVID-19. Pertemuan virtual dihadiri oleh 20 Negara Anggota IORA dan 8 Mitra Wicara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jerman, Korea Selatan, Perancis, RRT, dan Turk.

Sejumlah rekomendasi telah dihasilkan dalam pertemuan tersebut antara lain: mendorong bantuan baik dalam bentuk kerja sama teknis maupun dukungan finansial terhadap anggota IORA yang terdampak COVID-19; mempercepat proses pembentukan Kelompok Ahli di Bidang Manajemen Penanggulangan Bencana, pembentukan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) dikawasan dalam melawan pandemi COVID-19; mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh WHO, World Bank, dan G20 dalam memberikan relaksasi pembayaran hutang fiskal terhadap negara yang terdampak COVID-19; dan memastikan ketersediaan obat-obatan dan alat medis yang terjangkau bagi masyarakat kecil. Selanjutnya/pertemuan ini akan dilanjutkan dengan Pertemuan Tingkat Menteri IORA (IORA Council of Ministers) pada Oktober/November 2020 mendatang di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Indonesia berperan aktif di forum IORA, antara lain sebagai Wakil Ketua IORA pada 2013-2014 dan Ketua IORA 2015-2017. Dalam kurun waktu tersebut Indonesia telah berhasil meningkatkan profil IORA melalui penyelenggaraan KTT IORA yang Pertama dan sukses menformulasikan visi penguatan kerja sama kelautan dan kemaritiman yang tercakup dalam Jakarta Concord 2017.

Page 1 of 44