Indonesia Ku

Indonesia Ku (666)

22
July

 

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Edi Santosa optimistis program Food Estate mampu mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia seperti yang dicita-citakan Kementerian Pertanian.  Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia atau world food storage pada 2045. 

Mengutip laporan Kantor Berita Antara, Edi Santosa  dalam keterangannya  mengatakan, Indonesia sebagai lumbung pangan dunia sangat mungkin terealisasi, syaratnya harus memiliki kesungguhan dan keseriusan untuk mewujudkannya. Menurut Edi, Food Estate akan menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki daya saing tinggi. Edi Santosa menambahkan, food estate harus dibangun dengan daya saing, sehingga nantinya mendukung cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. 

Pemerintah  Indonesia telah menetapkan wilayah food estate di dua provinsi yaitu Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Serta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu pemerintah juga berencana memperluas program food estate ke Provinsi Sumatera Selatan, dan Papua. 

Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Yadi Sofyan Noor menyatakan pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kuat di dunia.

Menurut Yadi Sofyan Noor, program yang dikembangkan Kementerian Pertanian tersebut sudah menunjukkan kemajuan hasil yang maksimal. Berdasarkan data yang dihimpunnya, rata-rata penyusutan lahan di Indonesia mencapai 150.000 hektare per tahun. Sementara data cetak sawah di bawah 100.000 hektare, tepatnya 60.000 per tahun, Namun dengan adanya food estate, pencetakan sawah bertumbuh lebih cepat dan lebih maksimal.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pengembangan Food Estate merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, sebagai langkah antisipasi menghadapi adanya krisis pangan.

Konsep pengembangan food estate yakni dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu Kawasan.

Sekian Indonesiaku. Antara

27
October

Indonesiaku

Written by
Published in Indonesia Ku

Indonesiaku kali ini berjudul Menhan RI dan Menhan Prancis Terus Perkuat Kerja Sama Pertahanan”

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly di Kantor Kementerian Pertahanan Prancis di Paris (21/10). Sebelumnya dalam pertemuan bulan Januari 2020 lalu di Jakarta, kedua Menteri Pertahanan – Menhan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Bidang Pertahanan (Defense Cooperation Agreement / DCA).Perjanjian tersebut  akan memayungi kerja sama pertahanan secara komprehensif seperti kerja sama bidang pendidikan dan latihan militer, keamanan maritim, pemberantasan terorisme, pengembangan industri pertahanan hingga penguatan kapasitas dalam penanganan bencana seperti pandemi COVID-19 yang saat ini melanda kedua negara. Terkait dengan hal itu, kedua Menhan meminta agar tim perunding dapat segera menyelesaikan DCA, untuk dapat ditandatangani oleh kedua Menteri pada akhir 2020 ini, sebagai bagian dari peringatan HUT 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Namun dalam pertemuan kali ini di Paris , Kedua Menhan membahas perkembangan situasi dan dinamika kawasan Indo-Pasifik. Prancis menaruh perhatian khusus terhadap kawasan Indo-Pasifik, mengingat selain memiliki teritori, sekitar 1,6 juta warganya berada di Kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, kedua Menteri menegaskan pentingnya untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan Kawasan. 

Seperti dikutip laman kemlu.go.id (23/10) kedua Menhan secara khusus membahas kerangka kerja sama pertahanan pada masa mendatang. Kedua Menhan menyambut baik atas berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam mempererat kerja sama pertahanan kedua negara tahun ini, termasuk dalam upaya memajukan industri pertahanan Indonesia. Menhan Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa dirinya  mencatat kemajuan yang cukup pesat dari kemitraan strategis Indonesia-Prancis di bidang pertahanan dalam setahun ini.Menurutnya  Indonesia ingin terus mengembangkan kerja sama dengan Prancis di berbagai sektor pertahanan termasuk dalam memperkuat alutsista TNI dan memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia sebagai bagian dari global production chain atau rantai produksi global produk alat utama system persenjataan atau alutsista.

Pertemuan kedua Menteri Pertahanan yang kedua kalinya tahun ini, menunjukan semakin intensifnya komunikasi dan kerja sama pertahanan kedua negara. Sementara itu Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Arrmanatha Nasir mengatakan di tengah pandemi COVID-19, yang mengharuskan berbagai kegiatan tertunda, kerja sama Indonesia-Prancis dalam bidang pertahanan semakin erat, tidak saja terlihat dari intensitas komunikasi kedua Menhan namun juga dengan kegiatan kelompok kerja Strategic Defense Equipment Cooperation yang sudah dua kali bertemu pada tahun 2020 ini.

Kerja sama Indonesia-Prancis di bidang pertahanan selama ini dilandaskan kesepakatan kedua negara pada tahun 2017 melalui Letter of Intent (LoI) atau Pernyataan Kehendak untuk peningkatan kerja sama pertahanan termasuk kerja sama kelautan dan keamanan maritime.

Setiap tahunnya sejak tahun 2013, kerja sama pertahanan bilateral di beberapa bidang seperti pelatihan dan pendidikan, saling kunjung, dan pemberantasan terorisme dibahas melalui forum Dialog Pertahanan Indonesia-Prancis (Indonesia-France Defense Dialogue/IFDD).Demikian Indonesiaku    ===== REVISI INI YANG  BENAR====

28
August


Badan Koordinasi Penanaman Modal-BKPM menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Investasi Republik Filipina (Board of Investment of the Republic of the Philippines) untuk bersinergi dalam kegiatan promosi investasi. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman mewakili Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Wakil Kepala/Kepala Pelaksana Badan Investasi Republik Filipina Ceferino S. Rodolfo secara virtual, Selasa,25 Agustus. Ikmal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa berharap, kedua negara dapat melakukan sesuatu yang lebih bersinergi dan bisa memanfaatkan keunggulan kompetitif serta keunggulan komparatif masing-masing negara yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan adanya kerja sama tersebut, Filipina membantu Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Demikian pula sebaliknya.

Wakil Kepala/Kepala Pelaksana Badan Investasi Republik Filipina Ceferino S. Rodolfo mengatakan, Nota Kesepahaman tersebut menjadi bukti nyata adanya kerja sama promosi investasi antara BKPM dan Badan Investasi Republik Filipina, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjalin hubungan bilateral yang lebih dekat dengan Indonesia. Menurut Ceferino, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada BKPM atas dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan Nota Kesepahaman tersebut. Ia berharap terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik untuk memperkuat hubungan kedua negara.

Cakupan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman tersebut antara lain pertukaran informasi di bidang penanaman modal seperti kebijakan, peraturan dan prosedur perizinan penanaman modal, serta peluang penanaman modal potensial, termasuk realisasi investasi luar negeri dari masing-masing negara. Kerja sama itu berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang selama tiga tahun dengan persetujuan tertulis dari kedua pihak. Sebagai tindak lanjut, kedua lembaga ini rencananya akan mengadakan pertemuan secara berkala sedikitnya sekali dalam setahun untuk membahas rencana kerja.

26
August

 

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan untuk para pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Merdeka , Jakarta, Senin siang (24/8). Program yang dinamai Bantuan Presiden (banpres) Produktif itu dimaksudkan untuk membantu para pengusaha mikro dan kecil yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Dalam acara itu hadir sejumlah pelaku usaha mikro kecil, baik secara fisik di Istana Kepresidenan maupun yang bergabung secara virtual.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, ia memahami seluruh pelaku usaha mikro kecil saat ini berada pada kondisi yang tidak mudah. Menurut presiden, kondisi ini juga dirasakan oleh pelaku usaha menengah di indonesia, bahkan di seluruh dunia.

ini juga dialami oleh pelaku pelaku usaha di tengah dan pelaku usaha besar, semuanya mengalami. Ini juga tidak hanya dialami oleh pelaku pelaku usaha di Indonesia tetapi di seluruh dunia,  215 negara semuanya mengalami hal yang sama.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam 4 bulan ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai skema insentif untuk usaha mikro kecil. Kini ditambah lagi untuk para pelaku usaha mikro kecil yaitu Banpres Produktif, untuk tambahan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, tiap pelaku usaha mikro nantinya akan mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah. Dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening tiap pelaku usaha. Ia menegaskan, bantuan presiden ini adalah hibah, bukan pinjaman. Ia mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan bukan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan untuk menambah ragam barang dagangan atau memperluas usaha.

Presiden Jokowi menyebutkan, tepat di hari peluncuran itu, bantuan presiden tersebut sudah disalurkan kepada 1 juta pelaku usaha mikro kecil. Selanjutnya, banpres akan terus dibagikan secara bertahap untuk 12 juta usaha mikro dan kecil.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Teten Masduki sebelumnya meminta para pelaku usaha mikro agar aktif mendaftarkan diri ke dinas koperasi terdekat untuk mendapat bantuan ini. Pihaknya  berharap di akhir Agustus akan dibagi ke 4,5 juta. Akhir September 9,1 juta, dan seterusnya hingga mencapai 12 juta usaha mikro dan kecil.

Presiden Jokowi juga mengingatkan usaha mikro kecil untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona baru. Presiden meminta pelaku usaha kecil dan mikro memastikan tidak ada kerumunan di lokasi usahanya dan selalu memfasilitasi penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.

Presiden meminta pelaku usaha mikro dan kecil memahami bahwa saat ini situasi tidak mudah, karena pandemi COVID-19. Setelah nanti ada vaksinasi, keadaannya dapat kembali normal.

27
August


Badan Nasional Penanggulangan Bencana-BNPB melakukan antisipasi lebih dini mencegah kebakaran hutan dan lahan yang biasanya hampir terjadi di beberapa provinsi setiap tahun dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (24/8) mengatakan, BNPB mengedepankan pelibatan semua unsur dalam pentaheliks, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa; dengan perannya masing-masing, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Raditya mengatakan dengan melibatkan unsur-unsur pentaheliks, diharapkan kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah sejak dini pada masa pandemi COVID-19 khususnya di provinsi-provinsi yang kerap terjadi kebakaran. Upaya pencegahan daripada pemadaman dinilai lebih efektif dalam menghindari dampak yang lebih luas.

Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, BNPB mendorong pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan kapasitas pengelolaan hutan dan lahan, potensi ekonomi lokal, dan pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi bernilai tambah.

Raditya menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut telah mengembangkan pendekatan pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, juga diupayakan beberapa langkah teknis.

Beberapa langkah teknis yang dilakukan antara lain pemantauan sistem peringatan dini melalui sistem pemeringkatan bahaya kebakaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemantauan titik panas dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan pemantauan ketinggian muka air di lahan gambur dari Badan Restorasi Gambut (BRG).

Hingga saat ini enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat untk mencegah kebakaran hutan. Provinsi tersebut yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas dampak kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi hingga Senin (24/8) seluas hampir 20 ribu hektare. Sedangkan luas hutan dan lahan terdampak kebakaran pada 2019 di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 942 ribu hektare, dengan perincian sekitar 270 ribu hektare lahan gambut dan sekitar 672 ribu hektare lahan mineral.

21
August


Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menandatangani nota kesepahaman dengan Kantor Fasilitasi Dagang (Trade Facilitation Office/TFO) Kanada untuk mendukung perempuan pengusaha memperluas pasar ekspor ke Kanada. Penandatangan MoU digelar secara virtual, Selasa 18 Agustus oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan dengan Direktur Eksekutif Kantor Fasilitasi Dagang Kanada Steve Tipman. Penandatanganan disaksikan langsung Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta Duta Besar RI untuk Kanada Abdul Kadir Jailani.

Kasan menjelaskan, kerja sama ini adalah upaya Kementerian Perdagangan meningkatkan hubungan dengan institusi perdagangan dan fokusnya mendorong eksportir atau perempuan pengusaha untuk masuk ke pasar Kanada dengan dukungan Kantor Fasilitasi Dagang Kanada.

Kantor Fasilitasi Dagang Kanada merupakan organisasi nonprofit yang membantu negara berkembang dengan menyediakan informasi dan rekomendasi bagi eksportir potensial dapat masuk ke pasar Kanada. Cakupan kerja sama kedua pihak meliputi dukungan pada aktivitas promosi Indonesia, termasuk produk dan layanan IT dengan fokus pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perempuan; melakukan aktivitas promosi produk dan layanan; menyediakan informasi pengembangan ekspor dan peluang perdagangan bagi eksportir Indonesia; serta melakukan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis bagi eksportir.

Direktur Eksekutif TFO Kanada Steve Tipman mengatakan nota kesepahaman yang ditandatangani itu menjadi payung kesepakatan perjanjian kedua pihak untuk mendorong promosi perdagangan dalam peningkatan kapasitas institusi pendukung perdagangan juga UMKM. Nota kesepahaman ini juga sebagai dasar proyek kolaborasi di masa mendatang. Ia berharap banyak proyek di Indonesia yang fokus mempromosikan UMKM, khususnya UMKM yang dipimpin dan digerakkan perempuan. Sementara itu Menteri Perdagangan Agus Suparmanto berharap nota kesepahaman itu  dimanfaatkan semaksimal mungkin serta kedua belah pihak mulai melakukan promosi, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia. Agus juga berharap nota kesepahaman itu mendorong ekonomi yang positif serta mengembangkan hubungan dagang dan peluang bisnis sekaligus memperkuat kapasitas Indonesia juga mempromosikan layanan dan produk teknologi informasi ke pasar Kanada.

20
August


Pelaksana tugas Wali Kota Tanjungpinang, Rahma akan merelokasi sekitar 600 kepala keluarga (KK) dari kawasan hutan lindung Sungai Pulai di provinsi Kepulauan Riau sebagai langkah awal untuk mengembalikan fungsi hutan lindung yang menyokong ketersediaan air di waduk Sungai Pulai. Rahma di Tanjungpinang, Rabu (19/8) mengatakan, kawasan tujuan relokasi itu, direncanakan akan dibangun di atas lahan dengan luas 26,6 hektare, yang pada saat ini statusnya masuk dalam database tanah terindikasi terlantar.

Dikatakannya, pada kawasan tersebut, telah direncanakan sebagai kawasan yang memenuhi kualitas kawasan perumahan yang baik dan sesuai dengan standar teknis. Kawasan ini juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai.

Selain mendapatkan hunian pengganti yang dilengkapi dengan legalitas tanah, masyarakat juga akan mendapatkan hunian yang dilengkapi dengan penyediaan jalan lingkungan, sarana penerangan jalan, sumber air bersih, prasarana air limbah, sarana dan prasarana persampahan, saluran drainase yang baik, sistem proteksi kebakaran, dan ruang terbuka hijau publik lebih dari 20 persen dari luas kawasan, serta beberapa fasilitas umum lainnya.

Rahma menambahkan, relokasi ini dilaksanakan dengan konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan juga peran serta masyarakat selama proses perencanaan, pembangunan dan proses penempatan kawasan hunian relokasi.

Menurut Rahma, hutan lindung Sungai Pulai memiliki peran sangat penting sebagai daerah tangkapan air waduk Sungai Pulai dan perlindungan terhadap badan air. Saat ini, waduk Sungai Pulai menjadi satu satunya sumber air baku bagi kota Tanjungpinang. Data dari PDAM menyatakan bahwa tinggi muka air pada waduk Sungai Pulai terus mengalami penurunan hingga pernah mencapai level 3 sentimeter pada musim kemarau.

Rahma menambahkan, penurunan muka air ini adalah dampak dari luasnya keterbukaan lahan pada hutan lindung Sungai Pulai yang mencapai 80 persen. kemampuan hutan lindung untuk mengatur tata air dan tanah (hidrologis) bagi waduk Sungai Pulai juga menurun.

19
August

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meresmikan pengeluaran uang rupiah edisi  khusus secara virtual di Jakarta, Senin (17/8). Uang kertas pecahan 75.000 rupiah dirilis sebanyak 75 juta lembar untuk memperingati HUT ke-75 Republik Indonesia. Dalam acara tersebut Sri Mulyani menegaskan, Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75 Tahun Republik Indonesia pecahan 75.000 rupiah bukan sebagai tambahan likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan ekonomi. Peluncuran uang rupiah edisi  khusus tersebut dilakukan dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan khusus yang dalam hal ini peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun.

Sri Mulyani menjelaskan, pengeluaran uang peringatan Kemerdekaan 75 tahun RI telah melalui perencanaan matang dari tahun 2018. Perencanaan dan penentuan jumlah rupiah yang dicetak khusus itu sudah melalui koordinasi lintas sektor yakni Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sosial dan para ahli waris pahlawan.

Adapun pahlawan yang ada di lembaran Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75 Tahun Republik Indonesia itu yakni Proklamator Soekarno dan Mohammad Hatta.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan pengeluaran dan pengedaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 tahun RI ini merupakan bagian dari rencana penciptaan uang tahun anggaran 2020 sesuai kebutuhan masyarakat dan berdasarkan ketentuan dan tata kelola sesuai Undang-Undang Mata Uang.

BI telah beberapa kali mengeluarkan uang edisi khusus diantaranya 25 tahun Kemerdekaan RI, perjuangan angkatan 45, kemudian 50 tahun Kemerdekaan RI, Hari Anak, cagar alam, hingga 100 tahun pemimpin Indonesia. Ke depan pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan akan dilakukan setiap 25 tahun sekali sesuai usia kemerdekaan RI.

Perry Warjiyo lebih jauh menjelaskan, uang rupiah edisi khusus ini dilengkapi unsur pengaman teknologi tinggi terbaru dan bahan kertas yang lebih tahan lama. Inovasi ini ditujukan agar rupiah semakin dikenali ciri keasliannya, nyaman, dan aman digunakan, dan lebih sulit dipalsukan.

Dalam kesempatan yang sama, setelah peluncuran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI, Menkeu dan Gubernur BI kemudian menyerahkan secara simbolis uang khusus itu kepada ahli waris kedua proklamator yakni Guntur Soekarno Putra dan Mutia Hatta. Sekian Indonesiaku hari ini.

Uang Peringatan Kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia menggambarkan filofosi Mensyukuri Kemerdekaan,  Memperteguh Kebinekaan  dan Menyongsong Masa Depan Gemilang.  Mensyukuri Kemerdekaan digambarkan dengan peristiwa Pengibaran Bendera pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, gambar Proklamator Soekarno dan Mohammad Hatta, serta gunungan yang memiliki filosofi pembuka dan permulaan lembaran baru. Memperteguh Kebhinekaan digambarkan dengan anak Indonesia menggunakan pakaian adat yang mewakili daerah barat, tengah, dan timur NKRI serta beragam kain motif kain Nusantara yaitu tenun Gringsing Bali, batik kawung Jawa, dan songket Sumatera Selatan. Kain-kain ini menggambarkan kebaikan, keanggunan, dan kesucian. Sedangkan Menyongsong Masa Depan Gemilang digambarkan dengan Satelit Merah Putih sebagai jembatan komunikasi NKRI, peta Indonesia Emas pada bola dunia yang melambangkan peran strategis Indonesia dalam kancah global, serta anak Indonesia yang digambarkan sebagai Sumber Daya Manusia unggul di era Indonesia Maju.

14
August


Pemerintah meluncurkan program Gelar Buah Nusantara kelima dengan tema “Gerakan Konsumsi Buah Nusantara” sebagai kampanye untuk mendorong masyarakat mengonsumsi buah lokal. Program ini pun bertujuan untuk mengurangi konsumsi buah impor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  pada peluncuran program tersebut di Jakarta, Senin,10/8 mengatakan, pemerintah mendorong agar buah asli nusantara menjadi pemain utama pasar buah dalam negeri sekaligus guna peningkatan ekspor, sebagai salah satu langkah mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Airlangga Hartarto menjelaskan, Program Gelar Buah Nusantara (GBN) kelima dapat menggali potensi bisnis komoditas buah asli nusantara  tersebut. Acara yang merupakan bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) itu juga turut menyosialisasikan buah asli nusantara kepada masyarakat konsumen Indonesia dalam rangka mengurangi konsumsi buah impor, sekaligus mendorong peningkatan agribisnis buah asli nusantara.

Airlangga Hartarto menambahkan, saat ini neraca perdagangan buah-buahan Indonesia masih defisit 19,1 triliun rupiah. Besarnya defisit ini dipengaruhi terutama oleh impor 4 jenis buah-buahan yaitu anggur, apel, jeruk, dan pir dengan total nilai impor 16,7 triliun rupiah. Sementara untuk jenis buah-buahan yang memberikan kontribusi ekspor yang besar adalah manggis, nanas, pisang, salak, dan mangga dengan nilai 986,1 miliar rupiah.

Dalam masa pandemi COVID-19, impor buah pada triwulan I 2020 mengalami penurunan sebanyak 14,5 ribu ton, turun 45 persen dibandingkan impor di bulan sebelumnya. Namun dari sisi produksi, buah lokal mengalami tren kenaikan produksi rata-rata dalam 4 tahun terakhir sebesar 10,12 persen. Ia menegaskan, kenaikan produksi buah lokal meningkatkan peluang ekspor sekaligus juga substitusi buah impor, mengingat permintaan akan buah lokal juga meningkat sejak pandemi COVID-19, khususnya buah yang dapat meningkatkan imunitas tubuh dan memberikan manfaat kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan, pihaknya akan memperkuat budi daya varietas buah-buahan tropis Nusantara mengingat produksi komoditas tersebut memiliki kualitas dan dapat meningkatkan laju ekspor pertanian.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menilai komoditas hortikultura khususnya buah-buahan memiliki potensi besar untuk menambah devisa negara. Mendag menambahkan, salah satu buah tropis Indonesia yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan adalah buah naga. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekspor buah naga menjadi salah satu yang terbesar pada periode Januari—Maret 2020 yaitu sebesar 234,35 persen.

13
August


Indonesia bisa menanggung kerugian rata-rata hingga 6 persen per tahun dari Produk Domestik Bruto (PDB) di 2100 jika tidak melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sejak dini. Demikian dikatakan ilmuwan Institut Pertanian Bogor Prof Rizaldi Boer, dalam webinar Indonesia 2050 Vision on Climate Change yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara daring yang diakses dari Jakarta, pada Selasa (11/8).

Rizaldi menjelaskan terdapat dua implikasi ekonomi dari dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di Indonesia jika tidak dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi yakni dampak terhadap pasar dan non-pasar. Sektor pertanian dan zona pesisir dapat terkena dampak pasar sebagai implikasi perubahan iklim. Sedangkan untuk non-pasar, sektor seperti kesehatan dan ekosistem akan terganggu.

Kerugian diperkirakan rata-rata mencapai 1,8 persen dari PDB pada 2100 setiap tahun, jika hanya mempertimbangkan dampak pada pasar. Dan angka tersebut jauh di atas 0,6 persen rata-rata dunia. Sedangkan jika memperhitungkan dampak non-pasar maka rata-rata kerugian meningkat menjadi 6 persen, bahkan menjadi 7 persen jika memasukkan bencana dalam pemodelan tersebut. Maka kerugian rata-rata dari PDB Indonesia jika tidak melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim jauh di atas dunia yang mencapai 2,2 persen dan 2,6 persen, jika memperhitungkan bencana.

Menurut Rizaldi, investasi sejak dini untuk adaptasi perubahan iklim dengan nilai sekitar 0,2 persen dari PDB Indonesia dapat menghindari kerugian sebesar 1,9 persen per tahun dari PDB pada 2100.

Ia mengatakan, dalam jangka pendek perubahan iklim tidak terlihat sebagai masalah yang mendesak dan prioritas tinggi untuk diatasi. Tetapi hal tersebut akan menempatkan Indonesia pada risiko kerugian yang sangat signifikan di kemudian hari, pada ketahanan pangan, upaya pembangunan berkelanjutan serta menyebabkan mal-adaptasi.

Sementara itu, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emma Rachmawaty mengatakan, sesuai mandat Paris Agreement, semua negara yang menyepakatinya harus memformulasi dan mengkomunikasikan strategi pembangunan rendah emisi gas rumah kaca jangka panjang ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di kuartal ke-4 2020.

Menurut Emma, pandemi COVID-19 memberikan pengaruh terhadap upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca di berbagai negara. Namun demikian, Indonesia tetap perlu mengantisipasi dampak perubahan iklim akibat kenaikan suhu global yang bersifat gradual, kumulatif dengan risiko meningkat seiring waktu dan berdampak ganda.

Page 1 of 48