12
November

Tahun 2020 transfer dana desa ke beberapa daerah bakal meningkat. Masyarakat diminta aktif mengawasi penggunaan dana desa. Hal itu dikatakan Kepala bagian Humas Kementerian Dalam Negeri Aang Witarsa saat berbincang dengan Republika, Selasa (12/11). Menurutnya peran aktif masyarakat itu bisa meminimalkan, penyalahgunaan dana desa. Pelibatan masyarakat menjadi faktor yang paling mendasar karena merekalah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan jalannya pembangunan desa. Aang mengatakan, selain pelibatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasaan dana desa, keberadaan Badan Perwakilan Daerah (BPD) perlu dimaksimalkan dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan desa, mulai dari pemetaan kebutuhan, perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. (Republika)

12
November

Direktur Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengatakan, perlu ada doktrin penguatan ideologi Pancasila kepada masyarakat dengan cara kekinian. Hal itu dikatakan Aris Heru Utomo saat berpidato dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan tema "Pemanfaatan internet dalam penyebaran nilai-nilai Pancasila bagi perangkat desa" di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Selasa. Aris Heru Utomo mengakui, sejak masa reformasi ajaran ideologi Pancasila mulai sedikit ditinggalkan dalam mata pelajaran di sekolah dan instansi. Munculnya gesekan masyarakat karena gelaran pemilu langsung, baik Pilkada maupun Pilpres dan gesekan antarmasyarakat lainnya menyadarkan untuk perlu diajarkan kembali ideologi Pancasila di sekolah. Dia mengatakan, selain jalur pendidikan untuk menerapkan kembali mata pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah, BPIP sedang menyiapkan melalui jalur budaya. (antara)

12
November

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono pada Senin (11/11) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan RUU Prioritas Tahun 2020. Pada kesempatan tersebut, Bambang menyampaikan usulan Prolegnas Tahun 2020-2024 bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pertama RUU tentang Revisi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Usulan Prolegnas kedua yaitu RUU Revisi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakkan Liar, khususnya mengenai sanksi terhadap pelanggaran perambahan hutan atau okupasi. (republika)

12
November

Industri konstruksi di Indonesia termasuk yang lambat dalam memberdayakan digitalisasi padahal hal itu penting guna meningkatkan daya saing konstruksi nasional. Demikian dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam pembukaan Forum Engineering 10 di Jakarta, Selasa. Menurut Basuki, digitalisasi di bidang konstruksi adalah hal penting karena lima tahun mendatang, salah satu fokus pemerintah masih terkait infrastruktur, termasuk meningkatkan daya saing global. (antara)

 

Page 1 of 1308