komentar

komentar (546)

28
May

Di tengah perang melawan pandemi Covid-19, tekanan ekonomi yang disebabkan oleh wabah corona juga dirasakan oleh industri media massa yang merupakan salah satu garda depan dalam penanangan pandemi tersebut.

Perusahaan media di dunia termasuk di Indonesia, apapun platformnya, mengalami kesulitan. Media cetak kesulitan terbit, media elektronik (televisi dan radio) mengalami peningkatan penonton dan pendengar tetapi menurun secara kue iklan, demikian pun media massa online.

Biasanya, perusahaan media memanen untung dari setiap bencana atau krisis, karena di saat seperti itulah justru semakin banyak masyarakat yang mengakses ke media untuk  mencari informasi/berita terkait krisis atau bencana. Karena banyaknya yang mengakses media, maka penjualan media cetak meningkat dan rating media siaran juga meningkat tajam.  Dari peningkatan oplah dan rating itulah (termasuk media online), kemudian mendapatkan pundi-pundi iklan yang lumayan.

Tetapi di tengah pandemi Covid-19, teori oplah dan rating itu tidak berlaku. Ini artinya, aksesibiltas publik tidak berbanding lurus dengan order iklan yang masuk. Walaupun semakin banyak masyarakat yang mengakses ke media untuk  mencari informasi/berita terkait  bencana non-alam,  covid-19, namun iklan sangat minim.  Dikala iklan semakin minim yang masuk, maka tingginya pembaca dan penonton seolah-olah tidak penting.

Di tengah situasi ini, pers mengharapkan insentif dari Negara. Dewan Pers bersama asosiasi perusahaan media beberapa waktu lalu mendorong agar Negara memberikan insentif ekonomi untuk menopang keberlangsungan pers yang terdampak pandemik Covid-19. Ada tujuh poin yang diajukan oleh Dewan Pers dan asosiasi perusahaan media di antaranya adalah, pertama, mendorong Negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut. Kedua, mendorong Negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei-Desember 2020. Ketiga, mendorong Negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.

Tetapi,  harapan Dewan Pers  mungkin tidak terwujud. Pemerintah  tampaknya lebih condong mempertimbangkan skala ekonomi dalam memberi insentif kepada industri dan pelaku usaha. Akibatnya, industri media tidak menjadi fokus pemerintah untuk diberi stimulus dalam situasi pandemi Covid-19.  Kalau demikian, apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan media agar bisa bertahan di tengah pandemi?

Peran lembaga/industri media (pers) begitu vital bagi hidup dan tumbuhnya demokrasi di sebuah negera, termasuk Indonesia. Pers menjadi penyeimbang dalam proses penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, industri pers tidak boleh dibiarkan terpuruk di tengah pandemi Covid-19.

Untuk mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19, perusahaan media perlu mengelola keuangannya dengan baik.  Strategi pengurangan biaya bisa dilakukan, namun perusahaan harus tetap mempertahankan produktivitas dengan memenuhi permintaan klien/pembaca. Media perlu tetap menjaga produktivitas karena saat ini merupakan kesempatan bagi perusahaan media untuk menggaet pembaca setia, dengan menyuguhkan informasi terpercaya.

27
May


Hari Idul Fitri memberikan hikmah bagi rakyat Afghanistan. Secercah harapan bagi perdamaian muncul di  negara yang terus menerus dilanda konflik bersenjata. Sejak hari Minggu, saat umat Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Fitri, Pemerintah Afghanistan dan Kelompok Taliban melakukan gencatan senjata yang direncanakan selama tiga hari. Ini berarti menghentikan, walau sementara, perang saudara yang sudah berlangsung selama 19 tahun. Dengan gencatan senjata ini masyarakat Afghanistan dapat menikmati suasana bahagia pada hari Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Menandai gencatan senjata itu, Pemerintah Afghanistan melepaskan 100 tahanan Taliban. Kebijakan itu sebagai respon atas dilaksanakannya gencatan senjata pada hari kedua Idul Fitri. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Afghanistan Javod Faisal bahkan mengatakan adanya kemungkinan pembebasan tawanan Afghanistan hingga 2000 orang. Pemerintah juga menyatakan, sebagai wujud gencatan senjata akan ada 100 tahanan dibebaskan setiap harinya. Hal itu tampaknya merupakan isyarat bagi adanya inisiatif untuk melakukan perundingan. 

Gencatan senjata yang menahan terjadinya baku tembak dan peledakkan bom tentu membuat rakyat negeri itu bahagia karena dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan gembira, sebagaimana Muslim di negara yang tidak dilanda perang saudara atau konflik bersenjata. Sebelum dlakukannya gecatan senjata, sebagai wujud niat baik, pemerintah telah membebaskan sedikitnya 1000 tawanan, sedangkan Taliban melepaskan 300 tentara pemerintah yang ditahan.   

Gencatan senjata di Afghanistan itu segara  disambut positif setidaknya oleh lima negara termasuk Indonesia, dalam suatu pernyataan bersama. Empat negara lain adalah Jerman, Norwegia, Qatar dan Uzbekistan .

Gencatan senjata di Afghanistan telah menimbulkan suka cita di kalangan rakyat Afghanistan. Setelah bertahun tahun mereka hidup di tengah konflik, kedamaian sungguh sangat mereka rindukan. Apalagi ini seolah memberikan harapan baru bagi rakyat Afghanistan terutama pemuda, remaja dan anak anak, yang selama konflik seperti tidak punya masa depan.

Pertanyaannya kemudian, sejauh mana para pemimpin, baik di kalangan Pemerintah maupun Taliban, mampu mengendalikan rasa permusuhan. Fakta bahwa sebelumnya pernah dilakukan gencatan senjata dan tak berakhir dengan perdamaian, bisa saja akan terulang lagi pasca Idul Fitri. 

26
May


Pandemi Coovid-19 masih berlangsung. Tak seorangpun mengetahui kapan pandemi tersebut akan berakhir. Sementara, obat dan vaksin untuk penyakit tersebut belum ditemukan; negara-negara di dunia menyiapkan langkah untuk beradaptasi dengan penyakit tersebut. Langkah-langkah adaptasi yang digaungkan sebagai new normal atau normal baru dimaksudkan untuk melindungi setiap orang dari penularan Covid-19, sambil tetap dapat beraktifitas.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan protokol new normal bagi perkantoran dan industri dalam menghadapi pandemi Covid-19, yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Implementasi normal baru diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Panduan tersebut menetapkan bahwa perusahaan wajib membentuk Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja. Perusahaan juga dapat melakukan pengaturan kerja dari rumah (work from home) dengan menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Jika memungkinkan, shift 3 ditiadakan, yaitu waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari. Bagi pekerja shift 3 diatur agar yang bekerja, terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun. Aturan ini juga mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja; memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala dengan menggunakan pembersih dan desinfektan. Pengaturan jarak antar-pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja.

Pemerintah juga sedang menyiapkan skenario new normal untuk Aparatur Sipil Negara -ASN. Menurut Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Dwi Wahyu Atmaji, skenario ini disiapkan sebagai pedoman bagi ASN agar dapat bekerja optimal selama vaksin Covid-19 belum ditemukan.

Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar -PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 menetapkan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun untuk dunia usaha, pembatasan tidak mungkin dilakukan selamanya. Roda perekonomian harus tetap berputar. Peliburan karyawan dalam jangka waktu lama dikhawatirkan dapat mengakibatkan ekonomi terhenti.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa dunia usaha dan masyakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi antar orang karena aktivitas bekerja. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan protokol normal baru bagi dunia usaha dan pemerintahan. Semoga dengan panduan normal baru untuk dunia usaha dan pemerintahan, para pekerja dan keluarga mereka dapat terhindar dari penularan Covid-19, sampai ditemukannya vaksin dan obat untuk penyakit tersebut.

25
May


Masyarakat muslim Indonesia telah merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, pada hari Minggu 24 Mei kemarin. Penetapan 1 Syawal 1441 Hijriah yang merupakan hari besar terpenting bagi orang  Indonesia yang mayoritas beragama Islam,  diputuskan berdasarkan hasil Sidang Isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama RI pada hari Jum’at 22 Mei 2020.

Pandemi Covid-19, membuat perayaan Idul Fitri tahun ini menjadi sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kemeriahan di hari “kemenangan” setelah satu bulan berpuasa di bulan Ramadhan menjadi sangat berkurang atau tidak dapat dirasakan ummat muslim, terutama di wilayah-wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pelaksanaan sholat Idul Fitri yang sebelumnya dilaksanakan di Masjid-Masjid dan tanah lapang dengan  dihadiri ratusan bahkan ribuan orang kali ini tidak terlihat disebagian besar wilayah Indonesia.  Kegiatan silaturahim dengan berkumpul bersama keluarga juga hampir tidak ada. Mudik ke kampung halaman yang sudah menjadi tradisi ummat muslim tidak hanya di Indonesia bahkan dunia juga dilarang.Jika ada yang masih  bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau tanah lapang karena diijinkan pemerintah daerah, maka jumlahnya pun tidak banyak. Sedangkan  berkumpul bersilaturahim dalam jumlah besar atau mudik ke kampung halaman dengan berbagai cara pada prinsipnya tetap dilarang  dilarang, karena melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar [PSBB]  yang  ditentukan pemerintah.

Beberapa hari sebelum Idul Fitri Kementerian Agama sudah mengingatkan agar umat Islam tetap mematuhi protokol kesehatan. Ummat muslim dihimbau agar berlebaran di rumah bersama keluarga inti dan tidak menerima tamu untuk mencegah penularan virus CoronaCovid-19.

Menurut Kementerian Agama silaturahim dapat dilakukan dengan media sosial. Ini tentu sangat berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan umat muslim Indonesia selama ini.

Perbedaan perayaan Idul Fitri tahun ini juga disampaikan Presiden Joko Widod [Jokowi]  dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah lewat video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (23/4/2020).

Dalam video tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perayaan Idul Fitri kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Menurut Presiden Idul Fitri kali ini menuntut pengorbanan  untuk tidak mudik, dan tidak bersilaturahmi seperti biasanya, karena  saat ini kesehatan masyarakat adalah hal yang paling penting.

Apa yang dikatakan Presiden memang benar, sebab kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah yang terpenting untuk menghadapi masa depan, setelah pandemi berakhir, yang tentunya akan penuh tantangan. 

22
May


Awal Mei 2020 ini sebetulnya adalah fase awal pemulihan dari Covid 19 untuk beberapa negara Eropa. Italia, Jerman bahkan Spanyol telah mulai  membuka lockdown  secara bertahap. Tampaknya badai corona sudah mulai dianggap reda di beberapa negara tsb.

Tapi tidak dengan Amerika. Data dari John Hopkins Hospital menyebutkan jumlah orang meninggal akibat covid19 masih cukup tinggi. Yaitu mencapai  hingga 60.000 orang lebih per awal Mei, dan sepertinya masih akan terus bertambah. Melihat jumlah korban yang sulit dikendalikan,   Presiden Donald Trump sudah lama resah. Terutama karena Tiongkok merilis angka korban meninggal dalam masa pandemik di Wuhan,  hanya  sekitar 3000 orang. Jauh lebih kecil dari korban covid19 di Amerika.  Dalam jumpa pers pada pertengahan April lalu, Trump  menyebutkan bahwa Amerika akan melakukan penelitian mendalam tentang sebaran virus Covid19 ini dan kejadian mengerikan yg diakibatkannya.

Belakangan Trump bahkan mengklaim punya bukti dari mana sumber virus covid19 ini berasal. Beberapa Teori pun bermunculan. Media Amerika melaporkan bahwa virus ini bocor dari Institute Virologi Wuhan ke  pasar hewan yang letaknya tidak jauh. Konon virus tersebut diproduksi  bukan untuk senjata massal tapi untuk menunjukkan bahwa Tiongkok jauh lebih baik dan maju dalam penanganan virus. Namun sejauh ini Trump belum bisa memberikan bukti kuat atas klaimnya.

Teori lain pun muncul dan menyebutkan bahwa sebetulnya Amerika sudahlama memproduksi  virus ini. Bill Gates sejak 2015 konon  sudah mengingatkan dunia bahwa  akan ada wabah yang akan menimpa dan microsoft kini sedang menyiapkan serum antivirus corona baru. 

Apapun itu,  sejauh ini semuanya  hanyalah  Teori Konspirasi, belum terbukti kebenarannya. Waktu juga yang akan memberikan jawaban.

21
May


 

Tanggal 20 Mei kemarin diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia. Kebangkitan yang dimulai dari pergerakan pemuda  Indonesia di tahun 1908 oleh mahasiswa kedokteran STOVIA di Jakarta bermakna bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dari pertemuan para pemuda, 20 Mei 1908 dimulailah kebangkitan  bangsa Indonesia melalui Organisasi Budi Utomo yang artinya Kepribadian yang Luhur. Sifat nasionalisme dimunculkan dalam pertemuan pemuda melalui penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa resmi bukan Bahasa jawa meskipun mayoritas yang hadir dari suku Jawa. Ditengah  pandemi Covid-19 saat ini, kebangkitan pemuda Indonesia sangat berarti bagi keberlangsungan negara. Ditangan generasi penerus bangsa, negara Indonesia bangkit dan berjaya melalui inovasi.

 

Pada Hari Kebangkitan Nasional 2020, Presiden Joko Widodo menandai dengan peluncuran produk kolaboratif mahasiwa Universitas Airlangga Surabaya dengan tajuk Kebangkitan #Inovasi Indonesia, Peluncuran Produk Inovasi Covid-19 yang diinisiasi oleh Kementrian Riset dan Teknologi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut dilakukan secara daring ditengah pendemi Covid-19 dan penerapan protocol kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia optimis terhadap kemandirian bangsa Indonesia dalam mengahadapi Covid-19 dengan munculnya produk riset dan inovasi dalam negeri. Menurut Presiden, disaat keprihatinan akibat pandemi Covid-19 yang telah menalan ratusan ribu jiwa, harus mulai ditanamkan kebanggaan terhadap pemanfaatan produk-produk dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi,  Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa peluncuran produk riset dan inovasi Konsorsium COVID-19 yang bertepatan pada Hari Kebangkitan Nasional dapat dimaknai sebagai kebangkitan inovasi Indonesia. Dalam paparannya, Menteri Bambang PS Brojonegoro menegaskan bahwa sejumlah perguruan tinggi menjadi salah satu mitra kolaboratif dalam menemukan produk inovatif, khususnya menghadapi pendemi Covid-19. Menurutnya, setidaknya pengertian produk inovasi mempunyai nilai kebaruan dan nilai tambah. Selain  perguruan tinggi, Kementrian Riset dan Teknologi juga berkerjasama dengan sejumlah Kementrian, Badan dan Lembaga dalam melahirkan berbagai inovasi.

Sejatinya kebangkitan bangsa melalui inovasi tidak selalu pada pemuda tetapi pada setiap orang tanpa pandang usia. Inovasi merupakan salah satu bentuk kemandirian dan ingin melepas dari rutinitas monoton untuk keberlangsungan hidup. Sedangkan, kebangkitan merupakan ruh dari inovasi dan perubahan.Tanpa jiwa bangkit, kita tetap pada tempatnya tidak begerak, tidak bangun dan bisa jadi bersikap monoton pada situasi yang terjadi. Dengan demikian, jiwa bangkit dapat menyelaraskan perbedaan sehingga keluar dari monoton, out of the box, melalui inovasi serta perubahan. Semoga pada masa pendemi Covid-19, inovasi muncul bukan hanya dari alat kesehatan tetapi inovasi di bidang lainnya sebagai bentuk perlawan dalam mempertahankan dan menjaga keberlangsungan serta kehidupan bangsa Indonesia.

20
May

Antisipasi terhadap pandemi Covid 19 di berbagai negara berbeda dengan melihat kondisi yang ada di masing masing negara. Ketika 7 negara Eropa dan negara negara Asia Selatan melonggarkan aturan lockdwon atau pembatasan berskala besar, beberapa negara lainnya mengambil kebijakan berbeda.

Italia, Spanyol, Denmark, Perancis  dan Belgia termasuk negara Eropa yang melonggarkan aturan lockdown, sementara Jerman masih melaksanakannya. Sebagian besar tempat usaha di Italia sudah diijinkan oleh pemerintah untuk beroperasi setelah dua bulan tutup. Di luar kota Madrid, Pemerintah Spanyol mengijinkan warga masyarakat berkumpul hingga sepuluh orang.

Di Asia, India dan Pakistan termasuk yang melonggarkan aturan Lockdown. Sebelumnya India secara keras melarang masyarakat keluar rumah. 

Pelonggaran aturan lockdown dan pembatasan pergerakan masyarakat dilakukan pemerintah di Eropa dengan mempertimbangkan penurunan signifikan angka penularan dan angka kematian akibat Covid 19. Di Italia, jika pada akhir Maret tercatat sedikitnya 900 orang meninggal dunia, awal pekan ini dalam 24 jam hanya ada 145 orang meninggal dunia. Pemerintah Italia, rupanya berpandangan bahwa kegiatan bisnis tidaklah harus menunggu Covid 19 habis. 

Di China, negara yang merupakan asal Covid 19, jutaan warga telah kembali membanjiri tempat wisata usai berlakunya lockdown secara ketat. Di Hanoi Vietman situasi di tempat umum, pusat perbelanjaan dan tempat berkumpulnya masyarakat terlihat kembali normal.

Apa yang terjadi di negara negara yang mulai melonggarkan lockdown atau bahkan mengakhiri pembatasan pergerakan secara luas merupakan hasil upaya melakukan pencegahan. Aturan pemerintah dilaksanakan secara konsekuen oleh masyarakat. Vietnam misalnya, menunjukkan hasil yang sangat progresif, Negara yang berbatasan dengan China telah sejak awal melakukan pengaturan ketat, begitu mengetahui adanya Covid 19 di negara tetangganya itu. Hasilnya sungguh mengesankan. Vietnam yang merupakan negara ekonomi terdepan di kawasan ASEAN, telah mulai kembali membangun perekonomiannya.

Ketatnya aturan lockdown dan pembatasan pergerakan, disertai kedisiplinan warga menjadi kunci keberhasilan mengatasi Covid 19. Negara lain yang masih berkutat melawn Covid dan terdampak kehidupan ekonominya, harus belajar dari negara negara yang sudah tampak berhasil memerangi Covid 19. 

19
May


Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar –PSBB. Penegasan ini menjadi hal pertama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19, 18 Mei 2020, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan yang sedang disiapkan baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran. Bila tiba pada waktu yang tepat, kebijakan pelonggaran pembatasan itu baru akan diberlakukan.

Memang tidak bisa serta merta menentukan kapan waktu yang tepat. Ada banyak tahapan  yang  harus disiapkan  agar masyarakat siap dalam  kondisi sosial tanpa pembatasan. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum masyarakat nantinya dapat beraktifitas kembali di era normal baru dan melonggarkan aturan PSBBr. Salah satunya ialah tingkat penularan Covid-19 di kalangan masyarakat atau yang dikenal dengan reproduction rate. Seperti negara-negara lain, Indonesia ingin mencapai kondisi dengan R0 di bawah 1, yaitu saat masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas dengan normal. Tentunya, dengan kondisi normal baru itu, masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Menteri Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah Indonesia akan menyiapkan mekanisme kesamaan scoring yang dilakukan baik dengan perhitungan epidemiologi berbasis R0 maupun kesiapan daerah-daerah. Mengenai kesiapan daerah-daerah akan dilihat berdasarkan pada perkembangan penyakit, pengawasan virus, kapasitas kesehatan, kesiapan sektor publik, tingkat kedisiplinan masyarakat dan respons publik mengenai cara untuk bekerja atau bersosial di era normal baru. 

Tidak bisa dipungkiri, semua memang sudah ingin kembali hidup dalam kondisi normal. Pemerintah daerah berharap pergerakan ekonomi di daerahnya bisa kembali menggeliat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang sempat anjlok dalam beberapa bulan terkahir ini. Orang-orang yang mengandalkan hidupnya dari upah  harian dapat kembali bekerja. Perusahaan-perusahaan juga dapat kembali membuka usahanya. Masyarakat juga berharap fasilitas publik seperti tempat ibadah, pendidikan, transportasi, dan lainnya dibuka  kembali.

Tetapi, harapan ini akan tetap menjadi harapan, jika semua pihak tidak memaksimalkan perannya. Terutama masyarakat, yang masih harus meningkatkan kesadaran, kebiasaan dan kedisiplinan untuk hidup dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saat ini menjadi momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk bersama bangkit. Meningkatkan kemandiriannya dengan memaksimalkan potensi dan kreatifitas. Masyarakat perlu memperkuat disipilin diri untuk hidup dengan kebiasaan baru, seperti selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik, dan mengurangi  kumpul bersama dengan banyak orang serta mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu di luar rumah.  Kantor-kantor dan perusahaan juga bisa mulai menerapkan kebijakan area kerja yang fleksibel. Hasil baik yang dicapai pada masa pembatasan sosial berskala besar bisa dilanjutkan. Bangsa Indonesia harus bangkit bersama untuk menang melawan Covid-19.

18
May


COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak awal Maret tahun ini mengakibatkan mundurnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dari 23 September  menjadi 9 Desember 2020. Mundurnya Pilkada 2020 diputuskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020. Perppu tersebut juga mengakomodasi opsi penundaan lagi jika pandemi COVID-19 belum mereda dan berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pilkada.

Pilkada Serentak 2020 merupakan gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat memberi tiga skenario penundaan pilkada. Pertama, pilkada ditunda tiga bulan dari rencana semula, atau dilaksanakan 9 Desember 2020. Kedua, penundaan selama enam bulan  menjadi  sekitar  17 Maret 2021; dan ketiga, penundaan selama 12 bulan menjadi 29 September 2021. DPR akhirnya mengambil opsi pertama, yaitu 9 Desember 2020.


Namun, dengan mempertimbangkan berbagai  faktor, keputusan ini dinilai sebagai misi mustahil. Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Syahrizal Syarif pernah mengatakan setidaknya butuh enam bulan agar kehidupan bisa kembali normal setelah pandemi dinyatakan selesai. Sementara saat ini, katanya, penyebaran pandemi di Indonesia belum mencapai puncaknya.

 

Terkait pelaksanaan Pilkada 2020 yang diundur sampai Desember 2020, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat diskusi daring bertajuk ‘Membangun Demokrasi di Tengah Pandemi’, Jumat (15/05) mengungkapkan pesimis bisa dilaksanakan apabila disiplin masyarakat dalam melakukan physical distancing sangat rendah. Menurut Arief, KPU harus memulai tahapan Pilkada pada awal Juni 2020 agar Pilkada dapat dilakukan tepat waktu. Dan itu mustahil dilakukan jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih diberlakukan.

Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) apalagi secara serentak di beberapa provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia memang bukan persoalan mudah. Butuh waktu dan tahapan sebelum sampai ke pelaksanaan. Mulai dari pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Keempat tahapan tersebut terpaksa ditunda pelaksanaannya karena pandemi COVID-19.

Menunda Pilkada sampai waktu yang tepat merupakan sesuatu yang bijaksana untuk dilakukan karena pemerintah dan otoritas terkait punya waktu yang lebih lapang untuk mempersiapkan diri. Selain itu, melaksanakan Pilkada di tengah pandemi berpotensi menambah pengeluaran, karena masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus menjalankan protokol kesehatan, seperti physical distancing, penyediaan masker, sarung tangan, hand sanitizerdan pengukur suhu tubuh.

Namun terlalu lama menunda proses demokrasi pun bukan tanpa resiko. Karena berarti menunda penentuan kepala daerah baru dan jajarannya dengan segala kebijakan yang menyertai, dan ini terkait masa depan suatu daerah. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir.

15
May


Beberapa Negara yang dilanda pandemi Covid 19  dengan pertimbangan2 tertentu memutuskan untuk melakukan pelonggaran kebijakan Lockdown. Sektor pertanian dan industri mulai dihidupkan lagi, namun beberapa sektor lainnya masih belum dibuka bebas . Meski jumlah penderita corona baru masih ada, langkah pelonggaran Lockdown sudah diambil. Seperti Presiden Rusia Vladimir Putin yang  melonggarkan penerapan karantina wilayah atau lockdown di negaranya pada Selasa (12/5/2020). Langkah itu diambil meskipun Rusia masih mengalami peningkatan tajam kasus Covid-19.  Menurut Putin yang dikutip sejumlah media,  semua tindakan (terkait Covid-19) yang telah diambil Rusia memungkinkan negara itu  untuk pindah ke langkah berikutnya dalam memerangi epidemi tersebut. Yaitu  memulai pelonggaran lockdown secara bertahap. 

 

Pemerintah Inggris juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama  serta mulai melonggarkan karantina wilayah atau lockdown yang telah dilakukan selama tujuh pekan terakhir  Mulai Minggu 10 Mei orang-orang yang tak dapat bekerja dari rumah, seperti dibidang konstuksi, dapat bekerja kembali. 

 

Sementara itu, dikabarkan angka kesembuhan kasus positif virus Corona (COVID-19) di Malaysia mencapai lebih dari 60 persen. Tingginya tingkat kesembuhan itu pun membuat pemerintah Malaysia memutuskan melonggarkan lockdown. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin pada awal bulan Mei ini mengatakan sebagian besar sektor usaha akan diizinkan beroperasi kembali sambil tetap menetapkan prosedur operasi standar kesehatan yang ketat. Catatan lainnya, beberapa hari terakhir, di Amerika Serikat, Presiden Trump mendorong negara-negara bagian untuk mulai melonggarkan lockdown mereka ,  untuk  menggairahkan kegiatan ekonomi di Amerika yang terpuruk sejak virus Corona (COVID-19) menyerang. Namun  pakar epidemi dan penasehat medis Pemerintah Amerika, Anthony Fauci, mengatakan pelonggaran lockdown malah akan membawa Amerika ke situasi yang lebih buruk, korban nyawa yang lebih banyak lagi. 

 

Demi menjaga Kondisi perekonomian dalam Negeri, melonggarkan  lockdown memang  menjadi pilihan utama negara-negara tersebut . Namun konsekwensi dan resikonya  cukup mahal yaitu kemungkinan meningkatnya jumlah yang terinfeksi covid19. Bukan pilihan yang mudah memang. Namun langkah dan keputusan harus diambil agar bisa bebas dari dampak ekonomi akibat pandemi covid19 yang tidak bisa dipastikan kapan usainya. Tinggal lagi bagaimana protokol kesehatan tetap dijalankan dengan disiplin dalam pelonggaran Lockdown.  Agar upaya pemulihan ekonomi ini, tidak malah menyebabkan lonjakan sebaran covid19. 

Page 1 of 39