komentar

komentar (324)

23
April


Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa berupa flora dan fauna. Bahkan, beberapa spesies hewan yang hampir punah dan langka ternyata hanya ada di hutan-hutan di Indonesia. Sebut saja Orangutan di Kalimantan dan Harimau Sumatra.

Hewan-hewan  tersebut perlahan namun pasti,  semakin menurun populasinya. Hal ini   seiring dengan berjalannya waktu ditambah dengan menyusutnya jumlah luas hutan di Indonesia akibat kebakaran hutan dan pembalakan liar ataudeforestation

Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki hutan luas di dunia. Akan tetapi,  semakin lama luas hutannya semakin menyusut. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan, pada tahun 2015, luas hutan Indonesia sekitar 128 juta hektar.  Namun, pada tahun  2017 jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 125 juta hektar.

Menyusutnya populasi hewan dan luas hutan di Indonesia saling berkaitan satu sama lain. Orangutan dan harimau Sumatra perlahan punah karena kehilangan hutan yang menjadi habitat asli hewan-hewan tersebut.

Hal inilah yang menjadi fokus Hari Bumi yang diperingati tanggal 22 April. Earth Day Network (EDN), atau Jaringan Hari Bumi, yaitu organisasi yang memimpin perayaan Hari Bumi di seluruh dunia, menetapkan tahun 2019 sebagai tahun untuk Melindungi Spesies Kita atau dunia.

Jaringan Hari Bumi membeberkan, sekitar 40 persen dari sebelas ribu spesies burung sudah resmi dinyatakan punah dan 75 persen dari keseluruhan jumlah koral atau terumbu karang di Bumi dalam keadaan terancam.

Menurut EDN, tema Protect Our Species atau Melindungi Spesies Kita dipilih untuk menyoroti fakta bahwa aktivitas manusia secara langsung terkait dengan apa yang dirujuk oleh wartawati lingkungan Elizabeth Kolbert dalam bukunya, Kepunahan Ke Enam,  atau "The Sixth Extinction".

Dalam bukunya, Elizabeth Kolbert  menggambarkan adanya kepunahan massal yang bukan secara alami namun disebabkan ulah manusia sendiri.

Dalam laporan studi yang dimuat di Science Advances Journal, terungkap bahwa sebanyak 400 spesies vertebrata telah punah sejak tahun 1900. Jumlah itu menandakan angka kepunahan yang meningkat hingga 100 kali lebih cepat dibanding sebelumnya. Ini terjadi akibat kerusakan lingkungan yang tak lain disebabkan oleh ulah manusia.

Bukan tidak mungkin,  spesies hewan lainnya, bahkan juga manusia, akan punah akibat rusaknya lingkungan. Kini, saatnya bagi manusia untuk berbuat sesuatu untuk menjaga lingkungannya. 

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan.  Di antaranya dengan menanam pohon, hemat menggunakan air, dan mengurangi penggunaan kertas dan plastik.

Menjaga lingkungan harus dimulai dari diri sendiri.  Dengan menjaga lingkungan setidaknya kita ikut menjadikan Bumi menjadi rumah terbaik untuk seluruh penghuninya.

22
April

Kemarin, 21 April, Indonesia memperingati Hari Kartini. Peringatan yang ditetapkan berdasarkan hari lahirnya seorang perempuan priyayi atau bangsawan  Jawa, Raden Ajeng Kartini. Pada masanya, Kartini tak mendapat kesempatan yang sama dengan kaum pria dalam menuntut ilmu. Lewat korespondensinya dengan beberapa temannya di Belanda, Kartini mengungkapkan keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Kartini menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu, Ia bertekad   untuk memajukan wanita bangsanya, Indonesia. Menurut Kartini, memajukan perempuan pribumi  bisa dicapai melalui pendidikan. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, dia mengawalinya dengan mendirikan sekolah untuk anak gadis di daerah kelahirannya, Jepara. Di sekolah tersebut diberikan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Kumpulan surat Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda dibukukan oleh J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda pada saat itu dengan judul Door Duisternis Tot Licht , atu dalam bahasa Indonesia terkenal dengan “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Raden Ajeng Kartini pun menjadi simbol emansipasi perempuan Indonesia.

Bagaimana Perempuan Indonesia saat ini? Perempuan Indonesia telah mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum pria. Hampir di semua sektor, perempuan Indonesia berperan, bahkan menjadi Kepala Negara. Megawati mencatat sejarah sebagai salah satu dari sedikit perempuan yang berhasil menjadi kepala negara.  Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia ke lima sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Saat ini delapan perempuan Indonesia ada dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Meski perempuan Indonesia telah berhasil memperoleh kesempatan yang sama dengan pria dalam berbagai bidang , semangat juang perempuan Indonesia harus terus digelorakan. Seperti yang diserukan oleh Presiden Joko Widodo yang meminta perempuan Indonesia terus menggelorakan semangat juang untuk membangun keluarga, masyarakat, bangsa, dan memajukan generasi penerus.

Sesuai kodratnya sebagai seorang ibu, perempuan Indonesia saat ini mempunya tugas yang tidak ringan. Mengingat Indonesia akan mendapat anugerah bonus demografi selama rentang waktu 2020- 2035, yang mencapai puncaknya pada 2030. Perempuan Indonesia harus mempersiapkan manusia-manusia hebat yang akan memajukan Indonesia.  Menyiapkan generasi berpotensi, sehat, cerdas dan memilki moral yang baik dengan langkah awal dari kesehatannya sendiri. Perempuan Indonesia harus sehat untuk melahirkan generasi yang sehat, salah satunya terbebas dari stunting. Dengan memperhatikan kesehatan diri sendiri dan anak-anak yang dilahirkan dan kecukupan gizi bagi pertumbuhan anak-anaknya, perempuan Indonesia akan membawa Indonesia keluar dari predikat negara nomor empat dengan angka stuntingtertinggi di dunia. Lebih kurang sebanyak 9 juta atau 37 persen balita Indonesia mengalami stunting atau kerdil. Kesadaran perempuan Indonesia untuk memperhatikan anak-anak dan keluarganya, bisa meningkatkan Indeks Sumber Daya Manusia. Tahun 2018, Bank Dunia merilis laporan Indeks Sumber Daya Manusia  atau Human Capital Index. Dalam laporan tersebut, Indeks Sumber Daya Manusia  Indonesia sebesar 0,53 sehingga berada di peringkat ke-87 dari 157 negara. Indeks Sumber Daya Manusia  mencerminkan produktivitas anak yang lahir hari ini sebagai pekerja masa depan, dengan memperhitungkan kesehatan dan pendidikannya. Peran utama perempuan Indonesia untuk menciptakan generasi yang produktif harus terus dikedepankan. Sehingga generasi emas Indonesia ,yaitu generasi masa depan Indonesia yang memiliki kecerdasan yang komprehensif pada 2045 akan terwujud. Indonesia dengan sumber daya manusia yang  produktif, inovatif, memiliki  interaksi sosial yang baik, dan berperadaban unggul.  Perempuan Indonesia harus memprkuat dirinya sendiri untuk menopang kokohnya Bangsa Indonesia.

19
April

Mesir sedang berada di persimpangan untuk menjadi negara demokrasi melalui Pemilu atau negara yang melanggengkan kekuasaan Presiden. Asumsi ini dapat kita kemukakan, sehubungan dengan inisiatif referendum yang dapat memperpanjang masa ajabatan Abdel Fattah el Sisi hingga tahun 2030 mendatang. Presiden Mesir Al Sisi yang mulai menjabat kepala negara dan pemerintahan Mesir mulai 2014 telah berhasil dengan upaya politiknya dengan mewujudkan referendum. Pada hari Sabtu 20 April, Rakyat Mesir akan memberikan suara dalam referendum yang hasilnya akan menentukan perubahan atau amandemen konstitusi, yang utamanya menetapkan masa jabatan Presiden Mesir. 

Partai-partai politik yang merupakan oposisi pemerintah telah melakukan gerakan untuk membatalkan referendum yang dimulai Sabtu 20 April selama tiga hari.

Melalui gerakan yang disebut Gerakan Demokrasi Sipil, kelompok oposisi yang beranggotakan partai-partai Liberal dan partai berhaluan kiri dalam jumpa pers mengecam amandemen konsitusi Mesir. Jika referendum disetujui oleh mayoritas rakyat Mesir, maka akan dilakukan amandemen konstitusi Mesir. Melalui amandemen itu, Abdel Fattah el Sisi akan mungkin mendapat mandate menjadi Presiden Mesir hingga 2030. Periode itu tentu mengingatkan para oposisi  akan masa jabatan Presiden Husni Mobarak dari 1981 sampai 2011. Husni Mubarak baru dapat diturunkan dari kekuasannya melalui gerakan demokrasi seiring merebaknya Arab Spring.  Gerakan oposisi telah menyerukan kepada rakyat Mesir untuk menolak referendum yang telah ditetapkan oleh parlemen pekan lalu.  Jika rakyat Mesir menyetujui referendum yang menjadi dasar amandemen konstitusi mengenai masa jabatan Presiden, maka undang-undang menetapkan bahwa seorang Presiden Mesir dipilih melalui Pemilu dan memangku jabatan selama dua masa jabatan tidak akan berlaku lagi.

Presiden El Sisi yang berlatar belakang militer mulai berkuasa pada tahun 2014 setelah menggulingkan presiden sipil pertama, Mohammad Morsi yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu,

Apakah Mesir akan terus melaksanakan pemilihan Presiden secara demokratis melalui Pemilu yang terjadwal? Semua masih akan ditentukan melalui referendum. Berdasarkan pengalaman dan sejarah, rakyat Mesir tentu mempunyai catatan sebagai bekal memberikan suara dalam referendum mulai Sabtu besok.

18
April

Rekomendasi UNESCO kepada negara-negara anggota agar ikut merayakan Hari Internasional untuk Monumen dan Situs hasil simposium ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) yang diselenggarakan di Tunisia pada 18 April 1982, menjadikan tanggal 18 april diperingati sebagai Hari Warisan Dunia. Tujuan dari keberadaan Hari Internasional ini adalah mendorong umat manusia di seluruh dunia, baik kelompok masyarakat maupun perorangan, untuk menyadari pentingnya Warisan Budaya terhadap kehidupan, identitas, dan komunitas mereka.

Karena Warisan Budaya yang berupa monumen atau situs rentan akan kerusakan, maka diperlukan upaya-upaya untuk melindungi dan melestarikannya. Kesadaran keragaman Warisan Dunia di muka bumi yang secara paralel juga menunjukan keragaman masyarakat dunia perlu ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk menghormati dan menjaga baik-baik semua Warisan Budaya, melalui hukum nasional maupun kesepakatan internasional.

Warisan Dunia yang ada di Indonesia adalah juga Kebudayaan Nasional Indonesia. Sebagai bagian dari langkah strategis dalam menjaga warisan budaya, pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tema peringatan Hari Warisan Dunia 2019 adalah Rural Landscape (lanskap perdesaan). Rural Landscapes didefinisikan sebagai wilayah darat dan perairan yang dihasilkan atas interaksi manusia dan alam dalam menghasilkan sumber pangan dan lainnya. Kali ini perayaan Hari Warisan Dunia di Indonesia dipusatkan di Bali. Mengapa? Bali dengan sistem pengairan Subak, sesuai dengan tema Rural landscape.

Indonesia sendiri adalah bagian masyarakat dunia yang memiliki 8 situs warisan dunia. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara dengan memiliki etnis terbanyak di dunia. Jadi wajar Indonesia sangat berkepentingan menjaga hasil olahpikir bangsa Indonesia yang menghasilkan kebudayaan yang tinggi dan diakui oleh masyarakat internasional. Ada atau tidak ada undang undang pemajuan Kebudayaan, bangsa Indonesia seharusnya menghargai dan menghormati warisan leluhur bangsa. Kalau bukan bangsa Indonesia siapa lagi?

17
April

Tanggal 17 April 2019,  menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, di hari ini Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum.     Ada lebih dari 190 juta orang yang berhak mengikuti pemungutan suara. Pemilihan kali ini menjadi istimewa karena dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu. Di dalam negeri, pemilihan presiden berikut wakil presiden, legislatif atau dewan perwakilan tingkat nasional dan daerah (DPR, DPRD) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  hanya dilakukan dalam 1 hari saja, 17 April 2019. Sedangkan bagi lebih dari 2 juta warga negara Indonesia di luar negeri sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Antusias ditunjukkan para pemilih ini dengan mengantri di kantor perwakilan Indonesia di masing-masing negara.

Jika dibandingkan dengan pemilihan umum di India yang masih berlangsung saat ini, ada perbedaan sistem dan waktu. Pertama, India melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif. Partai yang memenangkan mayoritas di parlemen akan memerintah, baik secara tunggal ataupun berkoalisi. Jadi tidak ada pemilihan presiden. Kedua, waktu yang disediakan untuk pemilihan sekitar 1 bulan, yaitu sampai bulan Mei mendatang.

Baik di Indonesia maupun India permasalahannya       adalah penyaluran peralatan pemilu, yang tersebar luas bahkan hingga daerah yang cukup terisolasi. Soalnya,  baik di Indonesia maupun di India, rakyatnya   tidak hanya hidup di kawasan perkotaan. Mayoritas  tinggal di pedesaan bahkan  di kawasan terpencilyang relatif sulit dijangkau.

Bukan hendak membahas perbedaan sistem keduan negara, tetapi esensi dari pemilihan umum baik di Indonesia maupun di India adalah penyaluran hak warga negara secara konstitusional. Memberi kesempatan kepada warga negara memilih Kandidat yang terbaik untuk penyelenggaraan negara.

Rakyat menentukan siapa kandidat yang mereka pilih dan  partai yang mereka dukung. Rakyat pula yangberhak menolak kandidat yang berkinerja buruk, atau partai yang mengabaikan harapan-harapan rakyat. Itulah sesungguhnya esensi dari demokrasi. Rakyat yang berkuasa meskipun mungkin hanya terlihat di hari pemilihan itu saja.

16
April

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2019 mengalami surplus 540 juta dolar AS, atau lebih tinggi dari posisi surplus Februari 2019 sebesar 330 juta dolar AS.  Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Gedung BPS Jakarta, Senin mengatakan  pada periode Januari-Maret 2019, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami defisit 0,19 miliar dolar atau 190 juta dolar AS. Hal tersebut karena neraca perdagangan nonmigas masih mengalami surplus sedangkan neraca perdagangan migasnya masih defisit.

Kinerja ekspor Indonesia tidak terlepas dari situasi ekonomi global yang masih buruk. Susah-payahnya kinerja ekspor Indonesia terlihat dari neraca  perdagangan non-migas yang kinerjanya turun drastis dibanding tahun lalu. Pada kuartal I-tahun ini neraca non-migas hanya bisa mencatatkan surplus sebesar 1,15 miliar dolar Amerika. Capaian tersebut turun hingga 61,6 persen dibanding kuartal I-tahun lalu sebesar 2,99 miliar dolar Amerika.

Lagi-lagi harga komoditas menjadi penyebabnya. Pasalnya, volume ekspor batu bara, sepanjang kuartal I-tahun ini masih lebih tinggi dibanding kuartal I-tahun lalu. Akan tetapi karena harganya turun tajam, maka total nilai ekspor batu bara harus terkoreksi hingga 9,26 persen pada kuartal I-tahun ini. Padahal diketahui bahwa batu bara memiliki peran yang paling besar terhadap total ekspor Indonesia, yaitu 15,26 persen.

Penurunan harga di pasar global juga dialami oleh golongan barang Lemak & Minyak Hewan/Nabati yang didominasi oleh minyak sawit. Menurut Suhariyanto harga minyak sawit yang melemah hingga 15,2 persen menjadi penyebab hal tersebut. Nasib paling buruk dialami komoditas karet. Harga karet yang merosot tajam telah memaksa tiga negara penghasil karet, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk sepakat menurunkan produksi.

Surplus perdagangan pada bulan Maret dapat dikatakan sebuah prestasi, mengingat situasi perekonomian global masih tidak mudah. Banyak negara sasaran ekspor utama Indonesia yang mengalami pelemahan permintaah sedangkan harga komoditas masih fluktuatif. Pemerintah perlu mengintensifkan diversifikasi pasar. Kini saatnya mencari pasar baru, di luar negara sasaran ekspor utama.

15
April

Masa kampanye peserta Pemilu 2019 yang dimulai sejak bulan September 2018, atau sekitar 7 bulan lalu  telah berakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal 14-16 April sebagai masa tenang Pemilu 2019. Para peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun di masa tenang. 
Para peserta pemilu dapat dijatuh
i sanksi jika melanggar aturan masa tenang yang telah ditetapkan lewat UU dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Bagaimana peraturan di masa tenang bagi peserta pemilu?
Berdasarkan UU Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu.

 

Sanksi jika melanggar larangan tersebut adalah  pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. 
Melalui PKPU, Komisi Pemilihan Umum mengatur tentang larangan berkampanye di media sosial. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi kampanye di media sosial pada masa tenang
, bekerja sama dengan Kominfo untuk mengawasi iklan di media sosial.

Pada masa tenang tidak boleh ada satupun peserta pemilu atau partisan yang dengan sengaja menyebarluaskan rekam jejak atau citra diri seseorang.  Apabila pada saat pengawasan ditemukan adanya kampanye illegal, maka ada dua sanksi yang siap menjerat, yaitu sanksi administratif Pemilu dan sanksi pidana. Komisioner Bawaslu, Fritz Edwar Siregar, menyampaikan, pihaknya akan segera berkirim surat kepada platform media sosial untuk tidak menerima bentuk iklan apapun selama masa tenang.

Masa kampanye selama lebih kurang 7 bulan yang telah menguras energi, pikiran dan strategi bahkan finansial dari orang orang yang terlibat tentunya sudah cukup untuk menarik dan meyakinkan para calon pemilih. Agar mereka  memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif yang diusung. Untuk itu sudah seyogianya masa tenang ini tidak dinodai dengan tindakan-tindakan terpuji yang dapat merusak nilai nilai kejujuran dan keadilan dari pemilu tahun ini.

12
April

Setelah pekan lalu transisi kepemimpinan terjadi di Aljazair, Afrika Utara, kini, terjadi lagi proses sama di kawasan timur Afrika. Kamis (11 April 2019), Presiden Sudan Omar Al Bashir harus menyerahkan kekuasaannya kepada militer. Langkah ini dilakukan setelah unjuk rasa yang digelar oleh rakyat Sudan sejak bulan Desember tahun lalu. Dengan penyerahan kekuasaan itu, rezim Omar al-Bashir yang sudah berkuasa hampir 3 dekade telah berakhir.

Omar al Bashir memerintah setelah menggulingkan pemerintahan terpilih bulan Juni tahun 1989. Dalam masa pemerintahannya, terjadi perpecahan antara Sudan Utara yang mayoritas muslim dan Sudan Selatan yang menganut Nasrani. Pada tahun 2003, al Bashir mencoba meredam pemberontakan dan sekitar 30 ribu orang tewas. Pada tahun 2005, dia menandatangani perjanjian damai dengan pemberontak di Sudan Selatan.  6 kemudian, negara baru Sudan Selatan memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tahun 2009, al Bashir divonis bersalah atas kejahatan perang oleh Pengadilan Internasional yang mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada al Bashir. Uniknya pada tahun 2010, dia terpilih menjadi presiden meski ditentang oleh oposisi. Pada tahun 2015, dia masih terpilih menjadi presiden periode kedua.

Sukacita menyeruak di kalangan yang mengharapkan turunnya pemerintah al Bashir. Tetapi, itu belum menjadi akhir dari perjuangan. Kelompok pengunjuk rasa dibawah organisasi Asosiasi Profesional Sudan (SPA) tetap menggelar unjuk rasa untuk mendorong terbentuknya pemerintahan sipil. Penguasa militer setelah pengambil-alih menetapkan keadaan darurat selama 3 bulan dan membekukan Konstitusi.

Kini dunia berharap agar dalam masa transisi, keadaan menjadi semakin baik dan Pemilihan Umum untuk dapat menentukan pemerintahan sipil dapat terwujud. Masalahnya adalah apakah pihak militer dapat menciptakan suasana kondusif pasca peralihan kekuasaan. Jika tidak, militer akan semakin lama memegang kendali pemerintahan yang pada akhirnya terbentuk rezim militer baru seperti halnya 30 tahun lalu. Kuncinya adalah rakyat Sudan harus bersabar dan militer negeri itu tahu diri bahwa masa depan Sudan ditentukan oleh rakyat Sudan.

11
April

Rencana pelarangan penggunaan minyak sawit tahun 2030 oleh Uni Eropa membawa babak baru dalam hubungan dagang ekonomi. Bukan hanya Indonesia, Malaysia dan Kolumbia juga menjadi terusik terkait rencana pelarangan tersebut. Upaya Indonesia untuk memusyawarahkan rencana pelarangan menjadi peninjauan atau pembatalan semakin intensif dilakukan. Perjuangan Indonesia semakin berat menyusul kampanye hitam tentang efek minyak sawit dan isu deforestasi serta penyerapan karbon.

Untuk membahas persoalan itu dengan Uni Eropa,Delegasi Indonesia dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan lawatan resmi ke Brussels, Belgia pada 8-9 April 2019. Kedatangan Menteri Darmin juga bersama negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries untuk melobi Uni Eropa untuk mencabut rencana pelarangan penggunaan minyak sawit. Menteri Darmin Nasution mengatakan Indonesia dan Uni Eropa memliki hubungan saling melengkapi jadi seharusnya semua dapat diselesaikan dengan baik. Namun Darmin menyatakan ada ketidakadilan Uni Eropa dalam menilai produk kelapa sawit Indonesia karena dianggap sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan. Apalagi isu tersebut menjadi Delegated Act kemudian diadopsi Komisi Eropa pada 13 Maret 2019. Ia menilai terjadi diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend. ( baca : vengsang guerang) mengatakan Uni Eropa adalah pasar no 2 untuk ekspor minyak sawit Indonesia setelah India. Selain itu, 2/3 ekspor minyak sawit Indonesia dibebaskan bea pajak. Dubes Vincent Guerand menyatakan Uni Eropa tetap ingin membeli minyak kelapa sawit dari Indonesia namun akan memilih minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Dan Itulah yang sedang dirundingkan.

Adanya Delegated Act yang diadopsi oleh Komisi Eropa memang menjadi pertanyaan buat kita, kenapa hal itu bisa terjadi untuk produk perkebunan Indonesia. Bukan soal tidak mengacu industri yang berkelanjutan, namun diskriminasi yang akan diterapkan oleh Uni Eropa berstandar ganda. Disatu sisi membutuhkan sebagai energi yang ramah lingkungan namun mereka tidak suka perkebunan kelapa sawit dianggap tidak ramah lingkungan karena kelapa sawit tidak menyerap karbon. Juga pembukaan perkebunan kelapa sawit membuat deforestasi.

Sejatinya Uni Eropa banyak belajar apa yang pernah terjadi di tahun 70an ketika negara negara Penghasil minyak terutama dari bangsa Arab, memboikot minyak ke Eropa terkait dukungannya terhadap perang arab Israel. Jika produk sawit dan turunannya menjadi pilihan utama Eropa maka Indonesia dan beberapa negara lainnya akan menjadi penguasa energi dimasa depan .

10
April

Setelah kehilangan dukungan di Parlemen mengenai kesepakatannya dengan Uni Eropa, Perdana Menteri Inggris Theresa May, berusaha keras mencari jalan keluar dengaan mendekati Pemimpin Jerman dan Perancis. Hari Rabu 10 April 2019 waktu setempat, Theresa May yang juga tidak berhasil mendapat dukungan partainya sendiri, berusaha melobby Perdana Menteri Jerman dan Presiden Perancis.

Dari kantor Presiden di Paris, diperoleh konfirmasi bahwa Emanuelle Macron bersedia bertemu Theresa May. Sebelumnya di Berlin, Perdana Menteri Inggris yang telah kehilangan dukungan di Parlemen Inggris, telah bertemu Angela Merkel.

Juru bicara Merkel, Steffen Seibert mengatakan, kedua Perdana Menteri telah bertukar pikiran tentang kemungkinan pengunduran batas waktu bagi  Inggris  keluar dari Brexit. Kepada sejawatnya dari Jerman, Theresa May meminta agar Merkel dapat meyakinkan pemimpin Uni Eropa memberikan perpanjangan waktu yang semula ditetapkan 12 April. Dapat diduga, permintaan yang sama juga akan disampikan Theresa May, ketika bertemu Emanuelle Macron di Paris.  

Dari Berlin diperoleh berita bahwa Jerman meminta Inggris untuk menunjukkan langkah langkah substansial menuju penyelseaian kebuntuan politiknya di dalam negeri. Sebelum bertemu Merkel dan Macron, hingga akhir pertemuan di Brussel, para pemimpin Uni Eropa menegaskan tidak akan memberikan perpanjangan waktu bagi Inggris, tanpa adanya agenda yang jelas dari pemerintah maupun parlemen.

Sejauh ini, Theresa May telah kehilangan dukungan di Parlemen, termasuk dari Partai yang dipimpinnya.

Dalam situasi seperti ini, Theresa May harus berusaha sekuat mungkin meyakinkan Presiden Perancis dan Kanselir Jerman bahwa di dalam negeri, ia akan mampu mencari terobosan guna mengakhiri kebuntuan politik. Namun dari Kantor Kanselir Jerman, diperoleh informasi bahwa Jerman belum mendapatkan kejelasan apa langkah langkah substantive yang bakal diambil Theresa May di dalam negerinya.

Jika pada akhirnya pemimpin Uni Eropa memutuskan tetap tidak akan memperpanjang batas waktu keluarnya secara resmi Inggris dari Uni Eropa, maka Inggris harus keluar dari Uni Eropa 12 April tanpa perjanjian sama sekali. Uni Eropa sebelumnya telah sepakat memperpanjang batas waktu bagi Inggris keluar dari Brexit

Jika May gagal mencapai kesepakatan itu, Inggris akan resmi keluar dari Uni Eropa tanggal 12 April tanpa perjanjian sama sekali. Theresa May hanya tinggal mempunyai dua hari hingga 14 April, sebelum pemimpin Eropa mengadakan pertemuan puncak untuk memutuskan nasib Inggris.

Sungguh waktu yang sangat singkat yang akan menentukan masa depan Brexit dan juga karir politik Theresa May sebagai Perdana Menteri Inggris. 

Page 1 of 24