komentar (883)
December
Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun demi Perlindungan anak dan pemulihan pembelajaran
Written by Suprapto
Pemerintah Indonesia secara resmi mulai melakukan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun pada Selasa, 14 Desember 2021. Vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, vaksinasi akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten atau kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%.
Pelaksanaan vaksinasi kepada anak usia 6 hingga 11 tahun ini berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization -ITAGI).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, seperti dikutip dari liputan6.com (14/12), mengatakan bahwa untuk saat ini, memang belum semua anak-anak usia 6-11 tahun yang divaksinasi. Untuk tahap ini baru hanya mencakup 8,8 juta jiwa dari 106 kabupaten/kota dari 11 provinsi.
Kementerian Kesehatan merinci, seperti dikutip dari kemkes.go.id (14/12), untuk menyelesaikan vaksinasi anak usia 6-11 tahun dibutuhkan kurang lebih sekitar 58,7 juta dosis vaksin. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan 6,4 juta dosis vaksin untuk Desember 2021 dan akan ditambah pada Januari 2022 mendatang.
Pelaksanaan vaksinasi untuk anak 6-11 tahun ini harus didukung karena beberapa alasan penting diantaranya dalam rangka melindungi anak dari Covid-19. Vaksinasi anak usia 6-11 merupakan langkah positif pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi anak dari Covid-19.
Selain alasan perlindungan anak dari Covid-19, pelaksanaan vaksinasi ini juga dalam rangka memulihkan pembelajaran. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Jumeri, seperti dikutip dari kemdikbud.go.id (14/12) mengatakan bahwa pemerintah ingin agar segera terjadi pemulihan pembelajaran dengan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka secara langsung.
Diharapkan, pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6-12 ini berjalan sukses. Orang-tua memiliki peran penting dalam menyukseskan vaksinasi bagi anak usia 6-12 tahun. Partisipasi aktif orang-tua dari siswa sangat diperlukan untuk membantu mempercepat cakupan vaksinasi.
December
“PPKM Level 3 Dibatalkan, Pengetatan protokol Kesehatan Diperkuat ”
Written by Suprapto
Pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat - PPKM level 3 selama momentum libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru mendatang//.
Meski dibatalkan, Pemerintah meminta seluruh jajaran pemangku kepentingan tidak lengah dalam memerangi pandemi, termasuk mencegah masuk dan meluasnya penyebaran varian baru Covi19, Omicron .//
Kantor Berita ANTARA melaporkan, untuk itu Pemerintah pun mengeluarkan aturan khusus selama periode natal dan tahun baru melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19.// Senada dengan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Juga memastikan tidak ada penyekatan pada libur akhir tahun. //
Namun di sisi lain, pemerintah bakal memperketat protokol kesehatan, bekerjasama dengan aparat kepolisian. Yaitu dengan memantau langsung pelaksanaan protokol kesehatan di obyek wisata dan tempat-tempat publik termasuk penggunaan aplikasi pedulilindungi yang semakin diperkuat.//
Mau tidak mau, suka tidak suka, kebijakan pemerintah ini harus didukung. Karena upaya yang dilakukan tersebut semata mata untuk kepentingan masyarakat juga, jadi wajib dipenuhi dan ditaati.//
Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait, hendaknya dapat menerima kebijakan ini. Diharapkan, semua memiliki frekuensi yang sama, khususnya dalam menerapkan kebijakan pengetatan mobilitas, yang akan diberlakukan pada masa libur Nataru //
Sebagaimana harapan dari Presiden Joko Widodo, untuk mempertahankan tingkat kasus Covid-19 yang saat ini sudah rendah, perlu diiringi dengan penerapan kebijakan pengetatan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi peningkatan kasus usai masa libur Nataru, juga mencegah masuknya varian baru Omicron.//
December
Gunung Semeru atau dikenal juga dengan sebutan Mahameru, meletus (erupsi) kembali pada Sabtu sore (4/12/2021) dengan mengeluarkan kepulan abu membumbung ke atas. Gunung tertinggi di Pulau Jawa dan berada di wilayah Lumajang, Jawa Timur itu sebenarnya sudah meletus dengan mengeluarkan lava pijar dan suara gemuruh sejak Jumat (3/12/2021) sore.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Minggu (5/12/2021) pagi, terdapat 14 korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka bakar, akibat peristiwa ini.
Erupsi Gunung Semeru, mendapat perhatian serius dan cepat dari pemerintah.Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya saat melakukan kunjungan kerja di Bali, Minggu (5/12/2021) mengeluarkan sejumlah instruksi kepada kementerian/lembaga terkait erupsi Gunung Semeru. Wapres meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan penanganan. Wakil Presiden meminta kepada Menteri Sosial untuk melakukan pemberian bantuan. Kepada Menteri Kesehatan, Wapres meminta agar pertolongan kepada para korban dilakukan dengan menyiapkan penanggulangan perawatannya. Para korban yang mengalami dampak erupsi diharapkan bisa segera ditangani oleh tenaga medis. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta untuk segera menyediakan tempat pengungsian bagi masyarakat terdampak, serta melakukan pencarian korban.Adapun Gubernur Jawa Timur beserta seluruh kepala daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di wilayah Jawa Timur, diminta agar bergerak cepat memberikan bantuan.
Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta agar sistem peringatan dini bencana selalu berjalan baik demi meminimalkan jatuhnya korban. Menurut Wapres peringatan dini tidak hanya untuk Gunung Meletus, tetapi juga bencana lainnya seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, peringatan dini tentunya juga harus diikuti upaya pencegahan bencana.
Indonesia dikenal rawan bencana alam, baik tektonik geologi seperti gempa, tsunami dan gunung meletus, maupun hidrometeorologi termasuk banjir dan kekeringan. Untuk meminimalkan dampak bencana, maka peningkatan jumlah alat peringatan dini di tempat-tempat yang berpotensi bencana harus terus diintensifkan. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan terutama cara menghadapi bencana perlu selalu ditingkatkan. Jika tidak, dampak dari cobaan yang menimpa Indonesia menjelang akhir tahun 2021 ini, dapat terulang kembali.
November
Mahkamah Konstitusi -MK telah memutuskan Undang-Undang No.11/ 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. MK juga secara resmi memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat -DPR dan Pemerintah memperbaiki undang tersebut dalam waktu 2 tahun.
Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap putusan MK yang sudah final dan mengikat itu? Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/11) menyatakan bahwa sebagai bagian dari negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah akan menghormati dan segera melaksanakan putusan MK tersebut.
Namun, Presiden Joko Widodo memberikan jaminan kepada investor baik di dalam maupun luar negeri bahwa investasi tetap berjalan aman. Dalam pandangannya, dia menilai tidak ada yang dibatalkan oleh MK terkait UU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.
Presiden Joko Widodo juga menyatakan komitmen pemerintah dan komitmen dirinya bahwa agenda reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi akan terus dijalankan.
Bagi investor, terutama investor asing, komitmen Presiden Joko Widodo tersebut penting. Bagi dunia usaha, yang terpenting adalah kepastian hukum dalam menjalankan usaha mereka di Indonesia.
Kini, pemerintah dan DPR harus segera bekerja keras merevisi UU Cipta Kerja agar konstitusional. Sementara itu, pemerintah tetap harus menjaga komitmen terhadap investor. Jika tidak, bukan hanya kepercayaan terhadap pemerintah hilang, akan tetapi pemerintah akan juga mungkin dapat diperkarakan secara internasional.
Semoga pemerintah dan DPR dapat segera merevisi UU Cipta Kerja tanpa merugikan pihak investor dalam dan luar negeri. Kemudahan berusaha menjadi syarat mutlak bagi suatu negara agar dapat menarik investasi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak investasi berarti semakin banyak lapangan kerja yang tersedia dan ekonomi terus bertumbuh. Tujuan akhir investasi haruslah menuju kesejahteraan rakyat.
November
Ilustrasi Foto: REUTERS
Baca artikel CNN Indonesia "Waspada Varian Omicron, Pemerintah Diminta Perketat Pintu Masuk RI" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211128122435-12-727042/waspada-varian-omicron-pemerintah-diminta-perketat-pintu-masuk-ri.
Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
VOI KOMENTAR Pemerintah Indonesia mengeluarkan respon cepat dalam menghadapi varian baru Covid-19, Omicron, yang kini tengah merebak di berbagai belahan dunia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar dalam konferensi pers secara daring di Jakarta Minggu 28 November 2021 menyebutkan, varian tersebut mengandung 50 mutasi yang mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuannya untuk menghindari antibodi. Dengan banyaknya mutasi tersebut, WHO telah meningkatkan status varian itu menjadi variant of concern atau varian yang mengkhawatirkan.
Mengutip kantor berita ANTARA, Sampai dengan hari ini, telah ada 13 negara yang mengumumkan bahwa mereka sudah mendeteksi varian Omicron, mulai dari Afrika Selatan dan Botswana, varian omicron ini ditemukan pula diantaranya di Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia dan Hong Kong.
Respon Cepat berupa kebijakan yang berlaku 1x24 Jam tersebut, pertama, melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari ke negara-negara seperti Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong. Kedua, WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin pertama akan dikarantina selama 14 hari. Ketiga, pemerintah akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri di luar ke sebelas negara yang masuk daftar, menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Dan terakhir, kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai Senin (29/11) pukul 00.00 WIB.
Respon Cepat Pemerintah Indonesia itu perlu diapresiasi, melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara.
Sepakat dengan menteri Luhut Panjaitan, Meski Indonesia telah menangani kasus Covid-19 dengan maksimal dan penyebaran kasus telah mulai terkendali,masyarakat hendaknya tidak lengah dan terus mendorong upaya pendendalian dengan tetap menerapkan dan meningkatkan protokol kesehatan serta percepatan vaksin.
Dan yang terpenting dari semuanya adalah masyarakat tidak perlu panik dalam menanggapi varian baru ini, namun tetap waspada. Kita perlu mendorong pemerintah untuk bekerjasama dengan dunia Internasional dalam mencermati perkembangan varian Omicron tersebut, serta terus mengelorakan pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan seperti mencuci tangan,memakai masker,menjaga jarak,menjauhi kerumunan,dan mengurangi mobilitas.
November
VOI KOMENTAR Pemerintah Prancis terus menjaga hubungan dengan Negara-negara Asia dengan baik. Apalagi Prancis pernah menancapkan sejarahnya di Vietnam hingga berakhir di penghujung tahun 50an. Untuk menjaga hubungan dengan masyarakat Asia, terutama di wilayah Asia Tenggara, Menteri Urusan Eropa dan Luar negeri Prancis, Jean Yves Le Drian (baca: Zyang Iv le driang) melakukan kunjungan ke Indonesia. Salah satu misi utama kunjungan tersebut adalah membahas isu-isu terkait strategi Indo-Pasifik Perancis dalam menegakkan kebijakan dan hukum internasional. Disamping itu, Perancis mempercepat kerjasama ekonomi perdagangan dan pertahanan dengan Indonesia.
Dalam kunjungan di Istana Merdeka, Rabu (24/11), Menteri Le Drian bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 point utama terkait hubungan kedua negara. Pertama peningkatan komunikasi kedua Negara, mengingat tahun depan Indonesia ketua G20 dan Prancis presiden Uni Eropa. Kedua, Indonesia berharap selama keketuaan Perancis di Uni Eropa, negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa bisa dipercepat dan mendapatkan hasil konkret. Ketiga, Indonesia meminta Prancis menjadi mitra dalam memperjuangkan perdagangan yang terbuka, adil dan non-diskriminatif. Keempat, peningkatan kemitraan dengan mekanisme dialog 2+2 yakni Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan oleh kedua negara. Kelima ucapan terima kasih Indonesia atas dukungan Prancis atas bantuan vaksin yang berjumlah sekitar 4,8 juta dosis. Kunjungan Menteri Urusan Uni eropa dan Luar Negeri Prancis ke Indonesia juga ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama di bidang kemaritiman dan Pertahanan
Sejatinya, kunjungan Menteri Le Drian ke Indonesia mempunyai makna penting. Selain meningkatkan ekonomi perdagangan, Perancis ingin memperkuat kerjasama bidang pertahanan dengan Indonesia. Penguatan tersebut adalah rencana pembelian pesawat tempur Perancis oleh Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah pasar besar bagi ekonomi perdagangan Perancis. Jadi, tak heran kunjungan Presiden Perancis pada 2017 wujud dari pentingnya Indonesia di mata negeri mode itu. Jadi, kunjungan Menteri Urusan Eropa dan Luar negeri Prancis bisa jadi meneruskan apa yang telah dirajut oleh pendahulunya agar kerjasama di segala bidang kedua Negara tidak putus. Apalagi ditengah ketidakpastian ekonomi perdagangan akibat Pandemi Covid-19. Semua Negara harus bisa saling memanfaatkan apa yang ada dan tersedia untuk keberlangsungan ekonomi dan kehidupan warganya. Selain itu, sebagai Presiden Uni Eropa 2022, Indonesia berharap Perancis dapat memberikan gambaran jelas tentang kondisi dan situasi Indonesia saat ini. Karena Indonesia tidak ingin isu lingkungan yang kerap disematkan Negara-negara Eropa kepada Indonesia menghambat hubungan ekonomi perdagangan dengan para anggota Uni Eropa.
November
Menjelang berakhirnya tahun 2021, tragedi kemanusiaan masih terus terjadi. Ribuan orang terlunta lunta sebagai pengungsi, dan menderita kelaparan, akibat konflik di berbagai negara. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Kongflik yang tak berkesudahan menyebabkan mengalirnya pengungsi ke Eropa. Terjadi krisis pengungsi di perbatasan Belarusia dengan Polandia. Akibatnya, hubungan kedua negara dan juga dengan Uni Eropa menegang. Uni Eropa menuduh Belarusia telah menjadikan kisruh pengungsi di perbatasan sebagai alat politik untuk menekan Eropa. Belarusia pun berkilah dan membalas tudingan itu dengan mengatakan bahwa Eropa ingkar janji mengenai kesediaannya menampung pengungsi. Konflik dan peperangan telah menyebabkan ribuan manusia menjadi korban. Pengungsian adalah salah satu bentuk nyata. Dan konflik itu, selain di Afrika, umumnya terjadi di kawasan Timur Tengah, dan juga sebagian Asia Selatan.
Perang saudara di Yaman, selain menyebabkan pengungsian, kerusakan material dan infrastuktur, juga menyebabkan penderitaan rakyat yang masih berada di negaranya. Yaman yang dahulu kala merupakan bagian dari wilayah yang disebut dengan Syam, sebagian kini telah porak poranda. Bangunan bersejarah banyak yang hancur luluh akibat serangan bom dan rudal. Yang sangat menyedihkan adalah, sangat besarnya jumlah korban tewas akibat saling serang.
Data Perserikatan Bangsa Bangsa-PBB menyebut sekitar 377 ribu orang telah tewas. Menurut PBB, lebih dari separuh yang meninggal dunia di Yaman, merupakan dampak tidak langsung dari peperangan yang sudah berlangsung 7 tahun, seperti kelaparan misalnya. Yang lebih menyedihkan, banyak anak anak yang menjadi korban, meninggal akbat kekurangan gizi.
Perang di Yaman, yang belum ada tanda tanda akan berhenti itu, dimulai tahun 2015. Ketika itu koalisi Arab Saudi, melakukan intervensi dengan tujuan membantu pemerintahan, setelah milisi Houthi merebut kota Sanaa. Milisi Houthi adalah kelompok yang mendapat dukungan Iran. Fakta ini menunjukkan bahwa campur tangan negara lain, yang berbeda halauan dan mempunyai kepentingan, telah menyebabkan konflik dan perang saudara yang berkepanjangan. Keadaan bukannya semakin membaik, ketika negara negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, ikut terlibat.
Bencana kemanusiaan terbesar telah terjadi di Yaman, negara yang semula makmur, dengan peradaban dan peninggalan sejarah yang indah. Tragedi yang tidak tahu kapan akan berakhir ini, akan terus memakan korban. Program Pembangunan PBB, UNDP, memperkirakan, pertempuran dan dampaknya dapat menewaskan sedikitnya 1,3 juta manusia hingga tahun 2030.
Keadaan yang sangat menyedihkan dan dampak mengerikan ini, seharusnya dapat memantik inisiatif dan langkah menuju perdamaian. Pertanyaannya adalah, apakah nurani pemimpin di Yaman dan juga negara lain yang ikut campur, bisa terbuka untuk menghentikan tragedl kemanusiaan ini?
November
Indonesia memiliki kekuatan dan potensi besar dalam sektor energi terbarukan. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ConEx ke-10 tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Senin (22/11). Dia juga menjelaskan, Indonesia memiliki 4.400 sungai baik besar maupun sedang yang dapat digunakan sebagai hydro power.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menjelaskan rencana untuk mencoba dua sungai, Sungai Kayan di Kalimantan Utara dan Sungai Mamberamo di Papua. Presiden juga menyebut, Sungai Kayan sudah dihitung kira-kira mampu menghasilkan 13.000 megawatt. Sedangkan Mamberamo mencapai sekitar 24.000 megawatt.
Ada yang diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk proses transisi energi ini. Yaitu skenario yang jelas . Presiden Joko Widodo mengharapkan skenario itu akan menjadi pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali tahun depan.
Permintaan itu tentunya harus bisa segera terwujud. Indonesia menargetkan bauran energi baru terbarukan 23 persen pada tahun 2025. Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona -Bappenas menargetkan 70 persen akan bisa diwujudkan pada tahun 2050. Tentunya untuk mencapai ini perlu skenario yang jelas. Untuk membuat skenario yang jelas, dipastikan membutuhkan payung hukum yang jelas. Itulah yang saat ini diminta oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia -METI. Seperti dilaporkan bisnis.com, Ketua Umum METI, Surya Darma mengatakan bahwa regulasi tersebut perlu segera dibahas agar fokus bidang energi baru terbarukan dapat dikebut. Saat ini, Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat -DPR.
Semoga skenario yang diminta oleh Presiden Joko Widodo bisa diwujudkan. Skenario tersebut memuat langkah-langkah strategis dan terinci untuk mengoptimalkan sumber energi terbarukan di Indonesia seperti energi laut, energi angin dan energi surya. Ini tentunya akan memerlukan kerja keras dari menteri terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Masukan dari segala pihak, seperti akademisi, praktisi dan masyarakat juga sangat dibutuhkan.
November
(voinews.id) Sejak Pemerintah Indonesia melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat –PPKM untuk mencegah penyebaran Covid-19, ada yang dinanti masyarakat setiap awal pekan. Yaitu pengumuman masa PPKM. Senin kemarin (15/11), Pemerintah mengumumkan PPKM untuk Jawa dan Bali diperpanjang hingga dua pekan ke depan. Ini artinya bahwa kegiatan masyarakat di kabupaten-kabupaten dan kota-kota masih dibatasi.
Jakarta, misalnya, yang statusnya berada pada level 1. Pada level ini, pekerjaan non-esensial 75 persen kerja dari kantor jika sudah divaksin. Toko atau pasar kebutuhan sehari-hari, pasar rakyat selain kebutuhan sehari-hari, pusat perbelanjaan seperti mall dan plaza bisa buka dengan kapasitas 75 persen. Mall sudah diijinkan tutup pukul 9 malam. Restoran di ruang tertutup diizinkan buka dengan kapasitas pengunjung 75 persen. Sementara, kegiatan belajar mengajar 50 persen daring dan 50 persen tatap muka.
Setelah lebih dari satu setengah tahun dikungkung pandemi Covid-19, sangat wajar banyak masyarakat yang berharap bisa menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa batasan-batasan. Apalagi mengetahui jumlah kasus Covid -19 juga melandai.
Saat konferensi pers evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara daring, Senin (15/11), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kasus angka reproduksi Covid-19 saat ini sudah di bawah satu. Dia juga menyatakan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia pada saat ini adalah 1 per 100.000 penduduk. Jauh di bawah negara tetangga, seperti Thailand dengan 89 kasus dan Singapura yang masih 454 per seratus ribu penduduk. Airlangga Hartarto juga mengatakan, penurunan seluruhnya dibandingkan dengan puncak kasus turun antara 89% sampai dengan 98%.
Meski sudah jauh menurun, kekhawatiran terjadi lonjakan kasus Covid–19 tetap ada. Seperti dikutip dari laman resmi presidenri.go.id, Presiden Joko Widodo meminta sejumlah daerah harus tetap dimonitor secara ketat untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus, terutama menjelang Natal dan tahun baru 2022. Presiden juga mengarahkan agar dilakukan pengawasan ketat terhadap sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka sehingga apabila ada indikasi kasus dapat segera ditangani.
Kekhawatiran juga muncul karena adanya masyarakat yang mulai kendor memakai masker, menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan. Ditambah lagi di beberapa tempat pengawasan dan penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan juga mulai longgar.
Indonesia tentunya berharap tidak akan menghadapi gelombang serangan Covid-19 selanjutnya. Harapan ini harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Harapan yang harus diiringi dengan tetap ketat melaksanakan protokol kesehatan. Mengiringi upaya-upaya pemerintah untuk bisa mencapai target 78 persen masyarakat mendapat suntikan pertama dan 60 persen telah melaksanakan vaksinasi lengkap pada akhir tahun. Meski mungkin sudah ada yang bosan mematuhi protokol kesehatan, tetapi tak boleh terbuai. Karena selain vaksinasi, kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan tetap menjadi kunci pencegahan Covid-19.Demikian Komentar hari ini
November
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus dilakukan dan dievaluasi oleh pemerintah tiap pekan telah memberikan dampak. Angka kasus aktif Covid-19 tetap terkendali dan terus membaik. Angka reproduksi (Rt) Indonesia dan Jawa Bali juga masih berada di bawah 1 yang mengindikasikan terkendalinya pandemi Covid-19. Selain itu, berdasarkan laporan epidemiolog, tingkat kematian akibat Covid-19 kini menurun drastis. Bahkan, jumlah pemakaman saat ini sudah setara dengan jumlah pemakaman sebelum pandemi. Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Senin (8/11).
Namun dalam kesempatan sama, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengungkap bahwa ada tren kenaikan kasus Covid-19, khususnya di 43 kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali, termasuk wilayah Jakarta. Setelah mencapai puncaknya pada bulan Juli lalu, beberapa bulan ini angka kasus aktif COVID-19 terus menurun hingga 99 persen. Maka berita tentang tren kenaikan angka kasus tersebut saat ini tentu mengkhawatirkan.
Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan dalam rapat terbatas bahwa Presiden Joko Widodo berpesan kepada semua pihak agar belajar dari pengalaman negara-negara Eropa. Sejumlah negara di Eropa mengalami lonjakan kasus harian cukup besar akibat kelalaian masyarakat menerapkan protokol Kesehatan.
Bagaimana perilaku masyarakat Indonesia menurut pantauan Satgas Penanganan COVID-19? Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan bahwa pekan lalu, pihaknya menurunkan tim untuk melihat pelaksanaan protokol kesehatan di sejumlah tujuan wisata di Bali dan Bandung, Jawa Barat. Pengunjung mall dan tempat wisata dipantau telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dalam hal ini memakai masker. Namun dalam hal menjaga jarak, penerapannya masih lemah, terutama di tempat wisata. Bahkan didapati beberapa bar dan klub yang melanggar aturan jam buka dan jumlah pengunjung.
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, pemerintah dapat segera membuat evaluasi. Sudah saatnya diterapkan tindakan lebih tegas terhadap pelanggar protokol Kesehatan, terutama pengelola tempat hiburan dan wisata. Tanpa tindakan tegas. Indonesia bisa mengalami kembali lonjakan kasus Covid-19 dan kali ini, pemerintah dikhawatirkan akan menghadapinya dengan sumber daya yang semakin terbatas. Sekian Komentar