komentar (887)
March
Dalam kunjungannya ke Australia untuk menghadiri KTT Khusus ASEAN-Australia, Presiden Joko Widodo memanfaatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese di Melbourne, Selasa, 5 Maret kemarin.
March
Tahun ini, hubungan antara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan Australia memasuki tahun ke-50. Kedua pihak memperingatinya dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia yang diselenggarakan di Melbourne, Australia, pada 4-6 Maret 2024. Presiden RI Joko Widodo bersama delegasi terbatas pada Senin, 4 Maret 2024 bertolak ke Melbourne untuk menghadiri KTT tersebut.
March
Negosiasi di Kairo Diharapkan Segera Wujudkan Gencatan Senjata di Gaza
Written by Andy Romdoni
Sejumlah juru runding dari Amerika Serikat, Qatar, dan Hamas berkumpul di Kairo, Mesir, Minggu (3/3/2024), untuk melanjutkan pembicaraan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Para mediator memberikan dorongan baru untuk gencatan senjata di Gaza, namun perbedaan pendapat tetap ada. Sementara, pertempuran terus berkobar di wilayah Palestina yang juga kekurangan pangan.
March
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyatakan tidak akan mengirim pasukan mereka ke Ukraina. Pernyataan itu dikeluarkan setelah konferensi para pemimpin Eropa di Perancis Senin lalu (26/2/2024). Meski begitu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron tetap mengatakan pengiriman pasukan ke Ukraina tidak bisa dikesampingkan untuk mencapai tujuan NATO. Menurutnya Rusia tidak bisa dan tidak boleh memenangkan perang.
February
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (26/02/2024) mengadopsi sebuah resolusi untuk mendeklarasikan tahun 2027 sebagai "Tahun Pariwisata Internasional yang Berkelanjutan dan Tangguh". Seperti dilaporkan Kantor Berita Antara, Resolusi tersebut mengajak Organisasi Pariwisata Dunia (World Tourism Organization, UNWTO) untuk memfasilitasi penyelenggaraan dan pelaksanaan tahun internasional itu bekerja sama dengan pemerintah, organisasi yang relevan dalam sistem PBB, organisasi internasional dan regional, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Pariwisata berlekanjutan bukanlah hal yang baru muncul. Sebelumnya, UNWTO telah mencanangkan tahun 2017 sebagai "Tahun Internasional untuk Pembangunan Pariwisata secara Berkelanjutan". Kampanye tentang pariwisata berkelanjutan juga sudah sering digaungkan.
Indonesia, sebagai negara yang kaya dengan obyek wisata, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Dalam berbagai berbagai kesempatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyampaikan program pariwisata berkelanjutan Indonesia.
Pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat dapat memberikan dampak jangka panjang. Baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung.
Banyak destinasi wisata di Indonesia sudah mengusung konsep pariwisata berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan mengacu pada empat pilar fokus. Yaitu pengelolaan berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan jangka panjang, keberlanjutan budaya yang harus selalu dikembangkan dan dijaga, serta aspek lingkungan berkelanjutan.
Indonesia juga berhasil mengembangkan desa wisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan. Ada banyak taman nasional yang bisa dikembangkan dengan berbasis pariwisata berkelanjutan. Seperti misalnya, Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat, dan banyak lagi lainnya di berbagai wilayah. Indonesia juga punya keindahan alam, budaya, kesenian, tradisi yang bisa menjadi modal sebagai daya tarik pariwisata.
Harapannya, Indonesia sukses dengan program pariwisata berkelanjutan. Bukan hanya untuk mengejar target tahun 2027 sebagai "Tahun Pariwisata Berkelanjutan", tapi untuk keberlanjutannya pariwisata Indonesia secara umum. Tujuan ini bisa terlaksana dengan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah dengan regulasi dan desain besarnya akan memberikan kemudahan pengembangan pariwisata berkelanjutan Pelaku bisnis pariwisata terus mengembangkan program-programnya untuk meningkatkan nilai jual pariwisata Indonesia. Masyarakat terutama di daerah-daerah destinasi pariwisata ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata. Sehingga pada akhirnya pariwisata berkelanjutan akan membawa keberlanjutan dalam ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
February
Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor seperti investasi yang kuat, konsumsi domestik yang stabil, dan upaya pemerintah dalam reformasi struktural telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang solid. Namun, tantangan seperti ketidakpastian global dan perubahan kebijakan domestik tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
February
Peringatan 2 Tahun Serangan Rusia ke Ukraina, Akankah Berakhir atau Justru Meluas?
Written by Andy Romdoni
Pada 24 Februari 2024, hampir di seluruh negara di dunia memperingati 2 tahun serangan Rusia ke Ukraina. Peringatan tersebut bukan dimaksudkan untuk memuji perang, namun untuk mengingat korban yang gugur akibat perang.
February
Pada 10 Februari 2024, junta militer Myanmar mengeluarkan perintah yang memberlakukan Undang-Undang Dinas Militer Rakyat Tahun 2010 yang menetapkan warga negara laki-laki berusia 18 hingga 35 tahun dan perempuan berusia 18 hingga 27 tahun memenuhi syarat menjalani wajib militer. Mereka yang menghindari wajib militer atau membantu orang lain menghindari dinas militer dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun.
Juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun seperti dikutip dari AFP (10/02/2024), mengatakan, tugas untuk menjaga dan membela negara tidak hanya untuk para tentara, tetapi juga untuk semua warga negara.
Pada Rabu (14/02/2024), media setempat mengutip juru bicara militer yang mengatakan program itu akan dimulai pada April, dengan memproses 5.000 orang setiap bulannya. Namun belum ada rencana mengenai perekrutan perempuan.
Para analis berpendapat, perintah wajib militer tersebut terjadi karena junta kesulitan merekrut anggota baru untuk menghadapi tantangan terbesarnya di medan perang.
Dengan kebijakan wajib militer ini, pertempur, antara tentara junta dengan kelompok oposisi seolah makin tidak berujung. Seperti dikutip dari Kompas.id (01/02/2024), sejak kudeta 1 Februari 2021 terjadi, lebih dari 4.400 orang tewas dan setidaknya 25.000 orang ditahan. Pertempuran antara kekuatan oposisi dan junta militer juga memicu pengungsian massal. Angka terbaru PBB, seperti dikutip dari news.un.org (22/02/2024) menunjukkan bahwa hampir 2,7 juta orang Myanmar menjadi pengungsi internal di seluruh negeri.
Kebijakan wajib militer ini, seperti diungkapkan Tom Andrews, Pelapor Khusus untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar, merupakan ancaman terhadap keselamatan warga sipil. Bila pertempuran antara junta militer dan kelompok oposisi terus berlanjut maka jumlah korban tewas dan pengungsi massal akan terus bertambah.
Negara-negara lain, seperti diserukan oleh Tom Andrews, perlu melakukan langkah-langkah konkret yang terkoordinasi untuk mencegah terus bertambahnya korban pertempuran dari warga sipil Myanmar. Diantaranya dengan mengurangi akses junta terhadap senjata dan pendanaan. Seperti dikutip dari nhk.or.jp (24/07/2023), Myanmar mengimpor persenjataan dan bahan baku untuk memproduksi senjata dari beberapa negara seperti Rusia, Cina, Singapura, India, dan Thailand, senilai paling tidak satu miliar dolar AS. Negara-negara tersebut bisa berkontribusi terhadap perdamaian di Myanmar dengan cara mengurangi akses junta terhadap senjata.
Selain usulan Tom Andrews, banyak cara sudah ditempuh untuk mengupayakan perdamaian di Myanmar. Seperti misalnya melalui Five-Point Consensus (5PC) yang diadopsi ASEAN pada April 2021. Atau usaha-usaha penekanan oleh berbagai negara barat. Namun semuanya belum menampakkan hasil yang memuaskan.
Baik Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN, maupun negara-negera lain di dunia sangat mengharapkan perdamaian di Myanmar dapat segera terwujud.
February
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 32 tahun 2024 mengenai publisher's rights (hak-hak penerbit). Presiden mengumumkan hal ini saat Peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.
February
Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024. Sekitar 204,8 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, baik di dalam maupun di luar negeri, melaksanakan hak pilihnya dalam Pemilu Serentak 2024. Jumlah pemilih yang cukup fantastis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penyelenggara pemilu terbesar di dunia.
Dapat dikatakan Indonesia telah berhasil menyelenggarakan rangkaian Pemilu 2024 dengan aman, lancar dan kondusif. Suasana damai dan kondusif pasca Pemilu membuktikan Indonesia mampu menjaga kehormatannya sebagai negara demokrasi. Tentu saja, hal ini tidak lepas dari peran semua pihak yang ikut mengawal penyelenggaraan pemilu.
Salah satu yang berperan dalam mengawal pemilu damai adalah pers. Pers memiliki peran penting dalam mengawal pemilu dengan memberikan liputan objektif, mengawasi proses pemungutan suara, memeriksa kecurangan atau pelanggaran, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon dan platform politik mereka. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi akurat dan seimbang kepada pemilih agar dapat membuat keputusan cerdas.
Dalam Konvensi Nasional Media Massa yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Senin (19/02/2024), Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menyatakan bahwa pers berperan penting dalam mengawal demokrasi dan transisi kepemimpinan melalui penyajian informasi akurat dan objektif. Menurutnya, media dan seluruh insan pers diharapkan dapat memberikan informasi kredibel dan bertanggung jawab dalam menyampaikan berbagai program pemerintah serta menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.
Pers dituntut untuk terus independen dan objektif. Semangat independensi penting mengingat sebagai pilar keempat demokrasi. Pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan media kontrol sosial tentu saja keberadaannya sangat dibutuhkan di tengah kehidupan masyarakat.