VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Ketegangan hubungan dua negara di Semenanjung Korea terus berlanjut. Alih alih meneruskan usaha mencari jalan keluar menuju perdamaian, Korea Selatan  malah akhir akhir ini seolah memicu ketegangan hubungan baru. Sementara Korea Utara tetap saja pada posisi defensif.

Ketegangan baru muncul sehubungan dilanjutkannya kembali latihan militer bersama Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Latihan gabungan kedua negara itu telah berlangsung sebelumnya, namun terhenti karena pandemi Corona. Setelah pandemi di Korea Selatan mereda, inisiatif latihan bersama itu dilanjutkan kembali Selasa 18 Agustus 2020. Washingon menyebut ini akan berlangsung hingga 28 Agustus 2020. Pyong Yang di sisi lain,  menilai bahwa latihan militer itu akan terus memicu permusuhan antara Korea Selatan dan  Amerika Serikat dengan  Korea Utara.

Ketegangan antara kedua Korea sebelumnya meningkat karena Korea Utara telah menghancurkan kantor penghubung antar Korea Utara dan Selatan di perbatasan pada Juni lalu. Ketika itupun Pyong Yang bahkan  mengancam akan melakukan tindakan baru. Langkah Korea Utara itu, menurut Pyong Yang dipicu tindakan Korea Selatan yang dinilai provokatif oleh Korea Utara. Yaitu  meluncurkan balon balon udara  berisi buku buku serta selebaran  di perbatasan yang kemudian jatuh di wilayah Korea Utara.

Masyarakat internasional sebelumnya melihat adanya harapan baru bahwa kedua Korea akan bergerak ke arah perdamaian. Momentum bagi perdamaian adalah ketika Kim Jong-Un dan Donald Trump melakukan perundingan di Singapura dan Hanoi, Vietnam. Namun baik Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat kehilangan momentum menapak menuju rekonsiliasi karena bekunya perundingan, dan tidak ada inisiatif lebih lanjut dari masing masing pihak. Presiden Korea Utara semula telah bersikap kooperatif  dalam dialog tersebut. Namun belakangan, Pyong Yang berbalik menyalahkan Seoul karena dianggap tidak berinisiatif mempengaruhi sikap Washington agar melonggarkan sanksi bagi Korea Utara. Isu dalam perundingan yaitu perlucutan senjata nuklir Korea Utara dan pelonggaran sanksi akhirnya kembali memudar.

Keikut sertaan negara ketiga dalam setiap konflik memang dapat menjadi perantara untuk menghasilkan solusi atau mediator.  Tetapi dapat juga  menjadi sebaliknya, malah memperkeruh situasi. Terutama ketika negara ketiga memainkan peran karena mempunyai kepentingannya sendiri. Rasanya itulah yang terjadi dalam konflik kedua negara di Semenanjung Korea yang sesungguhnya adalah satu bangsa.

Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI, Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal, Gatot Eddy Pramono menjadi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keduanya mengemban posisi yang dipimpin langsung oleh Menteri Badan usaha Milik Negara, Erick Thohir sebagai Ketua komite tersebut. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menetapkan, TNI-Polri sebagai koordinator dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal. Vaksinasi akan dilakukan mulai tahun 2021.

Timbul berbagai opini terkait pelibatan TNI dan Polri dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Pemerintah menegaskan, keterlibatan TNI dan Polri dalam Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah untuk ketertiban masyarakat. Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (16/8) mengatakan, TNI dan Polri dalam komite tidak akan mengurusi soal ekonomi dan penegakan hukum, tetapi akan fokus pada upaya penertiban.

Dini menuturkan, kehadiran TNI dan Polri dalam penanganan COVID-19 sangat dibutuhkan, terutama dalam upaya menegakan disiplin masyarakat dalam menaati protokol kesehatan dengan lebih intens, luas, dan masif. TNI dan Polri juga dibutuhkan untuk membantu hal teknis yang sulit jika hanya dilakukan oleh birokrat, misalnya distribusi bantuan sosial -bansos.

Dini juga menjelaskan, mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI menyelenggarakan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu pemerintah dalam mengatasi bencana alam. Sedangkan dalam peraturan mengenai Polri, tugas pokok Polri adalah untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana. Itu termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Pelibatan aparat keamanan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 sebenarnya juga dilakukan oleh banyak negara, bahkan oleh negara-negara besar yang demokratis sekalipun. Apalagi dampaknya secara sosial dan ekonomi di hampir semua negara sangat buruk. Perlu pelibatan semua unsur dalam masyarakat untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya.

Terlebih lagi bagi Indonesia, yang sudah menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Tak dapat dipungkiri bahwa TNI dan Polri telah memainkan peran signifikan dalam menanggulangi dampak bencana alam masif, seperti Tsunami Aceh, Gempa Yogyakarta dan Gempa Lombok dan Palu. Ditengah pandemi COVID-19 berskala nasional, Peran serta TNI dan Polri dalam penanggulangannya tentunya lebih strategis dan lebih dibutuhkan lagi.

Hari ini genap 75 tahun Indonesia merdeka ditengah suasana prihatin karena pandemi covid19. Tidak seperti tahun-tahun lalu, perayaan hari kemerdekaan yang  biasanya dilaksanakan dengan meriah, kali ini  terpaksa dilakukan denga cara bebeda. Semua harus mengikuti protokol   dan  prosedur sesuai masa pandemi. Bahkan untuk upacara resmi  peringatan HUT Kemerdekaan  pun, kali ini terpaksa dilakukan secara virtual.

Suasana memang sedang memprihatinkan namun  tentunya tidak mengurangi  rasa syukur yang tiada putus atas segala pencapaian hari ini.  

Pidato Kenegaraan  menyambut hari kemerdekaan,   yang  disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung Parlemen pada Jumat, 14 Agustus yang lalu,  melaporkan kondisi kenegaraan selama setahun terakhir. Saat menyampaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan nota keuangan, president Jokowi menjelaskan persiapan alokasi pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp414 triliun. Artinya, APBN 2021 hanya akan berfokus untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi corona.

75 tahun Indonesia Merdeka memang memasuki fase baru. Perjuangan tahun ini melawan musuh yang berbeda dengan masa perang kemerdekaaan 75 tahun yang lalu, yaitu virus Corona  covid19. Tak sedikit  jumlah pahlawan kesehatan yang gugur dalam upaya memberikan layanan/ bantuan kesehatan untuk penderita covid19. RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik menyoroti bagaimana dalam usia 75 tahun, Republik Indonesia berjuang untuk dapat  merdeka dari pandemi Covid19 dan  Korupsi.

Keduanya adalah  musuh  berbahaya yang bisa meruntuhkan. Negara. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK melakukan sejumlah upaya pencegahan sebagai langkah antisipatif berdasarkan pemetaan penanganan wabah Covid-19. Ada empat titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi terkait penanganan Covid-19, yaitu pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial. KPK membentuk satuan tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran penanganan Covid-19. 

Indonesia memang tengah berperang  melawan Covid19 dan Korupsi. Harapannya  tentu saja mewujudkan masyarakat yang sehat  secara fisik dan memberantas  karakter koruptif. Sungguh bukan kerja ringan dengan kondisi pandemi yang dihadapi saat ini. Kalau dulu masyarakat bahu membahu mengusir penjajah, kini saatnya untuk tetap bergandengan tangan menghadapi tantangan hidup yang berbeda.

Selamat hari kemerdekaan ke 75. Dirgahayu Republik Indonesia.

Presiden Perancis Emmanuel Macron akan meningkatkan kehadiran militer negaranya di Mediterania Timur.  Niat Macron itu merupakan reaksi atas aktifitas yang dilakukan Turki di wilayah tersebut. Dia menyerukan agar Turki menghentikan eksplorasi minyak dan gas di wilayah perairan yang dipersengketakan dengan Yunani.Dilaporkan laman France24, Macron menyuarakan keprihatinan atas eksplorasi sepihak yang dilakukan Turki saat melakukan percakapan via telepon dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Menurutnya dialog damai harus dikejar guna mengurangi ketegangan dan menyelesaikan perselisihan. Jika tidak, Macron akan memperkuat sementara kehadiran militernya di Mediterania Timur.  Mereka ditugaskan memantau situasi di sana sebagai penanda tekad Perancis menegakkan hukum internasional.Ketegangan di Mediterania meningkat setelah Turki mengirim kapal penelitian seismic Oruc Reis ke wilayah tersebut pekan ini.

Turki adalah negara penjamin Republik Turki Siprus Utara (TRNC). Negara itu telah secara konsisten menentang pengeboran sepihak oleh pemerintah Siprus Yunani di Mediterania Timur. Ankara menegaskan bahwa TRNC juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut.Pada 1974, setelah kudeta yang ditujukan untuk merebut  Siprus oleh Yunani, Ankara harus melakukan intervensi sebagai kekuatan penjamin. Pada 1983, Republik Turki Siprus Utara  didirikan. Beberapa dekade sejak saat itu, terlihat beberapa upaya untuk menyelesaikan perselisihan Siprus, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan.

Baik Perancis maupun Turki merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Sebagai sesama anggota NATO, kedua negara  sudah selayaknya dapat menyelesaikan masalah mereka dengan baik sehingga konflik yang lebih besar dapat dihindari.