VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Indonesia memperluas target penerima kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah-UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Yogyakarta, Sabtu (8/8).

Menurut Airlangga Hartarto penanganan dampak pandemi tak bisa dari segi kesehatan saja, namun harus beriringan dengan ekonomi. Ia menambahkan, pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan antara menjaga kesehatan masyarakat dan mata pencaharian hidup. Salah satunya adalah dengan menjaga keberlangsungan operasional UMKM yang selama beberapa bulan terakhir menurun omzetnya akibat pandemi COVID-19.

Dalam masa pandemi, pemerintah memberikan relaksasi kebijakan KUR, berupa penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi. Pemerintah pun memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen selama tiga bulan dan 3 persen selama tiga bulan selanjutnya. Dengan pemberian tambahan subsidi bunga itu maka pada tiga bulan pertama pada masa pandemi, suku bunga KUR menjadi 0 persen.

Selain itu, dalam rangka perluasan penyaluran KUR, pemerintah juga menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60 persen. Penundaan penetapan target sektor produksi ini akan dilaksanakan sampai dengan 2021 atau sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi perekonomian. Penundaan penetapan target KUR sektor produksi tersebut menyebabkan tidak ada lagi pembatasan penyaluran KUR untuk sektor perdagangan.

Airlangga Hartarto mengacu pada hasil survei yang menunjukkan bahwa sektor yang paling mudah dimasuki UMKM pada masa pandemi adalah perdagangan. Jadi, dengan pelepasan batas sektor perdagangan, pemulihan ekonomi UMKM diharapkan akan dapat lebih cepat.

Implementasi kebijakan tersebut, salah satunya dalam bentuk penyaluran KUR Syariah bagi UMKM anggota Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan peresmian kios warga Pemuda Muhammadiyah (WargaMU) di Kotagede, Yogyakarta, pada Sabtu (8/8) yang diserahkan langsung Menko Airlangga Hartarto.

Tujuannya untuk menguatkan permodalan melalui pembiayaan KUR, dalam hal ini kepada pemilik Kios WargaMU.

Optimalisasi penyaluran KUR kepada UMKM dari semua kalangan masyarakat akan mendorong untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sangat terbuka terhadap data-data para pemuda yang akan menjadi socioenterpreneur. Ia mengingatkan, membangkitkan ekonomi Indonesia adalah tugas semua pihak, termasuk para pemuda. Ia menambahkan dengan momentum pasca Covid-19, bangsa Indonesia harus menyiapkan diri untuk  menjadi aman dan produktif, serta bisa bertransformasi, dan menjadi salah satu yang pertama keluar dari pandemi.

Dalam rangka mengidentifikasi tantangan dan peluang ekspor kayu dan produk kayu ke Uni Eropa, khususnya ke Belgia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brusel -  KBRI Brussels bekerja sama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan (FKPMI) menyelenggarakan “Indonesia-Belgium Virtual Business Meeting on Wood Products and Furniture" pada Rabu(05, 08, 2020) lalu .

Seperti dikutip laman kemlu.go.id (07, 8) Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussels, Sulaiman Syarif menyampaikan bahwa Forest Law Enforcement, Governance and TradeVoluntary Partnership Agreements - FLEGT VPA  merupakan komitmen tinggi Indonesia untuk menciptakan solusi bagi penebangan liar, mempromosikan perdagangan kayu-kayu legal, dan memastikan keberlanjutan dari sistem legalitas kayu-kayu asal Indonesia.  Dari sisi pemerintah, diperlukan kerjasama erat untuk memastikan Uni Eropa dapat memberikan insentif pasar sesuai kesepakatan.  Sedangkan dari kalangan bisnis, terdapat peluang melalui diversifikasi ekspor.  Dari yang semula fokus pada hardwood atau premium wood dapat beralih pada ekspor produk yang berasal dari softwood atau kayu kualitas menengah.  Dalam hal iniUsaha Kecil Menengah mempunyai peluang besar untuk memainkan peran dalam meningkatkan ekspor.

Sementara itu ,   Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo yang juga Ketua FKMPI mengatakan,  pasar Uni Eropa dan Belgia menyimpan potensi untuk lebih dalam menggali ekspor produk-produk kayu.  Uni Eropa merupakan pasar keempat terbesar yang menerima ekspor produk-produk kayu asal Indonesia setelah Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat.  Tercatat nilai ekspor produk kayu dari Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2019 sebesar 1,091 miliar dolar Amerika Serikat.  Sementara itu total ekspor Indonesia ke seluruh dunia pada tahun 2019 adalah sebesar 11,6 miliar dolar Amerika Serikat.

Perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Industri Kayu dan Mebel Belgia, Alexander de Groot menyampaikan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dengan adanya sertifikasi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) di setiap produk kayu hutan yang berasal dari Indonesia.  Sertifikasi ini membantu para importir kayu di Belgia dan Uni Eropa dalam mengidentifikasi dan memastikan produk kayu yang berasal dari Indonesia bukan merupakan hasil penebangan liar yang membahayakan hutan.  Produk-produk Indonesia yang telah tersertifikasi FLEGT juga merupakan hasil dari tata kelola hutan yang berkelanjutan.

Sementara,  Philippe Delhaise dari Ethnicraft menjelaskan bahwa perusahaannya telah mempekerjakan setidaknya 1.400 orang di Jepara, Jawa Tengah.  Ia menjelaskan, pada saat  pandemi Covid-19, orang Belgia maupun Uni Eropa lebih cenderung mempercantik rumah dengan membeli kayu panel atau mebel kayu dibandingkan melakukan perjalanan untuk liburan. Hal ini merupakan peluang bagi eksportir kayu dan produk kayu Indonesia.  

Untuk ke depan, diharapkan Uni Eropa dapat melaksanakan komitmennya.  Dukungan Uni Eropa yang diperlukan diantaranya kebijakan lelang pemerintah dan swasta yang mengenal FLEGT sebagai salah satu sertifikasi kayu legal.  Selain itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan pentingnya promosi FLEGT pada lelang pemerintah dan swasta tercermin dalam negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa.  

Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi diyakini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui capaian nilai ekspor. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo di Jakarta, Jumat (7/8) menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengamanatkan tentang peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya mineral. Sehingga produk yang diekspor memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor produk mineral mentah.  

Saat ini, industri smelter nikel yang menghasilkan Nickel pig iron (NPI), feronikel, nikel hidrat dan stainless steel telah tumbuh pesat. Dody mengatakan, hingga saat ini, telah beroperasi sekitar 19 smelter yang tersebar di Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Bahkan, sudah ada yang dalam proses pembangunan smelter nikel yang mengolah nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai yang berlokasi di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Banten.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018 dan 2019, nilai ekspor produk industri logam berbasis nikel berturut-turut mencapai 4,8 miliar dolar Amerika dan 7,08 miliar dolar Amerika atau meningkat 47,5 persen.

Besarnya kontribusi industri smelter nikel tersebut, menurut  Dody, perlu didorong untuk pengembangan hilirisasi produknya. Diharapkan smelter nikel tidak hanya melakukan ekspor dalam bentuk NPI maupun bahan baku baterai, tetapi dalam bentuk produk lebih hilir seperti produk hilir berbahan baku stainless steel dan baterai listrik. Dody mengatakan, melihat potensi dari peran industri smelter nikel di tanah air, Kemenperin memberikan apresiasi terbentuknya Forum Nikel Indonesia (FINI). Diharapkan industri smelter nikel di dalam negeri semakin berperan dalam pengembangan industri logam dasar dan produk hilir nikel.

Ketua Umum FINI Alexander Barus mengatakan, forumnya telah menghimpun sebanyak 23 industri smelter nikel di Indonesia dengan total kapasitas terpasang 3,79 juta metrik ton NPI per tahun dan 0,8 juta metrik ton per tahun atau hampir 90% kapasitas smelter nasional. Alex mengemukakan, industri smelter tersebut telah membuktikan kontribusinya secara signifikan bagi perekonomian nasional.

Calon vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac mulai disuntikkan ke dalam tubuh para relawan di Indonesia pada hari ini (Selasa, 11/8/2020). Penyuntikan perdana kepada relawan dilaksanakan di enam tempat  di Bandung, antara lain Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Kampus Unpad Dipati Ukur, serta 4 Puskesmas. Presiden Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Tim Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Thohir, Ketua Satuan Tugas  Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyaksikan penyuntikan tersebut  yang merupakan bagian dari rangkaian uji klinis tahap ketiga. Kabar ini tentu menjadi informasi yang menggembirakan bagi Indonesia. Terlebih, uji klinis tahap ketiga ini bisa terlaksana lebih cepat daripada target semula yang akan dilaksanakan pada September 2020.

Menteri Erick Thohir menyebut penyuntikan vaksin Covid-19 penting karena akan menjadi penentu. Sebelumnya,  Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir  menyebut, jika uji klinis vaksin Covid-19 tahap ketiga lancar, PT   Bio Farma akan memproduksinya pada kuartal pertama tahun 2021. PT Bio Farma sudah menyiapkan fasilitas produksinya dengan kapasitas produksi maksimal 250 juta dosis. Jika uji klinis ini berhasil, pada Januari-Februari 2021 Indonesia mulai menyuntikan 30 hingga 40 juta vaksin.

Keberhasilan uji klinis tahap ketiga calon vaksin Covid-9 tidak lepas dari kesediaan 1.620 relawan yang menjadi subjek. Mereka berusia antara 18 – 59 tahun. Setengah dari mereka akan disuntikkan vaksin Covid-19 dan sisanya mendapatkan suntikan plasebo. Dalam masa penelitian, para relawan akan terus dipantau dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan kota Bandung.  

Cepat ditemukannya vaksin yang tepat untuk menghentikan serangan virus corona baru, tentu menjadi harapan besar bagi semua pihak. Masyarakat biasa, pelaku usaha, dan pejabat negara tentu berharap besar atas adanya vaksin ampuh untuk mengatasi virus yang sudah memapar kurang lebih dua-puluh juta jiwa secara global, dan mengakhiri pandemi yang sudah berlangsung tujuh bulan.

Memang masih harus menunggu enam bulan untuk mengetahui hasil dari uji klinis terhadap vaksin Covid-19. Sambil menanti hasilnya, setiap warga negara Indonesia bisa memberikan apresiasi terhadap upaya negara, pemerintah, peneliti dan para relawan untuk menghasilkan vaksin  Covid-19. Salah satu bentuknya adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Walaupun tidak terlibat langsung dalam program menghasilkan vaksin, kepatuhan mereka menjalan protokol kesehatan berkontribusi besar terhadap pemutusan rantai sebaran Covid-19.  Seluruh rakyat Indonesia harus bergandengan dan berjalan bersama agar pemulihan kesehatan dan perekonomian Indonesia dapat tercapai secara bersamaaan.