VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pandemi Covid-19 membuat perekonomian Indonesia tumbuh negatif 5,23  persen  di kuartal kedua 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia  diprediksi akan mengalami pertumbuhan negatif pada 2020.  Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memproyeksi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-3 mendatang berada di kisaran 0 persen hingga minus 2 persen. Adapun untuk keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada di kisaran -1,1 persen hingga positif 0,2 persen. Jika proyeksi tersebut terealisasi, ini artinya bahwa Indonesia menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia masih dalam kategori resesi teknis.

Pemerintah dan rakyat Indonesia tentu tidak mengharapkan  terjadi resesi. Berbagai upaya dilakukan agar terhindar dari resesi.  Untuk menghindari ancaman resesi ekonomi ini, sektor usaha rumahan (ultra mikro) perlu diberdayakan.  Usaha ultra mikro merupakan strata paling bawah dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Usaha ultra mikro adalah usaha yang dikerjakan hanya satu orang dengan modal Rp 1 hingga Rp 2 juta. Kelompok ini tergolong masyarakat berpendapatan rendah atau miskin, misalkan penjual asongan, pedagang kaki lima, warung kecil, bakul pasar, dan pekerja informal lain dengan mengandalkan pendapatan harian.

Jumlah usaha ultra mikro dan informal sangat masif sehingga pemberdayaan terhadap mereka sangat signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data badan Pusat Statistik, per Februari 2020, jumlah pelaku usaha ultra mikro dan informal di Indonesia mencapai 70 juta orang, setara 56,5 persen dari total tenaga kerja Indonesia.  Pemerintah menargetkan kontribusi sektor ultra mikro terhadap PDB nasional mencapai sebesar 61 persen pada tahun 2020.

Pemerintah melakukan berbagai langkah untuk memberdayakan usaha ultra mikro dengan memberikan hibah dalam bentuk dana tunai Rp 2,4 juta per pelaku usaha dan bantuan sosial. Langkah-langkah pemerintah memberdayakan usaha ultra mikro sangat tepat. Langkah-langkah  ini perlu  didukung dengan data akurat. Baru-baru ini, Menteri Sri Mulyani telah mengeluhkan data yang ada di lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta kementerian yang tidak sinkron. Dia menyampaikan kesulitan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada usaha mikro  kecil menengah, termasuk usaha ultra mikro yakni terkait data yang belum sinkron.

Data yang tidak sinkron membuat eksekusi kebijakan tidak efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah memperbaiki data mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sembari merealisasikan bantuan sosial dan  hibah dana tunai.

Badan Koordinasi Penanaman Modal-BKPM menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Investasi Republik Filipina (Board of Investment of the Republic of the Philippines) untuk bersinergi dalam kegiatan promosi investasi. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman mewakili Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Wakil Kepala/Kepala Pelaksana Badan Investasi Republik Filipina Ceferino S. Rodolfo secara virtual, Selasa,25 Agustus. Ikmal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa berharap, kedua negara dapat melakukan sesuatu yang lebih bersinergi dan bisa memanfaatkan keunggulan kompetitif serta keunggulan komparatif masing-masing negara yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan adanya kerja sama tersebut, Filipina membantu Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Demikian pula sebaliknya.

Wakil Kepala/Kepala Pelaksana Badan Investasi Republik Filipina Ceferino S. Rodolfo mengatakan, Nota Kesepahaman tersebut menjadi bukti nyata adanya kerja sama promosi investasi antara BKPM dan Badan Investasi Republik Filipina, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjalin hubungan bilateral yang lebih dekat dengan Indonesia. Menurut Ceferino, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada BKPM atas dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan Nota Kesepahaman tersebut. Ia berharap terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik untuk memperkuat hubungan kedua negara.

Cakupan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman tersebut antara lain pertukaran informasi di bidang penanaman modal seperti kebijakan, peraturan dan prosedur perizinan penanaman modal, serta peluang penanaman modal potensial, termasuk realisasi investasi luar negeri dari masing-masing negara. Kerja sama itu berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang selama tiga tahun dengan persetujuan tertulis dari kedua pihak. Sebagai tindak lanjut, kedua lembaga ini rencananya akan mengadakan pertemuan secara berkala sedikitnya sekali dalam setahun untuk membahas rencana kerja.

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan untuk para pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Merdeka , Jakarta, Senin siang (24/8). Program yang dinamai Bantuan Presiden (banpres) Produktif itu dimaksudkan untuk membantu para pengusaha mikro dan kecil yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Dalam acara itu hadir sejumlah pelaku usaha mikro kecil, baik secara fisik di Istana Kepresidenan maupun yang bergabung secara virtual.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, ia memahami seluruh pelaku usaha mikro kecil saat ini berada pada kondisi yang tidak mudah. Menurut presiden, kondisi ini juga dirasakan oleh pelaku usaha menengah di indonesia, bahkan di seluruh dunia.

ini juga dialami oleh pelaku pelaku usaha di tengah dan pelaku usaha besar, semuanya mengalami. Ini juga tidak hanya dialami oleh pelaku pelaku usaha di Indonesia tetapi di seluruh dunia,  215 negara semuanya mengalami hal yang sama.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam 4 bulan ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai skema insentif untuk usaha mikro kecil. Kini ditambah lagi untuk para pelaku usaha mikro kecil yaitu Banpres Produktif, untuk tambahan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, tiap pelaku usaha mikro nantinya akan mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah. Dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening tiap pelaku usaha. Ia menegaskan, bantuan presiden ini adalah hibah, bukan pinjaman. Ia mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan bukan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan untuk menambah ragam barang dagangan atau memperluas usaha.

Presiden Jokowi menyebutkan, tepat di hari peluncuran itu, bantuan presiden tersebut sudah disalurkan kepada 1 juta pelaku usaha mikro kecil. Selanjutnya, banpres akan terus dibagikan secara bertahap untuk 12 juta usaha mikro dan kecil.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Teten Masduki sebelumnya meminta para pelaku usaha mikro agar aktif mendaftarkan diri ke dinas koperasi terdekat untuk mendapat bantuan ini. Pihaknya  berharap di akhir Agustus akan dibagi ke 4,5 juta. Akhir September 9,1 juta, dan seterusnya hingga mencapai 12 juta usaha mikro dan kecil.

Presiden Jokowi juga mengingatkan usaha mikro kecil untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona baru. Presiden meminta pelaku usaha kecil dan mikro memastikan tidak ada kerumunan di lokasi usahanya dan selalu memfasilitasi penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.

Presiden meminta pelaku usaha mikro dan kecil memahami bahwa saat ini situasi tidak mudah, karena pandemi COVID-19. Setelah nanti ada vaksinasi, keadaannya dapat kembali normal.

Ketegangan di wilayah tepi barat Palestina Israel meningkat bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Israel. Dengan menggunakan tentaranya Israel menyerang pemukiman warga Palestina di kawasan bagian timur Ramallah di wilayah tepi barat, Selasa 25 Agustus 2020. Tindakan agresif ini dilakukan  dengan alasan warga Palestina membangun perumahan tanpa izin. Laporan menyebutkan serangan dilakukan sebelum matahari terbit. 200 warga Palestina memang telah  membangun pemukiman di Wadi Al Siq kawasan Ramalah Timur yang berada di area C. 

Pada tahun 1995 Palestina dan Israel melalui perjanjian di Oslo, Norwegia sepakat bahwa Tepi Barat dibagi menjadi tiga area yakni Area A, B, dan C. Otoritas Palestina mengendalikan Area A yang luasnya  18 persen dari wilayah Tepi Barat , Area B yang luasnya sekitar 21 persen berada dibawah administrasi keamanan sipil Israel dan Palestina. Sedangkan sisanya masuk dalam Area C, yang mewakili 61 persen wilayah dibawah kendali  Israel. 

Hampir bersamaan dengan serangan kepada warga Palestina di area C, militer Israel  juga  mengebom posisi kelompok milisi di Jalur Gaza. Tentara Israel beralasan melakukan serangan karena warga Palestina telah meluncurkan balon pembakar ke tanah pertanian Israel selatan, sehari sebelumnya. Serangan bom yang dimaksudkan untuk membalas peluncuran balon pembakar itu dilakukan dua hari berturut turut.

Tindakan tentara Israel baik di area C maupun jalur Gaza dilakukan bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo. Perlu dicatat, kunjungan ini dilakukan  tidak lama setelah adanya kesepakatan antara Israel dan Uni Emirat  Arab menormalisasi hubungan diplomatik. 

Dapat dikatakan bahwa selain alasan keamanan, tindakan agresif otoritas Israel melalui tentaranya sangat mungkin mempunyai tujuan politik. Kepada sekutunya, Israel ingin  menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Yaitu dengan  melakukan serangan mililter, berdalih adanya tindakan provokasi warga Palestina. Israel terus berusaha meyakinkan Amerika Serikat yang merupakan  sekutunya, bahwa posisinya dalam persengketaan dengan Palestina semakin kuat.