VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Badan Nasional Penanggulangan Bencana-BNPB melakukan antisipasi lebih dini mencegah kebakaran hutan dan lahan yang biasanya hampir terjadi di beberapa provinsi setiap tahun dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (24/8) mengatakan, BNPB mengedepankan pelibatan semua unsur dalam pentaheliks, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa; dengan perannya masing-masing, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Raditya mengatakan dengan melibatkan unsur-unsur pentaheliks, diharapkan kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah sejak dini pada masa pandemi COVID-19 khususnya di provinsi-provinsi yang kerap terjadi kebakaran. Upaya pencegahan daripada pemadaman dinilai lebih efektif dalam menghindari dampak yang lebih luas.

Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, BNPB mendorong pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan kapasitas pengelolaan hutan dan lahan, potensi ekonomi lokal, dan pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi bernilai tambah.

Raditya menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut telah mengembangkan pendekatan pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, juga diupayakan beberapa langkah teknis.

Beberapa langkah teknis yang dilakukan antara lain pemantauan sistem peringatan dini melalui sistem pemeringkatan bahaya kebakaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemantauan titik panas dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan pemantauan ketinggian muka air di lahan gambur dari Badan Restorasi Gambut (BRG).

Hingga saat ini enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat untk mencegah kebakaran hutan. Provinsi tersebut yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas dampak kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi hingga Senin (24/8) seluas hampir 20 ribu hektare. Sedangkan luas hutan dan lahan terdampak kebakaran pada 2019 di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 942 ribu hektare, dengan perincian sekitar 270 ribu hektare lahan gambut dan sekitar 672 ribu hektare lahan mineral.

Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Bantuan Presiden (banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada Senin (24/8) di Istana Negara. Bantuan ini ditujukan untuk tambahan modal kerja bagi pelaku usaha mikro kecil  di Indonesia. Targetnya ada 12 juta usaha mikro kecil yang  akan menerima bantuan sebesar 2,4 juta rupiah.  Saat menyerahkan secara simbolis, Presiden Joko Widodo menekankan bantuan yang diberikan adalah hibah, bukan pinjaman atau kredit.

Kriteria penerima Banpres Produktif ini adalah usaha mikro kecil, nasabah perbankan atau lembaga keuangan dengan simpanan dibawah 2 juta rupiah. Kriteria lain adalah mereka tidak memiliki kredit di perbankan  atau lembaga keuangan lainnya.  Bagi mereka, banpres produktif ini tentu menjadi  suntikan menyegarkan, dan diharapkan bisa membuat mereka menjadi lebih kuat.

Fakta di lapangan, Sejak Covid 19 menyerang, usaha mikro kecil di Indonesia menjadi salah satu dari garda terdepan yang terkena dampaknya. Pembatasan Sosial Berskala Besar –PSSB menyebabkan semakin terbatasnya pemasukan yang mereka  dapat. Dari sekitar 63 juta usaha mikro kecil  diperkirakan 50 persen yang terdampak secara langsung. Langkah yang diambil pemerintah diharapkan dapat menambah modal usaha mikro kecil agar mereka  bangkit dari keterpurukan.

UMKM memang  yang pertama harus diselamatkan, agar mereka bisa kembali kuat untuk menyokong perekonomian Indonesia. Bila menengok dua dekade yang lalu, saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008,  UMKM justru menjadi salah satu yang menopang dan memberikan kontribusi bagi stabilitas perekonomian Indonesia.  

Kebangkitan UMKM tak bisa disandarkan hanya kepada pemerintah. Keterlibatan pihak-pihak lain tentu sangat dibutuhkan, diantaranya pelaku e-commerce  atau marketplace.  Mereka bisa memberikan bimbingan teknis kepada usaha mikro kecil memanfaatkan teknologi untuk memasarkan hasil usaha mereka.  Harapannya,  produksi usaha mereka bisa mendominasi  market place untuk menggeser produk impor.  Tentunya, hal paling penting adalah pelaku usaha itu sendiri. Mereka harus mengembangkan diri dan melakukan inovasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi.

Semoga  bantuan presiden produktif ini menjadi  vaksin yang tepat bagi usaha mikro kecil. Bukan hanya untuk bangkit  dari keterpurukan akibat pandemi Covid 19, tetapi  berdampak positif untuk jangka panjang.

Lebih dari setengah tahun dunia dihantui virus COVID-19. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut, namun belum membuahkan hasil. Bahkan orang yang terinfeksi virus COVID-19 semakin hari semakin bertambah. Hal itu antara lain disebabkan karena belum ditemukannya vaksin yang tepat. Indonesia adalah satu dari berbagai negara di dunia yang berjuang untuk mencari dan memproduksi sendiri vaksin COVID-19.

Meski belum selesai, upaya untuk memproduksi vaksin COVID-19 tampaknya akan mendekati kenyataan. Salah satunya dengan menggandeng Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok. Indonesia, melalui PT Bio Farma berencana akan mendistribusikan 50 juta dosis bahan baku berupa bulk atau konsentrat vaksin Covid-19 Ready to Fill (RTF) dari Sinovac pada November 2020 sampai dengan Maret 2021 mendatang. Kepastian tersebut diketahui setelah penandatanganan Perjanjian Awal Pembelian dan Pasokan Produksi Massal Vaksin Covid-19 (Prelimenary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid-19 Vaccine) antara Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dengan General Manager Sinovac Gao Xiang, Kamis (20/8/2020) di Hainan, Tiongkok.

Setelah masuk ke dalam negeri, nantinya akan dilakukan serangkaian pengujian di Bio Farma dan proses registrasi di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sampai akhirnya siap untuk diproduksi. Setelah uji klinis ketiga selesai pada Januari 2021 nanti, barulah  produksi secara resmi  akan dimulai.

Selain dengan Sinovac, pemerintah RI juga mengincar vaksin dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Indonesia mendapatkan komitmen penyediaan 10 juta dosis vaksin Covid-19 dari G42, perusahaan artificial intelligence asal Abu Dhabi, yang saat ini juga tengah mengembangkan vaksin Covid-19 yang rencananya akan tersedia 10 juta vaksin di tahun ini.

Kesigapan pemerintah dalam berjuang melawan virus COVID-19 dengan mencari dan memproduksi vaksin sendiri patut diapresiasi. Semakin cepat vaksin tersebut diproduksi dan didistribusikan ke masyarakat, akan semakin baik dalam mengurangi jumlah kasus COVID-19 yang sampai Minggu (23/8) mencapai 154 ribu.

Pemerintah dan rakyat Indonesia berharap vaksin COVID-19 dapat segera diproduksi dan didistribusikan. Semoga badai COVID-19 cepat berlalu sehingga rakyat di dunia, khususnya Indonesia, dapat menjalani kehidupan normal dan menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi yang sempat hancur akibat pandemi VOCID-19.

Kalau ada yang bilang  tidak ada musuh yang abadi, maka kesepakatan hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab  adalah contoh yang paling nyata. Sempat sangat berseteru, kini  mereka tampak telah berdamai. Ada berbagai kemungkinan alasan mengapa hubungan ini terbentuk. Bisa jadi  UEA berusaha menghadang langkah aneksasi tepi Barat oleh Israel, yang  didukung penuh oleh Amerika, dengan cara ini.  Atau barangkali ada motif ekonomi dibaliknya.

Situasi ini sebetulnya tidaklah terlalu mengejutkan. Karena selama lima tahun terakhir, kontak antara Israel dan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, UEA, dan Bahrain, telah meningkat pesat. Jadi hubungan UEA dengan Israel sungguh tidak dibangun hanya dalam 1 malam.  Perdagangan antara Israel dan negara-negara Teluk sekarang diperkirakan mencapai sekitar US$1 miliar per tahun. Salah satu perusahaan milik Israel, AGT International, dilaporkan telah membuat kesepakatan senilai 800 juta dolar dengan UEA untuk pembelian peralatan pengawasan perbatasan. Diyakini masih ada bukti-bukti kedekatan lain antara Israel dan negara-negara Arab. 

Palestina tentunya sangat  kecewa dengan keadaan ini, karena merasa dijadikan alasan pembenar dibalik hubungan Uni Emirat Arab dan Israel yang dikutuk oleh negara-negara Organisasi Kerjasama Islam-OKI. Salah satu negara OKI , Turki langsung  membaca motif ekonomi dibalik hubungan yang sudah diresmikan ini. PM Israel menyebut bahwa peristiwa  ini membuka era baru dalam hubungan Negara Israel dengan dunia Arab karena sudah memutuskan pembentukan perdamaian resmi dan lengkap antara Israel dan Uni Emirat Arab. Diperkirakan akan lebih banyak negara Arab dan Muslim bergabung dalam lingkaran perdamaian bersama ini.

Meski saat ini kemungkinannya belum terlalu nampak, namun bisa ditengarai dari sikap Arab Saudi, misalnya. Walaupun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Arab Saudi terlihat tidak terlalu keras menyikapi ‘aneksasi’ Yerusalem oleh Israel. Tentu hal ini sedikit banyak mewarnai Peta Politik Timur Tengah atau hubungan negara2 Islam dengan Israel.   

Akankah tujuan  ideal,  yang sudah dipupuk bersama oleh negara2 OKI selama ini, tentang berdiriya Negara Palestina yang bebas aneksasi Israel, bisa terwujud?  Atau malah akan  muncul kelompok baru negara2 yang bekerjasama dengan Israel?

Tampaknya akan terjadi konflik antara idealisme mendukung terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, dengan kepentingan masing -masing negara anggota OKI.