“Sampai hari ini dan selanjutnya masih ada pengolahan data, verifikasi data. Lalu saat ini kita masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi,” kata Ketua PPLN Hong Kong dan Makau Agustinus Guntoro dalam Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih (GCM) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, Hong Kong, Ahad (24/9/2023).
Guntoro menyebut, sejak April lalu PPLN Hong Kong dan Makau telah menyelesaikan proses pendataan pemilih. Sebanyak 164.691 warga negara Indonesia (WNI) telah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Hong Kong dan Makau. Berbeda dengan pendataan di Indonesia, ia mengaku bahwa pihaknya menemui tantangan tersendiri, seperti soal verifikasi data.
“Yang menjadi kendala itu justru pada verifikasi data, dalam pemutakhiran data. Kita melalui pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), volunteer (relawan), dan kami sendiri hanya bisa melakukan itu pada saat teman-teman keluar rumah, di hari-hari libur yang biasanya hari Minggu,” lanjutnya.
Guntoro menyebut sosialisasi menjadi kata kunci menyelesaikan persoalan-persoalan pemilih di lapangan. Pihaknya kini mengaku telah melakukan berbagai metode sosialisasi, seperti melalui media sosial, iklan di surat kabar, hingga suvenir. Selain itu, PPLN Hong Kong dan Makau juga menghadiri undangan sosialisasi, baik dari KJRI maupun organisasi-organisasi masyarakat.
Selain PPLN, KJRI Hong Kong juga melakukan sosialisasi. Penjabat Konsul Jenderal RI Hong Kong dan Makau Slamet Noegroho menyosialisasikan pemilu pada setiap kegiatan yang diselenggarakan KJRI.
"Kita punya program-program, di situ kami sosialisasikan pemilu. Bedanya, kami sesuaikan dgn hadirin yang kami sasar. Misal sarasehan atau warung kekonsuleran bersama PMI," katanya.
Sementara itu, Ketua Pendiri IDN Global Chapter Hong Kong-Makau Nathalia Widjaja menyebut persoalan-persoalan yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Terutama di Hong Kong dan Makau, di mana kurang dari 50% WNI memilih pada Pemilu 2019 lalu. Salah satunya ialah urusan perpindahan data pemilih pada sebagian besar WNI, yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI).
“PMI bilang, tidak boleh pakai alamat majikan secara langsung (untuk mengirim surat suara). Ini terkait dengan perpindahan data dan perekaman data. (Apalagi) mereka tak langsung melaporkan diri (ke KJRI ketika ada persoalan itu),” katanya mengungkapkan.
Nathalia juga menyoroti perlunya sosialisasi terhadap calon pemilih, terutama terkait pemilihan umum melalui pos. Metode pos menjadi salah satu metode yang diterapkan KJRI Hong Kong dan Makau, selain di tempat pemungutan suara. Menurutnya, PPLN perlu menyosialisasikan cara mengajukan permintaan memilih lewat pos, mencoblos surat suara, dan mengembalikannya ke PPLN.
Sarasehan GCM diselenggarakan dan disiarkan oleh RRI Voice of Indonesia, bekerja sama dengan KJRI Hong Kong. Acara yang berlangsung selama 2,5 jam ini merupakan bagian dari Gerakan Cerdas Memilih dari LPP Radio Republik Indonesia. Gerakan ini merupakan gerakan literasi pemilu agar calon pemilih menggunakan hak suaranya dengan baik di Pemilu 2024 mendatang.
