April
Kemlu pastikan keselamatan WNI di tengah krisis ekonomi Sri Lanka
Written by Akbar
(voinews.id)Kementerian Luar Negeri memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di tengah krisis yang terjadi di Sri Lanka.
“Alhamdulillah tidak ada WNI yang terancam baik keselamatannya maupun kelangsungan hidupnya akibat krisis ekonomi yang berlangsung,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kolombo, terdapat 232 WNI yang tinggal dan menetap di wilayah Sri Lanka.
Judha mengatakan pihaknya terus memonitor secara ketat terkait situasi di negara tetangga India itu dan KBRI Kolombo terus mendata dan memantau lokasi-lokasi di mana WNI berada.
Saat ini, dia mengatakan layanan kekonsuleran KBRI Kolombo dilakukan secara daring untuk memudahkan WNI mendapat akses layanan di tengah kelangkaan bahan bakar di Sri Lanka.
“Bagi pelayanan yang memerlukan kehadiran fisik cukup sekali datang setelah itu dilakukan daring,” katanya.
Judha menambahkan pihaknya juga sudah menyiapkan pasokan logistik bagi WNI yang membutuhkan setelah kerusuhan 31 Maret lalu dan kemungkinan adanya protes-protes lanjutan.
“KBRI juga menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI yang ada di sana untuk selalu berhati-hati, menghindari kerumunan masa dan segera melapor kepada KBRI jika terjadi situasi darurat. Line KBRI adalah +94772773123,” katanya.
Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka memicu aksi protes keras dari para pengunjuk rasa di Ibu Kota Kolombo dan beberapa wilayah lain.
Status darurat ditetapkan pada Jumat menyusul rentetan protes yang diwarnai kekerasan terhadap cara pemerintah menangani krisis ekonomi yang semakin parah.
Kekacauan itu juga memicu sejumlah anggota kabinet mengundurkan diri.
Di antara mereka yang mundur adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Namal Rajapaksa, keponakan Gotabaya dan putra Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Selain itu, Menteri Keuangan Ali Sabry mengundurkan diri pada Selasa (5/4) satu hari setelah dilantik.
antara
April
Kementerian PUPR pastikan kesiapan jalan tol dan nasional jelang mudik
Written by Akbar
(voinews.id)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan jalan tol dan jalan nasional di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan menjelang mudik Lebaran tahun ini.
"Sekarang ini sedang dilakukan upaya-upaya dalam persiapan mudik Lebaran. Dua minggu yang lalu kami sudah mengumpulkan semua BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk memperbolehkan mudik," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Basuki menambahkan bahwa semua Balai Jalan Kementerian PUPR juga sudah diinstruksikan untuk menyiapkan semua kesiapan di jalan nasional, termasuk marka-marka jalan.
Panjang jalan nasional (non tol) di Indonesia adalah 47.017 km dengan kemantapan 91,8 persen, yang tersebar di wilayah Pulau Sumatera sepanjang 7.918 km, Pulau Jawa dan Bali sepanjang 5.348 km, Pulau Kalimantan sepanjang 6.556 km, Pulau Sulawesi sepanjang 8.785 km dan Pulau Maluku – Papua sepanjang 18.410 km.
Sedangkan panjang jalan tol yang operasional di Indonesia adalah 2.500 km yang dikelola oleh 46 BUJT pada 66 ruas jalan tol yang tersebar di Pulau Sumatera sepanjang 691 km, Pulau Jawa sepanjang 1.640,4 km, Pulau Bali sepanjang 10,1 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,3 km, dan Pulau Sulawesi sepanjang 61,5 km.
Secara lebih rinci, Basuki menyebutkan untuk Jalan Tol di Pulau Jawa (Trans Jawa, Jabodetabek dan Non-Trans Jawa) operasional sepanjang 1.640 km dengan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sebanyak 96 TIP (53 TIP A, 35 TIP B, dan 8 TIP C).
Sementara untuk di Pulau Bali terdapat Jalan Tol Bali – Mandara di Pulau Bali km telah operasional sepanjang 10,1 km dan jalan nasional non tol sepanjang 363 km terdiri dari Lintas Utara dan Selatan dengan kondisi mantap 98,3 persen.
Selanjutnya di Pulau Sumatera, Jalan Tol Trans Sumatera yang operasional sepanjang 691 km sebanyak 25 TIP (22 TIP A dan 3 TIP B) dan jalan nasional non tol sepanjang 7.918 km terdiri dari Lintas Timur, Tengah dan Barat dengan kondisi mantap 96,3 persen.
Sementara di Pulau Kalimantan, terdapat Jalan Tol Balikpapan – Samarinda sepanjang 99 km yang telah operasional dan Jalan Nasional Non Tol sepanjang 6.556 km terdiri dari Lintas Utara, Tengah dan Selatan dengan kondisi mantap 85,4 persen.
Untuk di Pulau Sulawesi terdapat Jalan Tol operasional sepanjang 61,5 km, yang terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1 – 3 sepanjang 10,1 km, Tol Makassar Seksi 4 sepanjang 11,6 km dan Tol Manado–Bitung sepanjang 39,8 km dan Jalan Nasional Non Tol sepanjang 8.821 km terdiri dari Lintas Provinsi Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulbar dan Sulsel dengan kondisi mantap 93,2 persen.
antaranews
April
Puan Minta Pemerintah Lindungi Nelayan Kecil dari Kapal-Kapal Besar
Written by Sumarno 
(voinews.id) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Puan Maharani meminta pemerintah serius merespons kekhawatiran nelayan kecil dan tradisional dari rencana penerapan sistem kontrak penangkapan ikan. Perlindungan terhadap nelayan kecil dan tradisional dari kapal besar korporasi adalah hal yang mutlak. Kekayaaan alam Indonesia termasuk perikanan harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Puan Maharani dalam keterangan persnya, Selasa (5/4) mengatakan, kalau ada nelayan kecil tradisional yang merasa terancam penghidupannya karena adanya regulasi baru, negara harus hadir dan menjamin perlindungan terhadap mata pencaharian para nelayan.
Ia menambahkan regulasi baru yang dibuat pemerintah sebagai upaya menambah penerimaan negara di bidang perikanan adalah hal yang baik buat perekonomian nasional. Namun hendaknya upaya tersebut diimbangi dengan pengawasan yang super ketat, baik itu terkait besaran kapal, wilayah penangkapan, alat, kuota, sampai dengan potensi kekerasan di laut. mediaIndonesia
April
(voinews.id) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan dalam rangka memberikan pelindungan bagi para pekerja/buruh, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi, pemerintah kembali mengucurkan Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dilansir dari keterangan resmi, Rabu (6/4) mengatakan, tren kasus positif maupun angka kematian akibat covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan. Meski begitu dampak ekonomi dari pandemi masih terasa.
Selain itu adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta dinamika politik global tidak dapat dipungkiri telah menekan laju pemulihan ekonomi global serta berimbas pada inflasi global. Kenaikan harga-harga komoditas dan energi tentu memberikan tekanan bagi pemulihan ekonomi nasional. Di mana hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan. Oleh karena itu tujuan dari Berupa Subsidi Upah ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. mediaIndonesia