Indonesia Ku (666)
March
Pemerintah Indonesia Optimis Walau Akui Pertumbuhan Ekonomi Alami Tekanan
Written by Daniel
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2020 akan mengalami tekanan yang signifikan sebagai dampak dari penyebaran virus corona COVID-19. Dalam jumpa pers melalui layanan streaming di Jakarta, Rabu(18/3) lalu, Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi bisa mengalami disrupsi karena konsumsi rumah tangga pada triwulan kedua tahun 2020 tidak akan tumbuh optimal. Salah satu alasannya adalah periode Lebaran, yang biasanya menjadi andalan dalam menyumbang konsumsi, diperkirakan tidak akan semeriah biasanya karena orang-orang menahan diri untuk melakukan perjalanan.
Kantor Berita Antara melaporkan, menurut Sri Mulyani, perlambatan itu mulai terlihat pada triwulan pertama tahun 2020 sehingga pertumbuhan ekonomi pada periode ini diproyeksikan hanya berada pada kisaran 4,5 persen hingga 4,9 persen. Meski demikian, ia mengharapkan adanya pembalikan kondisi di triwulan ketiga dan keempat 2020.
Sri Mulyani memastikan Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus maupun melakukan realokasi sejumlah belanja Kementerian dan Lembaga maupun pemerintah daerah untuk penanganan dampak COVID-19. Salah satu stimulus itu mencakup pelonggaran pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22 dan 25 maupun restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menjaga kelangsungan industri manufaktur.
Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui dampak Covid 19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian Luhut meyakini pemerintah masih akan bisa menjaga pertumbuhannya di atas 4 persen. Dalam jumpa pers melalui video conference di Jakarta, Rabu(18/3), Luhut Pandjaitan menuturkan, pemerintah terus melakukan kajian dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo juga telah mendapat masukan tentang angka rinci atas dampak wabah tersebut.
Luhut Pandjaitan menilai dengan konsumsi domestik yang besar, yakni hingga 70 persen, ia meyakini ekonomi Indonesia masih cukup kuat menghadapi pandemi tersebut. Terlebih dengan kartu kerja dan dana desa atau bantuan yang akan terus dikucurkan langsung ke rakyat tidak mampu.
Di samping itu, Luhut Pandjaitan mempertimbangkan juga bagaimana Bank Indonesia mengelola moneter dan Kementerian Keuangan mengelola fiskal yang ia yakini cukup baik.
Lebih lanjut, Luhut mengaku pemerintah belum akan menurunkan target investasi hingga target kunjungan wisatawan tahun ini. Pemerintah masih terus melakukan evaluasi terhadap kinerja dua bulan terakhir.
March
Provinsi Papua Barat telah kehilangan 2,1 juta hektare hutan primer dalam kurun waktu 28 tahun sejak 1990 hingga 2018. Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel D Mandacan, di Manokwari, Selasa lalu mengatakan, pemerintah telah berkomitmen melaksanakan hasil konferensi internasional keanekaragaman hayati, ekowisata dan ekonomi kreatif di Manokwari pada Oktober 2018 lalu.
Salah satu komitmen dari pertemuan tersebut adalah menyiapkan 70 persen dari lahan di Papua Barat sebagai kawasan hutan. Saat ini, komitmen tersebut sedang didorong agar tercantum dalam dokumen rencana tata ruang dan wilayah provinsi.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat, total luas daratan provinsi ini sekitar 10,30 juta hektare. Dari tahun 1990 hingga 2018 telah terjadi perubahan tutupan hutan kering primer yang sangat signifikan dari sekitar 69,76 persen menjadi 48,61 persen dari seluruh luas provinsi. Menurut Natahiel, dalam waktu 13 tahun dari sekarang, hutan primer Papua Barat berpotensi hilang jika pemerintah daerah tidak tepat dalam memilih pola pembangunan.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat, Abdullatief Suaeri, mengatakan pihaknya bersama dengan Conservation International Indonesia saat ini sedang mengkaji perkiraan tutupan Provinsi Papua Barat pada tahun 2033 mendatang.
Ia menjelaskan, analisa dimulai dengan mempelajari data perubahan hutan dari 1990-2018 dan membuat prediksi perubahan hutan Papua Barat tahun 2033. Hasil prediksi itu selanjutnya dilihat dengan berbagai kemungkinan skenario pembangunan Papua Barat. Misalnya, menggunakan pendekatan business as usual atau tidak ada intervensi dari pemerintah, pola pembangunan sesuai rencana tata ruang 2013-2033 dan pendekatan pembangunan dengan memperhatikan kawasan sensitif atau Environmental Sensitive Area - ESA.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, pendekatan ESA menyatakan 82 persen daratan Papua Barat harus dilindungi. Karena hasil kajian menunjukkan selama periode 1990-2018 telah terjadi perubahan atau pengurangan tutupan hutan lahan kering primer dari hampir 7 juta hektare menjadi hampir 5 juta hektare.
March
Industri furnitur Indonesia merupakan salah satu sektor prioritas dan unggulan yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional khususnya devisa negara. Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah – UKM, Teten Masduki saat membuka Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia-JIFFINA ke-5 2020 di Yogyakarta, Sabtu 14 Maret lalu. Pamerang berlangsung hingga 17 Maret di Jogja Expo Center Yogyakarta.
Teten Masduki beralasan, Indonesia punya tradisi panjang, punya bahan baku, punya para pengrajin yang kuat dan memang banyak permintaan akan furnitur Indonesia di luar negeri. Selain itu Presiden RI juga sudah menetapkan furnitur sebagai produk unggulan untuk ekspor.
Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pameran ini, karena bisa menjadi interaksi antara pelaku usaha bidang furnitur, para pembeli dan juga pihak-pihak yang lain.
Namun Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu mengingatkan, ekspor Indonesia saat ini masih kecil atau masih dua persen dari pasar dunia yang tersedia. Karena itu ini menjadi tantangan bagi semua pihak terutama para pelaku industri untuk menangkap peluang ekspor yang masih besar untuk disinergikan. Teten Masduki juga mengingatkan, sektor furnitur sangat dinamis, perkembangannya begitu cepat. Jika Indonesia tidak mengikuti selera pasar dunia, baik dalam seni desain maupun penggunaan bahan dan lainnya, maka Indonesia bisa kalah kompetisi. Dunia juga semakin respek terhadap lingkungan. Oleh sebab itu industri furnitur Indonesia juga harus berkelanjutan.
Terkait hal itu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan sumber daya manusia, penerapan teknologi, pembiayaan dan kemitraan antara pengrajin dan pengusaha besar dan pembeli.
Sementara itu, Ketua Forum Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia-JIFFINA Jawa-Bali Timbul Raharjo dalam sambutannya mengatakan, pameran ini menjadi strategi program penting dalam promosi dan pemasaran, dan juga upaya menjaring pasar produk kreatif sampai ke pembeli. Menurut Timbul Raharjo pameran JIFFINA ke-5 ini penting, sebab kementerian terkait turut mendukung, dan telah dikonfirmasi para pembeli luar negeri dengan jumlah yang signifikan. Dengan menampilkan desain mebel dan kerajinan serta penyajian yang artistic, JIFFINA menjadi pameran terbaik di Indonesia.
March
Kuwait Menjadi Salah Satu Pasar Potensial bagi Produk Kayu Indonesia
Written by Daniel
Indonesia memiliki produk-produk unggulan yang berpotensi untuk menembus pasar-pasar di dunia yang belum terjamah secara maksimal, seperti Kuwait. Salah satu produk yang berpotensi untuk diekspor ke Kuwait adalah kayu. Saat ini, Kuwait tengah melakukan perluasan pemukiman baru yang memerlukan berbagai furnitur baik untuk perumahan, sekolah maupun perkantoran di wilayah Mutlaq dan Sabhan.
Seperti dikutip laman kemlu.go.id (13/ 3 ) salah satu importir bahan kayu asal Indonesia, Waleed Khaleed Al-Shaiji kepada Duta Besar Indonesia untuk Kuwait Tri Tharyat saat mengunjungi pabrik furnitur di Kuwait mengatakan potensi ekspor produk kayu asal Indonesia terbuka lebar di Kuwait. Sebagai salah satu produsen furnitur, setiap bulannya Al-Shaiji memerlukan setidak-tidaknya 30 kontainer plywood dan blackwood yang 60 persen diantaranya diimpor dari 5 perusahaan di Indonesia.
Selain itu, Duta besar Tri Tharyat memberikan dukungan penuh kepada pengusaha Indonesia yang berminat ekspor produk kayu Indonesia di Kuwait. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait juga senantiasa siap untuk memberikan dukungan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang hendak melebarkan sayapnya di Kuwait.
March
Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Kedua Tangani Dampak COVID-19
Written by Daniel
Pemerintah mengumumkan stimulus ekonomi kedua untuk mengatasi dampak penyebaran COVID-19 kepada sektor industri manufaktur maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat ,13 Maret 2020 seperti dirilis Antara mengatakan, stimulus fiskal berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi sektor manufaktur selama enam bulan bagi pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah per tahun. Sektor lain yang mendapatkan kemudahan adalah Wajib Pajak yang memperoleh Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan KITE Industri Kecil Menengah. Tujuan stimulus ini adalah pemberian tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor industri pengolahan untuk mempertahankan daya beli.
Untuk stimulus ini, besaran nilai PPh yang ditanggung pemerintah sebesar 8,6 triliun rupiah. Kemudian, pembebasan PPh pasal 22 impor selama enam bulan bagi 19 sektor industri manufaktur yang terkena dampak COVID-10 agar laju impor tetap terjaga. Selain itu ada pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30 persen selama enam bulan bagi 19 sektor industri manufaktur untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan meningkatkan kinerja ekspor. Besaran penundaan PPh untuk stimulus ini mencapai 4,2 triliun rupiah. Pemerintah juga memberikan percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama enam bulan untuk eksportir tanpa batasan dan non eksportir dengan nilai restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Dengan adanya percepatan restitusi yang diberikan hingga 1,97 triliun rupiah, Wajib Pajak dapat lebih optimal dalam manajemen kas.
Dalam kesempatan ini, pemerintah juga merumuskan stimulus nonfiskal berupa penyederhanaan atau pengurangan barang larangan terbatas ekspor maupun impor untuk memperlancar arus barang. Stimulus nonfiskal lainnya adalah percepatan proses ekspor impor untuk reputable trader atau pengusaha bereputasi serta memperbaiki National Logistic Ecosystem. Menurut Airlangga Hartarto, dampak terhadap sektor ekonomi tidak terelakkan.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, stimulus kedua ini bukan menjadi langkah terakhir yang dilakukan pemerintah. Sebab, pemerintah bersama otoritas terkait terus memantau perkembangan dan situasi ekonomi yang kini masih dinamis. Pemerintah juga membuka diri dengan situasi yang ada dan terus menyiapkan instrumen kebijakan untuk memitigasi dan meminimalkan dampak. Baik itu terhadap pengusaha, perusahaan, korporasi maupun dari sisi masyarakat.
March
IPC - Port Of Rotterdam Jajaki Kerja Sama Logistik Maritim
Written by Daniel
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesian Port Corporation-IPC dan operator Pelabuhan Rotterdam, Belanda, Port of Rotterdam bekerja sama dalam bidang pengembangan logistik maritim dan infrastruktur. Nota Kesepahaman kerja sama tersebut ditandatangani di Jakarta, Rabu (11/3) oleh Direktur Utama IPC Arif Suhartono dan Direktur Port Rotterdam International Rene Van Der Plaas.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Arif Suhartono mengatakan, kedua pihak menyusun program pengembangan dan manajemen pelabuhan, digitalisasi pelabuhan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia selama tiga tahun ke depan. Arif menambahkan, salah satu fokus kerja sama ini adalah pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat. Port of Rotterdam akan berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan Terminal Kijing sebagai salah satu dari 7 pelabuhan hub di Indonesia.
Menurut Arif Suhartono dengan adanya kerja sama ini, tentu ada transfer pengetahuan dan teknologi yang akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Arif Suhartono menambahkan, IPC akan terus mengembangkan kerja sama dengan pelabuhan-pelabuhan besar dunia, untuk memperluas jejaring di kancah global.
Dalam penandatanganan nota kesepahaman itu, turut hadir delegasi utusan Kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Menteri Infrastruktur dan Pengelolaan Air Belanda, Cora Van Nieuwenhuizen. Sebelum penandatanganan berlangsung, Cora Van Nieuwenhuizen mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama antara kedua negara.
Pada kesempatan berbeda, PT Pengerukan Indonesia-Rukindo sebagai anak perusahaan IPC juga menjalin kerja sama dengan kontraktor kelautan asal Belanda PT Van Oord Indonesia untuk menjajaki peluang kerja sama berbagai proyek pengerukan dan reklamasi di Indonesia. Nota kesepahaman kerja sama itu ditandatangani oleh Direktur Utama PT Rukindo, Wahyu Hardiyanto dan Direktur PT Van Oord Indonesia Mark Alexander Van Der Hoeven.
Wahyu Hardiyanto mengatakan, kedua pihak sepakat untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pelaksanaan beberapa proyek reklamasi dan pengerukan beberapa pelabuhan di Indonesia. Wahyu Hardiyanto optimistis, dengan kompetensi, pengalaman serta peralatan dan metode yang mereka punya, pengerjaan proyek pengerukan atau reklamasi di Indonesia bisa lebih efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu pengerjaan.
March
Indonesia Belanda Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan, Investasi dan Pariwisata
Written by Daniel
Pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020 mengatakan, untuk membahas penguatan kerja sama kedua negara, pihaknya mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Kerajaan Belanda Sigrid Kaag di Bogor, Selasa di sela-sela kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Belanda di Indonesia. Airlangga Hartarto menyebutkan tahun 2018, Belanda adalah mitra dagang terbesar ke-15 dan investor terbesar ke-9 bagi Indonesia. Belanda juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia, dengan komoditas utama yakni minyak sawit, kopra, asam lemak monokarboksilat, asam monokarboksilat asiklik tak jenuh dan timah.
Dari sisi pariwisata, jumlah wisatawan Belanda ke Indonesia pada 2019 sebanyak lebih dari 200 ribu orang, menempati urutan ke empat terbesar dari Eropa dan ke-16 dari seluruh dunia. Tren peningkatan Belanda rata-rata 4,88 persen per tahun sejak 2014. Durasi kunjungan rata-rata lebih dari dua minggu, dengan perkiraan jumlah devisa asing yang didapatkan mencapai lebih dari 200 juta dolar Amerika per tahun. Di samping itu, Belanda merupakan salah satu negara yang menolak adanya pelarangan minyak sawit, serta berpandangan perlunya meningkatkan dialog dan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara produsen minyak kelapa sawit.
Sementara itu Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Kerajaan Belanda Sigrid Kaag mengatakan, Belanda akan terus membuka peluang kerja sama dengan Indonesia, terutama di sektor maritim, logistik, ketahanan pangan, dan pendidikan.
Selain itu Belanda membuka diri apabila Indonesia memberikan kesempatan investasi di dunia pendidikan, baik untuk pendidikan tinggi maupun pelatihan vokasi. Termasuk membuka kesempatan seluasnya bagi mahasiswa Indonesia belajar ke Belanda melalui beasiswa Nuffic-Neso, serta menyediakan sistem pembelajaran dalam jaringan menggunakan teknologi terkini. Belanda juga akan terus menjalin hubungan ekonomi yang baik dengan Indonesia, mengingat beberapa perusahaan multi nasional milik negara tersebut sudah beroperasi di Indonesia dalam jangka waktu sangat lama.
March
Indonesia-Belanda Kerja Sama Pengelolaan Sampah dan Perubahan Iklim
Written by Daniel
Indonesia dan Belanda sepakat untuk melanjutkan dan memperkuat kerja sama di bidang pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, dan kualitas air, serta perubahan iklim. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda, Cora Van Nieuwenhuizen di Jakarta, Senin (9/3).
Dalam kesempatan itu Menteri Siti Nurbaya mengatakan, Belanda merupakan negara yang cukup maju dalam pengelolaan sampah dan limbah khususnya berbagai inovasi ekonomi sirkular. Belanda juga menjadi salah satu dari sedikit negara anggota Uni Eropa yang telah berhenti mengekspor limbah plastik. Menurut Siti Nurbaya Indonesia sangat menghargai hal tersebut, karena kebijakan nasional Indonesia juga bukan untuk mengimpor limbah plastik.
Sementara itu, Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda, Cora Van pada kesempatan tersebut, menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai ekonomi sirkular ini.
Ia mengatakan, Belanda juga memiliki pengalaman dalam mengolah sampah menjadi energi sebagai bagian dari ekonomi sirkular. Delegasi bisnis yang menangani hal ini juga ikut dalam kunjungan ke Indonesia kali ini.
Menurut Cora Van Nieuwenhuizen, pemerintah Belanda juga sedang mengembangkan proyek baru fishing for litter, yang dilaksanakan oleh entitas bisnis, dan mendaur ulang sampah plastiknya menjadi barang yang dapat dipakai. Untuk itu Belanda mengundang Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan untuk dapat berkunjung ke Belanda, dan melihat langsung hal tersebut.
Menteri Cora juga mengundang Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI untuk hadir pada Global Commission Summit pada Oktober 2020. Pada forum tersebut, Pemerintah Indonesia mendapat kesempatan untuk menyampaikan berbagai upaya pengendalian perubahan iklim yang telah dilaksanakan oleh Indonesia.
Belanda juga mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi agar Indonesia smenjadi anggota Global Commisions for Climate Adaptation. Dalam hal ini Presiden Jokowi telah menetapkan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan sebagai komisioner mewakili Indonesia.
March
Saat ini ada sekitar 3,6 juta warung tradisional di Indonesia yang perlu diberdayakan agar tetap bertahan karena menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di tengah desakan pedagang ritel. Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah-UKM Teten Masduki usai acara peluncuran Program Virtual Terbaru Mitra Bukalapak di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu, 8 Maret lalu.
Teten Masduki mengapresiasi langkah usaha rintisan e-commerce yang telah memberdayakan UKM atau warung-warung tradisional di Indonesia. Teten juga mengatakan, dengan adanya binaan dari platform digital atau e-commerce, para pelaku warung tradisional bisa meningkatkan jumlah dan jenis produk yang dijualnya. Selain itu, jangkauan pemasarannya pun bisa semakin luas dengan harga yang kompetitif. Yang dijualpun bukan hanya barang kebutuhan sehari-hari tapi, juga bisa jadi agen pembayaran untuk listrik, transfer uang, dan lainnya.
Terkait merebaknya wabah virus corona, Teten Masduki meyakini sektor yang terpukul wabah tersebut adalah industri yang menggunakan bahan baku impor. Dampaknya bahkan dirasakan secara internasional. Merebaknya virus corona justru jadi peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, menengah-UMKM, karena banyak kebutuhan produksi berbahan baku impor, termasuk konsumsi, yang bisa digantikan produk UMKM.
Menurut data Euromonitor International tahun 2018, mayoritas masyarakat Indonesia, India, dan Filipina berbelanja di toko kelontong. Dari nilai pasar ritel senilai 7,5 juta triliun rupiah, sebanyak 6,85 juta triliun rupiah atau sekitar 92 persen diantaranya merupakan transaksi di warung kelontong.
Teten Masduki menjelaskan, yang diperlukan dalam kesempatan ini adalah bagaimana UMKM mendapat kemudahan permodalan. Pembiayaan dari perbankan bisa dialirkan ke UMKM supaya mereka bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM lebih dari 220 triliun rupiah.
Untuk itu, Teten Masduki meminta pelaku UMKM tidak perlu khawatir. Wabah Virus Corona COVID 19 justru harus dijadikan momentum menjadi lebih baik. Bahkan kalaupun terjadi perlambatan ekonomi, UMKM harus mampu mengambil alih. Ia menambahkan, yang penting ada pendampingan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, dan pembiayaan yang masif. Untuk itu, 18 kementerian yang mengurus UMKM berkonsolidasi. Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan percepatan sehingga UMKM menjadi andalan dan penyelamat situasi krisis. Seperti saat krisis ekonomi 1998. Saat itu, penyelamat Indonesia adalah UMKM. Nilai ekspor produk UMKM saat itu naik sekitar 350 persen.
March
Indonesia Tingkatkan Industri Otomotif untuk Bisa Bersaing Ditingkat Global
Written by Daniel
Kementerian Perindustrian terus mendorong industri otomotif termasuk kendaraan komersial agar semakin produktif dan inovatif dan mampu bersaing di tingkat global. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan pameran kendaraan niaga Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2020 di Jakarta, Kamis (5/3).
Ia memberikan apresiasi kepada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang menyelenggarakan GIICOMVEC 2020 dengan konsep business-to-business untuk menampilkan produk unggulan dan terbaru dari industri kendaraan komersial dan pendukungnya. Pameran ini berlangsung 5 hingga 8 Maret 2020 di Jakarta Convention Center (JCC).
Agus Gumiwang menambahkan, pameran ini merupakan salah satu bentuk komitmen Gaikindo mendorong industri otomotif, khususnya industri kendaraan niaga. Indonesia harus optimistis dalam membangun sektor industri di tengah tekanan kondisi ekonomi global saat ini dan ditambah lagi adanya wabah virus corona Covid-19. Agus mengatakan, GIICOMVEC 2020 menjadi momentum dalam menunjukkan kepercayaan diri para pelaku industri nasional.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan kinerja industri kendaraan niaga pada tahun ini. Apalagi, industri otomotif menjadi satu dari lima sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan dalam kesiapan memasuki era industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini industri otomotif memiliki kontribusi yang besar untuk menekan defisit neraca perdagangan melalui peningkatan ekspor. Sepanjang tahun 2019, pengapalan kendaraan bermotor roda empat atau lebih menujukkan tren posistif. Menteri Perindustrian juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku industri kendaraan niaga di dalam negeri atas partisipasi dan dukungannya terhadap kebijakan mandatori biodiesel (B30) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Desember 2019 lalu. Sebab, program tersebut akan membawa efek berganda bagi perekonomian nasional.
Sementara itu Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi berharap GIICOMVEC 2020 menjadi ajang yang tepat untuk memberikan dorongan yang dibutuhkan industri kendaraan niaga pada awal tahun ini dengan kehadiran berbagai inovasi terbaru dari industri di tanah air. Ia menambahkan, untuk pasar domestik tahun ini Gaikindo mematok target penjualan mencapai 1 juta 30 ribu unit.
