VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendukung sepenuhnya program Provinsi Bali mencapai Satu Juta Ternak Sapi Bali pada  2025. Hal tersebut disampaikannya saat menyaksikan penandatangan tiga nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Gubernur Bali di Denpasar, 4 Januari lalu.

Salah satu nota kesepahaman tersebut adalah terkait Populasi Sejuta Sapi Bali Mendukung Program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri. Menurut Menteri Syahrul, Bali merupakan provinsi yang memiliki potensi pertanian dan peternakan yang sangat besar. Dengan adanya nota kesepahaman ini, maka Kementerian Pertanian akan mendukung sepenuhnya program-program pertanian dan peternakan di Bali.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media, Senin 6 Januari, Menteri Syahrul mengatakan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Lebih lanjut Menteri Syahrul juga menyampaikan harapannya, ke depan produksi pertanian tersebut bisa diekspor dengan meningkatnya produksi dan produktivitas. Langkah ini sejalan dengan gerakan tiga kali ekspor.

Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa Provinsi Bali merupakan provinsi yang berbasis pertanian, dan penyediaan pangan merupakan salah satu program utama saat ini. Gubernur memandang, dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di Bali sangat penting dalam membantu program Pemerintah Daerah dan masyarakat Bali.

Wayan Koster menambahkan, Bali kaya akan komoditas pertanian lokal seperti jeruk, salak, kopi, sapi, kambing dan lain-lain. Namun komoditas-komoditas ini belum diberdayakan secara optimal. Ke depan, diharapkan bantuan Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan potensi ini.

Khusus terkait Program satu juta ternak Sapi Bali pada 2025, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menyampaikan target tersebut dapat dicapai apabila ada peningkatan jumlah induk sapi sebesar 30 persen hingga 45 persen dari populasi saat ini, dan didukung oleh peningkatan kelahiran pedet sebesar 80 persen hingga 85 persen dari Indukan jumlah sapi.

Sementara itu angka pemotongan sapi betina produktif di Bali harus bisa diturunkan hingga 5 persen sampai 10 persen dari pemotongan tercatat saat ini, dan angka kematian anak sapi yang lahir harus diturunkan ke angka di bawah 5 persen.

Situasi di Afrika Selatan masih sangat menantang bagi Indonesia untuk dapat memperluas  pasar lebih dalam dan membawa beragam produksi Indonesia ke Afrika Selatan  Demikian diungkapkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Afrika Selatan/ Salman Al Farisi di Petroria membuka tahun 2020 Duta Besar  menjelaskan, pada tahun 2019, beberapa indikasi positif sudah Indonesia dapatkan, mulai dari komitmen beberapa perusahaan Indonesia mengirimkan perwakilan di Afrika Selatan, hingga rencana investasi baru perusahaan Afrika Selatan ke Indonesia Seperti dikutip laman kemlu.go.id (03/01) Duta Besar Salfan Al Farisi mengatakan beberapa perjanjian seperti Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dan Nota Kesepahaman  Bidang Perikanan, sudah sampai proses akhir Indonesia berharap tahun 2020 membawa perkembangan yang menggembirakan.

Sejak tahun 2015, tren perdagangan Indonesia-Afrika Selatan menunjukan grafik yang fluktuatif  Duta Besar Salman Al Farisi tidak terlalu mengkhawatirkan neraca perdagangan Indonesia-Afrika Selatan tahun 2018 yang menunjukkan surplus bagi pihak Afrika Selatan Menurutnya, pembelian barang modal yang meningkat dari Afrika Selatan menunjukkan kegiatan produktif di Indonesia, utamanya terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur yang intensif beberapa tahun terakhir Indonesia masih memiliki potensi besar untuk menambah ekspor non migas seperti produk otomotif, kelapa sawit serta produk makanan dan minuman ke negara-negara Afrika Sub Sahara.

Hingga saat ini, kendala hambatan tarif masih dirasakan mengganjal hubungan dagang Indonesia dan Afrika Selatan Dalam kunjungan kerjanya ke Cape Town, 18-19 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Industri Afrika Selatan, Ebrahim Patel Dalam pertemuan itu, Menteri Ebrahim Patel menyambut baik rencana pembahasan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dengan Afrika Selatan Menteri Patel menginginkan langkah konkret dengan dimulainya studi oleh tim teknis yang diharapkan dapat bertemu awal tahun 2020 di Indonesia. Menteri Patel juga mengindikasikan beberapa potensi investasi oleh pebisnis Indonesia, terutama relokasi industry tekstil dan alas kaki.

Situasi dan kondisi ekonomi Afrika Selatan dan negara sekitarnya dalam akreditasi KBRI Pretoria mempengaruhi strategi Pemerintah Indonesia dalam upayanya memperluas pasar potensial bagi produk Indonesia.

Duta Besar Salman Al Farisi  meyakini investment-led model sebagai salah satu mekanisme kerja sama antara kedua Negara Dia menilai para pebisnis Indonesia sudah harus mempertimbangkan melakukan investasi di negara-negara Afrika yang pada gilirannya akan meningkatkan ekspor Menurutnya, dengan membantu perekonomian negara setempat melalui pembukaan lapangan kerja baru/ pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran/ permintaan dan daya beli atas produk-produk Indonesia

Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan mengekspor produk setengah jadi dari Indonesia/ sedangkan proses produk akhir dilakukan melalui kemitraan dengan pihak lokal Menteri Luhut Pandjaitan mendukung pentingnya investasi keluar Indonesia karena akan berimplikasi pada peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan ekspor ke luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan membangun 2 ribu balai latihan kerja (BLK) Komunitas pada tahun ini. Angka tersebut ditetapkan jauh lebih besar dari jumlah BLK komunitas yang dibuka sejak 2017 hingga 2019 yakni sebanyak 1.113 unit. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, program pengembangan BLK komunitas merupakan sebuah terobosan dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) lokal. Balai-balai latihan tersebut dibangun di kawasan lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan pasraman guna memberikan hard skill dan melengkapi soft skill serta pendidikan karakter yang telah diberikan pada lembaga pendidikan formal. Ida Fauziyah  melalui keterangan resmi di Jakarta  Jumat (3/1) mengatakan, dengan program ini, para santri atau murid dari lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat di sekitar bisa memiliki akses untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Penentuan kejuruan di BLK komunitas sudah didasarkan pada permintaan pihak penerima bantuan, dalam hal ini lembaga pendidikan keagamaan di tiap-tiap lokasi, supaya lebih tepat sasaran. Karena mereka adalah pihak yang paling mengetahui potensi apa yang terdapat di daerah itu. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri setempat, melalui BLK komunitas, pemerintah juga berupaya menghasilkan banyak wirausahawan yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Ida menambahkan setiap lembaga pendidikan penerima bantuan akan mendapatkan dukungan berupa pembiayaan pembangunan satu unit gedung workshop, peralatan pelatihan vokasi untuk satu kejuruan, bantuan biaya operasional dan bantuan biaya untuk melaksanakan dua paket program pelatihan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) se-Indonesia, di Pesantren Alfadlu 2, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menurut presiden persaingan sumber daya manusia antarnegara akan berfokus kepada daya keterampilan dan kejuruan tenaga kerja. Karena itu, pendidikan kejuruan melalui Balai Latihan Kerja Komunitas diharapkan meningkatkan  tenaga kejuruan yang berkualitas, salah satunya melalui lembaga pendidikan agama, seperti di pesantren.

Produk keramik Indonesia untuk lantai dan dinding terbebas dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang dipungut Filipina. Pembebasan tarif merupakan hasil penyelidikan kasus safeguard yang diumumkan Komisi Tarif Filipina pertengahan Desember lalu. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto seperti dikutip Antara, Senin (30/12) mengatakan, pembebasan tarif membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekspor keramik Indonesia ke Filipina.

Agus Suparmanto menjelaskan, pembebasan BMTP jelas menguntungkan Indonesia, mengingat Filipina pernah menerapkan BMTP pada produk keramik Indonesia selama 10 tahun. Pembebasan ini akan membuat produk keramik Indonesia lebih kompetitif di pasar Filipina. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, produk yang terbebas dari pengenaan BMTP adalah produk keramik dengan 13 nomor kode dalam harmonized system (HS) yaitu nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia. Menurut Agus, pembebasan pengenaan bea masuk tersebut karena produk keramik RI tidak terbukti membuat lonjakan impor yang signifikan. Sesuai dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) Agreement on Safeguards, suatu negara diperbolehkan menerapkan bea masuk tambahan terhadap suatu produk impor apabila ditemukan lonjakan impor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri dalam negeri. MenurutAgus Suparmanto belakangan, banyak negara, seperti Filipina, aktif mengenakan instrumen pengamanan perdagangan kepada Indonesia. Di antaranya dengan mengenakan special agricultural safeguard terhadap produk kopi instan, serta melakukan penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan terhadap produk semen dan kaca.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menambahkan, hasil positif penyelidikan tidak terlepas dari peran aktif pemerintah Indonesia bersama dengan produsen dan eksportir selama proses pemeriksaan berlangsung. Sejak dimulai penyelidikan, pemerintah mengikuti prosedur sesuai ketentuan WTO. Mulai dari mendaftarkan diri sebagai pihak berkepentingan, melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha, hingga menyampaikan sanggahan tertulis hingga dengar pendapat publik.