Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) mendorong ekosistem dan industri rintisan sekaligus menciptakan iklim persaingan yang kondusif, baik bagi startup asing ataupun startup lokal.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio saat acara Indonesia Innovation Forum di Jakarta, Rabu, 11 Desember lalu, menjelaskan saat ini untuk mendirikan perusahaan startup menjadi hal yang luar biasa dan menjadi pilihan karier terfavorit di kalangan anak muda. Untuk itu kemajuan teknologi ini harus dimanfaatkan bersama.
Wishnutama mengumumkan, Kemenparekraf/Baparekraf meluncurkan kendaraan bersama untuk mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi startup digital Indonesia yaitu Go Startup Indonesia.
Wishnutama menjelaskan, pembangunan ekosistem digital harus bermuara kepada kepentingan bangsa, kepentingan nasional, kepentingan Indonesia yang pada akhirnya diupayakan untuk meningkatkan daya saing masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang produktif melalui ekonomi kreatif. Ia mengingatkan, bangsa Indonesia jangan hanya menjadi target pasar. Jangan sampai produk dan merek-merek asing yang nantinya akan menerima manfaat dibandingkan dengan bangsa Indonesia sendiri. Pembangunan ekonomi digital atau startup ini harus memperhatikan keseimbangan produk digital dan juga produk barang, jasa, dan konten.
Aplikasi asing dengan jumlah pengguna atau pendapatan tertentu di Indonesia diharapkan nantinya memiliki badan hukum dan melakukan investasi langsung di Indonesia. Sehingga ke depan bisa diciptakan kompetisi yang adil. Bukan hanya antara aplikasi asing dan lokal tapi juga subsektor ekonomi kreatif lainnya.
Menurut Wishnutama, untuk mewujudkan hal tersebut butuh sinergi, kerja sama, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan baik pemerintah atau nonpemerintah sebagai upaya membangun ekosistem startup yang kondusif di Indonesia.
Oleh sebab itu Wishnutama menyatakan akan bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk membuat kesetaraan dalam hal lapangan persaingan bagi aplikasi asing dan aplikasi lokal.
Melalui platform Go Startup Indonesia diharapkan bisa memancing ketertarikan investor untuk berinvestasi kepada startup tersebut. Dan menjadi ajang untuk mempromosikan serta mengukur kemampuan dari startup. Sekaligus menjadi ajang untuk mencari pasar yang teruji bagi startup.
Kementerian Perindustrian terus mendukung kemajuan sektor industri kecil menengah dan aneka (IKMA) Nasional agar lebih berdaya saing secara global, salah satunya dengan menggelar "Semarak Festival IKMA 2019". Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka Semarak Festival IKMA 2019 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (11/12) mengatakan, Semarak Festival IKMA 2019 merupakan salah satu wujud nyata peran Kementerian Perindustrian dalam peningkatan daya saing produk serta sumber daya manusia khususnya pada sektor IKMA. Menurut Agus Gumiwang, pemerintah tengah memberikan perhatian tinggi pada peran generasi muda melalui penumbuhan wirausaha-wirausaha baru. Kombinasi antara kuantitas dan kualitas baik dari sisi produk maupun sumber daya manusia akan menjadi keunggulan dalam penumbuhan dan pengembangan IKMA.
Agus Gumiwang menjelaskan, terdapat lima hal dalam kegiatan tersebut, yang jika disandingkan akan membentuk sektor IKMA yang berdaya saing, yaitu pemanfaatan era digital, kreativitas, produk dan sumber daya manusia yang berkualitas, promosi dan pemasaran, serta kemitraan. Salah satu kegiatan yang dilakukan pada acara tersebut adalah Penganugerahan Penghargaan “Startup4Industry”. Maksud dari program Startup4Industry adalah untuk mendukung transformasi digital industri manufaktur dengan mencetak startup penyedia teknologi bagi industri kecil dan menengah.
Aspek berikutnya adalah kreativitas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan ruang kreatif yang lebih luas kepada generasi muda adalah memberikan penghargaan Lomba Desain Indonesia Footwear Creative Competition. Aspek yang ketiga adalah produk dan SDM yang berkualitas. Kementerian Perindustrian memberikan fasilitasi untuk pengembangan produk kepada IKMA. Selain itu pihaknya juga memberikan fasilitasi untuk pengembangan SDM diantaranya untuk Sertifikasi Kompetensi Kerja Barista, Pakaian Jadi, Teknis Reparasi AC dan Finishing Mebel Kayu. Aspek keempat adalah promosi dan pemasaran. Kementerian Perindustrian memfasilitasi IKM untuk mengikuti pameran sebagai bentuk promosi dan meningkatkan pangsa pasar. Aspek yang terakhir adalah Kemitraan. Dalam menghadapi suasana persaingan yang semakin kompetitif, kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk mengembangkan perusahaan.
Enam dari tujuh spesies penyu dapat ditemui di kawasan pantai maupun pesisir Indonesia. Keenam spesies penyu tersebut adalah penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang, penyu tempayan, penyu belimbing, dan penyu pipih.
Namun data International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyebutkan, enam spesies penyu tersebut kini dalam kategori rentan, terancam punah, hingga sangat terancam punah. Penangkapan penyu, perdagangan cangkang dan telur penyu, adalah beberapa penyebab terancamnya satwa ini. Demikian dikatakan Rizya Ardiwijaya, coral reef specialist untuk Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dalam sesi Conservation Talks di "Fit Festival for Sea Turtle", Jakarta, Sabtu (7/12).
Rizya menambahkan, pembangunan yang tidak terkendali juga menyebabkan rusaknya pantai-pantai yang penting bagi penyu untuk bertelur. Demikian juga habitat tempat penyu mencari makan seperti terumbu karang dan hamparan lamun laut terus mengalami kerusakan akibat sedimentasi maupun kegiatan manusia.
Manurut Rizya Indonesia dikenal dengan keanekarahaman hayati atau biodiversity yang paling tinggi di seluruh dunia dalam hal terumbu karang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika keberadaan terumbu-terumbu karangnya mampu menarik perhatian hewan-hewan laut, baik yang berukuran besar maupun yang kecil, semisal ikan karang dan penyu.
Rizya Ardiwijaya mengungkapkan, sebagai hewan herbivora, penyu selalu memakan tumbuhan di dalam air, seperti ganggang atau rumput laut dan hal itu dapat membantu perkembangan terumbu karang sebagai habitat bagi hewan laut lain. Penyu juga ada yang memakan ubur-ubur, jadi sebaiknya tidak membuang sampah plastik ke laut karena penyu bisa mengira plastik itu adalah ubur-ubur.
Acara yang dikemas dalam acara "Fit Festival for Sea Turtle" ini diselenggarakan oleh House of Metamorfit (HOM) bekerja sama dengan YKAN, serta didukung oleh Pasar Seni Ancol. Dalam kesempatan ini peserta diajak berolahraga bersama di alam terbuka.
Ryzya menegaskan, keberadaan penyu sangat penting bagi lingkungan laut sebagai pengendali ekosistem. Dengan menggelar kegiatan ini diharapankan tumbuh kesadaran lingkungan secara umum. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, terhadap alam, kemudian ikut bersama-sama menjaganya dengan melakukan hal paling kecil yang bisa dilakukan, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari rumah tangga, atau lingkungan tempat tinggal, semisal memilah sampah.
Indonesia dan Afrika Selatan mengadakan konsultasi bilateral, di sela-sela pelaksanaan Bali Demokrasi Forum, pada 6 Desember 2019. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya yang memimpin delegasi Indonesia mengatakan, hubungan bilateral Republik Indonesia-Afrika Selatan memasuki momentum baru dengan telah terselenggaranya pertemuan Konsultasi Bilateral yang pertama itu
Seperti dikutip kemlu.go.id / Foreign Office Consultation atau Konsultasi Bilateral ini merupakan tindak lanjut MoU on the Establishment of the Joint Commission for Bilateral Cooperation yang sebelumnya telah ditandatangani kedua negara Ketua delegasi Afrika Selatan, Deputy Director General Asia and Middle East Department of International Relations and Cooperation, Profesor Anil Sooklal menyampaikan bahwa hubungan kedua negara yang telah terjalin lebih dari dua dekade sejak 1994 perlu didukung kerja sama lebih konkrit dalam bidang ekonomi
Pertemuan membahas kemajuan bilateral Indonesiaa dan Afrika Selatan, termasuk implementasi Plan of Action atau rencana aksi Kerja Sama Bilateral 2017-2021 yang ditandatangani tahun 2017 Dalam pertemuan itu, pihak Afrika Selatan menyampaikan akan mendukung Indonesia dalam pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Southern African Customs Union (SACU), dan dalam hal ini terbuka untuk menjajaki kemungkinan pembentukan PTA secara bilateral dengan Indonesia apabila perkembangan dengan Southern African Customs Union menemui hambatan, termasuk dengan melakukan identifikasi atas produk-produk yang saling menguntungkan kedua negara
Selain itu / kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi, utamanya dalam sektor infrastruktur, manufaktur dan pertanian Peningkatan investasi tersebut tidak hanya diarahkan pada inbound investment Afrika Selatan di Indonesia melainkan juga pada peningkatan outbound investment Indonesia di Afrika Selatan Pertemuan juga membahas isu-isu regional dan multilateral yang menjadi kepentingan bersama kedua negara dan kedua pihak sepakat intensifkan kolaborasi kedua negara dalam kerangka PBB, G20 dan Indian Ocean Rim Association (IORA ) Dalam kesempatan itu, Delegasi Afrika Selatan juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia pada Bali Democracy Forum (BDF) sebagai platform yang positif dan menginspirasi bagi pemajuan demokrasi di dunia.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Fiji Inia Batikoto Seruiratu sepakat kedua negara memajukan kerja sama ekonomi konkret di kawasan Pasifik. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Fiji di sela-sela kegiatan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum) ke-12 di Nusa Dua, Bali, Kamis 5 Desember. Demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang dikeluarkan Jumat 6 Desember. Pada kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Fiji menegaskan dukungan terhadap komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan, sebagai bentuk kontribusi Indonesia pada stabilitas keamanan, perdamaian dan kemakmuran di kawasan. Di
Berkaca dari kesuksesan pelaksanaan Pacific Exposition di Auckland, Selandia Baru pada Juli 2019 lalu, Pemerintah Indonesia kembali mengajak pemerintah Fiji untuk berkolaborasi dalam Pacific Fair 2020 yang akan diselenggarakan Indonesia. Pacific Fair 2020 diharapkan menghasilkan lebih banyak kemitraan konkret di bidang ekonomi untuk mempertahankan kemitraan positif yang telah terbangun antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan saat Pacific Exposition.
Selanjutnya, Menlu RI dan Menlu Fiji juga mendiskusikan persiapan awal pembentukan perjajian dagang istimewa antarkedua negara (Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement/IF-PTA). Perjanjian dagang tersebut diharapkan dapat memperluas peluang kerja sama ekonomi kedua negara di bidang investasi, infrastruktur dan konektivitas. Untuk itu, kedua pihak berharap agar tahap awal negosiasi IF-PTA dapat dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2020.
Untuk bidang pertanian, Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Fiji secara spesifik menyampaikan harapan agar Indonesia bisa memberikan bantuan pembangunan kapasitas dalam bentuk pelatihan untuk mengelola produk-produk dari hasil pertanian, antara lain singkong dan ubi jalar.
Selain itu Indonesia dan Fiji menjajaki kerja sama untuk pengembangan rumput laut. Kerja sama ini secara konkret dilakukan dalam proyek kemitraan antara kedua negara untuk pembentukan pusat rumput laut (seaweed center).
Menutup keterangan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, pemerintah Indonesia selama ini terus berkomitmen dan berupaya lebih berperan dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara di kawasan Pasifik yang sebagian besar merupakan negara kepulauan. Tantangan tersebut, antara lain dampak perubahan iklim, isu kelautan dan bencana alam. Selain itu, pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi dalam upaya pengembangan kawasan Pasifik.
Pasar ekspor batu bara Indonesia ke Vietnam diproyeksikan meningkat dari sekitar 12 juta ton tahun ini menjadi sekitar 15 juta ton pada 2020. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Hendra Sinadia seperti dilansir Bisnis Indonesia Rabu, (4/12), mengatakan, Vietnam akan meningkatkan kebutuhan batu bara secara bertahap. Peningkatan kebutuhan batu bara Vietnam terus terlihat seiring dengan beroperasinya sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru.
Hendra menambahkan, pada tahun 2025 kebutuhan batu bara di salah satu anggota Asean itu mencapai 25 juta ton. Dalam 10 tahun mendatang, kebutuhan meningkat menjadi 40 juta ton. Menurut Hendra Sinadia, kondisi tersebut akan menguntungkan produsen batu bara Indonesia, karena memiliki jenis yang dibutuhkan pasar, yakni kalori rendah. Apalagi dengan kedekatan geografis, distribusi batu bara dari Indonesia ke Vietnam semakin mudah dilakukan.
Hendra menegaskan, Vietnam akan menjadi prospek pasar terbaru produsen batu bara Indonesia. Meskipun demikian, Republik Rakyat Tiongkok tetap menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia, karena kebutuhan jauh lebih besar. Ekspor batu baru ke Tiongkok mencapai sekitar 29 persen dari total penjualan luar negeri batu bara Indonesia.
Terkait konsumsi batu bara dalam negeri, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Sujatmiko mengatakan, pemerintah akan melanjutkan domestic market obligation (DMO) pada 2020. Namun, mengenai porsinya belum dapat dipastikan, karena pemerintah masih perlu membahas rencana produksi nasional pada tahun depan.
Sementara itu Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, Indonesia menarget memiliki tarif listrik industri terendah di Asia Tenggara. Salah satu upayanya adalah memanfaatkan energi premier dengan harga murah. Adapun batu bara masih menjadi energi premier paling murah untuk pembangkitan, sehingga mampu menekan biaya pokok penyediaan yang berujung pada semakin rendahnya tarif listrik.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani limbah padat di laut hingga 70 persen pada 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Siti Nurbaya di hadapan 26 duta besar, meliputi 10 duta besar negara anggota ASEAN dan 16 duta besar negara Mitra ASEAN, yang mengikuti kegiatan "ASEAN Coastal Clean Up 2019" di Taman Wisata Alam Mangrove, Angke Kapuk, Jakarta, Sabtu.
Siti Nurbaya mengatakan Indonesia menyadari tantangan ke depan akan lebih besar. Hanya melalui kerja sama atau kolaborasi, masalah-masalah penting ini dapat diatasi. Siti Nurbaya menegaskan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam penanganan sampah padat di laut, terutama plastik dan telah mengimplementasikan Agenda PBB tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.
Menurut dia, komitmen tersebut antara lain mengurangi limbah padat di laut hingga 70 persen pada tahun 2025. Dikatakannya, langkah awal dari komitmen ini, Presiden Joko Widodo, pada 2017, telah menerbitkan Keputusan Presiden tentang Kebijakan Nasional dan Strategi Pengelolaan Sampah. Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2018 yang isinya membahas rencana aksi strategis menangani sampah laut dari tahun 2018 hingga 2025.
Siti Nurbaya juga mengatakan, Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan dengan kolaborasi oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, bisnis, masyarakat, telah mengambil inisiatif dan inovasi dalam memerangi masalah ini.
Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, selain penguatan di dalam negeri melalui kolaborasi semua pihak, Pemerintah Indonesia juga terlibat aktif mengatasi pencemaran laut dalam kerangka kerja sama internasional.
Untuk memastikan semua komitmen ini, Indonesia telah mendirikan Pusat Kapasitas Regional untuk Laut Bersih (RC3S) di Bali. Pusat ini akan memperkuat pembangunan kapasitas di bidang perlindungan lingkungan laut dari kegiatan berbasis darat.
Sementara itu Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, yang turut hadir dalam "ASEAN Coastal Clean Up 2019" mengapresiasi Pemerintah Indonesia dalam hal tata kelola sampah dan juga mengapresiasi keseriusan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melibatkan generasi muda dan komunitas masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan digitalisasi sistem pelaporan penjualan mineral dan batu bara atau minerba, dengan meluncurkan aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP).
Direktur Jenderal Mineral Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono dalam keterangan tertulis yang diterima kantor berita Antara, Senin, mengatakan, MVP merupakan salah satu aplikasi pada sektor minerba yang diinisiasi Kementerian ESDM ditujukan untuk meningkatkan akurasi data penjualan mineral yang selama ini masih mengalami simpangsiur.
Menurut Bambang selama ini data-data dari Bea Cukai, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan berbeda. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Minerba berupaya mensinkronkan data-data tersebut.
Kehadiran aplikasi yang terintegrasi ini diharapkan menghindari interpretasi data yang beragam sehingga meminimalkan persepsi penyelewengan kebijakan. Bambang Gatot Ariyono menambahkan, Modul Verifikasi Penjualan-MPV juga merupakan salah satu upaya Kementerian ESDM meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada pelaku usaha sektor minerba.
Aplikasi MVP merupakan bagian integral dari pelayanan sistem online di sektor minerba sebelumnya, seperti E-Penerimaan Negara Bukan Pajak-PNBP, Minerba One Map Indonesia-MOMI, Minerba One Data-MODI dan Minerba Online Monitoring System-MOMS.
Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, aplikasi tersebut menjadi cikal bakal untuk sistem MVP. Jika suatu perusahaan lewat mengisi salah satu kolom pelaporan, maka ia tidak bisa berproduksi karena tidak mendapatkan Laporan Hasil Produksi.
Secara keseluruhan, melalui Modul Verifikasi Penjualan Mineral, pengawasan kegiatan penjualan mineral dilakukan verifikasi berjenjang mulai dari hulu sampai dengan hilir. Pengawasan dilakukan untuk setiap transaksi serah terima mineral melalui pengawasan online yang mencakup antara lain administrasi asal mineral, kualitas, kuantitas, penerimaan negara bukan pajak serta tujuan penjualan.
Adapun produk dari aplikasi Modul Verifikasi Penjualan ini adalah Laporan Hasil Verifikasi yang dicetak melalui sistem sesuai dengan data-data terkait penjualan yang diisi oleh petugas surveyor untuk setiap transaksi. Aplikasi ini akan mempercepat ketersediaan data transaksi penjualan, mempercepat dan mempermudah perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan royalti final sehingga meminimalkan kurang bayar. Pada saat yang bersamaan, Kementerian ESDM juga meluncurkan aplikasi terhadap pengawasan kegiatan ekplorasi mineral, yaitu Exploration Monitoring System (EMS) dan Exploration Data Warehouse (EDW).
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Teuku Faizasyah, saat membuka kegiatan “International Seminar on Civilian Capacities: Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations” di Jakarta, 29 November 2019 menyebut pentingnya peran komponen sipil pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB Seperti dilansir kemlu.go.id , Teuku Faizasyah mengatakan komponen tersebut harus terus dijaga untuk menghadapi tantangan-tantangan isu perdamaian pada masa yang akan datang Komponen sipil tersebut dapat memperkuat misi pemeliharaan perdamaian melalui dukungan terhadap upaya pembangunan kelembagaan dan perlindungan warga sipil di daerah konflik
Selain itu / Duta Besar Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa peran komponen sipil sangatlah dibutuhkan untuk situasi-situasi tertentu yang tidak bisa ditangani oleh pasukan penjaga perdamaian dari kalangan militer Komponen sipil memberikan sentuhan humanis yang krusial dalam membangun struktur masyarakat pasca konflik Peningkatan kapasitas sipil pada misi pemeliharaan perdamaian dan bina damai pasca konflik juga dapat difokuskan bagi isu-isu seperti pemberdayaan perempuan, penghormatan Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan dukungan penegakan hukum oleh pemerintah setempat
Indonesia mengemukakan tiga poin penting untuk mewujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian yang berdaya-guna dan sesuai dengan kebutuhan PBB saat ini, yakni, pertama, komponen sipil harus menjadi bagian yang penting dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di suatu Negara. Kedua, peningkatan peranan perempuan; dan ketiga adalah penguatan pelatihan melalui kemitraan global Pemajuan peranan perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian menjadi poin yang krusial karena perempuan memegang peranan penting dalam pencegahan konflik, manajemen konfik, dan bina damai pasca konflikSementara / peningkatan peran perempuan juga dapat memberi pengaruh positif terhadap perempuan-perempuan lain yang berada di tengah konflik Oleh karena itu menurut Faizasyah pemberdayaan perempuan pada misi perdamaian bukan lagi hanya keperluan / tetapi merupakan keniscayaan, hal tersebut mendukung inklusivitas dan kesetaraan gender
Indonesia telah mengangkat kerja sama terkait peningkatan kapasitas sipil dengan berbagai pihak, di antaranya pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation dan ASEAN Women for Peace Registry dalam kerangka ASEAN dan konsultasi regional terkait penguatan kapasitas sipil melalui kolaborasi dengan Norwegia Kerja sama tersebut menegaskan keseriusan Indonesia dalam kontribusi terhadap peningkatan kapasitas komponen sipil pada misi pemeliharaan perdamaian dunia
Sebelumnya Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri, Dino R. Kusnadi, menyampaikan bahwa kegiatan “International Seminar on Civilian Capacities: Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations” bertujuan untuk membahas penguatan kapasitas komponen sipil Indonesia pada Misi Pemelihara Perdamaian PBB Menurutnya hal itu bagian dari upaya Indonesia memperkuat ekosistem perdamaian internasional, yang merupakan salah satu isu prioritas Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020
Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari Kantor Sekretariat PBB di New York, wakil Pemerintah Inggris dan Belgia, Mabes Polri, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan lembaga think tank Seminar itu merupakan kerja sama Indonesia, Inggris, dan Belgia sebagai sesama anggota Dewan Keamanan PBB dalam upaya berkontribusi nyata pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang dihadiri para peserta dari Kementerian dan Lembaga terkait, perwakilan asing dari negara-negara yang aktif di bidang misi pemeliharaan perdamaian, akademisi dan lembaga think-tank.
Kondisi perekonomian global diproyeksikan masih akan sulit pada tahun depan. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk bertahan dari ancaman penurunan pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi di beberapa negara. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (29/11) seperti dilansir Antara mengatakan, Indonesia harus bersyukur karena ekonomi masih bisa tumbuh di atas lima persen.
Presiden Joko Widodo mengatakan, untuk ukuran negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya kalah dari Tiongkok dan India. Indonesia berada di posisi ketiga, satu tingkat di atas Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo optimistis tahun depan, ekonomi Indonesia mampu bertahan. Pada kesempatan tersebut ia memuji koordinasi antara tiga punggawa ekonomi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, tanpa komunikasi yang baik, maka kebijakan ekonomi makro tidak akan saling menyokong.
Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah akan memfokuskan pertumbuhan sektor swasta. Karena peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 14 hingga 17 persen. Ia memerintahkan, proyek-proyek di tanah air lebih dulu dikerjakan oleh swasta.
Sikap optimistis juga diungkapkan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Perry Warjiyo mengatakan, prospek ekonomi Indonesia 2020 tetap terjaga dengan momentum pertumbuhan yang tetap berlanjut. Menurutnya, Indonesia telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi masa krisis ekonomi global yang masih akan terjadi pada 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan meningkat dari 2019 dalam kisaran 5,1 hingga 5,5 persen. Optimisme tersebut muncul karena inflasi 2020 diproyeksi tetap terkendali sesuai sasaran 3,0 persen plus minus satu persen. Selain itu, defisit transaksi berjalan 2020 di dalam kisaran 2,5 hingga 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Surplus transaksi modal dan finansial diproyeksi tetap besar sehingga mendukung stabilitas eksternal. Nilai tukar Rupiah pada 2020 juga diperkirakan bergerak stabil. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 2020 perbankan diprakirakan mencapai 8 hingga 10 persen. Perry menyampaikan pendorong pertumbuhan 2020 tetap pada konsumsi dan investasi. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk terus mengeluarkan kebijakan moneter yang akomodatif.