Indonesia Ku (666)
November
“Indonesia-Djibouti Business Connect ( IDBC ) Sebagai Wadah Komunikasi antara RI dan Ethiopia Diluncurkan.
Written by Daniel
Untuk mempermudah kerjasama antara Indonesia dan Djibouti， diluncurkan sebuah wadah yang bernama Indonesia-Djibouti Business Connect (IDBC). IDBC merupakan wadah komunikasi dan informasi cepat yang menggalang konektivitas dan eksekusi kerjasama ekonomi melalui aplikasi sosial media secara real time. IDBC diluncurkan oleh Duta Besar Republik Indoneisa untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika, Al Busyra Basnur saat seminar berjudul Indonesia Economic Update yang diselenggarakan Kedutaan Besar RI Addis Ababa bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Djibouti di kota Djibouti, 19 November 2019.
Seperti dikutip laman kemlu.go.id , Dubes Al Busyra Basnur mengatakan IDBC yang diprakarsai oleh KBRI Addis Ababa, menghubungkan pengusaha Djibouti dan Indonesia serta KBRI Addis Ababa selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Disamping itu , peluncuran IDBC juga karena sebagian besar pengusaha Indonesia dan Djibouti belum mengenal baik satu sama lain mengenai potensi kerjasama ekonomi yang bisa mereka gali dan kembangkan dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral. Seminar itu dihadiri sekitar 50 orang tokoh pengusaha Djibouti, termasuk Ketua Kamar Dagang Djibouti, Youssouf Moussa Dawaleh dan Badoul Hassan seorang pengusaha dan mantan Menteri Djibouti.
Tiga pengusaha Indonesia juga mengikuti seminar ekonomi tersebut melalui video conference, masing-masing Achmad Nusolahardo dari PT Behaestex; Kemas Achmad Mujoko dari PT Rahasia Dana Berkelanjutan, dan Tan Yanto Hendrawan dari CV Banjar Usaha Sukses. Selain video conference, acara ini juga disiarkan live streaming yang diikuti pengusaha Indonesia di berbagai kota dan daerah.
Indonesia dan Djibouti membuka hubungan diplomatik tahun 1979 dan berkembang pesat. Sementara di bidang ekonomi, tahun 2018 nilai perdagangan bilateral kedua negara 211,5 juta dolar Amerika Serikat, surplus bagi Indonesia 99 persen. Djibouti menjadi negara penting bagi Indonesia dan berbagai negara lain di dunia sebagai pintu masuk utama ekspor ke banyak negara Afrika Timur, terutama Ethiopia.
November
Presiden Joko Widodo memutuskan mengembalikan seluruh kewenangan perizinan investasi dari kementerian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sebagai tindak lanjut, para menteri diminta mencabut sedikitnya 40 peraturan menteri yang dianggap menghambat investasi dan kemudahan berusaha paling lambat akhir Desember 2019.
Pramono seusai mengikuti rapat terbatas tentang percepatan kemudahan berusaha, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis pekan lalu mengatakan, Sekretaris Kabinet telah membuat surat secara resmi kepada BKPM sesuai dengan arahan Presiden bahwa sekali lagi kewenangan perizinan menjadi tanggung jawab sepenuhnya BKPM. Menurut Pramono, keputusan itu bertujuan meningkatkan kemudahan berinvestasi atau berusaha di Indonesia.
Dalam laporan Bank Dunia yang dirilis Oktober lalu, peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di Indonesia berada di peringkat 73, turun dari peringkat 72 di 2018. Pemerintah menargetkan Indonesia berada di peringkat 50 pada peringkat kemudahan berusaha pada 2021, lalu masuk peringkat 40 di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menilai perlu ada reformasi perizinan. Pramono menjelaskan, perizinan dibuat di satu pintu yaitu BKPM karena dalam kondisi dunia yang seperti ini tidak mungkin Indonesia bergerak maju kalau hambatan di dalam pemerintahan masih ada.
Sementara itu Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan BKPM sudah mulai mengubah paradigma. Selama ini jika para investor ingin melakukan investasi, BKPM membantu dan mendampingi mengurus perizinannya di kementerian yang selama ini dianggap sulit. Dengan instruksi Presiden Jokowi tersebut diharapkan investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia tidak perlu lagi bolak- balik ke kementerian untuk mengurus suatu perizinan agar bisa berusaha di berbagai wilayah Indonesia.
Bahlil mengatakan, saat dirinya baru menjabat Kepala BKPM, ada investasi existing senilai 708 triliun rupiah yang belum dieksekusi. Setelah sebulan ia menjabat atau hingga pekan lalu sudah ada 89 triliun rupiah investasi yang dieksekusi. Bahlil menambahkan, pemerintah juga akan membentuk sistem satu pintu dalam pengurusan perizinan kapal.
November
Pasar Indonesia akan terbuka hingga 65 persen terhadap para negara mitra saat awal implementasi perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). Demikian ditegaskan Direktur Perundingan ASEAN Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Donna Gultom dalam diskusi bertajuk “RCEP: Berharap Investasi” di Jakarta, Rabu. Donna mengatakan pembukaan pasar itu akan dilakukan bertahap setelah putusan perundingan perjanjian itu rampung pada 2020 mendatang.
Donna Gultom merinci, pasar Indonesia terbuka 65 persen pada saat implementasi, dan akan terus bertambah hingga 20 tahun ke depan sampai 89,5 persen.
Donna Gultom memastikan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan sejumlah barang atau komoditas yang sensitif untuk masuk kategori highly sensitive list atau bahkan masuk daftar exclusion atau dikecualikan dalam perdagangan bebas dengan negara-negara mitra. Beberapa yang jadi daftar sensitif adalah besi dan baja, beras, gula, hingga daging
Ia mencatat ada 8 persen daftar exclusion, karena Indonesia tidak memiliki komitmen untuk membuka pasar ke semua negara, bahkan tidak membuka pasar ke beberapa negara tertentu.
Donna Gultom mengatakan, ketentuan itu diberlakukan agar arus investasi tetap bisa didorong masuk agar ke 15 negara bisa saling memanfaatkan dibukanya pasar antara negara-negara tersebut.
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional-RCEP dibentuk sebagai wujud respon ASEAN terhadap dinamika ekonomi di kawasan dan global berupa integrasi negara-negara ASEAN dengan perekonomian global.
RCEP memiliki tujuan progresif untuk menghapuskan tarif dan hambatan nontarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antarnegara anggota.
Penyatuan 16 negara, yakni 10 negara ASEAN dengan enam negara mitra yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India, dalam satu skema perjanjian perdagangan bebas akan menjadikan RCEP sebagai blok perdagangan besar yang menguasai sepertiga dunia.
Kendati demikian, India belum menyepakati dan memastikan diri untuk ikut tergabung dalam RCEP meski perundingan seharusnya sudah selesai tahun ini.
Jika India resmi bergabung dalam RCEP, kawasan itu akan menjadi pasar terbesar, karena 29 persen perdagangan dunia berada di kawasan tersebut. Kawasan itu juga akan memiliki potensi pasar yang besar dengan populasi hingga 48 persen dari populasi dunia dan total Produk Domestik Bruto-PDB hingga 32 persen dari PDB dunia. Potensi-potensi itu diharapkan dapat mendorong arus investasi langsung masuk ke kawasan RCEP.
November
Pesawat CN-235-220 buatan PT Dirgantara Indonesia resmi terbang di langit Himalaya, Nepal, Selasa 19 November lalu setelah dilakukan Final Acceptance Flight dari pemerintah RI kepada pihak Angkatan Darat Nepal (Nepalese Army). Duta Besar RI untuk Bangladesh merangkap Nepal, Rina Soemarno, mewakili pemerintah RI dalam upacara serah terima tersebut.
Duta Besar Rina dalam keterangan tertulis KBRI Dhaka, Selasa mengatakan, ekspor pesawat CN-235-220 ke Nepal diharapkan terus berlanjut. Menurut Rini Soemarno, ekspor pesawat CN-235-220 menjadi bukti bahwa potensi pasar non-tradisional Nepal, khususnya untuk industri strategis Indonesia, sangat besar. Ini adalah kali pertama PT Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat ke Nepal setelah penandatanganan kontrak pengadaan satu unit pesawat jenis military transport tersebut pada 16 Juni 2017.
Pesawat CN-235-220 yang akan digunakan Angkatan Darat Nepal ini sangat istimewa karena memiliki lima konfigurasi yang dapat diubah dalam waktu singkat, yaitu konfigurasi untuk pengangkutan pasukan/penerjun payung, konfigurasi untuk VIP, konfigurasi untuk evakuasi medis, pesawat penumpang, dan kargo. Pesawat multiguna ini juga sangat cocok untuk digunakan di Nepal yang memiliki kontur geografi pegunungan. Pesawat CN-235-220 yang telah tiba di Nepal sejak 2 November 2019, juga telah melalui serangkaian proses inspeksi pascapengiriman (post-delivery inspection) sebelum diserah-terimakan secara resmi kepada pihak Angkatan Darat Nepal.
Duta Besar Rina Soemarno menegaskan, keberhasilan ekspor pesawat CN-235-220 buatan PT Dirgantara Indonesia diharapkan mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain di Indonesia meminati potensi pasar Nepal. Rina menjelaskan, Nepal saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di berbagai bidang antara lain infrastruktur jalan, kereta api, pembangunan bandara Internasional baru, dan berbagai proyek infrastruktur untuk pariwisata. Ini adalah kesempatan untuk dimanfaatkan BUMN Indonesia. Lebih lanjut, Rina mengatakan, KBRI terus mendorong upaya memasukkan produk Indonesia ke pasar Nepal melalui penguatan diplomasi ekonomi.
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elfien Goentoro sebelumnya mengatakan, penggunaan pesawat produksi Indonesia oleh Angkatan Darat Nepal semakin mengukuhkan kepercayaan dunia atas karya anak bangsa. Nepal adalah negara ke-23 di dunia dan ke-2 di Asia Selatan yang menggunakan CN235 setelah Pakistan. Dikatakan, penjualan pesawat CN-235 merupakan bagian dari usaha bersama peningkatan promosi industri strategis nasional untuk bersaing di pasar Internasional.
November
KLHK Gelar Operasi Simpatik Pemulihan Ekosistem Gunung Tilu dan Papandayan
Written by Daniel
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Operasi Simpatik Pemulihan Ekosistem di Cagar Alam Gunung Tilu Kabupaten Bandung dan Gunung Papandayan Kabupaten Garut, Senin 18 November lalu. Dalam operasi simpatik tersebut Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) bekerjasama dengan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, Perum Perhutani Pencegahan dan Pengamanan Hutan (KPH) Bandung Selatan, TNI, Polri dan perangkat daerah setempat.
Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH) Wilayah Jawa dan Bali, Taqiuddin menuturkan tim gabungan ini berupaya melakukan pemulihan kawasan hutan DAS Citarum yang selama ini sudah banyak beralih fungsi lahan menjadi perkebunan sayuran.
Dikatakannya, selama ini di kawasan cagar alam terdapat aktivitas pertanian, seperti menanam sayuran dan lainnya. Sehingga kawasan yang seharusnya hutan dan menjadi kawasan lindung sebagian mengalami degradasi. Aktivitas illegal tersebut berdampak terhadap perubahan ekosistem dan berkurangnya fungsi hutan. Pada saat musim kemarau terjadi kekurangan air atau kekeringan, sedangkan pada musim hujan ancaman banjir dan longsor mengancam kehidupan masyarakat.
Selain lahan hutan yang terancam menyusut, keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya ikut berkurang. Menurut Taqiuddin Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan dan Cagar Alam Gunung Tilu selama ini merupakan habitat satwa dan tumbuhan tertentu.
Taqiuddin menambahkan, sebelum pelaksanaan operasi pihaknya telah melakukan rangkaian kegiatan, berupa sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat sekitar hutan dan peringatan secara tertulis. Bahwa selama ini masyarakat telah bertani di kawasan cagar alam atau taman wisata alam yang dilindungi.
Taqiuddin menambahkan, dengan terbebasnya perambahan Cagar Alam Gunung Papandayan dan Gunung Tilu secara perlahan kawasan tersebut akan mengalami suksesi secara alami menjadi hutan kembali. Pada akhirnya hutan yang sudah pulih akan memberikan kontribusi bagi pengatur tata air dan pencegah banjir.
Selama ini tim gabungan telah menyelamatkan lahan sekitar 7.000 hektare dari rambahan masyarakat. Dan yang telah digunakan sebagai lahan perkebunan sekitar 300 hektar di Cagar Alam dan Taman Wisata Alam.
November
Indonesia telah prakarsai resolusi atau keputusan PBB mengenai ekonomi kreatif pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB, yang disahkan secara konsensus tanggal 14 November 2019 di New York. Resolusi berjudul “International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021”, menekankan peran krusial sektor ekonomi kreatif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
Laman kemlu.go.id melaporkan, Wakil Tetap Republik IndonesiaI untuk PBB di New York Duta Besar Dian Triansyah Djani menekankan, Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengarusutamakan ekonomi kreatif di PBB, mengingat sumbangannya pada pembangunan berkelanjutan di banyak negara. Untuk pertama kalinya Indonesia memprakarsai keputusan di PBB, berupa resolusi ekonomi kreatif, yang belum pernah dilakukan oleh negara-negara lain sebelumnya. Uni Eropa dan sejumlah besar delegasi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Indonesia. Selain itu, resolusi Indonesia yang disponsori oleh 81 negara mendorong investasi di bidang produksi dan perdagangan di sektor kreatif serta mendukung peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perempuan, generasi muda, dan komunitas lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Ekonomi kreatif merupakan sektor yang tahan dan terus tumbuh di tengah krisis ekonomi. Berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tahun 2018, sektor tersebut tumbuh lebih dari dua kali lipat pada periode 2002 – 2015, dari 208 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 509 miliar dolar Amerika, dengan pertumbuhan rata-rata 7 persen pada periode yang sama.
Ekonomi kreatif dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada target pendidikan berkualitas, gender, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pekerjaan yang layak, penurunan kesenjangan, perkotaan dan pemukiman, serta pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
Resolusi ekonomi kreatif yang disepakati di Komite 2 Sidang Majelis Umum PBB tersebut merupakan tindak lanjut dari World Conference on Creative Economy yang digagas Kementerian Luar Negeri dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia di Bali, November 2018.
Komite-2 merupakan komite khusus di PBB yang menangani bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan lingkungan hidup. Indonesia yang diwakili oleh Dubes Triansyah Djani pernah menjadi Ketua Komite-2 pada tahun 2016 – 2017. Saat ini Komite-2 diketuai oleh Dubes Senegal.
November
Pemerintah Provinsi Aceh menawarkan enam investasi wisata halal kepada investor global dalam Executive Leader Forum yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Rabu（13/11）. Enam tawaran tersebut adalah pengembangan empat klaster wisata berbasis spasial, optimalisasi peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (BPKS) sebagai akselator wisata di Sabang. Ada pula merancang layanan rumah sakit sebagai rumah sakit Islami untuk turis, akses keuangan kepada Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) dalam rangka mengoptimalkan nilai tambah keuangan, merancang sertifikasi halal, dan rencana pengembangan Bersela dan Kawasan Industri halal.
Asisten Dua Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah-Setda Aceh, Teuku Ahmad Dadek mewakili Gubernur Aceh juga ikut memaparkan peta jalan Aceh memulai pembangunan berbasis ekonomi syariah yaitu dengan menghadirkan Qanun atau peraturan daerah Aceh dan lembaga keuangan syariah.
Dalam kesempatan itu Teuku Ahmad Dadek mengatakan, Aceh sudah memiliki payung regulasi dan kini secara kelembagaan keuangan sudah menjadi lembaga keuangan syariah. Selain itu ada yang sedang melakukan peralihan, dari konvensional menjadi syariah.
Menurutnya, paling lambat pada tahun 2022 seluruh perusahaan perbankan atau lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib mengubah status operasionalnya dari sistem konvensional menjadi syariah. Aturan tersebut juga berlaku bagi perusahaan non-perbankan seperti koperasi serta bentuk usaha lainnya yang berhubungan dengan keuangan.
Executive Leaders Forum adalah salah satu dari banyak rangkaian dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 yang berlangsung 12 hingga 17 November 2019, di Jakarta Convention Center. Gelaran ini mempertemukan gubernur terpilih dan mitra potensial internasional untuk membangun ekonomi daerah dengan ekonomi syariah.
Di antara mitra yang akan hadir adalah Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC), Association of National Development Finance Institutions (ADFIMI), Japan International Cooperation Agency (JICA), Islamic Development Bank (IsDB)-Indonesia, World Bank-Indonesia, dan CFO Club Indonesia.
November
Indonesia dan Tiongkok Tandatangani Kontrak Bisnis 61,4 Juta Dolar AS
Written by Daniel
Sejumlah pengusaha dari Indonesia dan Tiongkok berhasil menandatangani kesepakatan kontrak bisnis senilai 61,4 juta dolar Amerika Serikat. Penandatanganan tersebut dilakukan dalam Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok (ICBF) yang digelar di sela-sela Pameran Impor Internasional Tiongkok (CIIE) ke-2 pada 5 hingga 10 November di Shanghai. Konsul Jenderal RI untuk Shanghai Denny W Kurnia di Hangzhou, Rabu lalu mengatakan, hal yang mengemuka dalam forum tersebut adalah harapan kalangan pengusaha mengenai peningkatan kerja sama antarkedua negara untuk mendukung penguatan produk-produk Indonesia di Tiongkok. Ia menyebutkan ada sekitar 150 pengusaha dari Tiongkok yang menghadiri forum tersebut. Sebelum penandatanganan naskah kesepakatan kontrak bisnis, para pengusaha dari Tiongkok telah mendapatkan penjelasan yang cukup memadai mengenai perdagangan dan investasi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam Forum Internasional Ekonomi Hongqiao (HEIF) mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) meningkatkan sistem perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan perlindungan nilai dan sistem perdagangan multilateral agar perdagangan internasional tetap stabil. Dia juga menyatakan komitmen untuk mendorong investasi asing langsung di Indonesia berstandar Internasional dan mendukung investasi manufaktur unggulan guna mengurangi defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok.
Sementara itu Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Dody Edward mengatakan, capaian transaksi di Pameran Impor Internasional Tiongkok berasal dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk produk biji plastik daur ulang, sarang burung walet, oleo chemical, serta batu bara.
Dody menyampaikan, terdapat potensi transaksi dagang yang masih ditindaklanjuti untuk produk biskuit, kopi, jus, sarang burung walet, produk turunan kelapa sawit, dan biji plastik daur ulang. Menurut Dody peluang ekspor batu bara Indonesia ke pasar Tiongkok juga terus ditingkatkan, mengingat masih banyak potensi sumber daya yang masih dapat dikelola. Dody menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan terus menjadi pemain penting dalam industri pertambangan global dengan produk utama batu bara, tembaga, emas, timah, bauksit, dan nikel.
Indonesia menjadi salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia. Sementara, Tiongkok adalah tujuan utama ekspor batu bara Indonesia. Ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok terus meningkat selama dua tahun terakhir dan memiliki potensi untuk tumbuh. Pada 2018, ekspor batu bara ke Tiongkok mencapai 6 miliar dolar Amerika dengan pangsa hampir 25 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia.
November
Indonesia Sampaikan Keberhasilan Menghapuskan Konsumsi Bahan Perusak Ozon di MOP Protokol Montreal ke 31
Written by Daniel
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Ruandha Agung Sugardiman memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Para Pihak (Meeting of Parties-MOP) Protokol Montreal ke 31. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 8 November 2019 di Roma, Italia dan dihadiri oleh 180 negara.
MOP Protokol Montreal ke 31 diawali dengan Preparatory Segment selama tiga hari yang merundingkan rancangan keputusan untuk disepakati pada High-Level Segment pada tanggal 7-8 November 2019. Pertemuan ini melanjutkan perundingan pelaksanaan Protokol Montreal dalam melindungi lapisan ozon dengan menghapuskan penggunaan bahan perusak ozon (BPO) jenis HCFC serta rencana pengurangan senyawa HFC sebagai pengganti HCFC di bawah kerangka Amandemen Kigali.
Pada pertemuan High Level Segment, Ruandha menjelaskan tentang capaian dan keberhasilan Indonesia dalam menghapuskan sebesar lebih dari 20 persen konsumsi bahan perusak ozon khususnya HCFC pada tahun 2018 dan pada saat ini telah mencapai lebih dari 40 persen lebih besar dari target yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Multilateral Fund, yaitu sebesar 37,5 persen pada tahun 2020 dan 55 persen pada tahun 2023.
Dikatakannya, pada saat ini, Indonesia juga sedang mempersiapkan untuk meratifikasi Amandemen Kigali yang mengatur pengurangan konsumsi Hydrofluorocarbon (HFC) yang merupakan gas rumah kaca.
Indonesia bersama-sama dengan beberapa negara Artikel 5, yaitu: Bahrain, Tiongkok, Kepulauan Cook , India, Indonesia, Kiribati, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maladewa, Mauritius, Micronesia, Samoa, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Vanuatu menyampaikan usulan tertulis untuk melanjutkan kajian dan menyediakan informasi terkait dengan alternatif teknologi pengganti HFC yang memiliki nilai potensi pemanasan global yang rendah dan sekaligus memiliki efisiensi energi. Dengan demikian dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas Negara Artikel 5 saat memerlukan pergantian teknologi.
Di sela pertemuan, Ruandha Agung Sugardiman juga melakukan pertemuan Bilateral dengan Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) yang diwakili oleh Deputy Director General Climate Change and Natural Resources Division (DDN) untuk menyampaikan ucapan selamat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dan buku State of Indonesian Forest 2018 dan buku “Time for Change”. Kedua buku tersebut juga disampaikan pada Perpustakaan Kantor Pusat FAO. Pertemuan Bilateral juga dilakukan dengan Menteri Muda Lingkungan Hidup Timor Leste yang membahas kemungkinan kerjasama antara Indonesia dengan Timor Leste untuk meningkatkan kapasitas Timor Leste dalam pengelolaan lingkungan hidup.
November
Pemerintah Kota Denpasar saat ini fokus mengangkat kembali potensi masa lalu yang mengandung nilai kebudayaan melalui "Heritage Tourism" atau wisata warisan budaya. Demikian dikatakan Wali Kota Denpasar- Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra saat menjadi pembicara pada "38Th Executive Committee and International Seminar on Heritage and Sustainable Tourism" dalam kerangka "City Net Forum" di Nepal.
Wali Kota Rai Mantra dalam siaran pers yang terima kantor berita Antara di Denpasar, Senin lalu, menjelaskan, pengembangan sektor pariwisata saat ini memiliki tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk menjaga stabilitas sektor pariwisata. Dengan demikian keberadaan sektor pariwisata dapat memberikan kemanfaatan berkelanjutan dan bergerak seiring berkembangnya peradaban. Menurut Rai Mantra, tantangan pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah kemampuan menciptakan destinasi wisata baru.
Rai Mantra menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar saat ini sedang fokus menata dan menyiapkan beragam infrastruktur pendukung guna mendukung keberlanjutan sektor pariwisata, utamanya pengembangan wisata warisan budaya yang saat ini difokuskan pada pengembangan zona Z Heritage yang meliputi kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, Pasar Badung, dan sekitarnya.
Di Denpasar, beragam upaya terus dioptimalkan guna mendukung pengembangan wisata warisan budaya secara berkelanjutan, mulai dari penataan kawasan wisata budaya dengan mengedepankan program pelestarian, kolaborasi, kreativitas, hiburan, konservasi, edukasi, dan "playground".
Di hadapan ratusan peserta seminar tersebut, Rai Mantra memaparkan pengembangan sektor pariwisata yang tentunya harus berpedoman pada masukan yang dapat berupa kreativitas, proses, keluaran yang dapat dilihat dari kunjungan, serta "out come" yang merupakan manfaat langsung yang diperoleh dari suatu aktivitas.
Menurut Rai Mantra yang terpenting dari warisan budaya adalah pelestarian, karena keaslianya lah yang memiliki nilai yang tinggi, sehingga diperlukan perawatan dengan mengedepankan sistem restorasi bagi setiap bangunan dan benda cagar budaya.
Setelah pelestarian barulah berpikir tentang hiburan, event, dan merek yang mampu memberikan citra dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Sehingga menjadi gaya hidup dan tren yang menjadikan suatu destinasi bernilai dan terus bergerak secara berkelanjutan.
Keberhasilan Denpasar dalam menjaga warisan budaya dan pengembangan pariwisata berkelanjutan diakui oleh City Net Forum. Maka Denpasar dipilih sebagai tuan rumah Konferensi City Net Forum berikutnya yang bertajuk Climate Leadership Conference pada tanggal 18 dan 19 Nopember mendatang.