Indonesia Ku (666)
November
Pameran Indonesia Infrastructure Week, Konstruksi Indonesia dan Intertraffic Indonesia resmi dibuka. Tiga pameran infrastruktur konstruksi dan konektivitas terbesar di Indonesia ini di buka langsung Presiden RI Joko Widodo, Rabu (6/11). Bertempat di Jakarta International Expo, pameran ini diselenggarakan dari tanggal 6 November hingga 8 November 2019 dengan menghadirkan kurang lebih sebanyak 240 exhibitor yang berasal dari 20 negara dari latar belakang infrastruktur jalan, jembatan, konstruksi, alat berat, teknik sipil dan lainya. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, gelaran pameran ini sangat penting diadakan sebagai wujud keseriusan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara lain. Presiden Joko Widodo menegaskan, meskipun lima tahun ke depan Indonesia mengedepankan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur juga tidak ditinggal.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya berbagai alternatif sumber pendanaan untuk memenuhi pembiyayaan yang diperlukan. Presiden Joko Widodo meminta setiap alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan terus dielaborasi. Hal tersebut, menurut Presiden Jokowi, dinilai penting dilakukan mengingat kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur sangat besar. Ia menegaskan, partisipasi sektor swasta melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, alternatif pembiayaan investasi non-pemerintah, serta green finance sebagai sumber pembiayaan inovatif, semuanya perlu terus dikembangkan. Diperlukan pula kebijakan dan fasilitas yang mendukung kemudahan untuk berinvestasi, agar berbagai inovasi pembiayaan tersebut dapat dilaksanakan.
Presiden Joko Widodo menambahkan, yang harus segera diselesaikan dalam waktu cepat adalah harmonisasi dan penyederhanaan peraturan untuk berinvestasi. Dengan demikian investor tidak ragu-ragu lagi menanamkan modalnya di Indonesia.
Presiden Jokowi berharap, dengan adanya pameran ini bisa mendorong para profesional dalam bidang konstruksi untuk bertukar pikiran agar pembangunan nasional di Indonesia dapat terakselerasi.
Sementara Managing Director Tarsus Indonesia, selaku penyelenggara acara, Tri Turturi menyampaikan pameran ini dihadiri kurang lebih 30 ribu pengunjung dari berbagai latar belakang. Targetnya adalah kalangan profesional dari sektor energi, air dan pengolahan limbah, perkeretaapian, pelabuhan, utilitas, industri konstruksi, asosiasi industri, pemilik proyek hingga investor. Diharapkan, pameran ini bisa mendorong profesional dalam bidang konstruksi bertukar pikiran agar pembangunan nasional di Indonesia dapat terakselerasi.
November
BNPB Dukung Konservasi Alam Untuk Keberlanjutan Lingkungan
Written by Daniel
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mendorong semua pihak termasuk pengelola kawasan konservasi, masyarakat dan swasta untuk mendukung pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Doni dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Jakarta, Sabtu mengatakan, kegiatan konservasi atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melestarikan alam sangat memerlukan partisipasi masyarakat sehingga semakin banyak yang semakin peduli dengan kondisi lingkungan saat ini.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo beserta jajarannya mengunjungi kawasan konservasi Taman Buru Masigit Kareumbi di Cicalengka, Jawa Barat, Jumat (1/11), yang dikelola oleh Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung, Wanadri.
Kawasan konservasi seluas 12 ribu hektare itu dikelola dengan fokus pada penanaman kembali dan sudah direplika oleh beberapa daerah lain seperti Garut dan Bekasi, serta menjadi tempat pendidikan karakter bagi para siswa-siswi yang ada di berbagai daerah.
Doni Monardo menyebutkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mendukung konsep wilayah konservasi Kareumbi dan mengharapkan Wanadri dapat memperkuat kapasitas seluruh komponen yang memiliki kontribusi pada pelestarian alam.
Pada kesempatan itu, Doni Monardo mengarahkan agar Wanadri dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung kegiatan konservasi dan lembaga usaha agar program serta kegiatan yang diselenggarakan oleh Wanadri dapat berjalan dengan maksimal dan didukung penuh oleh pemerintah provinsi, lembaga usaha serta masyarakat.
November
Indonesia-Maroko Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang
Written by Daniel
Pemerintah Indonesia dan Maroko menyepakati empat nota kesepahaman di bidang perindustrian, kelautan dan perikanan, penanggulangan terorisme, serta pertukaran informasi intelijen keuangan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penandatanganan empat nota kesepahaman tersebut dilaksanakan di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 28 Oktober lalu, usai pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita. Kunjungan Menteri Luar Negeri Bourita adalah kunjungan pertama menteri luar negeri asing sejak Kabinet Indonesia Maju diumumkan pada 24 Oktober 2019.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers bersama Menteri Nasser Bourita mengatakan, Maroko adalah sahabat lama dan mitra penting Indonesia di Afrika Utara. Dalam pertemuan dengan Bourita, Retno Marsudi menyampaikan pentingnya kedua negara untuk segera memulai negosiasi perjanjian perdagangan istimewa (preferential trade agreement/PTA).
Dengan adanya perjanjian tersebut, hambatan tarif perdagangan antara Indonesia dan Maroko dapat dihilangkan. Selain itu, Retno Marsudi juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk memperluas pasar produk manufaktur unggulan yang mempunyai potensi cukup besar di pasar Maroko yaitu tekstil, karet, sepatu, elektronik, perabot rumah tangga, dan furnitur. Ia menambahkan, Indonesia juga siap menyuplai minyak sawit, teh, dan kopi bagi kebutuhan dalam negeri Maroko. Retno menjelaskan, dalam pertemuan bersama Bourita, Indonesia juga menyampaikan kesiapan BUMN dan swasta untuk berpartisipasi pada proyek infrastruktur dan transportasi Maroko. Misalnya untuk pembangunan rel kereta api dan perumahan.
Kepada Nasser Bourita, Retno Marsudi juga memperkenalkan industri halal yang juga potensial untuk dikerjasamakan. Pada 2017, nilai industri halal Indonesia sebesar 2,1 triliun dolar Amerika dan diperkirakan mencapai 3 triliun dolar Amerika pada 2023. Dikatakan, pihaknya secara khusus mengundang Maroko berpartisipasi dalam Halal Summit di Indonesia pada November 2020.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita menyatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama ekonomi tersebut, karena terdapat potensi besar yang perlu diekspor, tidak hanya di pasar domestik tapi juga Afrika Utara. Selain itu Indonesia dan Maroko memiliki peran penting sebagai bagian dari negara Islam, sebagai modal utama dalam memerangi radikalisme dan terorisme. Nasser Bourrita juga mengharapkan kemajuan hubungan bilateral dengan Indonesia. Hubungan yang dimiliki mempunyai sisi humanis dan berdiri atas solidaritas untuk kebaikan masa depan kedua negara.
October
Taman Nasional Bantimurung Masuk Daftar 'Taman Warisan ASEAN'
Written by Daniel
Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, telah resmi ditetapkan sebagai ASEAN Heritage Park. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Yusak Mangetan menerima piagam deklarasi sebagai ASEAN Heritage Park pada acara Sixth ASEAN Heritage Park Conference yang diselenggarakan di Laos, 21 hingga 25 Oktober lalu.
ASEAN Heritage Park atau Taman Warisan ASEAN merupakan upaya untuk melestarikan kawasan-kawasan dengan keanekaragaman hayati tertentu atau keunikan luar biasa oleh negara-negara anggota Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN.
Beberapa tahun sebelumnya, empat taman nasional di Indonesia telah masuk dalam daftar ASEAN Heritage Park, yakni; TN Gunung Leuser, TN Kerinci, TN Lorentz, dan TN Way Kambas.
Sedangkan lima taman nasional yang masuk dalam daftar ini juga memiliki predikat Situs Warisan Dunia UNESCO, yakni; TN Kinabalu di Malaysia; TN di Lorentz Papua Barat; Taman Alam Terumbu Tubbataha di Filipina; Suaka Margasatwa Gunung Hamiguitan Range di Filipina; dan TN Khao Yai di Thailand.
Yusak Mangetan, melalui keterangan tertulis, Senin (28/10), menyebutkan, pada acara penerimaan piagam deklarasi, ia berkesempatan menyampaikan materi pada salah satu sesi seminar dengan tema 'Ecotourism: Bisnis and Conservation'.
Pada sesi yang lainnya, digelar Cultural Night yang berlangsung di Champasak Grand Hotel Laos, dengan menampilkan pakaian adat dan budaya negara masing-masing.
Yusak Mangetan mengatakan, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung atau TN Babul memiliki luas lebih kurang 43.750 hektare. Secara administrasi pemerintahan, kawasan taman nasional itu terletak di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).
Taman nasional Bantimurung Bulusaraung juga memiliki berbagai keunikan, yaitu karst, goa-goa dengan stalaktit dan stalakmit yang indah. Termasuk yang paling dikenal yakni kupu-kupu.
Bantimurung oleh ilmuwan Alfred Russel Wallace dijuluki sebagai “The Kingdom of Butterfly” atau kerajaan kupu-kupu. Taman nasional ini merupakan tujuan wisata yang menyuguhkan wisata alam berupa lembah bukit kapur yang curam dengan vegetasi tropis, air terjun dan gua yang merupakan habitat beragam spesies, termasuk tentu saja kupu-kupu. Bagi yang ingin mempelajari kehidupan prasejarah bisa mendatangi Gua Prasejarah Leang-Leang, yang dindingnya berisi lukisan tangan manusia purba.
October
Lima Destinasi Prioritas Dapat Anggaran 10,1, Triliun Rupiah
Written by Daniel
Pemerintah Indonesia mengucurkan setidaknya 10,1 triliun rupiah untuk lima destinasi wisata prioritas pada 2020. Kelima destinasi tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang. Anggaran tersebut berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 7,6 triliun rupiah dan Kementerian Perhubungan sebesar 2,5, triliun rupiah. Demikian diumumkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 27 Oktober.
Akhir pekan lalu, sejumlah menteri dari cabinet Indonesia Maju bertemu di Jakarta membahas rencana terkait pengembangan pariwisata Indonesia. Menteri yang hadir antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio dan Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Melalui pertemuan dengan beberapa menteri terkait pariwisata tersebut, Menteri Basuki berharap para menteri yang lain mengerti program pembangunan yang telah dan akan dikerjakan. Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur lima destinasi wisata tersebut tidak mulai dari nol. Sebelumnya pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendukung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat pada tahun ini telah mengucurkan anggaran 1,6 triliun rupiah.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio dalam pertemuan tersebut menyampaikan, pihaknya akan membuat konsep acara yang sesuai dengan budaya setiap destinasi wisata. Sementara itu menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan pihak swasta, agar investasi berupa infrastruktur yang telah dibangun berfungsi maksimal.
Pernyataan itu didukung Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah akan diikuti dengan kepastian investasi bagi swasta. Menteri Bahlil meyakini, melalui peta jalan dan arah yang jelas hal itu dapat diwujudkan.
October
Indonesia Serukan Anggota GNB Tegakkan Prinsip Multilateralisme.
Written by Daniel
Delegasi Indonesia menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok (GNB) di Baku, Azerbaijan pada 23-24 Oktober. Pertemuan tersebut dihadiri oleh lebih dari empat puluh enam negara anggota GNB yang berasal dari wilayah Afrika, Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika Latin. Pertemuan Tingkat Menteri merupakan pertemuan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok yang dilaksanakan pada 25-26 Oktober 2019 di Baku, Azerbaijan.
Seperti dikutip laman kemlu.go.id, mewakili Delegasi Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Azerbaijan, Husnan Bey Fananie pada kesempatan itu menekankan pentingnya prinsip multilateralisme. Menurutnya negara-negara anggota Gerakan Non Blok harus bersatu untuk mencari solusi atas isu-isu global. Delegasi Indonesia juga serukan pentingnya reformasi GNB dalam memperkuat efektivitas kerja dan respons GNB dalam tantangan dunia kontemporer.
Pertemuan berhasil menyetujui Non-Aligned Movement （NAM）Final Document yang selanjutnya akan diadopsi pada pertemuan KTT GNB. Setelah lebih dari 5 tahun, ASEAN pada akhirnya telah berhasil untuk memperbaharui paragraf mengenai Laut Tiongkok Selatan pada NAM Final Document.
Pada sesi pembukaan, Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza telah lakukan serah terima keketuaan Gerakan Non Blok kepada Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Elmar Mammadyarov. Dalam sambutan pembukaanya, Elmar Mammadyarov sampaikan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara berdaulat. Lebih lanjut ia menekankan pentingnya tegakkan prinsip-prinsip Dasasila Bandung sebagai dasar pergerakan GNB. Isu-isu utama yang dibahas oleh negara anggota antara lain mengenai perdamaian dan keamanan internasional dan regional, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, pentingnya kerja sama internasional dan falsafah multilateralisme, perubahan iklim, dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan.
October
Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan perbaikan paling banyak untuk mempermudah bisnis. Hal tersebut merupakan hasil laporan indeks Kemudahan Berbisnis yang dirilis oleh Bank Dunia pada Jumat (25/10). Indonesia memperoleh nilai 69,6 dari 100 dan menempati peringkat ke-73 dari 190 negara. Peringkat tersebut tidak berubah bila dibandingkan dengan perolehan pada 2019 meski dari perolehan nilai mengalami peningkatan 1,64 poin. Dalam laporannya, Bank Dunia menyatakan Indonesia telah melakukan perbaikan pada lima dari sepuluh sektor yang menjadi indikator penilaian. Jumlah ini merupakan yang terbanyak ke-dua secara global, setara dengan Myanmar, dan berada di belakang Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan perbaikan pada delapan sektor.
Salah satu indikator yang dinilai semakin baik di Indonesia adalah kemudahan memulai usaha (Starting a business). Indonesia melakukan pembenahan dengan memperkenalkan Online Single Submission (OSS) yang mempermudah perolehan izin usaha. Sementara itu, pada sisi elektrifikasi, Indonesia telah melakukan peningkatan kapasitas pasokan listrik dengan baik. Perbaikan sistem pemeliharaan jaringan listrik juga dilakukan guna meningkatkan produktivitas dunia usaha.
Pada indikator perdagangan lintas batas, Bank Dunia menilai Indonesia semakin mempermudah proses ini dengan perbaikan pada sistem daring deklarasi barang ekspor. Sektor lain yang mendapat nilai positif adalah penegakan hukum terhadap perjanjian atau enforcing contracts. Hal ini terlihat dari munculnya sistem manajemen kasus secara online untuk para hakim. Bank Dunia juga mengapresiasi perkembangan sistem perpajakan atau aspek paying taxes yang berlaku di Jakarta dan Surabaya. Indonesia mempermudah pembayaran pajak dengan menerapkan sistem pengarsipan dan pembayaran online untuk pajak-pajak utama. Reformasi ini berlaku untuk Jakarta dan Surabaya. Pada aspek trading across borders atau perdagangan lintas batas, kemajuan serupa juga menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Bank Dunia melihat perdagangan lintas batas di Jakarta dan Surabaya menjadi lebih mudah seiring dengan proses deklarasi pabean ekspor yang menggunakan sistem online.
October
Presiden RI Joko Widodo secara telah melantik anggota-anggota kabinetnya periode 2019-2024 yaitu Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu lalu. Dengan didampingi Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Presiden melantik 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Kalangan pengusaha dan ekonom menyoroti khususnya jajaran menteri-menteri ekonomi. Presiden Joko Widodo telah melantik Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan, dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik formasi kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Kadin menilai formasi tersebut merupakan pilihan terbaik yang harus dihormati dan didukung semua pihak demi kemajuan bangsa dan negara. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani seperti dirilis Republika.co.id, Rabu (23/10) mengatakan, pihaknya mengapresiasi capaian pemerintahan selama ini dan menyambut baik susunan kabinet yang telah dipilih presiden. Sebagai mitra pemerintah, Kadin akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh kabinet yang baru dan mendukung mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita pada 2045. Ia berharap kabinet ini mampu membawa angin segar bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia juga menilai formasi kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin periode 2019-2024 dapat menjawab berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia. Rosan P Roeslani optimistis, formasi kabinet baru dapat memperkecil permasalahan defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktural, seperti efisiensi dan produktifitas hingga lapangan kerja.
Sementara itu ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penunjukan sebagian menteri-menteri di bidang ekonomi sudah tepat. Pemilihan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sri Mulyani Indrawati yang kembali ke pos Menteri Keuangan merupakan beberapa di antaranya. Menurut Yusuf, kedua nama tersebut telah memiliki banyak pengalaman di bidang birokrasi. Hal ini dipandang sebagai nilai tambah dan akan memudahkan Airlangga dan Sri Mulyani dalam proses kerja ke depannya. Dengan pengalaman tersebut, eksekusi kebijakan yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo bisa lebih cepat dilakukan dan terealisasi.
October
Film Semesta Digunakan untuk Kampanye Kesadaran Perubahan Iklim
Written by Daniel
Film dokumenter "Semesta" yang mengangkat usaha menjaga lingkungan dari berbagai perspektif seperti agama dan budaya, akan digunakan sebagai bagian kampanye meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugadirman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa lalu, mengungkapkan, film Semesta menggambarkan kearifan lokal, nilai-nilai sosial dan budaya serta religi dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang memberi contoh bagaimana seharusnya perilaku dalam mengelola hidup agar harmonis dengan alam.
Dikatakannya, KLHK telah bekerja sama dengan PT Talamedia untuk menayangkan film "Semesta" dalam rangka kampanye meningkatkan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim. Ruandha Agung Sugadirman menambahkan, Film dokumenter itu mengambil latar di tujuh provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Yogyakarta, yang menunjukkan usaha perorangan dan kelompok untuk menjaga lingkungan dan hutan.
Orang-orang yang didokumentasikan berasal dari latar belakang yang berbeda baik budaya maupun agama, tapi memiliki kesamaan dalam usaha menjaga alam.
Menurut aktor Nicholas Saputra, yang merupakan Komisaris PT Talamedia dan salah satu tokoh di balik dokumenter itu, tim produksi sudah melakukan riset untuk mencari tokoh-tokoh yang pas untuk dokumenter tersebut.
Nicholas Saputra mencontohkan bagaimana dokumentasi itu menyoroti usaha pemimpin agama di Aceh dan Flores, Nusa Tenggara Timur melakukan usaha untuk hidup berdampingan dengan alam dan membangun sumber energi ramah lingkungan.
Dikatakannya, film dokumenter itu rencananya akan didaftarkan di beberapa festival film internasional sebelum tayang untuk disaksikan oleh masyarakat.
Pada bulan November Film dokumenter "Semesta" akan tayang di festival lingkungan hidup di Barcelona, dan ada beberapa yang masih menunggu jawaban.
Film "Semesta" juga akan diputar di jaringan bioskop pada awal tahun depan dan dipromosikan selama dua bulan.
October
Anggota PBB Kembali Percayakan Indonesia Menjadi Anggota Dewan HAM PBB.
Written by Daniel
Indonesia kembali mengukir prestasi di dunia internasional dengan terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2024. Dalam pemungutan suara, Indonesia meraih dukungan suara dari 174 negara. Pemilihan berlangsung dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada tanggal 17 Oktober 2019. Indonesia memperoleh suara tertinggi untuk kawasan Asia Pasifik dan terpilih bersama tiga negara lainnya dari grup Asia Pasifik, yaitu Jepang dengan 165 suara, Republik Korea mendapat 165 suara dan Marshall Islands dengan 123 suara. Seperti dikutip laman Kemlu.go.id , Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta sesaat setelah pemilihan berlangsung di Markas Besar PBB, New York mengatakan dukungan terhadap Indonesia adalah amanah dan bukti kepercayaan internasional dan Indonesia memiliki rekam jejak dan kontribusi yang tinggi dalam pemajuan HAM melalui kerjasama internasional. Bagi Indonesia, keanggotaan ini juga merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM global tidak hanya di tingkat global, melainkan juga di tingkat regional dan nasional. Retno Marsudi mengatakan kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen bangsa。 Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi atas nama Kementerian Luar Negeri mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen bangsa, termasuk rekan-rekan media.
Dewan HAM PBB yang berlokasi di Jenewa merupakan organ antarpemerintah di PBB yang terdiri atas 47 negara anggota PBB dan bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan pelindungan HAM di seluruh dunia, menangani situasi pelanggaran HAM serta membuat rekomendasi terkait hal tersebut. Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB yang mengusung tagline "A True Partner for Democracy, Development and Social Justice" diharapkan dapat mendorong mekanisme HAM PBB ini lebih efektif, efisien dan membuka dialog dialog yang konstruktif dengan prinsip universalitas, tidak memihak, objektivitas dan non selektivitas.
Pada tahun 2020, keanggotaan Indonesia di Dewan HAM akan dimulai. Hal tersebut bersamaan dengan keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Indonesia akan memulai masa tugasnya pada 1 Januari 2020 bersama dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya yakni Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Jepang, Marshall Islands, Nepal, Pakistan, Filipina, Qatar, dan Republik Korea.