Indonesia Ku (666)
September
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya meningkatkan arus investasi dari Korea Selatan. Salah satunya dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), yaitu badan milik Korea Selatan untuk kerjasama infrastruktur dan pembangunan wilayah perkotaan. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman dan Executive Vice President KIND Han Kyu Lim pada perhelatan Business Forum: Invest Indonesia di Seoul, Jumat (20/9).
Kepala BKPM Thomas Lembong seperti dirilis Republika Sabtu,21.9’19 menjelaskan, nota kesepahaman diharapkan akan memudahkan para investor yang berminat untuk menanamkan modal di Indonesia terutama di bidang infrastruktur. Indonesia dapat saling bertukar informasi dengan KIND. Misalnya, informasi tentang daftar proyek yang potensial maupun peluang-peluang investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah perkotaan.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman menjelaskan, ruang lingkup kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi pertukaran informasi umum yang terbuka untuk publik. Di sisi lain, promosi dan fasilitasi proyek infrastruktur/pembangunan wilayah perkotaan di Indonesia. Untuk pertukaran informasi, BKPM juga dapat meminta investor rekomendasi dari KIND serta menyediakan studi kelayakan untuk proyek-proyek tersebut.
Ikmal menjelaskan, selain pertukaran informasi, kerjasama juga terkait dengan pertemuan bisnis. Saat ini, KIND sedang menjajaki 48 proyek di Asia dengan 15 di antaranya berada di Indonesia. Proyek KIND di Indonesia tersebar di beberapa wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan. Adapun sektor-sektor yang diminati, antara lain transportasi, lingkungan, logistik, pembangkit listrik, pembangunan wilayah perkotaan, dan instalasi pengolahan air.
Sementara itu, Executive Vice President KIND Han Kyu Lim mengatakan, bagi perusahaan konstruksi Korea Selatan, Indonesia telah menjadi salah satu pasar terpenting di dunia. Pihaknya selalu ingin menjalin kemitraan yang baik dengan Pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta. Penandatanganan MoU antara BKPM dengan KIND ini dinilai Han sangat berarti. Sebab, akan mendorong komunikasi yang lebih aktif dan memungkinkan adanya kerjasama yang efektif. Selanjutnya, KIND berkomitmen melakukan upaya terbaik untuk meningkatkan partisipasi perusahaan Korea Selatan dalam proyek infrastruktur dan pembangunan perkotaan Indonesia bekerja sama dengan BKPM. Menurut data BKPM, total realisasi investasi Korea Selatan di Indonesia sejak tahun 2014 sampai kuartal kedua tahun ini mencapai 7,5 miliar dolar Amerika.
September
Kemenko Maritim Gandeng ILO Latih Pekerja Pariwisata Lombok
Written by Daniel
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman menggandeng Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengadakan pelatihan terkait peningkatan produktifitas, mutu produk dan efisiensi produksi atau Sustaining Competitive and Responsible Enterprise Training-Hospitality Coaching (Score Ho-Co) di Lombok, NTB, Rabu. Pelatihan ini diadakan 17 dan 18 September di Mataram, sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata di daerah tersebut.
Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kemenko Maritim TB Haeru Rahayu dalam siaran pers di Jakarta, Rabu lalu mengatakan, daerah Lombok dipilih untuk kerja sama ini karena Lombok pascagempa sedang digiatkan kembali.
TB Haeru menjelaskan pelatihan Score Ho-Co adalah sebuah konsep program pelatihan yang telah dikembangkan oleh ILO dengan metode pembelajaran tentang prosedur-prosedur baru terkait cara untuk meningkatkan produktifitas, mutu produk dan efisiensi produksi sebuah perusahaan atau unit usaha dengan pembiayaan serendah mungkin.
Menurut Haeru pelatihan ini ditujukan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki hasrat untuk berkembang dan berkomitmen untuk menjalankan program, termasuk memberikan data yang diperlukan untuk memantau perkembangan perusahaan. Tahap awal pelatihan melibatkan UKM di empat kabupaten dan satu kota dengan total peserta 50 orang, serta beberapa orang dari pemerintah daerah. Keempat kabupaten itu adalah Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur, serta satu kota yaitu Kota Mataram.
Haeru menambahkan, nantinya, akan terus dilakukan pengawasan dengan evaluasi setiap tiga bulan. Jika hasil evaluasi baik atau memuaskan, maka akan diberikan kemudahan seperti misalnya akses komunikasi dan lainnya.
Haeru optimis semua berjalan dengan baik, sehingga para UKM ini dapat meningkatkan kapasitas manajemen mereka mulai dari segi pembukuan hingga menjadi bonafid. Hal ini akan mendukung program pemerintah menjadikan Lombok sebagai destinasi prioritas di Indonesia.
September
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) atau Kadin Bulgaria untuk meningkatkan kinerja perdagangan dengan membuka akses pasar terhadap negara-negara Eropa Timur dan Balkan. Demikian dilaporkan kantor berita Antara. Ketua Komite Bilateral Kadin untuk negara-negara Eropa Timur Alexander Yahya Datuk dalam siaran pers di Jakarta, Selasa lalu, mengatakan, selama ini Indonesia hanya fokus bermitra dengan pasar-pasar konvensional seperti Eropa Barat dan Amerika, padahal ada negara-negara lain yang sebenarnya sangat potensial, seperti Eropa Timur dan negara-negara Balkan khususnya yang terbuka terhadap Indonesia.
Nota kesepahaman itu ditandatangani Ketua Komite Tetap Eropa Kadin Indonesia Tony Wenas dan Presiden BCCI Tsvetan Simeonov di sela perhelatan Indonesia-Bulgaria Business Forum yang diadakan di Sofia, Senin (16/9). Penandatanganan nota kesepahaman itu disaksikan langsung Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Ekonomi Bulgaria Emil Karanikolov. Tony Wenas menjelaskan, pelaku usaha Indonesia sangat siap meningkatkan perdagangan dengan Bulgaria. Menurut Wenas, pihaknya mengundang Bulgaria berinvestasi di Indonesia, juga Indonesia dapat berinvestasi ke Bulgaria sehingga terjalin hubungan erat dan bersifat dua arah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada 2018 total perdagangan antara Indonesia dan Bulgaria mencapai 497 juta dolar Amerika dengan komposisi ekspor sebesar 438 juta dolar Amerika dan impor sebesar 68 juta dolar Amerika.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, sedikitnya ada tiga hal utama yang dapat meningkatkan hubungan antara kedua negara yaitu infrastruktur politik dan diplomasi; peran serta pelaku usaha; dan fasilitas akses berupa visa. Retno Marsudi juga menyebutkan Indonesia dan Bulgaria telah sepakat mengadakan Joint Economic Commission untuk membahas dan menindaklanjuti ketiga isu tersebut dengan mengundang pelaku usaha untuk dapat berperan aktif. Hal tersebut disambut baik Menteri Ekonomi Bulgaria Karanikolov yang mengatakan Indonesia merupakan mitra yang sangat penting bagi Bulgaria dan ada banyak area kerja sama yang dapat ditingkatkan. Hubungan Indonesia dan Bulgaria yang telah terjalin lama juga dinilai sudah saatnya ditingkatkan lebih jauh. Selain Bulgaria, Kadin Indonesia juga akan melakukan misi bisnis ke negara lainnya dengan tujuan yang sama, meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan negara lainnya, diantaranya Belanda, Slowakia, Polandia, Swiss, Jerman, Italia, Inggris, Belgia dan Perancis.
September
Pemerintah Tetapkan Status Kebakaran Hutan di Riau Siaga Darurat
Written by Daniel
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terbang ke Pekanbaru, Riau dan langsung memimpin Rapat Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Senin (16/9) malam. Dalam rapat tersebut, Jokowi mengulas balik rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Juli lalu. Ia menekankan kembali soal pencegahan Karhutla yang kerap dia singgung. Presiden menegaskan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki perangkat untuk memaksimalkan pencegahan karhutla. Dalam hal pencegahan tersebut, pemerintah atau badan pusat seharusnya didukung penuh oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyatakan status asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau siaga darurat. Ia memerintahkan tindakan pencegahan agar tidak merembet ke lokasi-lokasi lain baik di gambut maupun di hutan serta ke wilayah pemukiman.
Dalam rapat terbatas tersebut terpantau di antaranya yang hadir adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Hadir pula seperangkat pejabat daerah di Riau.
Presiden Joko Widodo mengatakan, segala usaha sudah dilakukan. Yang di darat pemadaman sudah semuanya. 5.600 pasukan TNI telah didatangkan. Demikian dikatakan Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Rabu (18/9).
Pemerintah terus melakukan water bombing di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk pemadaman tersebut. Rabu telah dibuat hujan buatan di sekitar lokasi kebakaran. Presiden mengatakan, di Indragiri Hilir juga hujan turun.
Dia mengimbau seluruh pihak untuk tidak membakar lahan gambut maupun hutan yang dapat menyebabkan kebakaran semakin meluas. Jokowi juga menginstruksikan tindakan tegas bagi para pelaku pembakaran baik dari kalangan korporasi maupun individu. Jokowi mengaku, upaya hukum sudah dilakukan. Baik yang perorangan baik korporasi semuanya sudah diberi tindakan tegas.
Presiden Joko Widodo menduga karhutla dilakukan secara terorganisasi. Ia menyatakan, pemerintah melalui Polri akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Ia juga berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.
September
Pemerintah Tetapkan Status Kebakaran Hutan di Riau Siaga Darurat.
Written by Daniel
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terbang ke Pekanbaru, Riau dan langsung memimpin Rapat Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Senin (16/9) malam. Dalam rapat tersebut, Jokowi mengulas balik rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Juli lalu. Ia menekankan kembali soal pencegahan Karhutla yang kerap dia singgung. Presiden menegaskan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki perangkat untuk memaksimalkan pencegahan karhutla. Dalam hal pencegahan tersebut, pemerintah atau badan pusat seharusnya didukung penuh oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyatakan status asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau siaga darurat. Ia memerintahkan tindakan pencegahan agar tidak merembet ke lokasi-lokasi lain baik di gambut maupun di hutan serta ke wilayah pemukiman.
Dalam rapat terbatas tersebut terpantau di antaranya yang hadir adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Hadir pula seperangkat pejabat daerah di Riau.
Presiden Joko Widodo mengatakan, segala usaha sudah dilakukan. Yang di darat pemadaman sudah semuanya. 5.600 pasukan TNI telah didatangkan. Demikian dikatakan Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Rabu (18/9).
Pemerintah terus melakukan water bombing di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk pemadaman tersebut. Rabu telah dibuat hujan buatan di sekitar lokasi kebakaran. Presiden mengatakan, di Indragiri Hilir juga hujan turun.
Dia mengimbau seluruh pihak untuk tidak membakar lahan gambut maupun hutan yang dapat menyebabkan kebakaran semakin meluas. Jokowi juga menginstruksikan tindakan tegas bagi para pelaku pembakaran baik dari kalangan korporasi maupun individu. Jokowi mengaku, upaya hukum sudah dilakukan. Baik yang perorangan baik korporasi semuanya sudah diberi tindakan tegas.
Presiden Joko Widodo menduga karhutla dilakukan secara terorganisasi. Ia menyatakan, pemerintah melalui Polri akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Ia juga berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.
September
Indonesia Siap Perkuat Kerja Sama Perikanan dengan Malaysia
Written by Daniel
Pemerintah Indonesia siap memperkuat kerja sama di berbagai bidang dalam sektor kelautan dan perikanan dengan Malaysia, yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Demikian dikatakan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja, saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Dato Salahuddin bin Ayub di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Jakarta, Rabu (4/9). Sjarief Widjaja mencontohkan, kerja sama yang sudah terjalin baik seperti dalam hal pemberantasan pencurian ikan atau illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing.
Sjarief Widjaja juga menyampaikan upaya Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang telah membuahkan hasil positif. Hal itu dibuktikan dengan kenaikan stok ikan dari 7,3 juta ton pada tahun 2013 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017, peningkatan konsumsi ikan per kapita dari 33,89 kilogram per kapita pada tahun 2012 menjadi 46,49 kilogram per kapita pada tahun 2017. Sjarief Widjaja juga menyebut kenaikan produk domestik bruto (PDB) yang selalu berada di atas PDB nasional sejak tahun 2014.
Sjarief Widjaja pun berharap kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia bidang kelautan dan perikanan terkait pemberantasan pencurian ikan dapat semakin diperkuat. Di samping itu, Sjarief mengungkapkan pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, melalui kerja sama pengembangan sumber daya manusia SDM antara Indonesia dengan Malaysia. Menurut Sjarief Widjaja kerja sama peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia ini akan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang investasi di bidang kelautan dan perikanan.
Sjarief Widjaja pun turut mengapresiasi Malaysia atas investasi yang sudah dilakukan di Indonesia.
Pertemuan ini merupakan kunjungan balasan. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pada 10 Juli 2019, mengunjungi parlemen Malaysia dan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia dan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia.
Kunjungan tersebut membuahkan kesepakatan akan perlunya kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk komunike bersama. Disepakati pula nota kesepahaman tentang kerjasama di bidang kelautan dan perikanan, dan peninjauan kembali nota kesepahaman tentang Pedoman Umum tentang Penanganan terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia.
September
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meyakini Indonesia saat ini sudah saatnya menjadi produsen kendaraan listrik, antara lain karena berbagai bahan komponen pendukung pembuatannya ada di Indonesia. Demikian dikatakan Luhut Binsar Panjaitan saat membuka Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019 di Jakarta, Rabu (4/9).
Luhut mengingatkan, sekitar 70 sampai 80 persen komponen pembentuk baterai lithium yang esensial bagi kendaraan listrik, terdapat di Indonesia. Selain itu, ia juga mengingatkan, berbagai pihak ingin berinvestasi di dalam negeri, yang terkait pula dengan produksi berbagai komponen pendukung pembentuk kendaraan listrik. Di lain pihak, saat ini udara di berbagai kota besar seperti Jakarta sudah tercemar sehingga penting untuk menggantikan kendaraan yang masih menggunakan energi fosil agar berubah menjadi kendaraan listrik yang dinilai lebih ramah lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, berbagai manfaat terkait penggunaan kendaraan listrik, antara lain bisa mengurangi impor migas, membentuk lingkungan yang lebih sehat untuk anak cucu atau generasi mendatang. Selain itu, menurut Moeldoko, penggunaan kendaraan listrik juga dapat membantu menyehatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena akan semakin banyak kendaraan listrik yang menggunakan energi aliran listrik dari PLN untuk melakukan pengisian daya muat baterai. Ia yakin sebentar lagi masyarakat Indonesia mampu membeli mobil listrik yang harganya saat ini relatif mahal.
Sebagaimana diberitakan, pemanfaatan nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai menjadi prioritas pelarangan ekspor bijih nikel, hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Battery Untuk Transportasi Jalan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai bahan baku terbaik di dunia untuk memproduksi baterai lithium ion, yaitu bijih nikel kadar rendah atau yang biasa disebut limonite dengan kandungan nikel 0,8-1,5 persen.
Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meyakini, penggunaan kendaraan listrik akan mengurangi tingkat polusi di kota-kota besar di Indonesia.
September
KLHK Dukung Pengelolaan Sampah dan RHL di Destinasi Wisata Super Prioritas Borobudur
Written by Daniel
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pekan lalu mengunjungi Kawasan Candi Borobudur untuk melihat upaya pengelolaan sampah dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Rehabilitasi tersebut berupa pembuatan taman hutan di sekitar kawasan Borobudur. Seluruh upaya Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) yang dilakukan di Borobudur, juga akan dilakukan di destinasi wisata super prioritas lainnya, yaitu Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika.
Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pada empat destinasi tersebut. Percepatan pembangunan di Borobudur maupun destinasi wisata super prioritas lainnya akan dilaksanakan lintas sektor Kementerian dan Lembaga.
Dalam kunjungan tersebut Siti Nurbaya mengatakan, dalam hal pengelolaan sampah, Kementerian LHK akan membantu Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membangun fasilitas penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain TPA, KLHK juga akan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti alat berat, angkutan, dan sarana pemilahan sampah untuk mencapai penanganan atau pelayanan 100 persen.
Sedangkan di kawasan Borobudur sendiri, KLHK akan membantu untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah kawasan secara mandiri seperti sistem pengumpulan dan daur ulang. Selain itu, di desa-desa penyangga akan dibantu melakukan pengelolaan sampah. Pengurangan sampah akan terus dikampanyekan melalui pelarangan penggunaan plastik sekali pakai.
Siti Nurbaya menambahkan, untuk pembuatan taman hutan, Kementerian LHK telah menyiapkan rancangan teknis penanaman di Kompleks Candi Borobudur yang sudah dikoordinasikan dengan Balai Konservasi Borobudur. Adapun pohon yang akan ditanam di Taman Hutan ini, meliputi Pohon Bodhi, Nangka, Sukun, Pulai, Tanjung, Mangga, Manggis, Kepel dan Nagasari.
Saat ini secara bertahap telah ditanam 200 batang pohon, meliputi jenis Kepel, Tanjung, Pulai dan Nagasari dari 400 batang yang direncanakan, dengan menggunakan media taman aquasorb atau butiran gel yang berfungsi untuk mengikat dan menyimpan air.
Kawasan konservasi di sekitar Borobudur juga akan dioptimalkan untuk mendukung Borobudur sebagai destinasi pariwisata prioritas. Di sekitar Borobudur, terdapat kawasan konservasi antara lain Taman Nasional Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, serta Taman Wisata Alam Telogo Warno dan Telogo Pengilon di Dieng, dan Taman Wisata Alam Guci di Kabupaten Tegal.
September
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meresmikan digitalisasi di perbatasan di Gedung Olah raga-GOR Dwikora, Nunukan, Sabtu, 31 Agustus. Ia didampingi diantaranya oleh Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie dan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid.
Sehari sebelumnya Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Geryantika Kurnia di Nunukan, Kalimantan Utara menjelaskan, Nunukan dipilih kementeriannya sebagai program pertama Digitalisasi Perbatasan karena di Nunukan belum memiliki fasilitas 4G seperti halnya di wilayah Pulau Jawa.
Rudiantara dalam sambutannya mengatakan, program yang dicanangkan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika ini merupakan wujud nyata membangun Indonesia dari pinggiran. Menurut Rudiantara, digitalisasi di perbatasan memperhatikan kualitas digital, konten dan digital infrastrukturnya.
Rudiantara menjelaskan program digitalisasi ini terdiri dari program Simulkas, singkatan dari Siaran Analog dan Digital Bersamaan di Perbatasan. Peluncuran program ini dilaksanakan serentak di Batam, Jayapura dan Nunukan dan dipusatkan di Nunukan.
Program ini memungkinkan masyarakat menggunakan televisi digital dan analog secara bersamaan. Penggunaan televisi digital diharapkan bisa memberikan siaran yang memiliki kualitas lebih baik dari televisi analog dari ujung perbatasan negara.
Rudiantara menjelaskan, menonton televisi digital ada dua cara, dengan televisi baru yang sudah ada alat yang menangkap siaran digital, dan televisi model lama yang harus dilengkapi dengan perangkat yang bernama set up box.
Dalam kesempatan tersebut tiga stasiun televisi Indonesia, yakni TVRI, Metro TV, dan Transmedia menyerahkan set up box kepada warga secara gratis. Menurut Rudiantara, dengan penyerahan set up box ini, bisa sangat membantu warga yang memiliki televisi model lama.
Rudiantara mengatakan, saat ini masyarakat di Nunukan menerima siaran Televisi Analog melalui parabola, TV Kabel dan lain sebagainya dengan kualitas gambar tidak bagus. Dengan digital Rudiantara berharap kualitas gambar menjadi lebih baik.
September
Indonesia Jajaki Peluang Kerja Sama Perdagangan dengan Bolivia
Written by Daniel
Duta Besar Republik Indonesia untuk Peru, merangkap Bolivia Marina Estella Anwar Bey dan Menteri Luar Negeri Bolivia, Diego Pary Rodriguez adakan pertemuan pada 26 Agustus 2019 di La Paz, Bolivia. Pertemuan itu menjadi salah satu agenda dari kunjungan kerja Duta Besar Marina Estella ke wilayah akreditasi Bolivia, pada 26 dan 27 Agustus 2019. Duta Besar Marina Estella dan Menteri Luar Negeri Bolivia, Diego Pary sepakat bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara perlu untuk terus ditingkatkan.
Seperti dikutip dari laman kemlu.go.id , Dubes Marina Estella mengatakan bahwa perdagangan Indonesia dan Bolivia terus berkembang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, nilai perdagangan adalah 30 Juta dolar Amerika Serikat dan meningkat menjadi 35 Juta dolar pada tahun 2017 dan 46 Juta dolar Amerika pada 2018. Produk yang diimpor Indonesia dari Bolivia antara lain sodium borates, kayu, tepung sereal dan iron scrap, sedangkan produk ekspor Indonesia ke Bolivia antara lain mobil, decoders, sepatu, baterai, sabun dan deterjen.
Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Bolivia Diego Pary Rodriguez mengusulkan Indonesia dan Bolivia kedepan dapat mengadakan forum bisnis yang menghadirkan pengusaha dari kedua negara, dengan didukung oleh Pemerintah. Untuk meningkatkan perdagangan kedua negara, Diego Pary Rodriguez dan Duta Besar Marina Estella Anwar Bey secara tegas berpandangan bahwa perlu peningkatan people-to-people contact khususnya para pelaku usaha. Pada kesempatan itu, Duta Besar Marina Estella mengundang Kementerian Luar NEgeri Bolivia untuk menghadiri Indonesia – Latin America and Carribean (INA-LAC) Business Forum dan Trade Expo Indonesia (TEI) yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019.
Duta Besar Marina Estella juga menyampaikan undangan kepada Kepala Kantor Dagang dan Asosiasi Bisnis di Bolivia yaitu Presiden Kantor Dagang Bolivia (CNC) di La Paz, Rolando Kempff Bacigalupo, Presiden Kamar Industri dan Perdagangan (CAINCO) di Santa Cruz, Fernando Hurtado, dan Presiden Konfederasi Pengusaha Swasta Bolivia (CEPB) di Santa Cruz, Luis Fernando Barbery Paz. Dalam pertemuan yang dilakukan secara langsung di Bolivia, Duta besar Indonesia untuk Peru merangkap Bolivia, Marina Estellah Anwar Bey menerima respon yang sangat positif dari ketiga Presiden pimpinan kantor dagang dan asosiasi bisnis Bolivia itu. Diketahui bahwa CNC, CAINCO, dan CEPB, merupakan kantor dagang yang berasosiasi dengan hampir seluruh pengusaha skala besar di Bolivia. Diharapkan kedepannya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru dapat menjalin kerja sama promosi perdagangan yang lebih intensif dengan para Asosiasi tersebut.