Indonesia Ku (666)
August
Kementerian Kelautan dan Perikanan Bersinergi Tingkatkan Perlindungan Awak Kapal Perikanan
Written by Daniel
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan perlindungan awak kapal perikanan sebagai upaya menegakkan hak asasi manusia (HAM) bidang perikanan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan M Zulficar Mochtar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu menyatakan, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga telah dan terus mendorong seluruh pelabuhan perikanan untuk bekerja sama dengan penyedia asuransi dalam pelayanan kepada pemilik kapal untuk memudahkan akses asuransi.
Hingga akhir 2019, ditargetkan 22 unit pelaksana teknis pelabuhan pusat telah tersedia layanan penyedia asuransi bagi awak kapal perikanan.
Zulficar juga telah menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-BPJS Ketenagakerjaan. Kerja sama ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan perlindungan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan di wilayah operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Zulficar menyebutkan, jumlah awak kapal yang telah diasuransikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung mencapai 9.860 orang.
Berdasarkan data per 16 Agustus 2019, jumlah awak kapal yang sudah diasuransikan secara mandiri oleh pemilik kapal selaku pemberi kerja seluruh Indonesia telah mencapai 72.840 orang di 31 pelabuhan perikanan.
Begitu juga halnya dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL), seluruh pelabuhan Unit Pelaksana Teknis Pusat akan menerapkan dan mempersyaratkan Perjanjian Kerja Laut sebagai persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Implementasi Perjanjian Kerja Laut telah mencapai 22 .351 orang di 14 pelabuhan perikanan. Perjanjian Kerja Laut dan asuransi bagi awak kapal perikanan merupakan bentuk nyata perlindungan kepada pekerja pada kapal penangkap ikan dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip HAM pada usaha perikanan tangkap.
Zulficar mengatakan, pihaknya berharap implementasi Perjanjian Kerja Laut dapat memastikan terpenuhinya kerja, kondisi kerja, upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan, musibah, kematian, jaminan hukum, serta jaminan keamanan bagi awak kapal perikanan.
KKP baru-baru ini juga telah melakukan Sosialisasi HAM Perikanan yang menggandeng Organisasi Internasionaluntuk Migrasi terkait peningkatan kesadaran Hak Asasi Manusia dan Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang pada sektor perikanan dalam kerangka implementasi sistem HAM Perikanan di Makassar.
Ke depannya, Zulficar mengutarakan harapannya agar semakin meningkat kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, instansi pendidikan serta swasta akan terus ditingkatkan agar implementasi HAM perikanan dapat diterapkan dengan optimal.
August
“ Creative Talk” Diharapkan Mampu Mendorong Upaya Peningkatan Kontak Antar Pelaku Industri Kreatif Indonesia dan Prancis
Written by Daniel
Pada kunjungan Presiden Prancis ke Indonesia Maret 2017, telah diluncurkan Pernyataan Bersama mengenai Ekonomi Kreatif Indonesia dan Prancis . Kesepakatan tersebut telah meletakkan landasan kerja sama bidang ekonomi kreatif antara kedua negara khususnya di bidang industri digital dan perfilman.
Untuk mempertemukan para pelaku industri kreatif Indonesia dan Prancis , Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar RI Paris dan didukung Badan Ekonomi Kreatif, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia ( ADGI) , Badan Perfilman Indonesia ( BPI ), Kedutaan Besar Prancis, Institut Perancis Indonesia, Steinberg Protocol, menyelenggarakan “Creative Talk: Learning from the Indonesian and French Digital Industry and Cinematography”, di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta (22, 08). Seperti dikutip laman kemlu.go.id acara “ Creative Talk “ juga bertujuan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, tidak hanya mengenai kerja sama kedua negara yang sedang telah berjalan, tetapi juga peluang kerja sama baru serta potensi kerja sama ke depan.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Prancis Arrmanatha Christiawan Nasir, Konselor Utama Kedutaan besar Prancis Charles-Henri Brosseau, dan Direktur Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri Badan Ekonomi KreatifKartika Candra pada kesempatan itu, memberikan gambaran kerja sama ekonomi kreatif Indonesia dan Prancis dan peran pentingnya sebagai sektor potensial dalam mendorong peningkatan angka perekonomian nasional. Disepakati bahwa kerja sama ekonomi kreatif akan menjadi salah satu highlight atau yang penting dalam peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2020.
Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi bertemakan industri digital dan sinematografi, pemangku kepentingandan praktisi industri kreatif Indonesia dan Prancis di antaranya Hadi Ismanto dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, Dimas Jayasrana dari Badan Perfilman Indonesia, Desainer Indonesia Sebastian Gunawan, Fotografer Prancis Marius Moragues, Sutradara Film Indonesia Mouly Surya, Produser Film Indonesia Rama Adi dan Fauzan Zidni, serta Atase Audio Visual Institut Français Indonesia (IFI) Matthieu de Faucal.
Diskusi yang diikuti oleh 150 peserta dari kalangan millennials yang berkecimpung di sektor ekonomi kreatif ini telah menggali berbagai kemungkinan bentuk kerja sama kedua negara.Acara tersebut juga memberikan berbagai masukan untuk menyusun program-program konkrit guna mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif Indonesia . Creative Talk telah mendorong upaya peningkatan kontak antar pelaku industri kreatif kedua negara guna membuka peluang kerja sama yang lebih luas.
Pada Creative Talk telah diluncurkan pula platform bagi para stakeholders dan praktisi industrI kreatif untuk memberikan masukan bagi kolaborasi baru di sektor ekonomi kreatif dan gagasan dalam penentuan tema peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis pada tahun 2020.
August
Kementan Jamin Kesehatan dan Keamanan Ekspor Turunan Sawit
Written by Daniel
Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) sebagai fasilitator perdagangan produk pertanian, menjamin kesehatan dan keamanan produk pertanian yang dikirim ke negara mitra dagang. Kepala Barantan Ali Jamil dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu memastikan layanan cepat, tepat dan sesuai persyaratan teknis negara tujuan. Hal itu disampaikan Ali Jamil saat meninjau industri cangkang sawit serta melepas 22,8 ribu ton produk turunan sawit asal Sumatera Barat. Produk turunan sawit masing-masing minyak sawit berupa Refined Bleached & Deodorized (RBD) sebanyak 4 ribu ton, CPO sebanyak 7,8 ribu ton dengan tujuan Tiongkok. Juga produk samping berupa cangkang sebanyak 11 ribu ton ke Jepang.
Menurut Ali Jamil perlakuan pemeriksaan karantina dilakukan sesuai dengan standar Internasional dan persyaratan tiap negara tujuan. Penguatan sistem perkarantinaan tidak hanya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, tapi sekaligus juga untuk mendorong kinerja ekspor pertanian. Penerapan sertifikasi online atau e-Cert telah dilakukan Barantan untuk menjamin keberterimaan produk pertanian di negara tujuan ekspor.
Pertukaran data ini memungkinan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dilakukan sebelum produk sampai. Sehingga jika ada ketidak kesesuaian dapat segera diantisipasi perlakuan karantinanya. Layanan digital ini memberikan solusi berkelanjutan. Ia menegaskan, saat ini baru ada empat negara, Australia, Selandia Baru, Belanda dan Vietnam yang bekerja sama. Ia menambahkan, Menteri Pertanian menginstruksikan kalau bisa ke depan semua negara.
Sementara itu Kepala Karantina Pertanian Padang, Sumatera Barat Eka Darnida Yanto, menyebutkan selain produk turunan sawit pada hari yang sama juga diekspor produk pertanian lain asal Sumatera Barat.
Total ekonominya mencapai 212,8 miliar rupiah. Terdiri dari lempeng karet sebanyak 604,8 ton, biji kopi 18 ton, kayu manis 95 ton dan produk turunan kelapa yang terdiri dari santan 83,8 ton, kelapa parut 25 ton dan air kelapa 71,2 ton.
Adapun negara tujuan ekspor antara lain Belanda, Spanyol, Norwegia, Tiongkok, Bangladesh dan Jerman.
Eka menjelaskan, ekspor cangkang sawit dari data sistem otomasi perkarantinaan, Indonesian Quarantine Full Automation System (IQFAST) di wilayah kerjanya tercatat adanya peningkatan sebesar 28 persen. Total ekspor di tahun 2018 sebanyak 404,8 ribu ton sementara hingga minggu ke-2 Agustus 2019 ekspor cangkang sawit telah telah mencapai 344,4 ribu ton.
August
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menegaskan akan memberikan skema pembiayaan dan penjaminan terbaik untuk segala bentuk kegiatan ekspor khususnya ke negara Afrika. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Sinthya Roesli, di hadapan sejumlah delegasi negara-negara Afrika dan perwakilan beberapa Badan Usaha Milik Negara dalam Breakfast Business Dialogue, pada ajang Indonesia - Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8).
Sinthya menjelaskan, untuk mendukung pengembangan infrastruktur di luar negeri melalui sejumlah Badan Usaha Milik Negara-BUMN berpengalaman, LPEI bisa menjalankan sejumlah skema pembiayaan. Salah satunya berupa buyer’s credit atau pembiayaan kepada pembeli produk atau jasa Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini, LPEI bisa memberikan fasilitas buyer’s credit ke pemerintah negara Afrika sebagai pemilik proyek maupun badan usaha di negara terkait. Selain itu, menurut Sinthya Roesli, pihaknya juga memberikan kredit investasi atau overseas investment financing dan juga pembiayaan modal kerja kepada BUMN yang menggarap proyek sektor konstruksi di luar negeri.
Sinthya menambahkan, Indonesia juga telah menerapkan fasiltias semi-concessional loan (pinjaman lunak), yakni National Interest Account (NIA) atau Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Afrika pun merupakan salah satu wilayah tujuan utama dari program ini.
National Interest Account merupakan pinjaman lunak yang diberikan LPEI khusus berupa pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional. Melalui skema ini, LPEI telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada BUMN strategis untuk sejumlah proyek di Afrika. Salah satunya diberikan kepada kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero) untuk pembelian pesawat CN 235 oleh Senegal senilai 147 Miliar rupiah. Selain itu, fasilitas ini diberikan kepada PT Wijaya Karya Tbk. (Persero) untuk pembangunan perumahan di Aljazair senilai Rp187 miliar.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang memiliki aset mencapai 118,4 triliun rupiah per Juni 2019, akan memberikan skema pembiayaan dan penjaminan terbaik untuk segala bentuk kegiatan ekspor khususnya ke negara Afrika.
August
Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74, pertemuan para pihak yang ke 18, Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES CoP18) yakni konferensi global yang mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar, resmi dibuka di Jenewa – Swiss, 17 Agustus lalu.
Menyambut peringatan hari kemerdekaan Indonesia, maka pada hari pertama CoP18 CITES, Indonesia menjadi tuan rumah side event yang mengusung tema “Indonesia’s Conservation Initiatives: Curbing Illegal Wildlife Trade and Strengthening Legal Market System”. Side event ini bertujuan menyampaikan upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam konservasi tumbuhan dan satwa liar melalui penguatan kebijakan dan sistem perdagangan legal yang berkelanjutan sesuai dengan konvensi CITES.
Duta Besar Hasan Kleib, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO) dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, dalam pidato pembukaannya menyampaikan, bahwa perdagangan ilegal satwa liar merupakan tantangan global yang membutuhkan perhatian yang sangat serius. Kolaborasi adalah kunci untuk memperkuat dan mempercepat tindakan menghadapi tantangan perdagangan ilegal satwa liar yang terus berkembang.
Berbagai tanggapan dan diskusi dalam side event hari ini tersebut menjadi sarana mendapat masukan dan perspektif dari para pihak guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan eksplorasi kebijakan dalam menghadapi perdagangan satwa liar ilegal.
Ardi Risman, Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hutan wilayah Sumatera, dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia juga telah berhasil menangani 247 kasus dan 170 diantaranya dari kasus tersebut telah berhasil diproses lebih lanjut menjadi P21. Terkait kejahatan satwa liar, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia juga telah berhasil mengungkap perdagangan illegal lebih dari 99 jenis satwa secara online. Upaya ini berkat kolaborasi dan dukungan dari berbagai mitra pemerintah termasuk LSM.
Selanjutnya, Clarissa D. Arida dari ASEAN Center for Biodiversity-ACB menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Indonesia dan siap untuk terus memberikan dukungan terhadap upaya-upaya konservasi di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Sementara itu, Perwakilan dari Tiongkok, Yuan Liangchen dari China National Forestry and Grassland Administration, dalam pesannya juga menyebutkan bahwa Indonesia dan Tiongkok telah memiliki kerjasama terkait isu-isu kehutanan dan juga pelaksanaan CITES.
August
Dalam momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke74, Bank Indonesia di Jakarta, Sabtu, 17 Agustus meluncurkan secara resmi QRIS atau QR Code Indonesian Standard. QRIS merupakan sistem Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang dapat digunakan di semua aplikasi ponsel. Dalam peluncuran tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penggunaan QRIS bakal memberikan banyak keuntungan dan juga kemudahan dan keuntungan bagi konsumen. Salah satu keuntungannya adalah biayanya yang tergolong lebih rendah dan cenderung seragam antarpelaku Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Hal ini tercermin lewat persentase biaya merchant discount rate (MDR) untuk merchant reguler.
Dijelaskan, keberadaan QRIS bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan Usaha Mikro, Kecil, Menengah-UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena QRIS ini adalah satu-satunya transaksi QR yang asli di Indonesia, menjadi pertanda Indonesia akan menjadi negara maju modern dan lebih berpendapatan tinggi.
Sistem yang diluncurkan diberi nama QRIS Unggul, yang merupakan singkatan UNiversal, GampanG, Untung, dan Langsung. Adapun QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1.
Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode (MPM) dimana penjual (merchant) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (customer) ketika melakukan transaksi pembayaran. Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi teknis standar QR Code dan interkoneksinya telah melewati uji coba pada tahap pertama pada bulan September hingga November 2018 dan tahap kedua pada bulan April hingga Mei 2019.
Nantinya, implementasi QRIS secara nasional akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Hal tersebut dilakukan dengan maksud memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).
August
Indonesia Perkuat Kerja Sama Perubahan Iklim Dengan Pasifik
Written by Daniel
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya memimpin delegasi Indonesia pada rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Pacific Islands Forum (KTT PIF) ke-50 di Funafuti, Tuvalu, 13-16 Agustus 2019. Seperti dikutip dari laman kemlu.go.id, Desra Percaya mengatakan dampak perubahan iklim saat ini telah menjadi ancaman nyata dan berbahaya yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Samudera Pasifik, termasuk Indonesia. Pada pertemuan antara para Pemimpin Pacific Islands Forum dengan Mitra Dialog, Jumat(16/8) lalu, Desra Percaya menegaskan komitmen Indonesia untuk lebih berperan dalam mengatasi tantangan kawasan Pasifik yang sebagian besar merupakan negara kepulauan seperti perubahan iklim, isu kelautan dan bencana alam. Indonesia juga ingin berkontribusi dalam upaya pengembangan kawasan Pasifik.
Desra Percaya menyebut Indonesia juga menghadapi dampak perubahan iklim yang sama dengan kawasan Pasifik. Indonesia adalah mitra negara-negara Pasifik dan bagian tak terpisahkan dari kawasan ini. Indonesia siap secara konkret memperjuangkan kepentingan negara kepulauan pada Konferensi Perubahan Iklim ke-25 (Climate Change Conference-UNFCCC COP 25) di Santiago, Chile, pada bulan Desember 2019.
KTT Pacific Islands Forum ke-50 membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama di Pasifik, antara lain keamanan regional, perubahan iklim, dan keamanan maritim. Pacific Islands Forum mengesahkan Kainaki II Declaration for Urgent Climate Change Action dan sepakat untuk menyusun 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent. Pertemuan juga menandakan serah terima keketuaan PIF dari Nauru (2018-2019) kepada Tuvalu (2019-2020).
Pembahasan isu perubahan iklim mendominasi jalannya Pertemuan Pimpinan Pacific Islands Forum tahun ini. Negara-negara kepulauan Pasifik sangat rentan terhadap ancaman perubahan iklim yang mengakibatkan kerugian sangat besar, terutama akibat dari ancaman kenaikan permukaan air laut, kejadian bencana alam yang semakin intensif, hingga menciptakan isu kemanusiaan dimana masyarakat kepulauan terancam bertahan hidup dengan bermigrasi ke negara lain. Selain itu negara-negara Pacific Islands Forum juga fokus menyusun posisi bersama untuk diperjuangkan pada pertemuan COP25 mendatang.
Sejak tahun 2001, Indonesia rutin menghadiri pertemuan tahunan PIF bersama dengan Mitra Dialog lainnya, termasuk Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Indonesia selalu hadir dan berkontribusi aktif dengan bertukar pandang, berbagi pengalaman, dan menawarkan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pembangunan kapasitas kepada negara-negara Pasifik.
PIF merupakan forum kerja sama antar negara-negara di kawasan Pasifik yang meliputi 18 negara atau wilayah, yaitu Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Polynesia Perancis, Kaledonia Baru, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Niue, Federasi Mikronesia, Palau, Papua Nugini Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Tonga, dan Vanuatu. Forum ini didirikan pada tahun 1971, dan bertujuan memperkuat kerjasama dan integrasi kebijakan negara-negara Pasifik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta keamanan regional bersama.
August
Dalam momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke74, Bank Indonesia di Jakarta, Sabtu, 17 Agustus meluncurkan secara resmi QRIS atau QR Code Indonesian Standard. QRIS merupakan sistem Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang dapat digunakan di semua aplikasi ponsel. Dalam peluncuran tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penggunaan QRIS bakal memberikan banyak keuntungan dan juga kemudahan dan keuntungan bagi konsumen. Salah satu keuntungannya adalah biayanya yang tergolong lebih rendah dan cenderung seragam antarpelaku Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Hal ini tercermin lewat persentase biaya merchant discount rate (MDR) untuk merchant reguler.
Dijelaskan, keberadaan QRIS bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan Usaha Mikro, Kecil, Menengah-UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena QRIS ini adalah satu-satunya transaksi QR yang asli di Indonesia, menjadi pertanda Indonesia akan menjadi negara maju modern dan lebih berpendapatan tinggi.
Sistem yang diluncurkan diberi nama QRIS Unggul, yang merupakan singkatan UNiversal, GampanG, Untung, dan Langsung. Adapun QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1.
Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode (MPM) dimana penjual (merchant) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (customer) ketika melakukan transaksi pembayaran. Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi teknis standar QR Code dan interkoneksinya telah melewati uji coba pada tahap pertama pada bulan September hingga November 2018 dan tahap kedua pada bulan April hingga Mei 2019.
Nantinya, implementasi QRIS secara nasional akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Hal tersebut dilakukan dengan maksud memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).
August
Pemerintah Siapkan 1.162,83 Triliun Rupiah Untuk Cetak SDM Unggul
Written by Daniel
Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran 1.162,83 triliun rupiah untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Nasional-Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan mencetak sumber daya manusia-SDM unggul harus ada terobosan dan inovasi, untuk itu pemerintah menyiapkan empat program utama untuk mencapai target tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Proyek utama yang pertama,yaitu percepatan pengurangan jumlah kematian ibu dan stunting. Kedua, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Ketiga, pembangunan science technopark dengan mengoptimalisasi Triple Helix di empat universitas utama. Keempat, digitalisasi dan integrasi bantuan sosial.
Bambang Brodjonegoro menambahkan, alokasi dana untuk empat proyek utama ini dengan rincian 26 triliun rupiah untuk percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Kementerian dan lembaga yang menjadi penyelenggaranya untuk projek utama pertama adalah Kementerian Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertanian.
Sedangkan 330,1 triliun rupiah dianggarkan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Pembanguan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan 11 kementerian dan lembaga lainnya.
Selanjutnya dana sejumlah 2,8 triliun rupiah untuk pembangunan science technopark. Proyek utama ketiga akan dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor.
Dana terbesar sebanyak 803,93 triliun rupiah untuk digitalisasi dan integrasi bantuan sosial.Poyek utama ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
Menurut Bambang Brojonegoro, era Industri 4.0 tidak dapat dicapai dengan cara yang biasa. Harus ada cara terobosan dalam pembelajaran dan pikiran yang inovatif.
August
Industri Komponen Topang Daya Saing Sektor Otomotif Nasional
Written by Daniel
Kementerian Perindustrian terus memacu pertumbuhan dan daya saing industri otomotif nasional melalui pengembangan industri komponen dalam negeri, termasuk di sektor industri kecil dan menengah (IKM). Sebab, industri komponen masih memiliki pangsa pasar yang sangat luas baik domestik maupun ekspor, serta berpeluang terus dikembangkan teknologinya sehingga mampu bersaing di pasar global. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Pameran Industri Komponen Otomotif 2019 di Jakarta, Selasa (13/8) mengatakan, di sektor industri otomotif, pemerintah terus mendorong pengoptimalan Tingkat Kandungan Dalam negeri (TKDN) setinggi-tingginya. Jadi, ketersediaan komponen di dalam negeri menjadi satu mata rantai pasok yang sangat menentukan bagi daya saingnya.
Menurut Airlangga Hartarto, pengembangan produktivitas dan daya saing industri otomotif harus sejalan dengan pengembangan industri komponen. Hal ini mengingat produk industri alat-alat kendaraan bermotor merupakan bagian dari rantai pasok bagi original equipment manufacturer (OEM) maupun layanan purna jual industri kendaraan bermotor. Ia menegaskan, sebagai mitra pemerintah dan pelaku ekonomi di sektor kendaraan bermotor, asosiasi industri komponen otomotif memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong industri komponen kendaraan bermotor agar dapat berdiri tangguh dan kokoh dalam menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing kuat di pasar global.
Pameran yang berlangsung 13 dan 14 Agustus 2019, diikuti sebanyak 50 perusahaan dari perwakilan anggota asosiasi Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor. Airlangga menjelaskan, ekspor produk otomotif dan komponennya terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018, ekspor Completely Build Up (CBU) dan Completely Knock Down, (CKD) tercatat sebanyak 347 ribu unit, serta komponen lebih dari 86,6 juta pieces. Hingga per Juli 2019, nilai ekspor produk tersebut telah melampaui 50 persen dari pencapaian ekspor tahun 2018. Pihaknya meyakini, sampai akhir tahun 2019, akan terjadi peningkatan volume ekspor pada produk-produk otomotif tersebut.