Indonesia Ku (666)
August
Menteri LHK apresiasi Pusat Pemasaran Hasil Hutan Kalsel
Written by Daniel
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengapresiasi pendirian Pusat Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan.
Saat melakukan kunjungan kerja ke PPHH di Banjarmasin, Senin, Siti Nurbaya mengatakan, Pusat Pemasaran Hasil Hutan merupakan salah satu bukti bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi dan inovasi pengembangan hasil hutan nonkayu yang cukup berhasil.
Siti Nurbaya mengungkapkan, PPHH merupakan aktualisasi dari berbagai potensi hasil hutan di Kalimantan Selatan dan upaya tersebut sangat bagus untuk diikuti oleh daerah lain. Menurut Menteri, apa yang kini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan telah sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo, yang berharap potensi hasil hutan, terutama nonkayu terus dikembangkan.
Sti Nurbaya berpendapat, melalui PPHH, Kalimantan Selatan telah menunjukkan bahwa manajemen kehutanannya telah berjalan dengan baik, terlihat dari ada upaya pengembangannya, ada pasarnya dan seluruhnya memiliki potensi ekspor.
Siti Nurbaya menyebutkan, beberapa kerajinan yang mengangkat kearifan lokal, seperti kerajinan tas purun, untuk menggantikan kantong plastik merupakan salah satu potensi yang besar untuk terus dikembangkan. Bahkan, industri tas purun, bisa masuk ke pasar nasional melalui jaringan retail.
Selain purun, juga industri kerajinan lampit dan pengembangan potensi hasil hutan nonkayu lainnya, yang bisa berkembang cukup bagus dan punya potensi pasar ekspor.
Menteri juga menyampaikan, akan melakukan hal serupa di kantor kementerian dan berharap, apa yang sudah dilakukan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, diikuti oleh provinsi lainnya.
Hasil Hutan Bukan Kayu yang dipamerkan di Pusat Pemasaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan antara lain madu alam, kopi lokal, gula merah, beras merah, minyak kemiri, olahan jamur, minyak sereh, minyak buah ulin, kayu manis, jamu-jamuan, tikar lampit, kursi rotan, kain batik, serta juga produk-produk wisata alam dari beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan.
July
50,8 Persen Investor Obligasi Ritel dari Generasi Millenial
Written by Daniel
Kementerian Keuangan memastikan generasi muda mulai menyadari pentingnya berinvestasi pada instrumen obligasi ritel dengan menjadi investor terbesar bagi penjualan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR007. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman dalam pernyataan di Jakarta, Senin lalu, mengatakan generasi milenial dengan usia 19-39 tahun telah mendominasi porsi penjualan SBR007.
Generasi milenial tercatat menjadi investor terbesar dari penjualan obligasi ritel ini hingga mencapai 50,85 persen dari total investor. Menurut Luky hal ini menunjukkan bahwa saat ini generasi muda semakin sadar untuk berinvestasi sejak dini.
Luky Alfirman menambahkan generasi Z, yaitu mereka yang lahir setelah tahun 1995, dengan usia 19 tahun kebawah juga ikut terlibat dengan menjadi investor SBR007 meski dengan porsi yang lebih kecil yaitu 0,33 persen. Ia mengatakan, tidak hanya generasi milenial, namun jumlah investor baru yang meminati SBR007 juga ikut meningkat yaitu sebanyak 9.956 investor.
Meski demikian, terdapat 229 investor lama yang membeli SBR007, sejak pemerintah pertama kalinya menerbitkan SBR secara online, dengan nominal pembelian sebesar hampir 58 miliar rupiah.
Capaian positif lain dari penjualan SBR007 adalah banyaknya masyarakat yang mulai belajar berinvestasi dengan membeli instrumen ini melalui pemesanan sebesar 1 juta rupiah atau pada batas bawah pembelian. Jumlahnya mencapai 1.006 investor. Kementerian Keuangan menilai, masyarakat yang baru mulai belajar berinvestasi memilih SBR sebagai instrumen investasinya karena keunggulan fitur SBR yang aman, mudah dan terjangkau.
Total pemesanan pembelian SBR007 mencapai 3,2 triliun rupiah, meski pada Juli 2019 tidak terdapat SBN ritel yang jatuh tempo dan tingkat kupon obligasi ritel ini lebih rendah dari seri sebelumnya.
Jumlah investor ritel terbesar yang melakukan pemesanan berada pada rentang 1 juta hingga 100 juta rupiah mencapai hampir 69 persen.
Meski generasi milenial mendominasi pemesanan, namun dari sisi volume, kelompok baby boomers atau yang berusia 55 hingga 73 tahun masih tetap investor terbesar dari sisi nilai yaitu mencapai 1,34 triliun rupiah atau 41,73 persen dari total volume.
Dari kelompok profesi, pegawai swasta mendominasi penjualan SBR007 hingga 38,43 persen, disusul wiraswasta 19,14 persen dan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri 10,29 persen. Namun porsi pemesanan, masih didominasi oleh wiraswasta sebesar 36,68 persen disusul pegawai swasta 28,46 persen dan ibu rumah tangga 13,7 persen.
Luky Alfirman berharap capaian ini dapat terus berlangsung ditengah upaya perluasan basis investor dalam negeri.
July
Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/7) menghasilkan 12 kesepakatan kerja sama.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan 12 kesepakatan tersebut terdiri dari 9 kesepakatan antar kementerian dan 3 kesepakatan business to business. Kesembilan kesepakatan itu terkait peningkatan perlindungan investasi, penghindaran pajak berganda, industri, kepabeanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertahanan, kekonsuleran dan yang terakhir adalah kebudayaan. Sementara tiga kesepakatan business to business, adalah pertama mengenai perjanjian antara Pertamina dan Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) untuk mengembangkan rencana induk pengembangan kilang (refinery development master plan-RDMP) Balikpapan Integrated Supply Chain dan Ing Storage. Kedua, menurut Retno, mengenai perjanjian antara PT Chandra Asri Petrochemical dengan Mubdala Petroleum untuk proyek bahan baku petrokimia (nafta craker) dan petrochemical complex. Dan ketiga, antara PT Maspion Indonesia dengan DP World Asia mengenai pengembangan terminal peti kemas dan Kawasan Industri di Jawa Timur.
Tiga MoU business to business tersebut memiliki nilai total sekitar 136 triliun rupiah atau 9,7 miliar dolar Amerika. Retno menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga sekaligus Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan Presiden RI Joko Widodo juga sempat membahas soal proyek-proyek yang bisa dikerjakan bersama.
Retno Marsudi menegaskan, kesepakatan antar negara di bidang ekonomi ini sangat berguna untuk menunjang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) seperti pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.Menurutnya, kedua pihak juga sudah bicara mengenai kerja sama ini secara lebih mendetail.Oleh karena itu, Retno mengungkapkan, Presiden sudah memberikan arahan kepada para menterinya untuk segera mengeksekusi rencana-rencana investasi yang diinginkan oleh UEA.Presiden bahkan langsung menggelar rapat dengan para menteri yang hadir untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.
Diketahui Uni Emirat Arab (UEA) memiliki dana kekayaan berdaulat (sovereign wealth fund) yang sangat besar yang nilainya sekitar 1,3 Triliun rupiah dan potensi-potensi seperti inilah yang dikerjasamakan dengan UEA.
Sebelumnya Menteri Luar negeri Retno Marsudi mengemukakan, kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan adalah kunjungan yang sangat bersejarah karena merupakan kunjungan kenegaraan yang pertama setelah 29 tahun. Kunjungan terakhir ke Indonesia dilakukan oleh Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ayah Sheikh Mohamed Bin Zaed Al Nahyan pada tahun 1990.
July
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar memperjelas detail dan jenis HS Code untuk mencegah masuknya limbah bahan berbahaya dan beracun.Harmonized Commodity Description and Coding System atau lebih dikenal sebagai Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, di Jakarta, Senin, mengatakan, pihak Kementerian Perdagangan-lah yang mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Setelah diperjelas, maka tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mencek atau memastikan limbah yang masuk ke Indonesia bukan bahan berbahaya dan beracun.
Rosa Vivien Ratnawati menambahkan, saat ini, kementerian terkait masih melakukan pembicaraan terkait revisi Permendag tersebut. Meskipun demikian, lanjutnya, KLHK tetap berpatokan pada tindakan reekspor yang mengacu pada Undang-Undang yang secara tegas melarang masuknya sampah dan bahan berbahaya dan beracun.
Terkait regulasi, setiap limbah yang masuk melalui bea cukai akan diperiksa dan kemudian dikoordinasikan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK untuk memastikan apakah mengandung sampah atau bahan berbahaya dan beracun.
Sebelumnya Peneliti Indonesian Center for Environmental Law–ICEL, Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tentang sampah impor yaitu Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Impor Limbah Non-bahan Berbahaya dan Beracun sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah. Namun implementasinya yang masih perlu diawasi.
Menurut Fajri, Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan.
Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur. Beberapa bentuk sampah ditemukan di sana seperti serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga.
July
Indonesia dan Latvia Pertegas Komitmen Peningkatan Kerja Sama Bilateral
Written by Daniel
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkēvičs di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta (19/7 ) . Seperti dikutip laman kemlu.go.id, dalam pertemuan tersebut kedua menteri luar negeri pertegas komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama bilateral pada masa datang. Indonesia dan Latvia sepakati penguatan hubungan bilateral dalam sejumlah bidang, khususnya di bidang perdagangan, investasi dan people to people contact termasuk pariwisata dan kebudayaan.
Latvia merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Baltik dengan tren nilai perdagangan yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Jumlah wisatawan Latvia yang berkunjung ke Indonesia dalam periode yang sama juga mengalami tren peningkatan yang serupa.
Menteri Retno Marsudi mengatakan bahwa dirinya menghargai inisiatif Menteri Luar Negeri Latvia yang telah membawa pengusaha Latvia darisektor teknologi informasi, perkayuan, pendidikan untuk menjajaki hubungan bisnis dengan mitra pengusaha Indonesia. Pertemuan kedua Menteri luar negeri ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya bertemu di sela-sela pertemuan ASEAN-Uni Eropa pada bulan Oktober 2016 di Bangkok. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua kalinya Menlu Rinkēvičs ke Indonesia setelah sebelumnya berkunjung tahun 2012. Hubungan bilateral Indonesia-Latvia berjalan baik dan pada tahun 2018 telah dilakukan pertemuan konsultasi bilateral tingkat Direktur Jenderal di Riga, Latvia.
Indonesia jalin hubungan diplomatik dengan Latvia sejak tahun 1993, atau dua tahun setelah restorasi kemerdekaan Latvia dari Uni Soviet . Menurut Menteri Retno Marsudi, dalam pertemuan dengan Menlu Rinkēvičs, ia menjelaskan tentang visi Presiden Jokowi untuk lima tahun kedepan, khususnya terkait investasi dan pembangunan sumber daya manusia.
Selain membahas isu-isu kerjasama bilateral, kedua Menlu juga membahas isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama, seperti Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik, perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Dan Uni Eropa Atau Indonesia – Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan kerja sama saling dukung untuk pencalonan di organisasi internasional.
July
Pemerintah Setujui Revisi Rencana Pengembangan Blok Masela
Written by Daniel
Perusahaan asal Jepang, Inpex Corporation melalui anak perusahaannya Inpex Masela mendapat persetujuan pemerintah Indonesia terkait revisi rencana pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, provinsi Maluku.
Pemerintah menyetujui alokasi tambahan waktu tujuh tahun dan perpanjangan kontrak kerja sama 20 tahun yang akan berakhir di tahun 2028, diperpanjang jangka waktunya hingga 15 November 2055. Persetujuan dari pemerintah Indonesia itu diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kepada Inpex selaku operator serta mewakili Mitra Usaha Patungan (Inpex Masela and Shell Upstream Overseas). Proses tersebut juga disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
President & CEO Inpex Takayuki Ueda dalam konferensi pers di Jakarta Selasa lalu mengatakan, persetujuan atas revisi Rencana Pengembangan merupakan tonggak sejarah penting bagi proyek Gas Alam Cair-LNG Abadi. Takayuki mengatakan, persetujuan ini menumbuhkan harapan, menjadikan Lapangan Gas Abadi dapat beroperasi stabil. Proyek ini akan menjadi sumber utama pasokan LNG Indonesia hingga di kawasan Asia dan Jepang dalam jangka panjang. Takayuki menyebut proyek ini berkontribusi secara signifikan termasuk dalam pembangunan kapasitas nasional Indonesia khususnya di bagian timur tanah air. Menurutnya, Lapangan Gas Abadi memiliki produktivitas reservoir yang sangat bagus bahkan merupakan satu di antara sumber gas terbesar di dunia. Lapangan gas abadi memiliki kapasaitas produksi yang mencapai 10,5 juta ton gas alami pertahun. Selain itu proyek Blok Masela akan menyerap 73 ribu tenaga kerja pertahun.
Sementara itu Kepala Satuan Kerja Khusus Migas Dwi Sutjipto mengatakan Presiden Joko Widodo menyambut gembira kerja keras kedua belah pihak sehingga proses negosiasi yang alot bisa diselesaikan. Investasi yang bernilai besar ini, menurut Presiden, sangat berarti untuk Indonesia. Diharapkan, INPEX berpegang pada apa yang dipersyaratkan dalam rencana pengembangan itu. Selain menyampaikan harapannya Presiden Joko Widodo juga ingin agar INPEX bisa memaksimalkan konten lokal dalam mengelola Blok Masela. Kepala Negara juga berharap tenaga kerja lokal bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
July
KLHK Dorong Eco Driving Pada Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Written by Daniel
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar kegiatan talkshow dan Eco Driving Fun Rally pada Minggu (13/7). Kegiatan ini sekaligus penutup acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah kepada wartawan, di Jakarta Senin (15/7) mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dan manfaat eco driving serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengemudi yang ramah lingkungan.
Dikatakannya, dengan memahami cara mengemudi yang ramah lingkungan, diharapkan terdapat potensi penghematan bahan bakar minimal 10 persen dari setiap peserta Eco Driving Fun Rally. Praktik eco driving mengambil rute kombinasi jalan tol dan non tol yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 60 menit diikuti dengan pengukuran konsumsi bahan bakar.
Menurut Karliansyah, eco driving terbukti menurunkan konsumsi bahan bakar sekitar 10 hingga 15 persen, mengurangi tingkat pencemaran udara, merubah cara mengemudi menjadi lebih nyaman serta mengurangi kecelakaan lalu lintas.
Program ini mendukung penghematan atau efisiensi penggunaan energi, terutama sejak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Karliansyah mengatakan, dengan pengoperasian kendaraan yang lebih ramah lingkungan, maka kerusakan komponen kendaraan dan biaya perawatan dapat diminimalkan secara signifikan. Pada akhirnya, setiap penerapan eco driving secara konsisten akan memberi keuntungan finansial bagi pelakunya.
Di Indonesia, pelatihan eco driving dimulai sejak 2006 oleh Clean Air Project–Swisscontact, di Jakarta bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang memiliki armada kendaraan niaga.
Total lebih dari 1.000 pengemudi truk, bus, dan taksi telah mengikuti pelatihan eco driving dengan potensi penghematan bahan bakar rata-rata 24 persen. Sedangkan hasil pemantauan yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan tersebut tercatat penghematan bahan bakar rata-rata 12 persen.
Beberapa perusahaan otomotif juga pernah bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang berhasil membukukan penghematan yang signifikan dari pelatihan eco driving. Kegiatan talkshow dan eco driving di Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 ini dihadiri oleh sekitar 300 orang dari klub otomotif dan umum. Sementara itu, Eco Driving Fun Rally diikuti oleh 48 mobil dari 65 mobil peserta yang terdaftar di website.
July
10 negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN National Tourism Organizations atau ASEAN NTOs sepakat untuk menerapkan enam strategi promosi pariwisata bersama. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan ke 50 ASEAN NTOs yang dilaksanakan di Siem Reap, Kamboja, pekan lalu.
Siaran pers Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang dikeluarkan hari Minggu lalu menyebutkan, ASEAN NTOs menyepakati enam strategi pemasaran pariwisata bersama dalam rangka memajukan pariwisata di kawasan Asia Tenggara sebagai ASEAN single destination.
Kesepakatan strategi pemasaran pariwisata bersama itu tertuang dalam ASEAN Tourism Marketing Strategy (ATMS) Projects in 2019. Proyek ini dibahas dalam forum The 6th ASEAN Tourism Marketing Partnership Working Group (ATMP-WG) Meeting yang dipimpin Alex M. Macatuno dari Filipina sebagai pemimpin sidang dan dihadiri para delegasi NTOs dari 10 negara ASEAN. Dalam ATMS Projects in 2019 disebutkan 10 negara ASEAN sepakat untuk melakukan kampanye pemasaran terpadu dengan mitra dan dalam media online atau media sosial yang berpengaruh. Kampanye dalam influencer trip tersebut menggunakan slogan When in South East Asia atau #WheninSEAsia.
Untuk menyukseskan kampanye tersebut, masing-masing negara anggota ASEAN mengusulkan satu provinsi untuk dua opsi kegiatan berpengaruh. Kriteria provinsi yang diusulkan adalah dekat dengan hub utama, yaitu sekitar 2-3 jam dengan menggunakan mobil atau pesawat terbang, memiliki fasilitas hotel berbintang maupun atraksi wisata.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh dipimpin Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Kementerian Pariwisata Anang Sutono mengusulkan Provinsi Kepulauan Riau. Usulan itu dengan mempertimbangkan Kepulauan Riau memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Dalam ATMS Projects in 2019 tersebut juga disepakati untuk memanfaatkan Website Revamp. Media online ini rencananya akan menggunakan desain baru, sedangkan nama yang diajukan adalah SEAsia.travel atau visitSEAsia.travel. Diusulkan juga pembuatan ASEAN Tourism Digital Platforms.
Rangkaian kegiatan The 50th ASEAN NTOs selain menggelar pertemuan The 6th ASEAN Tourism Marketing Partnership Working Group (ATMP-WG) juga pertemuan dengan negara-negara mitra ASEAN yaitu Jepang, Korea Selatan, Tiongkok (Plus 3), India, dan Rusia.
July
Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Joint Working Group (JWG) Pertama yang diadakan di Bandar Seri Begawan, beberapa waktu lalu (9/7) sepakat untuk segera mengimplementasikan Memorandum of Understanding kerja sama kesehatan. Nota Kesepahaman itu sebelumnya telah ditandatangani sejak Februari 2015 oleh kedua Menteri Kesehatan. Seperti dikutip laman kemlu.go,= kesepakatan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Oscar Primadi, MPH dan Permanent Secretary Kementerian Kesehatan Brunei Awang Haji Abdul Manap bin Othman. Penandatanganan rencana aksi yang berlaku untuk periode 2019-2020 ini disaksikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Sujatmiko.
Implementasi kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk berbagai rencana kegiatan, yaitu pertukaran informasi tentang kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, obat tradisional dan peraturan produk media, penelitian dan pengembangan bersama di bidang medis dan kesehatan. Kedua delegasi juga menyepakati pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran pengetahuan, serta pertukaran ahli kesehatan dan medis dalam bidang-bidang tertentu. Untuk itu, didorong pula pertukaran pelajar dan pengajar antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Universitas Brunei Darussalam.
Duta Besar Sujatmiko menyampaikan dukungannya terhadap rencana implementasi kerja sama tersebut, khususnya mengingat potensi yang besar antar kedua negara. Menurutnya, implementasi Rencana Aksi ini akan menjadi landasan yang sangat penting dan merupakan investasi dalam kerangka kerja sama kesehatan Indonesia dan Brunei Darussalam pada masa depan.
Dalam diskusi informal seusai penandatanganan rencana aksi, Duta Besar Sujatmiko juga menyampaikan kepada Menteri Kesehatan Brunei dan jajarannya bahwa Indonesia siap mengirimkan para tenaga kesehatan sesuai kualifikasi yang diperlukan Brunei. Lebih lanjut juga ditawarkan investasi Brunei di Indonesia, khususnya rumah sakit internasional. Pihak Brunei menyatakan siap untuk mempelajari tawaran tersebut.Indonesia sebagai negara yang memiliki keahlian di bidang obat-obatan tradisional dan penyediaan peralatan kesehatan dapat menjadi pemasok bagi keperluan Brunei Darussalam di bidang-bidang tersebut.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan delegasi Republik Indonesia ke fasilitas dan Pendidikan kesehatan Brunei Darussalam, yaitu Rumah Sakit Raja Istri Pengiran Anak Saleha (RIPAS), Universitas Brunei Darussalam dan Berakas Health Centre. Kedua pihak sepakat untuk mengadakan Joint Working Group kedua di Indonesia pada tahun 2020 dan sepakat melanjutkan nota kesepahaman untuk periode 5 tahun berikutnya hingga 2025.
July
Presiden Joko Widodo mengaku akan giat menyodorkan produk kreatif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke pasar global di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Presiden Joko Widodo usai membuka pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang diselenggarakan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7) mengatakan, hal ini dilakukan agar Indonesia tetap mampu mengambil keuntungan dari sisi ekspor. Menurut Presiden Joko Widodo kondisi ekonomi dan pasar global memang sedang tidak baik. Hal itu membuat kinerja perdagangan bagi sejumlah negara melambat, termasuk Indonesia. Khususnya bagi produk-produk yang diproduksi secara massal oleh industri arus utama (mainstream). Meski begitu, ia mengatakan peluang bagi Indonesia untuk mendapat keuntungan ekspor di tengah perlambatan ekonomi global masih ada. Asalkan Indonesia masuk ke pasar Internasional melalui produk-produk ekonomi kreatif, seperti yang dilahirkan oleh UMKM.
Salah satunya adalah kerajinan tangan. Di tengah lesunya ekonomi global dan perang dagang, ia memandang Indonesia perlu mengandalkan produk-produk UMKM untuk diekspor di samping produk padat karya yang sudah biasa diekspor dalam skala besar. Apalagi, produk kerajinan tangan Indonesia dikenal memiliki kualitas premium dianggap mampu bersaing di kancah Internasional. Presiden juga mengapresiasi Bank Indonesia yang telah membina ratusan UMKM sehingga mampu menghasilkan beberapa produk unggulan. Ia optimistis, dengan karakter khas Indonesia yang melekat di setiap produk buatan UMKM, maka kian terbuka peluang pasar di mancanegara.
Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan hingga tahun ini pihaknya telah membina sebanyak 898 UMKM di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 91 UMKM berhasil menembus pasar Internasional. Nilai transaksi setahun terakhir mencapai 1,37 triliun rupiah. 173 UMKM telah mendapat pembiayaan perbankan. Di sisi lain, Perry mengemukakan, terdapat 355 UMKM yang sudah go digital untuk menjual produk mereka, baik lewat media sosial maupun e-commerce. Pameran KKI 2019 yang mengusung tema Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM go export dan go digital berlangsung selama tiga hari, yakni pada 12 hingga 14 Juli 2019 di JCC, Jakarta.