Indonesia Ku (666)
July
Produk Makanan dan Minuman Indonesia Bidik Pasar Arab Saudi
Written by Daniel
Pemerintah Indonesia membidik Arab Saudi guna memacu ekspor makanan dan minuman. Salah satu usahanya adalah dengan menyelenggarakan seminar web (webinar) bertajuk ‘Enhancing Indonesian Food Export to Arab Saudi’ yang dilaksanakan baru -baru ini. Konsul Jenderal RI Jeddah Eko Hartono dalam webinar itu mengatakan, Arab Saudi merupakan pasar potensial bagi produk Indonesia. Para pelaku usaha diharapkan aktif mencari peluang pasar ekspor dengan terus berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Eko Hartono berharap webinar ini tidak hanya menambah wawasan para pelaku usaha mengenai peluang serta regulasi dagang di Arab Saudi, namun juga menjadi jembatan untuk menjajaki kesepakatan.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan yang turut hadir dalam webinar ini menyampaikan, Arab Saudi merupakan salah satu pintu masuk bagi produk Indonesia yang ingin menjajaki pasar di kawasan teluk. Dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa, serta lebih dari 10 juta kunjungan jemaah haji dan umrah yang hampir pasti setiap tahunnya, Arab Saudi adalah pasar segmen khusus yang perlu diperhatikan pengusaha Indonesia. Menurut Kasan, hal lain yang menjadikan Arab Saudi menjadi pasar potensial bagi Indonesia adalah pola konsumsi masyarakatnya. Konsumsi masyarakat Arab Saudi yang kini meningkat cukup tinggi menjadikannya sebagai salah satu pasar yang menjanjikan bagi berbagai produk makanan dari Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama Atase Perdagangan Riyadh Erwansyah mengatakan, saat ini regulasi impor makanan di Arab Saudi mengalami perubahan yang dinamis. Setiap perusahaan makanan, utamanya yang terkait ayam, daging, dan ikan, perlu mendaftarkan diri dan melakukan self assessment. Selain itu, perusahaan tersebur harus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sudah bekerja sama dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Meski demikian, menurut Erwamsyah, dinamika perubahan aturan tersebut merupakan tantangan positif bagi pengusaha di Indonesia. Bila pengusaha Indonesia bisa menembus pasar Arab Saudi, maka dipastikan akan lebih mudah melakukan penetrasi ke negara-negara tetangga lainnya di kawasan itu. Webinar tersebut dihadiri 252 peserta yang terdiri atas para pelaku usaha dan unsur pemerintah kedua negara.
July
Kementerian Perdagangan terus mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengembangkan bisnis di tengah pandemi COVID-19, salah satunya dengan menguatkan merek (brand). Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan dalam webinar Lembaga Kajian Nawacita yang digelar Selasa, 14 Juli mengatakan, dengan strategi penguatan merek yang tepat, pelaku UKM dapat meningkatkan ekspor produk-produknya.
Menurut Kasan, dengan produk yang berdaya saing tinggi, merek dapat meningkatkan kepercayaan konsumen internasional terhadap produk UKM Indonesia. Selanjutnya merek akan menciptakan keterikatan antara konsumen dengan produk UKM Indonesia, sehingga konsumen akan kembali membeli produk tersebut.
Kasan menyampaikan, UKM berperan besar dalam perekonomian di dunia termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada 2019 jumlah UKM di Indonesia diperkirakan mencapai 64,19 juta usaha, atau 99 persen dari unit usaha di Indonesia. Jumlah ini, bila disertai dengan fasilitasi yang tepat sasaran dari program-program pemerintah, mampu menaikkan kontribusi UKM terhadap ekspor Indonesia.
Di masa pandemi ini, banyak pelaku UKM yang kesulitan mendapatkan bahan baku akibat kebijakan karantina wilayah di negara penyuplai serta kesulitan melakukan ekspor karena negara tujuan sedang fokus pada pemulihan ekonomi. Untuk itu, Kementerian Perdagangan mendorong pelaku UKM untuk terus berinovasi, mulai dari diversifikasi produk, peningkatan kualitas, kecepatan pengantaran, hingga penguatan merek, agar dapat memenangkan kompetisi di pasar global.
Sementara itu, dalam webinar yang sama, Direktur Pengembangan Produk Ekspor, Olvy Andrianita menjelaskan sejumlah hambatan yang dihadapi UKM dalam mengembangkan bisnisnya. Hambatan tersebut, antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan, inkonsistensi kapasitas dan kualitas produk, belum tersertifikasinya produk yang dihasilkan, kurangnya pengembangan desain produk dan kemasan, kurangnya keterampilan ekspor, serta belum memiliki merek. Selain itu, penundaan agenda promosi, perubahan perilaku konsumen dari berbelanja secara luring menjadi daring, serta kewajiban penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan bisnis juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UKM. Menurut Olvy, sengitnya kompetisi memaksa pelaku UKM memikirkan strategi pengembangan merek yang tepat untuk produk dan jasanya. Merek harus mencerminkan nilai-nilai usaha produk unggulan UKM dan mampu menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi konsumen lokal maupun global.
July
Bantu Pemulihan Ekosistem, BRG Miliki 525 Desa Peduli Gambut
Written by Daniel
Deputi III Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna Safitri mengatakan hingga Juni 2020 lembaga tersebut telah memiliki sebanyak 525 Desa Peduli Gambut, yang bertujuan untuk membantu pemulihan ekosistem gambut di berbagai provinsi.
Myrna Safitri saat diskusi virtual tentang "Tata Kelola Kampung Dalam Ekosistem Gambut" yang di pantau di Jakarta, Senin mengatakan, program Desa Peduli Gambut telah mendampingi 12 kampung di Provinsi Papua sejak tahun 2017.
Dikatakannya, khusus di Papua, Kampung Kaliki yang terletak di Kabupaten Merauke merupakan pionir atau pelopor Desa Peduli Gambut di Tanah Papua sejak 2017 yang kemudian dilanjutkan oleh kemitraan pada tahun selanjutnya.
Myrna Safitri mengungkapkan, Desa Peduli Gambut juga terdapat di provinsi lain yaitu 123 desa di Riau, Jambi 44 desa, 73 desa di Sumatera Selatan, 90 desa di Kalimantan Barat, 147 desa di Kalimantan Tengah dan 37 desa di Kalimantan Selatan.
Ia mengatakan Program Desa Peduli Gambut tersebut menempatkan desa atau kampung di dalam suatu lanskap ekosistem yang disebut hidrologis gambut. Di dalamnya memerlukan adanya kerja sama dalam upaya penyelamatan lingkungan termasuk kerja sama untuk membangun sosial ekonomi pedesaan. Kerja sama tersebut diwadahi dalam satu nomenklatur yang disebut dengan kawasan perdesaan.
Ia mengatakan secara umum tujuan dari Desa Peduli Gambut tersebut adalah untuk membantu dan memfasilitasi desa agar bisa meningkatkan status yang diukur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui indeks desa membangun. Maka, intervensi yang di lakukan bersama-sama dalam program Desa Peduli Gambut ialah agar ada peningkatan indeks desa membangun.
Salah satu hal yang dilakukan dalam program Desa Peduli Gambut tersebut ialah menempatkan kearifan dan pengetahuan lokal sebagai sebuah modal penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi. Selain itu masyarakat desa dilatih siap siaga dalam menghadapi bencana kebakaran gambut.
July
Kemenparekraf Gelar Pelatihan Pendamping Desa Wisata untuk Dosen
Written by Daniel
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kemenparekraf) menggelar acara Training of Trainer Pendampingan Desa Wisata untuk meningkatkan kualitas pengelola dan masyarakat di desa wisata bagi dosen perguruan tinggi.
Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata kemenparekraf, Wisnu Bawa Tarunajaya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/7) menjelaskan, program pelatihan bagi Pendamping Desa Wisata pada 9-11 Juli 2020 merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Kemenparekraf dalam upaya mempercepat laju perekonomian di sektor pariwisata, yang tidak hanya berorientasi pada lingkungan perkotaan tetapi juga pedesaan.
Pelatihan pendampingan ini selain sebagai satu bentuk penerapan kebijakan dari pemerintah juga sebagai salah bentuk kepedulian Kemenparekraf untuk mengembangkan desa melalui pendampingan yang terarah, terukur, dan dapat dimonitor pergerakannya dengan baik dan mengacu pada konsep keberlanjutan.
Selain itu, Kemenparekraf bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perguruan tinggi membuat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Berbasis Pendampingan untuk mengimplementasikan salah satu peran dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.
Wisnu Bawa menjelaskan, program kerja sama sudah dilakukan sejak 2019 yang diikuti oleh 55 perguruan tinggi dan tahun ini diikuti oleh 109 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Program Pelatihan Pendamping Desa Wisata tahun ini tidak hanya pada tataran pemahaman dasar tentang sadar wisata dan desa wisata, tetapi juga memperkenalkan protokol baru terkait sektor pariwisata di era normal baru, yaitu kebersihan, kesehatan dan keamanan lingkungan di desa wisata.
Dalam kegiatan Pengembangan Desa Wisata, peserta diberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri salah satunya dengan melakukan pengembangan produk pariwisata di desa wisata berupa mengeksplorasi, mengemas dan mempresentasikan. Sehingga dalam pengembangan desa wisata masyarakat diharapkan memiliki keunikan, ciri khas berbasis kearifan lokal.
Penerapan konsep program pendampingan ini dibuat sebagai penggerak bagi desa yang menginginkan desanya dikembangkan menjadi desa wisata yang perlu dibantu dalam peningkatan kompetensi ketrampilam dalam hal pariwisata, pelayanan prima, pengembangan diri, kepemimpinan, manajemen, dan teknologi informasi.
July
Indonesia Perkuat Kerja Sama Ekonomi Dengan Negara-Negara Kawasan Eropa Timur Dan Asia Tengah.
Written by Daniel
Indonesia perkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah yang tergabung dalam Eurasian Economic Union (EAEU), melalui proses pembentukan Free Trade Agreement (FTA) RI-EAEU Jalan menuju proses ini menjadi bahasan utama pada pertemuan perdana antara delegasi Indonesia dan Eurasian Economic Commission (EEC), badan eksekutif EAEU, secara virtual pada Kamis (09/07) Seperti dikutip laman kemlu.go.id (10/7) pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Indonesia untuk membentuk Joint Feasibility Group (JFG) dalam rangka pembentukan FTA RI-EAEU yang telah disetujui para Menteri Perdagangan EAEU tanggal 18 Mei 2020.
Kedua pihak membahas sejumlah isu dalam Kerangka Acuan Joint Feasibility Study Group (JFSG), antara lain Tujuan, Ruang lingkup, Metodologi JFSG, Linimasa, dan Publikasi Kerangka Acuan dan Laporan Bersama Pertemuan menyepakati untuk mempelajari kembali berbagai masukan, melakukan pertukaran draf, termasuk rencana pertemuan untuk menyempurnakan kerangka acuan tersebut.
Pertemuan perdana tersebut merupakan langkah maju sejak rencana FTA RI-EAEU diinisiasi pada tahun 2017 Pembentukan FTA RI-EAEU akan mendorong perluasan pasar ekspor Indonesia dan meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia dengan EAEU EAEU beranggotakan Rusia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan dan Armenia, yang kaya akan sumber daya alam, hasil pertanian, serta memiliki keunggulan teknologi dengan potensi pasar yang besar, yaitu berpenduduk 180 juta lebih, dan Produk Domestik Bruto - PDB menurut Paritas Daya Beli atau Purchasing Power Parity/PPP sebesar 4,4 trilun dolar Amerika Serikat atau PDB perkapita 24.800 dolar Amerika Serikat.
Delegasi RI beranggotakan unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kedutaan Besar RI Moscow Sementara, delegasi EAEU berasal dari seluruh negara anggotanya.
July
Pemerintah Terus Berupaya Bangkitkan UMKM Untuk Pulihkan Ekonomi
Written by Daniel
Pemerintah terus mendorong upaya kolaborasi berbagai pihak untuk menggerakkan sektor ekonomi khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Kunci untuk bangkit dari kesulitan yang dihadapi bersama ini adalah disiplin dan gotong royong antara pemerintah, swasta dan pelaku UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan Deputi IV (empat) Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro saat membuka webinar secara virtual mengenai Implementasi Program Bagi UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Yuri mengatakan, pemerintah memiliki semangat yang sama dengan para pelaku UMKM. Karena itu, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas, skema, dan insentif untuk memulihkan sektor ekonomi. Juri menjelaskan, dalam penanganan berbagai dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan yang tidak hanya terfokus pada sektor kesehatan. Secara simultan pemerintah juga fokus untuk pemulihan ekonomi dan bagaimana masyarakat agar tetap bisa makan, di antaranya dengan skema seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan sebagainya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menjelaskan, Industri Kecil Menengah-IKM mampu menyerap 10,5 juta tenaga kerja, sedangkan industri besar hanya 5,9 juta orang. Menurut Gati, IKM pada masa pandemi ini harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi secara cepat, efisien dan efektif mengenai produk yang dibutuhkan konsumen, juga bagaimana risiko dan peluang pasarnya. Misalnya, produk masker dan hand sanitizer bagaimana risiko dan berapa lama peluangnya.
Kementerian Perindustrian juga mendukung penggunaan teknologi bagi IKM sehingga dapat mengatasi kendala pemasaran apalagi di tengah pandemi ini. Pemerintah sebagai Pembina IKM memberikan pelatihan digital sejak 2017. Selain itu, e-learning sudah dilakukan sejak 2018. Setelah pelatihan teori, pihaknya sedang membuat berbagai video pelatihan teknis, sehingga perekonomian bisa benar-benar bergerak kembali.
Pemerintah juga menggaungkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan salah satu marketplace sehingga bisa diketahui data penjualan produk lokal. Sementara itu, Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan, UMKM menjadi andalan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada 2018, sekitar 117 juta angkatan kerja terserap melalui UMKM.
July
Kemenperin Fokus Siapkan Kawasan Industri Terpadu Untuk Tarik Investor
Written by Daniel
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus menyiapkan sejumlah Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang akan dilengkapi dengan infrastruktur penunjang untuk kegiatan bisnis baru. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah mengusulkan pembangunan 27 kawasan industri baru.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Dody Widodo lewat keterangannya di Jakarta, Selasa, 7 Juli mengatakan, saat ini tersedia sekitar 12.500 hektare lahan kawasan industri yang siap ditawarkan ke investor. Mereka bisa masuk ke lokasi mana pun. Menurut Dody, Kemenperin sedang memetakan kawasan industri yang dikelola Badan Usaha Milik Negara agar siap menampung relokasi dari Tiongkok.
Menurut Doddy,kawasan industri di sepanjang pantai utara Jawa dinilai punya daya tarik untuk ditawarkan kepada investor potensial karena unggul dari segi kecepatan bongkar-muat ekspor-impor. Secara umum relokasi bisa diarahkan ke seluruh kawasan yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Salah satu area yang sedang diakselerasi pembangunannya adalah Kawasan Industri Terpadu-KIT Batang di provinsi jawa Tengah, yang memiliki luas lahan lebih dari 4 ribu hektare. Kawasan ini gencar ditawarkan kepada pada investor yang berencana merelokasi pabrik dari Tiongkok dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Investasi yang akan masuk ke KIT Batang pada tahap pertama diperkirakan mencapai 850 juta dolar Amerika dan berpotensi menyerap 30 ribu tenaga kerja. Pengembangan KIT Batang diprioritaskan untuk bersaing dengan kawasan industri di negara sekitar Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia.
Selain KIT Batang, lima pengembangan KIT lainnya telah diusulkan untuk masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional periode 2020-2024. Kelima proyek tersebut adalah Kawasan Industri Brebes di Jawa Tengah, Kawasan Industri Takalar di Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Tanjung Enim di Sumatera Selatan, serta dua area industri potensial di Maluku Utara, yaitu Teluk Weda dan Pulau Obi.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mengakui pusat industri di Pulau Jawa lebih menarik perhatian investor daripada daerah lain karena infrastrukturnya lebih siap. Dari total 96 kawasan industri yang terdata oleh HKI, lebih dari separuhnya berada di Pulau Jawa. Ia menjelaskan, lokasi terbanyak berada di Jawa Barat, dengan mencapai 27 area. Tetapi secara nasional, ada 70 pengelola kawasan dalam lingkup HKI yang siap menampung relokasi industri.
July
DPR RI Apresiasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serap Tenaga Kerja
Written by Daniel
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal itu dikemukakan anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno setelah pada Sabtu (4/7) melakukan kunjungan lapangan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Majalengka, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Pancur, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, bersama Menteri LHK Siti Nurbaya. Kunjungan ini merupakan peninjauan sekaligus supervisi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada kawasan tersebut. Sutrisno, Minggu (5/7), mengatakan, ia telah menyaksikan bahwa program KLHK dimasa Covid -19 telah berjalan di masyarakat, seperti program BangPesona, singkatan dari Pembangunan Perhutanan Sosial Nasional yang memberdayakan masyarakat. Dikatakannya, jika masyarakat diberdayakan, maka hutan akan dijaga masyarakat, mendukung program BangPesona untuk diperluas.
Sutrisno menambahkan, ia mengenal kawasan di sekitar lokasi kunjungan ini, yang berbatu dan belum tertata dengan baik. Bahkan sebagai hutan lindung masyarakat tidak dapat menyentuhnya. Dikatakannya, Majalengka secara umum mempunyai lokasi-lokasi yang strategis dikembangkan untuk wisata alam.
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Komisi IV DPR RI untuk kerja KLHK. Oleh karena itu, ia meminta kepada jajarannya agar semakin meningkatkan keberhasilan upaya rehabilitasi lahan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat harus diberikan keuntungan secara ekonomi dari menanam pohon. Menteri Siti menjelaskan saat ini pemerintah sedang menyelesaikan peraturan terkait Nilai Ekonomi Karbon dengan beberapa kementerian/lembaga lainnya.
Dikatakannya, masyarakat harus diberitahu menanam pohon bisa mendapat keuntungan ekonomi dari karbon. Untuk itu, KLHK harus selalu hadir untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Apalagi di masa pandemi covid-19 ini, hingga masa transisi menuju akhir Covid-19, kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat menjadi sarana kerja masyarakat, sehingga bisa mendapatkan penghasilan. Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan melalui penanaman pohon, kegiatan konstruksi sederhana bangunan konservasi tanah dan air, seperti dam penahan dan gully plug sebagai penjagaan tebing dari longsor dan erosi besar.
July
Purchasing Manager’s Index Manufaktur Naik, Pemerintah Sebut Kebijakan Sudah Tepat
Written by Daniel
Penyedia informasi global berbasis di London HIS Markit baru-baru ini mengeluarkan laporan yang menyatakan Purchasing Manager’s Index atau PMI manufaktur Indonesia periode Juni 2020 berada di 39,1. Naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 28,6. PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seperti dimuat dalam laman resmi Kementerian Perindustrian RI, Sabtu (4/7), menyatakan, kenaikan PMI Manufaktur Indonesia menjadi 39,1 pada bulan Juni 2020 menandakan mulai pulihnya sektor industri manufaktur nasional. Ia menjelaskan, lonjakan indeks tersebut juga mendorong peningkatan kepercayaan sektor industri manufaktur terhadap berbagai langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya memacu roda perekonomian. Hal ini menunjukkan, kebijakan pemerintah dalam era new normal atau kenormalan baru sudah tepat.
Berdasarkan data yang dikeluarkan IHS Markit, indeks output masa depan, tolok ukur, dan sentimen bisnis melonjak ke angka 73 persen di bulan keenam. Menurut Agus Gumiwang, angka ini merupakan yang tertinggi selama lima bulan terakhir dan capaian ini menjadi bekal pemerintah Indonesia untuk terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat terus mendorong aktivitas sektor industri manufaktur pada era kenormalan baru.
Walaupun demikian, Menteri Perindustrian menekankan antisipasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2020, karena periode tersebut menentukan performa ekonomi nasional pada tahun 2021.
Untuk mempertahankan kinerja sektor manufaktur, Kementerian Perindustrian mendukung industri tetap beroperasi dengan mengeluarkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan.
Hingga saat ini, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan lebih dari 17 ribuIzin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri-IOMKI. Dengan beroperasinya sektor industri tersebut, sekitar lima juta tenaga kerja dapat terus bekerja.
Selain fokus mendukung pemulihan sektor industri dari pandemi Covid-19 melalui berbagai stimulus, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai insentif bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk super deductible tax sebesar 300 persen bagi industri yang mengembangkan fasilitas penelitian dan pengembangnnya di Indonesia dan 200 persen bagi industri yang mengembangkan kegiatan pendidikan vokasi di dalam negeri.
Selain itu, hingga tahun 2024, pemerintah akan mengembangkan 27 kawasan industri baru yang tersebar di seluruh Indonesia.
July
“Indonesia Suarakan Peran dan Kontribusi Perempuan Sebagai Agen Perdamaian”
Written by Daniel
Menteri Luar (menlu) Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri seminar virtual yang bertajuk “The Role of Women Negotiatiors and Mediators in the Maintenance of Regional Peace and Security” pada tanggal 1-2 Juli 2020 Seminar yang diselenggarakan Indonesia ini merupakan perwujudan dari upaya Indonesia untuk terus menyuarakan peran dan kontribusi perempuan sebagai agen perdamaian dalam tataran global Seminar tersebut dihadiri sekitar 850 peserta dari Indonesia dan luar negeriSeperti dikutip laman kemlu.go.id ( 037) dalam acara tersebut Menteri Retno mengatakan kemungkinan keberlangsungan perdamaian yang bertahan hingga 15 tahun akan meningkat sebesar 35% jika terdapat partisipasi perempuan dalam proses tersebut
Selain itu Menlu Retno mengemukakan tiga poin utama Pertama, terdapat kebutuhan mendasar untuk mengubah cara pandang dan pola piker masyarakat terhadap keterlibatan perempuan Kedua, Menlu menyampaikan pentingnya untuk meningkatkan kapasitas yang menfasilitasi peranan perempuan dalam membangun dan menjaga perdamaian Ketiga, perlu dibangunnya jaringan yang dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan pengalaman Dalam kesempatan yang sama, Menlu juga menghimbau kepada kaum perempuan untuk bersama-sama memperjuangkan perubahan
Seminar dilanjutkan dengan tiga sesi, yang mengusung tema “New and Emerging Women, Peace and Security Issues in Southeast Asia and the Role of Women Mediators and Negotiators", “The Role of Women as Negotiators and Mediators at the Peace Table", dan “Regional Women Mediator Networks - Best Practices from other Regions in Enhancing Women's Meaningful Participation and Influence in Peace Processes" Sesi pertama membahas mengenai peranan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara, upaya nasional dan global untuk mengurangi kesenjangan gender, dan partisipasi kaum perempuan dalam seluruh tahapan pembangunan perdamaian Sementara pada sesi kedua merupakan sesi berbagi pengalaman dari para pembicara di meja perundingan Sedangkan pada sesi terakhir, para pembicara mendiskusikan pengalaman di organisasi masing-masing dalam meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam proses perdamaian di semua tahapan terutama pada kawasan yang menjadi tempat kerja mereka
Disamping ituseminar menghadirkan pembicara perempuan dari berbagai kalangan, seperti Direktur Kerja Sama Internasional dan Perlucutuan Senjata Kementerian Luar Negeri Rpeublik Indonesia Dr. Noeleen Heyzer, Moe Thuzar, Fitriani, Prof. Miriam Coronel-Ferrer, Shadia Marbahan, Leonésia Tecla da Silva, Charmaine Baconga, Dr. Armporn Mardent, serta wakil dari beberapa organisasi internasional seperti FemWise-Africa, Women Mediators across the Commonwealth, Mediterranean Women Mediators Network, dan Nordic Women Mediators sebagai pembicara.
