Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi dan Menteri Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok Ni Yue Feng, Kamis (25/4), menandatangani protokol perdagangan manggis . Penandatanganan dilakukan di sela-sela Konferensi Kerja Sama Internasional Sabuk Jalan (Belt and Road Forum/BRF) II. Penandatanganan protokol perdagangan manggis tersebut dilakukan setelah Tiongkok mengizinkan Indonesia kembali mengekspor buah tersebut ke negaranya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kerja sama ini bagian dari peningkatan konektivitas dan investasi. Ia menjelaskan, secara esensi protokol berfungsi menghilangkan hambatan yang ada untuk ekspor komoditas tersebut. Sejak Tiongkok memberikan izin, Indonesia kembali mengirimkan manggis ke negara berpenduduk terbanyak di dunia itu dua tahun lalu. Retno Marsudi menjelaskan selain buah manggis, Indonesia juga akan mengekspor buah naga ke Tiongkok.
Retno Marsudi mencatat, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia, dengan nilai perdagangan kedua belah pihak sebesar 70 miliar dolar Amerika atau sekitar 990 triliun rupiah pada 2018. Nilai perdagangan tahun lalu meningkat 23 persen dibandingkan pada 2017. Namun ia melihat defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok masih cukup besar. Oleh karena itu, kedua negara sepakat mengurangi defisit dan menjadikan perdagangan lebih seimbang dan saling menguntungkan. Dalam kesempatan tersebut, Menlu juga menyampaikan Indonesia telah memfasilitasi ekspor buah-buahan dari Tiongkok, di antaranya jeruk mandarin. Lebih jauh Retno Marsudi berharap Menteri Ni Yue Feng memberikan bantuan dalam finalisasi impor salak dari Indonesia, termasuk juga menurunkan tarif buah nanas agar perdagangan bilateral ini lebih menguntungkan kedua belah pihak.
Sementar itu Menteri Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok Ni Yue Feng menyambut positif permintaan yang disampaikan Menlu Retno Marsudi tersebut. Ia juga senang dapat menandatangani protokol impor manggis dan buah naga dari Indonesia.
Sehari sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi membahas soal kelapa sawit dan berbagai isu lain. Dalam hal kelapa sawit, Indonesia mengharapkan Tiongkok segera merealisasikan komitmen meningkatkan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Selama in Tiongkok sudah lebih membuka pasarnya untuk berbagai produk Indonesia, seperti kelapa sawit termasuk produk buah-buahan.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun ini menganggarkan 3,7 triliun rupiah untuk mengembangkan pertanian lahan rawa melalui Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani disingkat Serasi.
Anggaran Program “Serasi” disiapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar 2,5 triliun rupiah untuk pengolahan lahan rawa, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan senilai 1,2 triliun rupiah untuk kebutuhan sarana produksi.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhi di Jakarta, Rabu dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian bertemakan "Program Serasi Meningkatkan Produktivitas." menjelaskan Kementerian Pertanian menetapkan target 400.000 hektare lahan pada 2019 setelah melalui proses validasi Calon Petani Calon Lokasi dengan fokus di tiga provinsi. Ketiga provinsi itu adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Sarwo Edhi menuturkam program Serasi telah menunjukkan hasil yang baik di lapangan, antara lain produktivitas pertanian naik menjadi 6,5 ton Gabah Kering Panen per hektare di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dari sebelumnya berjumlah 3 ton Gabah Kering Panen per hektare.
Sementara itu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menangani kebutuhan sarana produksi pertanian dan pembinaan. Dana 1,2 triliun rupiah akan dipakai dalam rangka penyediaan benih, pupuk dolomit, dan pupuk hayati. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Bambang Pamuji menjelaskan pihaknya menyediakan bantuan bagi petani peserta Program Serasi berupa benih, herbisida, pupuk hayati, dan pupuk dolomit.
Perhitungannya adalah bantuan benih dialokasikan 80 kilogram per hektare, dolomit 1.000 kilogram per hektare, herbisida 3 liter per hektare, dan pupuk hayati 25 kilogram per hektare.
Sementara itu Staf Ahli Menteri Pertanian Profesor Dedi Nursyamsi menyatakan optimistis bahwa Program Serasi dapat berjalan baik dibandingkan Program Gambut Sejuta Hektar pada masa Orde Baru, karena lahan rawa ramah lingkungan dan aman dari bahaya kebakaran. Dedi Nursyamsi menjelaskan, Program Serasi ini berbeda dengan Program Gambut Sejuta Hektare, karena program ini memanfaatkan tanah mineral bukan lahan gambut. Selain itu juga hasilnya sudah terbukti di lapangan.
Presiden RI, Joko Widodo Rabu, membuka Pameran Dagang Kerajinan Internasional (Inacraft) 2019 yang berlangsung di Jakarta Convention Center pada 24 hingga 28 April 2019. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo mengatakan, produk kerajinan Indonesia yang dipamerkan saat ini sudah memiliki kualitas yang baik. Ia juga berharap industri kerajinan bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Menurut Presiden, setiap ia datang produk pameran Inacraft selalu naik kelas. Produknya semakin baik dan itu yang ia inginkan agar produk kerajinan Indonesia terus naik kelas. Presiden Joko Widodo menegaskan, produk kerajinan Indonesia harus terus dikembangkan dari segi kualitas hingga produktivitasnya. Hal ini demi memenuhi pasar ekspor produk kerajinan. Menurut presiden, kinerja ekspor Indonesia saat ini tercatat 1,26 persen dari total pangsa pasar kerajinan dunia atau baru mencapai 1,2 miliar Dollar Amerfika. Usaha Kecil dan Menengah-UKM kerajinan mencapai 700 ribu unit usaha yang menyerap hampir 1,3 juta tenaga kerja. Namun, ia menilai angka tersebut masih kecil dan bisa terus dikembangkan. Presiden menilai, salah satu penetrasi yang bisa dilakukan adalah dengan memasarkan produk kerajinan Indonesia secara online.
Wakil Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Gusmardi Bustami berharap pengunjung pameran mencapai 200.000 orang, transaksi retail 149 miliar rupiah, serta kontrak dagang sebesar 13 juta dolar Amerika selama lima hari penyelenggaraan. Gusmardi Bustami menjelaskan, penyelenggaraan Inacraft sudah dimulai sejak 1999, dan saat ini adalah penyelenggaraan yang ke-21. Menurut Gusmardi, Inacraft ke-21 ini mengangkat kesenian dan kebudayaan serta produk kerajinan unggulan dari Betawi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ikon pameran. Pameran yang bertema sentral "From Smart Village to Global Market" ini diikuti kurang lebih 1421 peserta, yang terdiri 26 persen dari dinas-dinas daerah, sembilan persen dari kementerian/BUMN, dan sisanya 66 persen peserta perseorangan. Keistimewaan lainnya adalah dalam pelaksanaan Inacraft 2019 kali ini untuk pertama kalinya hadir Paviliun Luar Negeri yaitu dari Maroko. Maroko hadir sebagai Negara Kehormatan Inacraft 2019, didukung oleh Kementerian Pariwisata, Kerajinan, dan Sosial-Ekonomi Maroko.
Selain Maroko, ada juga sejumlah negara sahabat yang ikut menyemarakkan pameran dengan menampilkan produk kerajinan mereka seperti Jepang, Polandia, Pakistan dan Hongkong. Pameran kerajinan nasional berskala Internasional itu diharapkan dihadiri oleh 1.000 pembeli dari sekitar 60 negara.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan pengurangan sampah Indonesia sebesar 30 persen pada tahun 2025. Dalam upaya mendukung misi tersebut, salah satu bank swasta nasional Indonesia melaksanakan gerakan peduli lingkungan bernama Daur Ulang Lebih Banyak, Buang Lebih Sedikit (Recycle More, Waste Less) bekerja sama dengan wirausaha sosial dan komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, antara lain WWF – Indonesia, Waste4Change, Cleanomic, Zero Waste Indonesia, Evoware, dan Weekend Workshop.
Executive Director bank swasta nasional Indonesia tersebut, Mona Monika menjelaskan, program Daur Ulang Lebih Banyak, Buang Lebih Sedikit melibatkan seluruh generasi Indonesia, terutama milenial untuk lebih kritis terhadap lingkungan sekitar, seperti melaporkan penumpukan sampah ilegal. Dikatakannya, gerakan ini bertujuan memberikan kesadaran peduli lingkungan pada generasi milenial untuk membawa perubahan dimulai dari kebiasan sehari-hari.
Mona di Jakarta, Senin lalu mengatakan, melalui gerakan ini, diharapkan generasi milenial dapat berkomitmen mewujudkan lingkungan bersih sampah dan berjanji dapat berpartisipasi dalam gerakan Daur ulang lebih banyak, Buang lebih sedikit. Menurut Mona Monika, perubahan tidaklah semata-mata dimulai dari sesuatu yang besar dan menyulitkan, tetapi dapat dilakukan dengan mulai melakukan kebaikan dan mengubah kebiasaan sedikit demi sedikit sehingga dampaknya tentu akan terasa di kemudian hari dalam jangka panjang.
Ada tiga untuk berpartisipasi dalam gerakan ini. Pertama, dengan menekan pilihan 'dukung sekarang' yang akan terhubung langsung dengan media sosial pendukung dalam bentuk pledging. Kedua, masyarakat dapat memilih dan mengunduh template pledging yang ingin mereka pilih pada situs web, mengunggah template ke media sosial pribadi beserta pesan kebaikan yang tertera pada situs web dengan tagar #RecyclemoreWasteless #IndonesiaBersihSampah2025, dan membagikannya pada tiga teman. Ketiga, masyarakat dapat mendukung gerakan ini dengan mengunggah foto kreasi masing-masing dengan ketentuan yang sama dengan cara kedua.
Selain itu, melalui gerakan ini setidaknya, dapat menghimbau masyarakat untuk melaporkan penumpukan sampah di sekitar yang selanjutnya akan diteruskan ke pihak terkait. Caranya adalah dengan lapor melalui Instagram atau Twitter dan sertakan tagar #RecyclemoreWasteless #IndonesiaBersihSampah2025.
Diharapkan, seluruh generasi di Indonesia terutama milenial untuk lebih kritis terhadap lingkungan sekitar seperti melaporkan penumpukan sampah yang ilegal. Masyarakat yang berkomitmen mendukung gerakan "Recycle More, Waste Less" dengan unggahan terbaik berkesempatan memenangkan paket #TravelForGood, yakni traveling sambil volunteering ke destinasi wisata di Indonesia untuk tiga pemenang.
Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali memiliki hampir 70 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kerajinan. Belum lama ini kota tersebut dinobatkan menjadi World Craft City atau Kota Kerajinan Dunia. Sertifikat Kota Kerajinan Dunia diserahkan langsung oleh Presiden World Craft Council Asia Pacific Region, Ghada Hiijawi Quddumi, dan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Mufidah Jusuf Kalla, di Bali Agung Theatre Show-Bali Safari and Marine Park, Senin (22/4).
Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, dalam keterangan resmi hari Minggu (21/4) lalu mengatakan, kini Gianyar bukan hanya dikenal sebagai bumi seni dan kota pusaka dunia, tetapi juga memiliki predikat baru sebagai Kota Kerajinan Dunia.
Menurut Mayun, identitas baru ini akan membuka peluang bagi perajin Gianyar untuk berinteraksi dengan perajin lain di berbagai penjuru dunia, baik untuk transaksi maupun alih pengetahuan dan teknologi, serta kerja sama usaha. Mayun berharap, dengan semakin terbukanya peluang tersebut, perajin Gianyar juga terpacu untuk meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing secara global.
Predikat Kota Kerajinan Dunia yang diterima Gianyar ini merupakan yang pertama di Indonesia. Ketua Dewan Kerajinan Nasional DaerahKabupaten Gianyar, Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra, mengatakan, predikat tersebut diraih karena wilayah ini dinilai paling memenuhi kriteria dalam upaya pengembangan industri kerajinan, dan mampu memberikan manfaat bagi warga setempat.
Adnyani mengemukakan, penilaian yang menonjol adalah peranan pemerintah daerah bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam upaya mengembangkan dan melestarikan kerajinan. Termasuk peran lembaga pendidikan yang memasukkan kurikulum kerajinan, khususnya di sekolah menengah. Selain itu Gianyar banyak didukung seniman muda yang kreatif dan inovatif.
Ia menyebutkan, ada tujuh kriteria yang diamati dari produk industri kerajinan di Gianyar untuk dapat menjadi kota kerajinan dunia, yakni autentik, awet, asli, mudah dipasarkan, ramah lingkungan, bernilai internasional, dan berkelanjutan.
Hingga akhir 2018, hampir 70 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah di Gianyar mampu menampung hampir 82 ribu tenaga kerja. Industri kerajinan di sana di antaranya menggunakan bahan kayu, emas, perak, dan bambu.
Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menginisiasi pertemuan pembahasan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas ( PBVDD ) bersama Direktorat Regional kawasan Asia Pasifik dan Afrika - ASPASAF. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara kawasan, khususnya untuk mendorong penguatan kerja sama di bidang ekonomi, dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Website kemlu.go.id menulis, pertemuan itu juga melibatkan kehadiran Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam kegiatan Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terarah mengenai Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) Indonesia dengan negara di kawasan ASPASAF yang berlangsung pada tanggal 12-14 April 2019 di Bintaro, Tangerang.
Pembahasan substansi PBVDD berlangsung sangat interaktif dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk posisi Indonesia dengan negara-negara di kawasan Aspasaf. Pembahasan PBVDD juga akan digunakan untuk mengidentifikasi negara-negara yang sangat potensial untuk menjalin kerja sama PBVDD dengan Indonesia. Direktur Hukum dan Perjanjian Polkam, Ricky Suhendar dan Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Prasetyo Hadi dalam sambutannya sepakat bahwa demi menunjang peningkatan hubungan diplomatik dan bilateral yang telah terjalin dengan negara di Kawasan ASPASAF. khususnya dengan meningkatkan saling kunjung antara pejabat dan diplomat kedua negara, maka diperlukan upaya aktif untuk menjalin PBVDD serta memperbaharui masa berlaku PBVDD yg sudah ada.
Dalam diskusi kelompok terarah tersebut, Satuan Kerja LIntas Kementerian dan lembaga seperti Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, seluruh satuan kerja yang berada di bawah Dirjen ASPASAF berpartisipasi aktif memberi masukan terhadap penyelarasan data dan mekanisme dalam PBVDD dimaksud. Forum ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya tgl 28-30 Maret 2019 yang membahas PBVDD kawasan Amerika dan Eropa.
Dengan penyelarasan data oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri, melalui kegiatan diskusi keleompok terarah tersebut diharapkan akan terbentuk daftar terbaru dan terintegrasi yang akan disosialisasikan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik Kementerian/Lembaga, perusahaan penerbangan, IATA, Angkasa Pura dan pihak Otoritas Bandara, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, maupun untuk dimuat di dalam Treaty Room, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Masyarakat Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 pada Rabu pekan lalu. Meski sejumlah daerah batal menggelar pencoblosan karena berbagai hal, namun secara umum Pemilu berjalan aman dan damai. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis pekan lalu menegaskan, dunia usaha menyambut baik penyelengaraan Pemilu 2019. Menurut dia, dunia usaha melihat ini adalah momentum yang baik untuk menjaga optimisme karena pemilu sudah berjalan dengan aman dan damai.
Selain itu, Rosan juga optimis investasi akan meningkat di semester II 2019. Hal ini tidak lepas karena penyelengaraan Pemilu yang aman sehingga menumbuhkan kepercayaan pengusaha untuk berbisnis. Ditambah lagi, stabilitas ekonomi Indonesia masih ada di kisaran 5 persen, meski ekonomi dunia melambat dan aksi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih berlangsung.
Rosan berharap investasi akan meningkat di semester ke 2 karena stabilitas perekonomian dan keamanan yang baik dan terjaga serta kepastian pembangunan yang terprediksi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian RI, Darmin Nasution meyakini para investor akan menanamkan investasi di Indonesia pasca Pemilu 2019. Hal itu diyakini akan membuat investasi lebih bergeliat karena selama ini banyak investor yang menunggu hasil Pemilu 2019.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto juga optimistis kinerja industri manufaktur akan tumbuh lebih optimal seusai penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Dunia usaha dan investasi akan meningkat setelah pemilu karena Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang paling matang. Airlangga mengatakan peningkatan di bidang usaha manufaktur sudah terbukti, terutama sejak berakhirnya krisis ekonomi pada 1998 dan terus bertahan hingga lima kali penyelenggaraan pemilu. Industri manufaktur beberapa sudah tinggi. Distribusi makanan dan minuman di atas sembilan persen. Saat ini industri manufaktur lain seperti logam, garmen, tekstil dan pakaian, farmasi, mainan anak, kosmetik, dan busana diharapkan menyamai kinerja pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung kinerja industri pengolahan ini, Kementerian Perindustrian telah menggelar Indonesia Industrial Summit, yang merupakan forum konsolidasi pemangku kepentingan guna merumuskan langkah strategis dalam mendorong transformasi digital 4.0 dalam sektor manufaktur.
Bank Indonesia (BI) terus menyosialisasikan penerapan perdagangan lintas negara menggunakan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) di ASEAN dengan bank-bank fasilitator dan juga importir serta eksportir potensial. Di Jakarta, Selasa, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko mengatkan mata uang lokal perlu diintensifkan karena mampu mengembangkan pasar mata uang lokal, meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan, dan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah.
BI memang mengandalkan LCS sebagai alternatif bertransaksi dagang lintas negara selain menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Menurut Onny Widjanarko, penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan Thailand dan Malaysia yang difasilitasi oleh bank "Appointed Cross Currency Dealer Bank" (ACCD) di Indonesia menunjukkan progres yang positif. Sebagai gambaran, hingga akhir triwulan pertama tahun 2019, total transaksi perdagangan melalui local currency settlement menggunakan Baht Thailand mencapai 13 juta dolar Amerika atau setara 185 miliar rupiah. Angka itu menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar tujuh juta dolar Amerika Serikat atau setara 96 miliar.
Sementara itu untuk transaksi mata uang lokal (LCS) menggunakan Ringgit Malaysia jumlahnya mencapai 70 juta dolar Amerika atau setara 1 triliun rupiah. Angka itu meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar enam juta dolar Ameria atau setara 83 miliar rupiah
Penerapan LCS merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank Sentral Thailand (BOT) pada 23 Desember 2016 dalam rangka mendorong penggunaan mata uang lokal. Hal ini merupakan bagian dari upaya ketiga bank tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatkan pengembangan pasar mata uang lokal, dan pelaksanaan transaksi langsung antar pelaku pasar, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam efisiensi pasar dan menjaga kestabilan nilai tukar.
Penggunaan LCS di kawasan semakin diperluas dan diperkuat dengan kesepakatan antara BI, BNM, BOT dan juga Bank Sentral Filipina dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Finance Minister & Central Bank Governors’ Meeting) pada 5 April 2019 di Chiang Rai, Thailand.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meyakini Indonesia akan semakin maju dan berkembang. Sebab memiliki sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Hal itu disampaikannya saat membuka gelaran Indonesia Industrial Summit 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten Senin (15/4). Dalam sambutannya, Jusuf Kalla optimistis ekonomi Indonesia akan semakin maju melalui industrialisasi. Ia percaya Indonesia mampu menjadi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Ini sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0 yang telah dirancang.
Menurut Jusuf Kalla, selama ini sektor industri manufaktur memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Dalam kurun empat tahun terakhir, rata-rata sumbangsihnya mencapai 21,30 persen. Artinya, industri tetap menjadi kontributor tertinggi dalam pendapatan nasional. Oleh karena itu, menurut Jusuf Kalla, sudah saatnya industri nasional perlu memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas secara lebih efisien. Sebab, kemajuan teknologi telah mengubah segalanya, baik cara untuk berproduksi, berperilaku, hingga terhadap hubungan sosial.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, industri manufaktur memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 20 persen. Dari capaian 20 persen tersebut, Indonesia menempati peringkat kelima di antara negara G20. Ini artinya industri Indonesia tetap berkembang. Posisi Indonesia berada setelah Tiongkok, dengan sumbangsih industri manufakturnya mencapai 29,3 persen. Disusul Korea Selatan, 27,6 persen, Jepang 21 persen dan Jerman 20,7 persen.
Indonesia Industrial Summit 2019 digelar Kementerian Perindustrian selama dua hari, 15 dan 16 April 2019. Acara ini menjadi ajang bertemu para pemangku kepentingan untuk mengetahui perkembangan transformasi digital sektor industri manufaktur. Sekitar 5.000 peserta mulai dari pelaku industri, pengelola kawasan industri, pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan start-up sektor industri, Duta Besar dan lainnya menghadiri acara tersebut. Forum ini juga menghadirkan para menteri tekait untuk membahas mengenai isu-isu dan kebijakan terkini seperti kebijakan insentif fiskal untuk inovasi teknologi dan investasi para perusahaan industri.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan bantuan berupa tempat pengelolaan sampah kepada enam kota/kabupaten di sepanjang daerah aliran sungai Citarum di provinsi Jawa Barat. Secara simbolis, pemberian fasilitas pengelolaan sampah kepada Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi tersebut dilakukan di Keluarahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Senin lalu.
Die tempat tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meresmikan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pusat daur ulang bekas tempat pembuangan akhir Cicabe. Pusat daur ulang Cicabe merupakan salah satu dari tiga pengelolaan sampah yang diresmikan menteri. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti bersama Wali Kota Bandung Oded M Danial, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Kabupaten Bandung Dadang M. Nasser.
Dalam sambutannya Menteri Siti Nurbaya mengatakan, pemberian fasilitas pengelolaan sampah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah pusat menyelesaikan berbagai persoalan di sepanjang daerah aliran sungai Citarum. Dikatakannya, program Citarum Harum diberikan dalam rangka menyelesaikan masalah sampah, maka diberikan bantuan fasilitas pengelolaan.
Dia berharap, pola penyelesaian masalah sampah, yang menjadi salah satu penyebab sendimentasi Citarum, bisa ditiru oleh daerah lain. Pengelolaan sampah dengan cara daur ulang dinilai bisa menjadi solusi menyelesaikan pencemaran dan sendimentasi di sungai Citarum yang selalu menjadi penyebab banjir.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap tidak ada lagi sampah yang dibuang langsung ke Citarum. Ridwan Kamil mengatakan, pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan membentuk bank-bank sampah sampai ke titik desa/keluarahan, bahkan Rukun Warga. Namun, penyelesaian banjir dan sendimentasi Citarum melalui bank sampah harus didukung oleh masyarakat. Menurut Ridwan Kamil masyarakat harus mulai melakukan pemilahan.
Dikatakannya, edukasi kepada masyarakat dilakukan bukan hanya memberi pengetahuan proses pemilahan sampah, namun juga memberi peluang nilai ekonomi kepada masyarakat dari pilahan sampah yang bisa dijual ke bank-bank sampah. Bukannya hanya itu, pihaknya juga sedang menjajaki kerja sama dengan Pegadaian untuk bekerja sama supaya sampah yang dikelola bisa ditukar dengan emas.