Indonesia akan membatasi penggunaan merkuri untuk tambang emas skala kecil sebagai bentuk implementasi dari ratifikasi Konvensi Minamata. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Sayid Muhandar di Jakarta, Selasa mengatakan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata yang menyerukan kepada negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi membatasi bahkan menghapuskan penggunaan merkuri dalam penambangan emas skala kecil dan artisanal.
Salah satu bentuk implementasi tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - KLHK bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), United Nations Development Programme - UNDP Indonesia dan Global Environment Facility - GEF meluncurkan proyek Global Opportunities for Long-term Development - Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-scale Golf Mining (GOLD-ISMIA).
Penasihat senior untuk bidang lingkungan UNDP Indonesia Agus Praboeo mengatakan proyek tersebut berlangsung lima tahun akan mendukung komunitas penambang rakyat di provinsi Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Riau. Penggunaan merkuri di enam komunitas penambang emas skala kecil akan dibatasi sedikitnya lima metrik ton per tahun pada akhir proyek.
Dikatakannya, proyek ini juga akan mendukung lembaga terkait dalam menyusun kebijakan atau kerangka kerja dan peraturan untuk membatasi penggunaan merkuri, meningkatkan akses komunitas penambang terhadap pembiayaan pengadaan teknologi pemrosesan bebas merkuri melalui bimbingan teknologi dan alih teknologi.
Menurut Agus, Indonesia melepaskan 340 metrik ton merkuri per tahun atau setara dengan 15 truk peti kemas per tahun. Indonesia termasuk dalam daftar tiga teratas penghasil emisi merkuri global. Sebanyak 57,5 persen merkuri dilepaskan oleh kegiatan dari tambang emas skala kecil. Dari jumlah tersebut sebanyak 60 persen dilepaskan ke udara, 20 persen dilepaskan ke air dan 20 persen di lepaskan ke tanah.
Dikatakannya, Merkuri mengandung racun yang kuat dan dapat menyebabkan gangguan neurologis serta ginjal akut pada orang dewasa. Selain itu dapat menyebabkan disfungsi mental dan fisik pada anak.
Sementara itu, Ketua BPPT, Hammam Riza mengatakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, harus ada kerja sama dan memberikan teknologi pengganti yang lebih ramah lingkungan. Saat ini merkuri digunakan karena tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkan emas dan modalnya murah. Untuk itu, teknologi yang diterapkan haruslah murah dan efisien sehingga para penambang rakyat mau beralih.
Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan transportasi publik Moda Raya Terpadu -MRT Jakarta Fase I di kawasan Bundaran Hotel Indonesia -HI, Jakarta Pusat, Minggu (24/3). Selain meresmikan pengoperasian MRT Jakarta Fase I, Lebak Bulus-Bundaran HI, Presiden Joko Widodo juga mencanangkan pembangunan MRT Fase II, Bundaran HI-Kota sepanjang 8,7 kilometer.
Pada awal sambutannya, Presiden mengatakan, dengan pengoperasian MRT Jakarta, maka dimulai peradaban baru di wilayah Ibu Kota Jakarta. Presiden berpesan kepada warga Jakarta untuk membiasakan diri mengantre, disiplin waktu, dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan di dalam stasiun dan kereta MRT.
Presiden Joko Widodo selanjutnya mengatakan, dalam 10 tahun ke depan, MRT ditargetkan dapat tersambung sepanjang 231 kilometer di seluruh Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Presiden meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai pembangunan Moda Raya Terpadu Jakarta rute timur-barat pada 2019.
Dalam peresmian tersebut Presiden menandatangani prasasti disaksikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Direktur Utama MRT Jakarta, William Sabandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah sangat berkomitmen membangun moda transportasi terpadu di Jakarta. Senada dengan Presiden, Budi Karya Sumadi yakin, keberadaan MRT dapat membuat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadidan beralih ke transportasi umum. Pembangunan Fase III dengan rute Cikarang di Kabupaten Bekasi hingga Balaraja di Kabupaten Tangerang, rencananya akan dimulai tahun ini atau awal 2020.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, MRT merupakan investasi yang berharga untuk Jakarta. Menteri mengharapkan peresmian Moda Raya Terpadu Jakarta rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, bisa menyelesaikan persoalan kemacetan dan mobilitas masyarakat ibukota yang tinggi.
Ia juga mengharapkan fasilitas ini akan segera terhubung dengan moda transportasi lainnya, seperti Transjakarta maupun Kereta Rel Listrik Commuter Line, termasuk dengan MRT tahap kedua yang segera dilakukan pembangunannya.
Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (APBIPA) di Tiongkok baru saja dibentuk. Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Yaya Sutarya, Sabtu (23/3) seperti dikutip Kantor Berita Antara mengatakan Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (APBIPA) di Tiongkok itu terbentuk melalui pemilihan ketua secara terbuka di Beijing. Menurutnya asosiasi ini akan mewadahi berbagai kepentingan terkait sistem pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Selain itu, organisasi tersebut juga akan mewadahi para guru BIPA di 12 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah di daratan Tiongkok.
Pembentukan tersebut dilakukan setelah Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) mengenai Revitalisasi Pengembangan Program Studi Bahasa Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok yang digelar di Beijing mulai Kamis (21/3). pemilihan yang dipandu secara langsung oleh Atase Pendidikan dan disaksikan Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiaa serta jajaran diplomat dari beberapa kantor perwakilan Republik Indonesia di Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Hong Kong.
Meskipun pemilihan ketua yang dilakukan secara terbuka bukanlah hal yang lazim dilakukan di Tiongkok, para dosen Bahasa Indonesia yang kebanyakan warga setempat sudah familiar dengan iklim demokrasi di Indonesia.
Para dosen tersebut rata-rata telah mengenyam pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, baik strata 2 maupun strata 3, di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa, Emi Emilia mengatakan dengan adanya wadah ini, nanti Indonesia bisa menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus secara rutin .
Indonesia terus mendorong ekspor industri strategis ke Asia Selatan, terutama India, Pakistan, dan Bangladesh, yang menjadi penyumbang terbesar surplus perdagangan RI. Produk industri strategis yang telah berhasil diekspor Indonesia adalah 15 gerbong kereta api buatan PT INKA untuk pengiriman tahap pertama dari total 250 gerbong pesanan dan 14 unit bus ke Bangladesh. Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri RI Ferdy Piay dalam pelepasan ekspor bus ke Bangladesh, di sela-sela pameran Busworld South East Asia, di JlExpo Kemayoran, Jakarta Kamis lalu mengatakan, Indonesia ingin mengekspor bukan hanya produk kelapa sawit atau produk-produk yang memiliki multiplayer effects, tetapi produk industri strategis yang menyerap tenaga kerja dan ada nilai tambahnya.
Ferdy Piay mengatakan, pengiriman empat unit bus eksekutif dan 10 unit bus tingkat (double decker) ke Bangladesh menjadi capaian baru dalam upaya Indonesia memanfaatkan peluang pasar non-tradisional guna mendorong peningkatan ekspor nasional. Ekspor bus dengan nilai penjualan 808 ribu dolar Amerika atau sekitar 11,41 miliar rupiah tersebut juga merupakan salah satu realisasi dari komitmen pemerintah Indonesia dan Bangladesh untuk meningkatkan kerja sama ekonomi.
Ferdy menjelaskan saat ini Kementerian Luar Negeri melalui perwakilannya di berbagai negara sedang melakukan pendekatan untuk memperkenalkan dan menawarkan produk atau jasa yang dihasilkan Badan Usaha Milik. Di Sri Lanka, misalnya, Indonesia menjajaki ekspor gerbong kereta. Indonesia menargetkan mengekspor 90 gerbong kereta ke Sri Lanka. Sementara di Bangladesh, Indonesia menjajaki kerja sama untuk proyek konstruksi dan konektivitas laut.
Sementara itu Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Azmal Kabir mengatakan, Indonesia memiliki industri strategis yang bagus dan layak diekspor, salah satunya gerbong kereta api produksi PT INKA. Ke depan, ia berharap pelaku usaha Indonesia dan Bangladesh bisa lebih mengeksplorasi peluang bisnis untuk dikerjasamakan. Neraca perdagangan Indonesia-Bangladesh tahun lalu menunjukkan surplus 1,79 miliar dolar Amerika untuk Indonesia. Surplus juga dinikmati Indonesia dalam hubungan perdagangan dengan India, yakni sebesar 8,7 miliar dolar Amerika dan dengan Pakistan sebesar 1,8 miliar dolar Amerika. Saat ini, Indonesia juga sedang mendorong pembahasan perjanjian dagang istimewa atau preferential trade agreement dengan Bangladesh. Pembahasan ini diharapkan selesai pada 2020.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajak pengusaha India meningkatkan investasi di berbagai sektor dan daerah di Indonesia. Luhut Pandjaitan saat memberikan sambutan dalam Forum Infrastruktur Indonesia-India di Jakarta, Selasa lalu mengatakan, pihaknya mendorong perusahan untuk menelusuri kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia. Menurut Luhut Pandjaitan, terdapat banyak kesempatan yang dapat diperoleh pengusaha India, khususnya di bidang infrastruktur, energi, dan teknologi informasi.
Forum Infrastruktur India Indonesia (IIIF) yang kedua ini digelar menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Lebih dari 30 CEO sektor infrastruktur asal India berpartisipasi dalam forum tersebut. Sementara dari Indonesia sendiri 75 perusahaan antara lain Pertamina, Angkasa Pura, Garuda, Pelindo dan Jasa Marga turut hadir dalam forum. Hadir pula Gubernur Provinsi Aceh Nova Iriansyah, Wakil Menteri Luar Negeri, Pemerintah India A Gitesh Sarma dan Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep K Rawat. Hadirnya Gubernur Provinsi Aceh menjadi tanda bahwa dalam kerja sama dengan India kali ini pemerintah ingin menjadikan Aceh terutama Sabang menjadi salah satu prioritas.
Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah Indonesia juga akan berupaya keras untuk memfasilitasi kebutuhan dari komunitas bisnis India untuk berinvestasi di Indonesia. Luhut Pandjaitan juga menyebutkan investor dari luar negeri juga harus mematuhi regulasi yang ada di Indonesia. Ia mengemukakan keinginannya agar investasi yang masuk ke dalam negeri juga harus merata atau dengan kata lain selaras dengan keinginan pembangunan yang Indonesia-sentris. Ia menjelaskan, pada saat ini Pemerintah Indonesia juga sedang memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Sementara itu Wakil Menteri Luar Negeri India Gitesh Sarma meyakini forum ini dapat membangun jembatan antara dunia usaha kedua negara dan meningkatkan partisipasi pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan, kesenjangan infrastruktur dapat diatasi lebih cepat bila dunia usaha kedua negara bekerja sama dengan lebih erat.
Sementara itu Duta Besar India untuk RI, Pradeep K Rawat menyatakan bahwa India dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, yaitu sama-sama negara dengan ekonomi besar serta memilki populasi muda yang besar.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mendapatkan 60 petunjuk dari 26 profesor yang berkumpul membahas pertimbangan kebijakan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal itu disampaikan Siti Nurbaya dalam pertemuan dengan 26 profesor dengan keilmuan kehutanan dan lingkungan hidup dari 11 universitas yang membahas persoalan permukiman di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pertemuan dilaksanakan di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (9/3).
Siti Nurbaya seperti dilansir Antara di Jakarta, Minggu (10/3) menyebutkan, pihaknya akan bersinergi secara internal maupun eksternal dengan kementerian terkait dan para pihak agar masyarakat hutan memperoleh hak-haknya. Dikatakannya, pertemuan itu untuk meminta pertimbangan para ahli terkait langkah korektif kebijakan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan.
Siti Nurbaya menambahkan, pertimbangan untuk menata permukiman masyarakat di dalam kawasan hutan itu diambil pemerintah karena masyarakat yang tinggal dekat sumber daya alam seharusnya tergolong kaya. Faktanya, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa saat ini terdapat 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,20 juta rumah tangga. Namun demikian, terdapat sebanyak 1,70 juta rumah tangga yang masuk dalam kategori keluarga miskin. Catatan KLHK juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang panjang sejak sistem register hutan hingga kini konsep tata ruang, luas kawasan hutan terus turun. Pada 1978-1999, kawasan hutan Indonesia tercatat seluas 147 juta hektare (ha), kemudian turun pada periode 1999- 2009 menjadi seluas 134 juta ha, lalu menjadi 126 juta ha dari 2009 hingga sekarang.
Sebelum 2014, alokasi perizinan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada swasta mencapai 32,74 juta ha atau sebesar 98,53%, sedangkan untuk masyarakat terhitung sangat kecil yaitu hanya 1,35%. Langkah korektif kemudian ditempuh pemerintah melalui program perhutanan sosial dan reformasi agrarian untuk memastikan bahwa keberadaan hutan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam pertemuan tersebut Prof Hariadi Kartodiharjo dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, perspektif penataan permukiman bukanlah tujuan akhir semata, namun sebuah strategi bagaimana memastikan masyarakat berdaulat. Menurut dia, menjadi dilema bagi pemerintah saat masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan justru dianggap menduduki atau merambah kawasan hutan.
Industri furnitur dan kerajinan nasional mampu masuk ke pasar internasional melalui berbagai produk unggulannya, yang dinilai memiliki kualitas baik dan desain menarik. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Industri, Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Indonesia, Gati Wibawaningsih, di Jakarta, Minggu (17/3). Gati menambahkan, kekuatan sektor ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia terampil, dan keragaman corak dari budaya lokal. Potensi pengembangan industri furnitur dan kerajinan di dalam negeri tercermin dari Indonesia sebagai penghasil 80 persen untuk bahan baku rotan dunia, dengan daerah penghasil rotan di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau, terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Selain 312 jenis rotan yang dapat dimanfaatkan industri furnitur dan kerajinan, Indonesia juga mempunyai potensi bahan baku kayu yang sangat banyak.
Kementerian Perindustrian mencatat, neraca perdagangan industri furnitur mengalami surplus pada Januari 2019, dengan nilai ekspor sebesar 113,36 juta dolar Amerika. Nilai ekspor tersebut naik 8,2 persen dibanding capaian pada Desember tahun 2018. Sepanjang tahun lalu, nilai ekspor furnitur nasional menembus hingga 1,69 miliar dolar Amerika.
Gati Wibawaningsih berharap, sektor industri kecil dan menengah yang menjadi produsen furnitur dan kerajinan, tetap menjaga kualitas bahan baku dan produknya serta selalu berinovasi. Untuk menghasilkan produk yang kompetitif di kancah global, industri furnitur dan kerajinan perlu memanfaatkan teknologi terkini. Hal ini seiring dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka itu menambahkan, upaya itu telah diterapkan pada pendaftaran peserta pameran Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia -Jiffina 2019. Pameran ini diselenggarakan di Jogjakarta, 13 sampai 16 Maret.
Gati Wibawaningsih menjelaskan, Jiffina merupakan pameran ke-4 terbesar yang masuk ke dalam lingkaran pameran furnitur di Asia. Hal ini menandakan bahwa pasar furnitur Indonesia sangat menarik bagi konsumen dunia.
Untuk itu, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka terus memfasilitasi keikutsertaan sejumlah Industri Kecil dan Menengah furnitur dan kerajinan dalam negeri, untuk bisa tampil di Jiffina selaku ajang pameran berskala internasional. Upaya ini dapat memacu pengembangan dan kemudahan akses pasar Industri Kecil dan Menengah nasional ke kancah global.
VOICE OF INDONESIA dari Indonesia untuk Dunia. Topik program Indonesiaku hari ini yaitu Dewan Keamanan PBB sahkan Resolusi Dukung Afghanistan, Atas Prakarsa Indonesia dan Jerman.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa – DK PBB (15/3), secara konsensus sahkan Resolusi mengenai dukungan kepada Afghanistan, yang disusun bersama Indonesia dan Jerman. Resolusi tersebut perpanjang mandat United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA).
Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani seperti dikutip laman kemlu.go.id mengatakan ini adalah Resolusi pertama dari Indonesia yang berhasil disahkan oleh Dewan Keamanan PBB sejak keanggotaan Indonesia pada DK PBB sejak Januari 2019.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan arti penting dari resolusi yang memberikan mandat kepada badan PBB, yaitu untuk melanjutkan berbagai kegiatan yang mendukung Afghanistan dan untuk mencapai kemajuan dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung, termasuk pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Afghanistan.
Resolusi antara lain berisikan peran PBB dalam mendukung perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, serta komitmen DK PBB akan kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah dan kesatuan dari Afghanistan. Resolusi tersebut juga memberikan dukungan kepada Pemerintah Afghanistan untuk membangun negaranya dan memperkuat demokrasi.
Resolusi itu juga menggarisbawahi tentang sentralitas dan proses politik yang komprehensif, inklusif bersifat Afghan-leddan Afghan-owned dan menjadikan Afghanistan sebagai platform untuk kerjasama internasional. Perpanjangan mandat UNAMA ini penting untuk koordinasi berbagai bantuan internasional termasuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam persiapan Pemilu Presiden tahun 2019 di Afghanistan.
Resolusi tersebut diapresiasi oleh negara Anggota DK PBB lainnya dan Afghanistan yang menyampaikan keberhasilan Indonesia dan Jerman dalam menyusun resolusi yang dapat didukung secara konsensus oleh seluruh Anggota DK PBB.
Selain itu, Dubes Dian Triansyah Djani juga mengatakan kesatuan dari DK PBB penting untuk memberikan sinyal kepada Afghanistan bahwa komunitas internasional mendukung Afghanistan secara penuh. Resolusi disahkan DK PBB pada pertemuan yang dipimpin oleh Perancis sebagai Presiden DK PBB bulan Maret 2019.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Kamis lalu. Kawasan ini disiapkan untuk menjadi destinasi kelas dunia dan diharapkan berkontribusi meningkatkan devisa dari pariwisata. Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata yang berlokasi di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung itu dibangun di area seluas 324 hektare dengan target investasi 10,3 triliun rupiah. Peresmian KEK ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo. Dalam siaran persnya pada Kamis Presiden Joko Widodo mengatakan, keberadaan KEK memberikan sumbangsih pada pertumbuhan ekonomi Nasional. Menurut Presiden, pihaknya juga berencana membuka KEK baru lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, KEK Tanjung Kelayang dikembangkan sebagai instrumen transformasi ekonomi masyarakat Bangka Belitung dari sebelumnya pertambangan timah menjadi kepariwisataan. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang diproyeksikan menyerap tenaga kerja sebanyak 23 ribu 645 orang. Ke depan, KEK Tanjung Kelayang ini bersiap menjadi destinasi wisata kelas dunia. Ia menjelaskan, lokasi KEK Tanjung Kelayang sangat strategis karena terletak di Pulau Belitung yang secara geografis berada di antara Jakarta dan Singapura, yang diincar sebagai target captive. Sejauh ini KEK Tanjung Kelayang berhasil menarik investasi dengan menghadirkan jaringan hotel Internasional. Darmin Nasution berharap KEK Tanjung Kelayang bisa meningkatkan devisa dari sektor kepariwisataan. Dikatakan KEK ini diharapkan mampu menarik investasi sebesar 20 triliun rupiah hingga 2025, serta mendatangkan 59.000 wisatawan per tahun dengan nilai ekonomi 751,4 miliar rupiah per tahun pada saat KEK ini sudah beroperasi penuh.
Sementara itu Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, selain KEK Tanjung Kelayang, saat ini Dewan Nasional tengah mengkaji dua usulan KEK yang berada di Provinsi Bangka Belitung yaitu Sungailiat di Kabupaten Bangka dan Tanjung Gunung di Kabupaten Bangka Tengah, yang diharapkan ditetapkan dalam waktu dekat. Ia menambahkan, untuk memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modal di KEK, pemerintah telah menerbitkan kebijakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, yang juga diterapkan di Kawasan Ekonomi Khusus.
Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu lalu meresmikan Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru yang merupakan pasar ikan modern pertama di Indonesia. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menghimbau agar pasar tersebut digunakan dengan disertai pola kerja baru dan orientasi yang baik untuk menjaga kenyamanan, kebersihan dan keamanan. Menurut Presiden semua fasilitas di Pasar Ikan Modern Muara baru berstandar internasional. Oleh sebab itu Presiden ingin menjadikan Pasar Ikan Modern Muara Baru sebagai pasar ikan percontohan di seluruh provinsi di Indonesia.
Pasar Ikan Modern tersebut merupakan proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikelola oleh Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan dibangun dengan dana APBN 2018 sebesar 150 miliar rupiah.
Pasar Ikan Modern Muara Baru memiliki 894 unit kios ikan segar dan 155 unit kios ikan kering. Fasilitas lain yang dimiliki gedung berlantai tiga itu adalah cold storage, food court, ruang pengepakan, Instalasi Pengolahan Limbah (IPALI), klinik, ATM , ruang pertemuan dan masjid.
Konsumen dapat membeli berbagai jenis produk laut seperti udang, cumi, gurita, sotong, tuna, tongkol, cakalang, bandeng, jambal dan banyak lainnya. Pembeli juga dapat meminta ikan segarnya untuk diolah langsung menjadi masakan untuk disantap di food court lantai tiga.
PIM Muara Baru mengusung konsep berbeda dengan pasar ikan pada umumnya. Pasar ini dibangun dengan konsep tempat belanja yang higienis, bersih, serta tak becek dan bau. Dengan terobosan ini, PIM diharapkan menarik wisatawan untuk berkunjung.
Seluruh pedagang Pasar Ikan Modern adalah Usaha Kecil Menengah perikanan kelautan. Pasar Ikan Modern menjadi sarana bagi pedagang kecil dan menengah untuk mengenalkan berbagai produk ikan. Sebab, pasar ini juga bakal memperkuat pelabuhan perikanan Nizam Zachman Muara Baru sebagai salah satu destinasi wisata bahari dan kuliner di Indonesia, khususnya di utara Jakarta.
Pemerintah berencana mengeluarkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang disebut - KUSUKA kepada seluruh pedagang di pasar ikan modern Muara Baru. Kartu ini merupakan bentuk perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha. Laman resmi Sekretariat Kabinet RI mengatakan, KUSUKA berfungsi untuk mendorong percepatan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan efektivitas serta efisiensi program pemerintah yang tepat sasaran kepada pedagang. Hingga kini, pemerintah telah menyerahkan kartu itu kepada 231 dari 397 pedagang ikan.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pejabat lainnya.