Indonesia Ku (666)
February
Indonesia dan Swiss Tanda Tangani Perjanjian Mutual Legal Assistance
Written by Daniel
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin (4/2). Siaran pers Kedutaan Besar RI Bern yang dirilis Kantor Berita Antara di Jakarta, Selasa (8/2) manyebutkan, penandatanganan perjanjian tersebut setelah melalui dua kali putaran perundingan, yakni di Bali pada 2015 dan di Bern, Swiss, pada 2017. Perjanjian tersebut juga menandai keberhasilan diplomasi Indonesia di Swiss di bidang hukum. Dijelaskan, perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta. Menteri Yasonna menjelaskan, perjanjian MLA dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). Menurut Yasonna Laoly, perjanjian tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya. Yasonna Laoly mengatakan, atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Yasonna Laoly menjelaskan, prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.
Duta Besar RI untuk Swiss dan Lichtenstein, Muliaman D. Hadad yang mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada upacara penandatanganan tersebut menyatakan, perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dubes Muliaman menambahkan penandatanganan MLA menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral RI-Swiss di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang selama ini telah terjalin dengan baik. Penandatanganan Perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita, dan arahan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Di antaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018, di mana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerja sama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah menandatangani perjanjian MLA dengan negara ASEAN, Australia, Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran. Demikian Indonesiaku kali ini.
February
BRG Uji Coba Teknologi Aero-Hydro Culture Di Lahan Gambut Siak
Written by Daniel
Badan Restorasi Gambut melakukan uji coba teknologi "Aero-Hydro Culture" di sejumlah lahan gambut di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk menjaga agar tanah tersebut tetap basah.
Aero Hydro Culture merupakan sistem kultur tanaman gambut yang dapat menjadi solusi untuk menjaga produktivitas tanaman di atas lahan gambut sambil tetap menjaga tinggi muka air gambut.
Sistem ini disesuai dengan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016, menegaskan bahwa ketinggian muka air tanah di lahan gambut harus dijaga agar tidak sampai lebih dari 40 centimeter di bawah permukaan gambut.
Dasar tersebut sangat penting untuk menjaga tingkat kebasahan lahan gambut itu sendiri. Bagi beberapa pemangku kepentingan dan pengelola budidaya di lahan gambut, ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga produktivitas tanaman.
Di lain pihak, risiko pengeringan lahan gambut selain mengakibatkan turunnya permukaan lahan gambut (subsidence) juga rentan terjadinya kebakaran. Selain itu, ekosistem gambut ini adalah lahan basah dan perlu ada tata kelola yang ramah yang berkelanjutan serta tidak merusak lahan gambut.
Kepala Badan Restorasi Gambut - BRG, Nazir Foead di Siak, Senin, mengatakan, sudah banyak pilihan teknologi yang sudah dikembangkan di Indonesia di beberapa tempat untuk meningkatkan produktivitas tanaman masyarakat di lahan gambut agar lahannya tetap basah. Pemupukan juga bisa berkurang dengan teknologi ini. Menurutnya, ada sejumlah teknologi yang dipresentasikan dalam workshop di Siak untuk penerapan metode tersebut, di antaranya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya teknologi itu akan diujicoba di Siak.
Nazir Foead mengungkapkan, Workshop semacam ini penting sebagai ajang untuk berbagi ilmu dan metodologi terkait pengelolaan lahan gambut agar tidak melanggar kaidah dan tata aturan. Di lain pihak, memberi manfaat baik secara ekonomis dan ekologis bagi mereka yang bergerak di budidaya lahan gambut.
Workshop yang dilengkapi dengan kunjungan langsung ke area praktik di perkebunan masyarakat di Benteng Hulu dan Koto Ringin, Mempura, Siak, menjadi contoh langsung penerapan Aero Hydro Culture.
Pemerintah Kabupaten Siak mendukung inovasi Sistem Kultur AeroHydro ini, terlebih karena sebagian besar wilayah gambut di Siak dimanfaatkan untuk hutan tanaman dan perkebunan.
February
Ribuan orang memadati pameran properti dalam ajang Indonesia Property Expo -IPEX 2019 di Jakarta Covention Center yang diselenggarakan 2 hingga 10 Februari ini. Direktur Utama Bank Tabungan Negara -BTN, Maryono, usai membuka IPEX 2019 di Jakarta, Sabtu (2/2) menyatakan optimistis pameran akan mencetak kredit baru senilai 6 triliun rupiah.
IPEX 2019 merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap bulan Februari dan September. Untuk bulan Februari merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Ulang Tahun ke-69 BTN yang fokus bergerak di bidang pembiayaan perumahan.
IPEX 2019 diikuti 167 pengembang, yang terdiri atas 116 pengembang Kredit Kepemilikan Rumah Non Subsidi dan 51 pengembang Kredit Kepemilikan Rumah Subsidi, dengan total proyek properti sekitar 869 proyek, yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi -Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Sulawesi, sampai Kalimantan.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Maryono, mengatakan, dalam pameran ini BTN memberikan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah berbunga murah, mulai dari 6,69 persen tetap selama satu tahun.
Maryono juga menginformasikan, jumlah kredit baru yang terjadi dalam beberapa kali kegiatan IPEX terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, izin prinsip Kredit Kepemilikan Rumah/Kredit Kepemilikan Apartemen mencapai 8,3 triliun rupiah, pada tahun 2017 naik menjadi 12,8 triliun rupiah. Sementara tahun lalu ketika suku bunga kredit merangkak naik, ajang IPEX masih mencatatkan persetujuan izin prinsip untuk total Kredit Kepemilikan Rumah/Kredit Kepemilikan Apartemen senilai 18,4 triliun rupiah.
Ia menambahkan, untuk menarik generasi milenial, BTN juga memperkuat layanan Kredit Kepemilikan Rumah secara online. Per Februari ini, portal www.btnproperti.co.id hadir dengan wajah baru dan sejumlah fitur tambahan, di antaranya fitur 3 dimensi -3D (tridi) proyek perumahan. Konsumen bisa melihat langsung proyek perumahan atau unit rumah contoh dari developer BTN, dengan merasakan seakan-akan berada di lokasi langsung karena ketersediaan data 3D.
Fitur baru selanjutnya adalah transactional booking fee. Dengan fitur ini, konsumen atau pengunjung BTN Properti bisa langsung memesan unit rumah dari developer yang sudah bekerja sama dengan Bank BTN, dan bisa langsung melakukan pembayaran booking fee atau tanda jadi pemesanan dengan kanal pembayaran yang disediakan Bank BTN, mulai dari ATM/Virtual Account, Internet Banking, dan Mobile Banking.
Berdasarkan pantauan Bank BTN, aplikasi Kredit Kepemilikan Rumah online yang mengalir lewat portal tersebut tercatat mencapai lebih dari 42 ribu aplikasi, atau melompat 208 persen dibandingkan tahun 2017 sebanyak 13 ribu aplikasi.
February
Menko Maritim Minta Airbus Produksi Komponen di Indonesia
Written by Daniel
President Asia-Pacific Airbus, Jean Marc Nasr telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, ( 04/2). Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana Airbus untuk berbisnis perawatan pesawat di Indonesia. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, usai bertemu dengan Jean Marc Nasr, Luhut Pandjaitan menjelaskan telah meminta produsen pesawat asal Perancis tersebut untuk memproduksi komponen pesawat di Indonesia serta menggandeng perusahaan lokal yaitu PT Dirgantara Indonesia. Luhut Pandjaitan menjelaskan bahwa permintaannya untuk lebih meningkatkan dan memajukan industri dalam negeri.
Selain itu, Luhut Pandjaitan juga meminta kepada Airbus untuk memproduksi ban pesawat di Indonesia. Menurutnya, dengan menggunakan ban pesawat buatan dalam negeri atau pakai Tingkat Kandungan Dalam Negeri akan menyerap produksi karet Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Luhut Pandjaitan juga mendorong Airbus bisa segera menjalin kerja sama dalam bisnis pemeliharaan pesawat. Menurut Luhut Pandjaitan dua maskapai Indonesia, yakni Lion Air dan Garuda Indonesia telah memiliki fasilitas pemeliharaan pesawat di Batam dan Bintan. Ia menjelaskan, Airbus ingin kerja sama perawatan untuk pesawat-pesawat Airbus 320.
Ditambahkannya, April mendatang pihak Airbus akan datang dengan usulan yang konkret terkait kerja sama di Bintan dan Batam itu.
Menurut Luhut Pandjaitan, pihak Airbus tertarik dengan rencana tersebut karena pengerjaan di dalam negeri akan menekan biaya 20 persen lebih murah ketimbang harus melakukannya di Singapura.
Luhut Pandjaitan mengungkapkan pihak Airbus senang dan tertarik dengan Indonesia. Menurut Airbus, Indonesia adalah pasar yang sangat penting.
February
BNPB Konsolidasi Potensi Nasional Untuk Menghadapi Bencana
Written by Daniel
Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Bencana tahun 2019 di Jatim Expo, Surabaya Sabtu(2/2). Rakornas dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD seluruh Indonesia dan perwakilan dari kementerian, lembaga, gubernur, bupati/walikota, TNI, Polri, akademisi dan lainnya.
Didampingi Kepala BNPB, Doni Monardo, Presiden RI Joko Widodo membuka Rakornas BNPB. Dalam sambutannya Presiden menyatakan forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan yang dimiliki Indonesia untuk mengantisipasi bencana.
Dalam kesempatan ini Presiden menyampaikan enam poin arahannya. Pertama, perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama. Misalnya di NTB, daerah yang dilanda gempa pada tahun 2018 ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1978. Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya.
Kedua, pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif.
Ketiga, apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama Panlima Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) menjadi wakil komandan satuan tugas.
Keempat, pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk hingga ke level daerah. Belajar dari Jepang, masyarakat tidak panik saat gempa. Mereka baru berlari ketika ada sirine dan mengetahui jalur evakuasi.
Kelima, melakukan edukasi kebencanaan. Program ini harus dimulai tahun ini di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan para pemuka agama. Oleh karena itu, papan peringatan diperlukan, rute-rute evakuasi diperlukan.
Keenam, melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat RW hingga RT, sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana. Bencana bukan hanya tsunami, banjir, tanah longsor, gempabumi dll. Bencana yang banyak menelan korban adalah gempabumi.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyempatkan berdialog dengan peserta. Setelah itu, Presiden meninjau gelar peralatan untuk penanggulangan bencana. Hadir juga dalam Rakornas tersebut, Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Ari Dono, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan.
February
Indonesia Italia Kerja Sama Pengembangan Bahan Bakar Hijau
Written by Daniel
PT Pertamina (Persero) dan Eni, perusahaan migas asal Italia, menjalin kesepakatan untuk mengembangkan kilang minyak yang mampu mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar minyak jenis gasolin atau green fuel. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif dan Chief Refining & Marketing Officer of Eni S.p.A. Giuseppe Ricci, di Roma, Italia, Rabu 30 Januari. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral – ESDM Ignasius Jonan dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Budi Syarif mengatakan, kesepaktan Roma merupakan tindak lanjut nota kesepahaman kerja sama yang telah diteken pada September 2018 serta penandatangan kesepakatan lanjutan pada Desember 2018. Menurut Budi Syarif kesepakatan lanjutan tersebut menjadi tonggak penting bagi pengembangan energi masa depan Indonesia yang akan mengurangi penggunaan energi fosil. Budi Syarif menambahkan, kerjasama untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam terbarukan dalam negeri ini juga sekaligus merupakan upaya Pertamina untuk mengurangi impor minyak mentah demi kemandirian energi nasional.
Indonesia memiliki sumber energi hijau, yakni minyak kelapa sawit yang melimpah yang merupakan sumber daya alternatif untuk pengembangan energi hijau. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.
Selama ini, bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia digolongan menjadi dua, yaitu gasolin dan diesel. Gasolin terdiri atas Premium, Pertalite, Pertamax, dan avtur. Namun baru Solar atau bahan bakar diesel yang dicampur dengan biodiesel (B20). Selain mengembangkan kilang minyak agar mampu mengolah minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), EnI juga akan mengambil CPO dari Indonesia untuk diolah di kilang perusahaan itu di Italia untuk memproduksi hydrotreated vegetable oil/HVO yang bisa digunakan sebagai campuran Solar.
Selain itu, kerangka perjanjian pembentukan usaha patungan dibutuhkan sebagai dasar Pertamina melanjutkan diskusi tentang potensi pembangunan kilang minyak ramah lingkungan (green refinery) untuk memproduksi HVO di Indonesia.
Untuk mewujudkan kerja sama dengan Eni, Pertamina telah membentuk Komite Pengarah yang bertugas untuk mendalami peluang bisnis bersama dan membahas klausul yang akan disepakati yang akan menjadi rujukan dalam pembangunan proyek kilang ramah lingkungan layak dan memenuhi persyaratan.
Pertamina dan Eni memiliki komitmen mewujudkan pembangunan kilang ramah lingkungan (green refinery) dengan tiga opsi. Pertama, konversi atas sebagian aset yang ada di Kilang Dumai menjadi green plant. Kedua, mengerjakan konstruksi kilang baru ramah lingkungan yang berada di area Kilang Dumai. Ketiga, konstruksi kilang baru ramah lingkungan di Kilang Plaju.
February
Pemerintah Indonesia meminta Jepang membebaskan tarif bea masuk produk kelautan dan perikanan Indonesia. Rata-rata tarif bea masuk yang dibebankan sekitar 7 persen. Permintaan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara Japan Business and Investment Forum di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa,29/1. Menurut Susi, pengenaan tarif bea masuk oleh Jepang dinilai memberatkan. Ia menjelaskan, dampaknya tidak hanya kepada pengusaha Indonesia, tapi juga pengusaha Jepang. Hal itu akan menyulitkan pengusaha Jepang jika ingin merelokasi usahanya di Indonesia. Pengusaha Jepang yang melakukan relokasi usaha ke Indonesia lalu mengekspor ke negaranya sendiri akan kena tarif bea masuk dari Jepang.
Menurut Menteri Susi Pudjiastuti seharusnya Jepang memberikan tarif bea masuk nol persen bagi semua produk perikanan dari Indonesia. Hal itu mengingat kebijakan Indonesia memerangi pencurian ikan demikian bagus dan cepat sebagaimana diharapkan komunitas global. Susi meyakini investasi Jepang di sektor perikanan tangkap di Tanah Air, khususnya komoditas tuna akan meningkat apabila penghapusan tarif tersebut dilakukan. Menanggapi permintaan tersebut Presiden Direktur Japan External Trade Organization (JETRO) Keishi Suzuki menyatakan Indonesia akan mendapatkan pembebasan tarif bea masuk apabila bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP).
Forum investasi bisnis juga membicarakan penguatan ekspor ikan Indonesia ke Jepang. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharapkan ekspor komoditas perikanan nasional yang dikirim ke Jepang tidak hanya didominasi dari wilayah di Indonesia barat, tetapi juga dilakukan oleh kawasan Indonesia timur. Saat ini secara tradisional, eskpor perikanan Indonesia banyak dilakukan dari Jakarta, Surabaya dan Bali. Menurut Rifky Effendi, berbagai daerah di kawasan Indonesia timur yang paling potensial melakukan ekspor langsung ke Jepang antara lain Makassar (Sulawesi Selatan) dan Manado (Sulawesi Utara). Forum investasi bisnis tersebut dihadiri sebanyak 13 perusahaan yang bergerak antara lain di bidang manufaktur dan logistik, yang diprakarsai oleh Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang (Jetro). Selain itu, berbagai perusahaan hadir dari pihak Republik Indonesia yang bergerak di bidang prosesing atau pengolahan, angkutan transportasi dan trading.
January
Menlu Minta DK PBB Lebih Tanggapi Dampak Perubahan Iklim
Written by Daniel
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk lebih menanggapi dan mendorong upaya mengatasi dampak perubahan iklim terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Menlu Retno Marsudi dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/1) mengatakan, perubahan iklim adalah suatu kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu dalam pertemuan debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai Penanganan dampak perubahan iklim terhadap perdamaian internasional di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Jumat (25/1).
Dikatakannya, isu perubahan iklim merupakan isu yang penting karena berdasarkan penelitian United Nations Population Fund (UNFPA), perubahan iklim dalam 100 tahun ke depan akan mengakibatkan kenaikan permukaan air laut di Kota Semarang yang berpotensi menggenangi kawasan pesisir Semarang antara 1,7 hingga tiga kilometer persegi. Menurut Menlu Retno Marsudi, Semarang yang secara ekonomi merupakan kota dinamis memiliki kemampuan untuk beradaptasi atas dampak perubahan iklim. Namun banyak kota dan negara lain yang tidak memiliki kapasitas untuk beradaptasi. Akibatnya akan terjadi kehilangan mata pencaharian masyarakat, kerentanan pangan, kehilangan wilayah serta migrasi yang tidak teratur (irregular migration).
Menlu menegaskan pentingnya mengembangkan kapasitas adaptasi negara terhadap perubahan iklim. Apabila hal itu tidak terwujud, maka potensi ancaman terhadap keamanan internasional, yang merupakan perhatian Dewan Keamanan PBB, akan semakin besar.
Menurut Menlu ada tiga poin terkait peran Dewan Keamanan PBB dalam mendukung upaya penanganan dampak keamanan dari perubahan iklim. Pertama, Dewan Keamanan PBB harus mengonsolidasikan upaya bersama untuk menanggulangi ancaman keamanan yang diakibatkan perubahan iklim. Kedua, pendekatan terhadap pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) dan penciptaan perdamaian (peacebuilding) harus mendorong sinergi antara keamanan dan pembangunan. Ketiga, tanggung jawab untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan tanggung jawab masing-masing negara. Selain itu, menurut Menlu, peran organisasi kawasan yang lebih aktif dalam penanganan bencana akibat perubahan iklim, seperti ASEAN untuk kawasan Asia Tenggara, juga penting.
Dikatakannya, ASEAN telah memperkuat kapasitas Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Bencana ASEAN dalam penanganan bencana alam secara terkordinasi, 'One ASEAN One Response'.
January
Menlu Minta DK PBB Lebih Tanggapi Dampak Perubahan Iklim
Written by Daniel
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk lebih menanggapi dan mendorong upaya mengatasi dampak perubahan iklim terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Menlu Retno Marsudi dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/1) mengatakan, perubahan iklim adalah suatu kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu dalam pertemuan debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai Penanganan dampak perubahan iklim terhadap perdamaian internasional di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Jumat (25/1).
Dikatakannya, isu perubahan iklim merupakan isu yang penting karena berdasarkan penelitian United Nations Population Fund (UNFPA), perubahan iklim dalam 100 tahun ke depan akan mengakibatkan kenaikan permukaan air laut di Kota Semarang yang berpotensi menggenangi kawasan pesisir Semarang antara 1,7 hingga tiga kilometer persegi. Menurut Menlu Retno Marsudi, Semarang yang secara ekonomi merupakan kota dinamis memiliki kemampuan untuk beradaptasi atas dampak perubahan iklim. Namun banyak kota dan negara lain yang tidak memiliki kapasitas untuk beradaptasi. Akibatnya akan terjadi kehilangan mata pencaharian masyarakat, kerentanan pangan, kehilangan wilayah serta migrasi yang tidak teratur (irregular migration).
Menlu menegaskan pentingnya mengembangkan kapasitas adaptasi negara terhadap perubahan iklim. Apabila hal itu tidak terwujud, maka potensi ancaman terhadap keamanan internasional, yang merupakan perhatian Dewan Keamanan PBB, akan semakin besar.
Menurut Menlu ada tiga poin terkait peran Dewan Keamanan PBB dalam mendukung upaya penanganan dampak keamanan dari perubahan iklim. Pertama, Dewan Keamanan PBB harus mengonsolidasikan upaya bersama untuk menanggulangi ancaman keamanan yang diakibatkan perubahan iklim. Kedua, pendekatan terhadap pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) dan penciptaan perdamaian (peacebuilding) harus mendorong sinergi antara keamanan dan pembangunan. Ketiga, tanggung jawab untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan tanggung jawab masing-masing negara. Selain itu, menurut Menlu, peran organisasi kawasan yang lebih aktif dalam penanganan bencana akibat perubahan iklim, seperti ASEAN untuk kawasan Asia Tenggara, juga penting.
Dikatakannya, ASEAN telah memperkuat kapasitas Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Bencana ASEAN dalam penanganan bencana alam secara terkordinasi, 'One ASEAN One Response'.
January
BUMN Dukung Kreativitas Milenial Muslim Lewat Islamic Nexgen Fest
Written by Daniel
Kementerian Badan Usaha Milik Negara -BUMN RI mendukung generasi milenial Indonesia untuk terus kreatif menghasilkan karya-karya positif melalui ajang Islamic Nexgen Fest yang digelar Telkom University, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/1/). Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi jajaran deputi Kementerian BUMN dan direksi BUMN hadir dalam kegiatan bertajuk Spirit of Milenials - Islamic Nexgen Fest yang didedikasikan bagi generasi muslim milenial di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Rini Soemarno mengatakan, Islamic Nexgen Fest merupakan wadah yang dapat mendorong generasi milenial agar dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Ia merasa bangga dengan milenial BUMN yang terlibat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Ia berpesan agar generasi milenial tetap terus semangat dan berkreasi. Milenial BUMN dan santri muda juga harus kreatif, mandiri, dan memiliki jiwa usaha BUMN serta mempunyai andil dalam membangun bangsa dan negara.
Dalam Islamic Nexgen Fest, ditampilkan bakat dan kreativitas generasi muslim yang dikelompokkan dalam tiga kategori kompetisi, yaitu Hijab Muda untuk Muslimah berbakat dan menginspirasi, Nada Islami untuk Musisi religi Islam, dan Usaha Santri untuk Santri yang berjiwa kewirausahaan.
Setiap kompetisi ini diharapkan melahirkan bakat-bakat berbeda, mulai dari bermusik, berkreasi, dan juga berbisnis, sehingga talenta-talenta baru ini dapat menginspirasi milenial muslim lainnya di seluruh Indonesia, sebagai muslim milenial Indonesia yang kreatif, inspiratif, toleran, dan mencintai Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Menteri Rini secara resmi membuka acarasebagai tanda dimulainya rangkaian roadshow Islamic Nexgen Fest yang akan diadakan di tiga kota besar dan 6 kota/kabupaten/kotamadya di Indonesia.
Ribuan generasi muda dari Milenial BUMN, mahasiswa Telkom University dan santri pondok pesantren di wilayah Jawa Barat antusias menghadiri kegiatan ini. Generasi milenial kini mencapai sekitar 60 persen dari total karyawan BUMN, yaitu sebanyak 1 juta orang. Menteri Rini mengharapkan generasi ini dapat menjadi pemimpin yang baik untuk mendorong kinerja yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan BUMN. Islamic Nexgen Fest untuk area Jawa Barat ini juga menghadirkan gerai Wirausaha Muslim Muda, Rumah Kreatif BUMN, dan Usaha Santri.