Indonesia Ku (666)
January
Menteri BUMN Harapkan BUMN Pertahanan Jadi Pemain di Pasar Internasional
Written by Daniel
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyaksikan penyerahan secara resmi helikopter dan pesawat militer karya PT Dirgantara Indonesia (PT DI) kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk TNI Angkatan Laut (TNI AL) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/1/). Lima unit Heli AKS dan satu unit Pesawat Udara CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) diserahkan kepada Kementerian Pertahanan di Hanggar Rotary Wing KP II milik PT DI. Pesawat udara ini secara kontraktual telah diserahkan kepada Kemhan/TNI AL pada September 2018.
Dalam kesempatan itu Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan harapannya agar kerja sama antar BUMN dan Tentara Nasional Indonesia tetap terus ditingkatkan, dan PT DI tidak hanya menjadi pemain di pasar lokal namun juga di pasar internasional.
Rini juga meminta agar BUMN industri pertahanan tidak hanya berkonsentrasi memproduksi alutstista, tapi juga mulai serius menggarap lini bisnis perawatan alutsista. PT DI misalnya, diminta menyiapkan lini untuk perawatan pesawat tempur yang dipergunakan TNI.
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elfien Guntoro menjelaskan pesawat CN235-220 MPA dapat digunakan untuk berbagai misi seperti patroli perbatasan dan Zona Ekonomi Eksklusif, pengawasan pencurian ikan dan pencemaran laut, pengawasan imigrasi dan perdagangan manusia, penyelundupan narkoba dan barang illegal, serta pencarian dan penyelamatan korban bencana.
Elfien Guntoro menambahkan, pesawat tersebut memiliki beberapa keunggulan yakni dapat lepas landas dengan jarak yang pendek dan di landasan yang belum beraspal atau berumput, mampu terbang selama 10-11 jam dengan sistem avionik glass cockpit, autopilot, dan adanya winglet di ujung sayap agar lebih stabil dan irit bahan bakar.
Dalam kunjungannya di Bandung Menteri Rini Soemarno juga menyempatkan diri untuk mengendarai langsung Panser Anoa 6x6 buatan PT Pindad (Persero) sambil mengelilingi fasilitas produksi BUMN tersebut. Dalam kesempatan itu Rini Soemarno mengatakan ke depannya ia akan mendorong PT Pindad untuk mengembangkan kendaraan komersil.
Panser Anoa 6x6 karya PT Pindad telah diproduksi dalam berbagai varian dan telah ikut dalam misi perdamaian dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa di berbagai negara seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan.
Selain digunakan di dalam negeri, sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Brunei hingga negara Timur Tengah telah membeli produk karya anak bangsa ini.
January
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam ajang World Economic Forum (WEF) Annual Meeting di Davos, Swiss, menegaskan Indonesia siap menyongsong era revolusi industri 4.0, yang sudah berada di depan mata. Demikian dikatakan Airlangga Hartarto saat menjadi narasumber pada Indonesia Outlook 2019 sebagai rangkaian kegiatan forum ekonomi global itu, Selasa (22/1) waktu setempat. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu Airlangga mengatakan, untuk menyiapkan masa depan sektor manufaktur, Indonesia telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 dengan memilih lima sektor untuk menjadi pionirnya dan menetapkan 10 program prioritas nasional. Kelima sektor yang dipilih tersebut, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia. Kelima sektor ini terbukti mampu berkontribusi hingga 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) industri manufaktur, menyumbang 65 persen pada total nilai ekspor dan 60 persen tenaga kerja di lima sektor tersebut. Kementerian Perindustrian memproyeksi lima sektor tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional masa depan.
Tujuan utama Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2030. Airlangga menegaskan, pihaknya juga sudah memikirkan strategi dan kebijakan yang cocok untuk model bisnis baru dan untuk mendorong daya saing berbasis inovasi, skill dan sustainability. Oleh karena itu, selain pemberian fasilitas insentif fiskal, pemerintah sedang fokus menjalankan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar siap memasuki era industri 4.0. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian menggandeng negara Swiss melaksanakan program skill for competitiveness (S4C). Menurut Airlangga, dari program itu, ada 25 pimpinan politeknik Kementerian Perindustrian yang sedang mengikuti training. Bersama Swiss Indonesia juga terus mendorong penerapan sistem ganda yakni 70 persen praktik dan 30 persen teori di seluruh kurikulum politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Airlangga Hartarto juga menyampaikan implementasi industri 4.0 akan mendorong peningkatan investasi oleh perusahaan, terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi pendukung seperti Internet of Things (IoT). Langkah ini diyakini mampu memacu produktivitas dan kualitas di sektor manufaktur.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga hadir dalam pertemuan tahunan WEF mengaku membawa misi khusus dalam kunjungan ke Davos kali ini. Misi tersebut di antaranya terkait penanganan sampah laut serta kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Menurut Luhut, kini yang paling penting adalah mengenalkan Indonesia secara utuh.
January
Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan rencana membangun kota ramah lingkungan secara berkelanjutan yang konsepnya disampaikan dalam High Level Seminar on Sustainable Cities ke-10 di Nusa Dua, Bali, 21-23 Januari 2019. Forum dihadiri 200 peserta dari negara-negara ASEAN dan mitra ASEAN yakni Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Rusia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, di Nusa Dua, Bali, Senin menyebutkan, sejak 2017, High Level Seminar memperluas fokus ke sifat multidimensi pembangunan kota, khususnya masalah lingkungan. Maka Indonesia fokus pada penanganan sampah dan limbah di perkotaan.
Selain masalah lingkungan High Level Seminar yang dihadiri peserta dari negara-negara ASEAN dan delapan negara mitra ASEAN itu juga fokus untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Dikatakannya, High Level Seminar on Sustainable Cities ini merupakan wadah bagi pembuat kebijakan, para ahli dan praktisi di bidang pengembangan kota berkelanjutan di regional Asia Timur dan Tenggara. Mereka diharapkan dapat membagi ide, pengetahuan dan pengalaman serta mengembangkan kerja sama.
Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, sejak tahun 2015, proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan lebih besar daripada yang tinggal di desa yaitu sebesar 59,35 persen. Menurut Rosa 82,37 persen penduduk Indonesia diproyeksikan tinggal di perkotaan pada tahun 2045. Hal ini akan berdampak pada timbunan sampah dan limbah padat di perkotaan akibat aktivitas manusia. Rosa menegaskan, hal tersebut menjadi masalah serius, karena sampah dan limbah tidak hanya mempengaruhi kualitas kesehatan dan lingkungan pada tingkat lokal, namun juga pada tingkat global. Oleh karena itu Indonesia telah berkomitmen untuk menangani sampah dan limbah. Hal ini tercermin pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah agar mampu mengelola 100 persen yang terdiri atas pengurangan limbah 30 persen dan penanganan limbah 70 persen dari limbah padat yang dihasilkan secara nasional pada tahun 2025. Pada dasarnya, peraturan ini memberikan pedoman untuk mengelola timbunan sampah.
January
Bangladesh masih tertarik membeli gerbong kereta api buatan Indonesia yang diproduksi Perseroan Terbatas Industri Kereta Api -PT INKA, setelah pada 2016 dan 2006 lalu sukses mengirim total 200 unit gerbong kereta api. Tahun ini sebanyak 250 gerbong kereta api kembali diekspor ke Bangladesh. Sebanyak 15 unit gerbong pertama dikirim melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (20/1). Secara simbolis, pelepasan ekspor perdana gerbong kereta dilakukan oleh Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto. Dalam sambutannya Airlangga Hartarto mengapresiasi PT INKA yang sukses memenangkan tender sehingga mampu ekspor kereta ke Bangladesh. Ia mengatakan, ini adalah bukti bahwa anak bangsa mampu bersaing dan kemampuannya diakui di dunia internasional.
Direktur Utama PT INKA, Budi Noviantoro, menyebutkan, 250 unit gerbong kereta untuk Bangladesh Railway terdiri atas 50 gerbong tipe Broad Gauge dan 200 gerbong tipe Meter Gauge. Kereta tipe Broad Gauge untuk track dengan lebar 1.676 milimeter, sedangkan kereta tipe Meter Gauge digunakan pada track dengan lebar 1.000 milimeter. Ia mengatakan, PT INKA sendiri merupakan pemenang tender dalam pengadaan kereta penumpang untuk Bangladesh Railway pada 2017, dengan total nilai kontrak sebesar 100,89 juta dolar Amerika Serikat.
Pada 2016, PT INKA telah mengekspor 150 unit gerbong dengan nilai kontrak senilai 72,39 juta dolar Amerika, dan 50 unit sebelumnya pada 2006 dengan nilai kontrak sebesar 13,8 juta dolar Amerika. Budi Noviantoro menambahkan, PT INKA tidak hanya mengekspor gerbong kereta, tetapi perusahaan itu juga mengekspor Power Generating Car dan gerbong barang ke Malaysia, Well Wagon ke Singapura, Ballast Hopper Wagon ke Thailand, lokomotif ke Filipina, dan Blizzard Center Sills ke Australia. Untuk order dari dalam negeri sendiri, PT INKA saat ini sedang menyelesaikan produksi 438 kereta pesanan PT Kereta ApiIndonesia -PT KAI. Yang sudah terkirim 288 unit kereta. PT KAI juga memesan 31 trainset Light Rail Transit, yang akan dikirim mulai pertengahan tahun ini.
January
Negara-negara anggota ASEAN telah sepakat untuk mendorong kerja sama berkelanjutan dalam upaya menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Upaya itu dilakukan antara lain melalui pembangunan komunitas ASEAN dengan meningkatkan peran milenial.
Kesepakatan untuk mendorong kerja sama berkelanjutan itu dicapai oleh para menteri luar negeri ASEAN dalam pertemuan ASEAN Foreign Ministers Retreat (AMM Retreat) di Chiang Mai, Thailand pada Jumat(18/1) yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Mengutip laporan Kantor Berita Antara, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, dalam pertemuan AMM Retreat itu, para menlu negara ASEAN membahas program kerja dan prioritas ASEAN di bawah kepemimpinanThailand untuk tahun 2019, dengan tema "Memajukan Kemitraan untuk Keberlanjutan" (Advancing Partnership for Sustainability). AMM Retreat juga membahas berbagai isu terkait pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan konektivitas.
Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan, para Menlu ASEAN sepakat untuk mendorong komplementaritas dan kerja sama lebih erat untuk mencapai Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Para Menlu ASEAN juga membahas proses Pembangunan Komunitas ASEAN, termasuk melalui upaya untuk meningkatkan pengetahuan di masyarakat mengenai ASEAN. Terkait hal itu, ASEAN akan membentuk Network of ASEAN Association guna meningkatkan kesadaran mengenai ASEAN di seluruh negara anggota, dengan melibatkan para akademisi dan organisasi masyarakat.
Selain itu, dalam pembahasan tentang Pembangunan Komunitas ASEAN, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya melibatkan peran milenial dalam upaya memperkuat proses pembangunan komunitas. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan tidak hanya kesadaran, namun juga rasa menjadi bagian dari komunitas ASEAN di kalangan generasi muda. Menteri Retno Marsudi juga menjelaskan salah satu cara Indonesia untuk meningkatkan kepedulian generasi muda dan milenial kepada ASEAN adalah dengan memilih Duta Muda ASEAN setiap tahun.
Saat membahas program kerja ASEAN 2019, Pemerintah Indonesia mendorong agenda pengarusutamaan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan kawasan. Retno Marsudi juga menekankan bahwa perempuan memiliki berbagai keunggulan yang dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Disamping itu, Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Pelatihan Regional mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan pada Maret 2019//
January
Kemendag Tingkatkan Kinerja Perdagangan Indonesia dan AS
Written by Daniel
Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) terus membuka kesempatan dan memfasilitasi pelaku usaha Indonesia yang ingin melakukan penjajakan kesepakatan dagang dengan pelaku usaha di Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan dengan menggelar business matching di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York, Amerika Serikat Kamis (17/1) waktu setempat. Direktur Jenderal PEN, Arlinda saat memberikan sambutan di hadapan sekitar 100 peserta business matching mengatakan, penyelenggaraan business matching ini merupakan salah satu upaya Indonesia dalam memperkuat kemitraan dan berkolaborasi dengan Amerika, serta menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.
Menurut Arlinda, Amerika menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia selama bertahun-tahun. Semakin banyak perusahaan Amerika berinvestasi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Perdagangan antara Indonesia dan Amerika tercatat meningkat selama lima tahun terakhir. Untuk periode Januari-Oktober 2018, total perdagangan kedua negara tumbuh 12,6%, dengan nilai mencapai 23,9 miliar dolar Amerika. Amerika antara lain memasok kedelai, kapas, gandum, dan helikopter ke Indonesia, sedangkan Indonesia memasok udang, karet, minyak sawit, ban, dan alas kaki ke Amerika. Sebanyak 12 pelaku usaha Indonesia berpartisipasi dalam business matching tersebut, yang antara lain bergerak di sektor minyak kelapa sawit, baja, makanan laut, kedelai, gandum, kapas, tekstil, ban, dan kopi.
Dalam business matching juga dilakukan dialog yang dihadiri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebagai narasumber dengan para pelaku usaha Amerika. Pada business matching tersebut, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatangan nota kesepahaman (MoU) pembelian baja batangan oleh Amerika Serikat dari Indonesia sebanyak 50.000 metrik ton dengan nilai mencapai 40 juta dolar Amerika. Penandatanganan dilakukan antara Hanwa American Corp yang diwakili Ryuichi Takaba dengan Gunung Steel Group yang diwakili Abdullah Taniwan.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyambut baik MoU pembelian tersebut. Ia mengatakan, nilai MoU yang ditandatangani tersebut merupakan awal dan masih akan diikuti lagi perkembangannya. Menurut Enggartiasto, Indonesia berhasil mendapatkan pengecualian atas pengenaan tarif impor Amerika sebesar 25% untuk sejumlah produk baja. Namun, saat ini masih ada beberapa permohonan pengecualian produk baja Indonesia yang belum mendapatkan putusan dari Amerika. Oleh karena itu akan diupayakan terus untuk pengecualian tersebut.
January
UN Environment Siap Dukung Pengelolaan Gambut Berkelanjutan di Indonesia
Written by Daniel
Keberhasilan pengelolaan gambut di Indonesia memperoleh perhatian dunia. Hal ini dibuktikan dengan dukungan yang siap diberikan oleh United Nations (UN) Environment terhadap Indonesia, sebagai Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional (International Tropical Peatland Center/ITPC). UN Environment sangat menyambut baik kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Dalam hal ini mereka juga siap mendukung ITPC, khususnya dalam pendanaan. Demikian dikatakan Direktur Regional UN Environment untuk wilayah Asia Pasifik, Dechen Tsering, saat mengunjungi sekretariat sementara ITPC di kantor Badan Penelitian, dan pengembangan - Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Bogor (10/1. Dechen juga menyadari pentingnya implementasi kegiatan ITPC dalam waktu segera, dalam hal penyusunan mekanisme kerjasama antar institusi, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Ia berharap, ke depannya ITPC dapat menjadi pusat data dan pengetahuan yang utama terkait pengelolaan gambut di dunia, dan dapat menjadi masukan bagi penyusun kebijakan, dan unit operasional yang bekerja di bidang konservasi gambut.
Sementara itu, Kepala BLI, Agus Justianto, yang mewakili Menteri LHK, menyampaikan latar belakang berdirinya ITPC. ITPC didirikan untuk memastikan penyusun kebijakan, praktisi, dan masyarakat, memiliki akses ke informasi, analisis yang kredibel dan sah dan semua alat lain yang diperlukan, untuk merancang dan mengimplementasikan konservasi dan pengelolaan lahan gambut tropis.
Dikatakannya, saat ini kehadiran ITPC sangat dibutuhkan, untuk mendukung aksi-aksi yang masif dengan dukungan pengetahuan, teknologi, dan inovasi baru. Dengan demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat menyambut baik dukungan dari UN Environment.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh perwakilan Badan Restorasi gambut (BRG), Harris Gunawan, yang berharap agar ITPC dapat berperan lebih lanjut dalam upaya menurunkan kebakaran hutan dan lahan-karhutla di Indonesia. Hal ini mengingat fenomena El Nino diperkirakan terjadi di tahun ini.
Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional ITPC merupakan kelanjutan dari inisiasi tiga negara yang memiliki lahan gambut terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Kongo, saat Diskusi Panel Tingkat Tinggi tentang Kebijakan Hutan Nasional dan Pengelolaan Lahan Gambut di Jakarta, pada tanggal 30 Oktober 2018 lalu
January
Otoritas Jasa Keuangan Siapkan Lima Kebijakan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Written by Daniel
Otoritas Jasa Keuangan -OJK menyiapkan lima inisiatif kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, melalui pernyataan resmi di Jakarta, Minggu (13/1) mengatakan, kebijakan pertama yang akan mereka lakukan adalah memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang, bagi sektor strategis melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal. Wimboh menambahkan, OJK akan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten.
Kebijakan ke dua adalah OJK mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas, seperti industri ekspor, substitusi impor, dan pariwisata, atau sektor perumahan. Realisasi yang dapat mendukung hal itu, seperti pengembangan skema pembiayaan dan ekosistem pendukungnya, termasuk asuransi pariwisata. OJK juga mendukung percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam mendorong ekspor.
Kebijakan ke tiga adalah memperluas penyediaan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Salah satunya melalui pendirian bank wakaf mikro yang jumlahnya akan ditambah menjadi 100 lembaga pada akhir tahun 2019. Lembaga jasa keuangan juga akan didorong untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi. OJK menargetkan indeks inklusi keuangan bisa ditingkatkan menjadi 75 persen tahun ini, dan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen sektor jasa keuangan.
Kebijakan ke empat adalah OJK mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0. Mereka menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai. Selain itu, OJK juga terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan finansial berbasis teknologi, dan memperkuat penegakan hukum bagi perusahaan rintisan ilegal yang merugikan masyakat luas, termasuk perusahaan pinjam meminjam dan penghimpunan dana.
Kebijakan ke lima adalah memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi maupun perizinan yang lebih cepat, termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.
Menurut Wimboh Santoso, keseluruhan kebijakan dan inisiatif tersebut membutuhkan kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, OJK meminta seluruh pelaku sektor jasa keuangan mewujudkan kolaborasi yang efektif dalam membangun optimisme bersama guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
January
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, waktunya telah tiba bagi Indonesia bersama anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, dengan dukungan seluruh anggota PBB, untuk bekerja keras berkontribusi bagi perdamaian dunia. Hal litu disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indoneisa di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi mengatakan untuk dapat duduk di Dewan Keamanan PBB bukan hal yang mudah. Ia menekankan, menunaikan tugas dengan baik di Dewan Keamanan PBB memiliki tantangan yang jauh lebih besar. Dalam pidatonya dalam acara yang dihadiri oleh Duta Besar Negara sahabat dan pimpinan Organisasi Internasional itu, Retno Marsudi menjelaskan Indonesia akan berusaha sekuat tenaga menunaikan tanggung jawab sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan sebaik mungkin.
Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan pada Mei 2019 dan pertengahan 2020. Isu terkait pemeliharaan perdamaian; pemberantasan terorisme; sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina antara lain akan menjadi prioritas Indonesia.
Retno Marsudi menambahkan, bagi Indonesia, peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat. Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Menurutnya, dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik.
Pada tahun 2019, Indonesia akan juga menggagas beberapa inisiatif, antara lain: Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue dan Indo-Pacific Maritime Dialogue. Menurut Menteri Luar Negeri peran perempuan dalam kemanusiaan dan perdamaian akan terus dikedepankan. Peran ini juga akan didorong selama Indonesia berada dalam Dewan Keamanan PBB.
Di kawasan, Indonesia berencana menyelenggarakan pertemuan “women and peace” dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN. 24 Menyikapi berbagai bencana alam dan dampaknya pada pembangunan di kawasan, Indonesia juga akan mendorong penguatan mekanisme tanggap darurat dan paska bencana di kawasan, antara lain melalui perkuatan AHA Centre dan Emergency Response and Assessment Team (ERAT).
Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga menyampaikan, tahun 2019, Indonesia secara resmi sudah mengajukan pencalonan diri sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2020-2022. Pemilihan akan digelar padapada tahun 2019. Menteri Retno Marsudi mengatakan sebagai Mitra Sejati untuk demokrasi, pembangunan dan keadilan social, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM. Ia berharappencalonan ini mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.
January
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Menteri Pendidikan Tinggi dan Keterampilan Republik Singapura Ong Ye Kung meresmikan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, Kamis (10/1). Keberadaan Politeknik Industri Furnitur di Kawasan Industri Kendal salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri. Dengan demikian produktivitas meningkat dan industri furnitur menjadi lebih berdaya saing.
Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto dalam sambutan pembukaan mengatakan, keberadaan Politeknik Industri Furnitur dan pengolahan kayu harus mampu menjawab tantangan perkembangan industri dan tren pasar furnitur. Menurut Airlangga, pasar furnitur saat ini mengalami pergeseran dari yang semula membeli produk jadi ke toko beralih ke pemesanan model tertentu. Hal ini disebabkan industri furnitur merupakan sektor yang berbasis gaya hidup. Artinya, diperlukan inovasi desain produk yang mengikuti selera pasar terkini agar mampu bersaing. Penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu baik kurikulum maupun fasilitas praktikum disiapkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri saat ini.
Menurut Airlangga Hartarto pemerintah menargetkan peningkatan ekspor furnitur nasional mencapai 5 miliar dolar Amerika dalam dua tahun ke depan. Menurut dia, industri furnitur merupakan salah satu sektor strategis dalam menopang perekonomian nasional karena sifatnya yang padat karya dan berorientasi ekspor.
Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi dan Keterampilan Republik Singapura Ong Ye Kung mengatakan, Singapura dan Indonesia menikmati hubungan erat di setiap tingkatan, baik di tingkat pemerintah, lembaga dan masyarakatnya. Kerja sama yang luas dapat menciptakan kesempatan yang saling menguntungkan di banyak bidang. Pihaknya juga senang memberikan dukungan untuk pengembangan kurikulum potensial Kawasan Industri Kendal dengan membina kerja sama antara lembaga pembelajaran di antara kedua negara.
Di bagian lain Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar menjelaskan, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu memulai operasional pendidikan angkatan pertama sejak 1 Oktober 2018. Ada tiga Program Studi, yaitu Teknik Produksi Furnitur, Desain Furnitur dan Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Sistem pembelajaran di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu telah mengadopsi konsep dual system yang dikembangkan bersama Swiss, sehingga lulusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri dan nantinya menjadi contoh bagi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.