VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah menyiapkan pembukaan sembilan sektor ekonomi di era kenormalan baru (new normal). Kesembilan sektor tersebut yakni pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi dalam diskusi betema “Prakondisi Pembukaan 9 Sektor Ekonomi” di Jakarta, Kamis (18/6) mengatakan, kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini seperti dua sisi koin, ini berarti harus efektif dan beriringan. Pandemi Covid-19 telah membuat kegiatan usaha berhenti serta berdampak pada sosial ekonomi, dan kini pemerintah juga harus mengembalikan agar roda perekonomian kembali berjalan. Dikatakan, pihaknya menentukan sektor usaha ekonomi, dengan mengutamakan faktor kesehatan. Ia juga menghitung resikonya dengan mengumpulkan data dan melihat aspek sosial dan kesehatan. Secara kesehatan ada ketentuan yang harus diberlakukan seperti menjaga kebersihan, memakai masker hingga mencegah penularan.

Sementara dari sisi sosial ekonomi, pihaknya terus mencari cara bagaimana kontribusinya yang signifikan bagi perekonomian.  Misalnya yang menyerap tenaga kerja, atau mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor lainnya. Lebih lanjut, Raden juga mengatakan pembukaan sektor-sektor ini tergantung pada pembukaan wilayahnya. Wilayah tersebut berarti tidak terdampak atau memiliki resiko rendah (zona hijau) sehingga tidak menimbulkan masalah baru karena penularan. Lebih lanjut, Raden Edi juga mengatakan proses membuka kembali sektor perekonomian merupakan keputusan jalan tengah yang dipilih. Satu sisi ini akan menjaga agar penyebaran virus ini tidak meningkat, tetapi di sisi lain juga cepat memulihkan kondisi ekonomi nasional.  

Sementara itu, dalam diskusi yang sama ekonom sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan, saat ini Indonesia sedang memasuki fase yang baru. Fase ini tidak hanya membutuhkan hal teknis tetapi kesadaran dan kedisiplinan yang menyeluruh. Jadi ini menjadi tugas semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi semua elemen masyarakat. Di sisi lain, dia juga mengingatkan perubahan perilaku pada masa new normal ini dapat menciptakan potensi yang menjadi peluang ekonomi. Contohnya untuk sektor kesehatan membutuhkan alat pelindung diri (APD) atau menciptakan obat dan vaksin dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini juga dapat mendorong produk-produk dalam negeri lainnya ke pasar global. 

Indonesia  terpilih sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council/ECOSOC) Perserikatan Bangsa Bangsa-PBB periode 2021-2023 dari Kelompok Asia-Pasifik. Pemilihan berlangsung tertutup di Markas Pusat PBB di New York pada 17 Juni 2020 pagi waktu setempat. Demikian keterangan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, yang diterima Antara Kamis.

Berbeda dengan proses sebelumnya, pemilihan kali ini diselenggarakan tanpa sidang pleno sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari masing-masing Perutusan Tetap di New York hadir untuk memberikan suara.

Indonesia memperoleh 186 suara dari total 190 suara. Selain Indonesia, Jepang dengan 185 suara dan Kepulauan Solomon dengan 187 suara juga terpilih mewakili Kelompok Asia-Pasifik.

Sebagai anggota ECOSOC, Indonesia berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendorong upaya pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2030. Indonesia juga akan terus berupaya meningkatkan peran dalam pembahasan isu-isu strategis terutama pada Badan-Badan Khusus di bawah ECOSOC di antaranya FAO, WHO, IMO, ICAO, dan IAEA.

Menjadi anggota Dewan ECOSOC memiliki arti penting bagi Indonesia. Indonesia dapat memanfaatkan platform ECOSOC untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-19. Selain itu ini adalah refleksi kepemimpinan global Indonesia dalam mendorong akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-SDGs. Menjadi anggota dewan ECOSOC juga bermanfaat untuk pemajuan program prioritas nasional yang sejalan dengan SDGs sekaligus berkontribusi dalam transformasi ekonomi.

ECOSOC merupakan salah satu dari enam Badan Utama PBB yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan bidang ekonomi dan sosial, terutama yang terkait ruang lingkup kerja 15 Badan-Badan Khusus, delapan Komisi Fungsional, dan lima komisi regional di bawah kewenangannya.

ECOSOC terdiri dari 54 negara anggota yang dipilih setiap tahunnya untuk masa tugas 3 tahun secara tumpang tindih.

Ini merupakan yang ke-12 kalinya Indonesia menjadi anggota ECOSOC setelah terakhir pada periode 2012-2014.

Selama sejarah panjang menjadi anggota ECOSOC, Indonesia telah dua kali dipercaya menjadi Presiden ECOSOC yakni pada tahun 1970 dan 2000. Selain itu, Indonesia pernah menjadi Wakil Presiden ECOSOC pada tahun 1969, 1999, dan 2012.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menegaskan, permasalahan sampah harus ditangani dari hulu ke hilir dan perlu adanya kesadaran masyarakat akan hal itu. Alue Dohong dalam konferensi pers daring yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (16/6) mengatakan, pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum terjadi akibat tidak optimalnya penerapan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari, kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan rendahnya kepedulian masyarakat di sekitar Sungai Citarum dan/atau pengunjung/ wisatawan dalam menjaga kebersihan.

Wamen menegaskan bahwa berapapun besar investasi untuk pengelolaan dan pengendalian sampah harus disertai dengan kesadaran berbagai pihak tentang pengelolaan sampah. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan semakin besar pula investasi untuk hal tersebut.

Padahal, jika sudah ada kesadaran akan permasalahan sampah maka investasi itu bisa disalurkan untuk kepentingan publik lainnya. Oleh karena itu, penanganannya harus hulu hilir. Tidak hanya mengandalkan bagian hilirnya saja.

Permasalahan sampah di Daerah Aliran Sungai Citarum menjadi perhatian karena menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbunan sampah yang masuk ke Daerah Aliran Sungai itu sekitar 500.000 ton per tahun atau sekitar 1.300 ton per hari pada 2018.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan dukungan bantuan fasilitas pengelolaan sampah kepada lima pemerintah daerah yang berada di Daerah Aliran Sungai Citarum,  yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bekasi.

Fasilitas berupa pusat daur ulang, bank sampah induk dan biodigister itu diharapkan dapat membantu pemda dalam proses pengelolaan sampah untuk mengurangi jumlah sampah.

Pemerintah sendiri mengamanatkan target pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah 70 persen pada Tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.