Program Highligt (1239)
June
Presiden Ingatkan Dana COVID-19 Harus Dikelola Akuntabel
Written by Daniel
Presiden Joko Widodo mengingatkan anggaran percepatan penanganan COVID-19 dalam Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2020 yang sebesar 677,2 triliun rupiah harus dikelola secara akuntabel dan transparan, serta jangan sampai terdapat celah dalam tata kelola yang rawan disalahgunakan. Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Senin meminta, anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang maksimal, dalam menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi.
Kepala Negara meminta aparatur pengawasan internal pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat di setiap kementerian/lembaga dan juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menerapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan, serta perbaikan tata kelola anggaran. (antara)
June
Puan: Normal Baru Harus Perkuat Kesehatan-Ekonomi Secara Bersamaan
Written by SumarnoKetua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengatakan, kebijakan Normal Baru yang diambil pemerintah perlu diatur sangat rinci di setiap sektor dan skenario, agar dapat bersamaan menjaga kesehatan rakyat sekaligus memutar kembali roda ekonomi Indonesia.Puan di Jakarta, Rabu menegaskan, ini penting karena Normal Baru yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan.
Dia menjelaskan, salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional.Menurut dia, sudah ada laporan terkait beberapa pedagang di pasar tradisional yang terinfeksi COVID-19.Karena itu dia menilai perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol Normal Baru di pasar tradisional sangat dibutuhkan karena tempat tersebut adalah penggerak sektor riil ekonomi rakyat.Selain protokol Normal Baru yang sangat rinci, menurut dia diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat. Antara
June
Bamsoet: usut tuntas dugaan ABK Indonesia disiksa di kapal Tiongkok
Written by SumarnoKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian RI menginvestigasi dan mengusut tuntas dugaan kasus penyiksaan Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di kapal Tiongkok yang terjun ke laut untuk melarikan diri karena sering mendapatkan kekerasan fisik. Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan, Kepolisian bersama Kementerian Luar Negeri RI dapat mengajukan tuntutan apabila terbukti adanya tindakan kekerasan terhadap ABK WNI di kapal ikan tersebut.
Hal itu dikatakannya terkait pengakuan dua orang ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok, terjun ke laut demi melarikan diri dikarenakan mereka mengaku kerap mendapatkan kekerasan fisik pada saat bekerja. Bambang meminta Kepolisian segera memanggil agen yang menyalurkan ABK asal Indonesia tersebut karena disamping tidak sesuai dengan perjanjian kerja, juga telah melakukan tindak pidana penipuan. (antara)
June
Pemerintah Akan Ubah Postur APBN 2020 Akibat Covid-19
Written by Daniel
Pemulihan ekonomi Indonesia selama pandemi Covid-19 terus menjadi perhatian pemerintah. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk segera membentuk skema pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi.
Dalam Rapat Kabinet Terbatas, Rabu (03/06/2020) di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo mengaku telah mendapatkan laporan bahwa berbagai langkah penanganan pandemi dan langkah pemulihan ekonomi memberikan konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN.
Presiden mengingatkan jajarannya untuk menghitung secara tepat rencana perubahan postur APBN tersebut. Ia berharap agar perubahan postur APBN dilakukan secara akuntabel sehingga APBN 2020 tetap terjaga kredibilitasnya.
' Terkait perubahan Postur Perubahan APBN 2020, saya dapat laporan berbagai penanganan COVID dan pemulihan startegis ekonomi membawa konsekuensi tambahan belanja, yang meningkatkan implikasi defisit APBN, saya Minta Menko Ekon, Menkeu, Bappenas, melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, lebih matang, terhadap berbagai risiko fiskal ke depan. Saya ingin tekanan agar perubahan psotur APBN dilakukan hati-hati, transparan, akunatbel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya dan ttp kredibel '.
Terkait perubahan postur APBN 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah langkah sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta masukan dari Badan Anggaran DPR RI dan Komisi XI DPR RI.
Ia mengatakan bahwa didalam perubahan APBN tahun 2020, pemerintah akan melakukan sejumlah perubahan dan koreksi pada sejumlah hal. Menurutnya, Pemerintah akan melakukan koreksi terhadap pendapatan negara dari 1.760,9 triliun rupiah menjadi 1.699,1 triliun rupiah.
Sementara terkait belanja negara, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan menaikkan anggaran belanja negara sebanyak 124,5 triliun rupiah untuk menampung program pemulihan dan penanganan Covid-19 termasuk untuk daerah dan sektoral.
' Dengan demikian Perpres 54 tahun 2020 mengenai postur akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari GDP meningkat menjadi Rp 1.039,2 triliun. Atau menjadi 6,34 persen dari GDP '.
Sri Mulyani menambahan bahwa kenaikan defisit tersebut akan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan prinsip sisi keberlangsungan dan menjaga pembiayaan. (Ndy)
June
Presiden Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Secara Virtual
Written by Sumarno
Presiden RI Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual melalui video conference, dari Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.Dalam amanatnya di acara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, Presiden menyampaikan, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini, kata Presiden, menguji daya juang sebagai bangsa, pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan dan ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan cepat dan tepat.
Meskipun demikian, Presiden mengatakan, Pancasila masih menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan persatuan dalam mengatasi semua tantangan. Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling menolong dan bergotong-royong. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila diikuti Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pengarah sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, ketua dan pimpinan badan/lembaga negara, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan undangan lainnya. Antara
May
Wapres Sebut Produktivitas Jadi Tantangan di Era Normal Baru
Written by Sumarno
VOI NEWS Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan peningkatan produktivitas menjadi tantangan tersendiri di era normal baru (tatanan kehidupan baru) selama pandemi COVID-19, karena kegiatan ekonomi banyak terhenti selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).Ma'ruf Amin dalam sambutannya di acara halalbihalal virtual dengan jajaran Sekretariat Wapres (Setwapres) di Jakarta, Jumat mengatakan,kondisi perekonomian di dalam mengalami penurunan drastis karena kegiatan industri sebagian besar terhenti selama penerapan PSBB yang ditujukan untuk memutus mata rantai COVID-19.
Akibatnya, angka kemiskinan di Indonesia juga berpotensi naik karena banyak pekerja kehilangan mata pencaharian akibat banyaknya industri yang berhenti beroperasi selama PSBB.Selain itu, tantangan setelah pandemi COVID-19 juga cukup berat, terlebih lagi berbagai persoalan pemerintahan, yang semakin membaik sebelum pandemi, menjadi lebih berat karena terdampak COVID-19.Untuk menghadapi tantangan dan tugas berat di era normal baru, Wapres Ma'ruf berharap seluruh elemen masyarakat meningkatkan produktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.antara
May
Presiden Sampaikan Arahan Terkait Program Strategis Nasional ditengah Pandemi
Written by SumarnoVOI NEWS Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran untuk tetap melanjutkan agenda strategis nasional yang sebelumnya telah berjalan. Ditengah situasi pandemi Covid-19 saat ini, menurut Jokowi, agenda strategis nasional merupakan hal penting bagi kehidupan masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Rapat Kabinet Terbatas melalui video conference, tentang Evaluasi Program Strategis Nasional untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19, Jumat (29/05/2020) di Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden menyebut bahwa agenda strategis nasional tidak hanya menyangkut bidang ekonomi namun juga hal-mendasar bagi masyarakat, seperti bidang pendidikan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan bidang kesehatan.
“Misalnya di bidang Kesehatan, Kita memiliki agenda besar yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, dan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat yang ini harus terus kita kerjakan. Ini artinya Kita harus fokus menangani dan mengendalikan covid, tapi agenda agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan.”
Lebih lanjut Presiden juga meminta agar program strategis nasional yang saat ini tengah berjalan agar difokuskan pada percepatan program yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
“Misalnya seperti program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, serta peremajaan perkebunan rakyat. saya ingin program-program prioritas ini tetap berjalan tetapi tetap mengikuti protocol Kesehatan secara ketat.”
Selain itu Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan sejumlah hambatan bagi pelaksanaan program strategis nasional, salah satunya pada urusan pembebasan lahan.
Terkait usulan 245 program strategis nasional baru, Presiden menyoroti pentingnya kalkulasi secara tepat. Menurutnya program strategis nasional baru harus diprioritaskan pada proyek yang memiliki daya ungkit besar pada pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Terkait hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa 245 program strategis nasional baru tersebut bernilai lebih dari seribu triliun rupiah dan terdiri dari program usulan baru, program perluasan, termasuk program kelistrikan.
“ Selanjutnya, dari project ini dari 245 project, 89 direkomendasikan sebagai PSN baru dan PSN baru ini sebesar Rp 1.422 triliun. Yang terdiri dari 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru dan 8 proyek ketenegalistrikan.”
Di dalam perinciannya, Airlangga menjelaskan program strategis baru akan mencakup pembangunan bandara, kawasan industri, bendungan dan irigasi, tanggul laut, hingga pembangunan sarana air bersih dan pengelolaan sampah. (Ndy)
May
Presiden Perintahkan Susun Strategi Promosi Pariwisata Normal Baru
Written by Daniel
Presiden Joko Widodo meminta jajaran kementerian terkait untuk menyusun strategi khusus dalam mempromosikan destinasi pariwisata nasional dengan konsep tatanan kehidupan normal baru. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas secara telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memetakan destinasi wisata dengan parameter epidemiologi pertumbuhan penularan virus yang rendah.
Presiden meminta protokol mengenai keselamatan dan kesehatan para wisatawan di destinasi wisata disusun secara menyeluruh dan dipastikan terimplementasi dengan baik. Dalam tatanan normal baru pariwisata, Kepala Negara juga meminta pemulihan segera untuk penjualan produk pariwisata dan ekonomi kreatif lokal. (antara)
May
Kesadaran Bersama Kunci Keberhasilan Lawan COVID-19
Written by Sugiyanto
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan, kesadaran bersama merupakan kunci keberhasilan melawan penyebaran pandemi COVID-19. Menurut dia dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Minggu (24/5) malam, kunci keberhasilan itu adalah kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan, menggunakan masker saat ke luar rumah, dan menjaga jarak.
Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu juga mengatakan dirinya di rumah saja saat perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Ia juga menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan memohon maaf lahir dan batin. Pimpinan DPR RI diketahui tidak mengadakan gelar griya (open house) pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka mematuhi aturan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Antara
May
Ketua MPR Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta Soal Mudik
Written by Sugiyanto
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dengan tegas melarang mudik. Agar kebijakan tersebut dapat terealisasi, Ia mendorong Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta segera melakukan koordinasi dengan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta dinilai perlu segera menyosialisasikan Pergub DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan kegiatan bepergian keluar atau masuk DKI Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 itu. Bambang Soesatyo juga tidak lupa mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi seluruh kebijakan maupun imbauan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19. antara
