Komentar (900)
July
Mobil listrik sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Beberapa produsen mobil memamerkan mobil listrik di GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2019. Pada pameran yang digelar pada 18 hingga 28 Juli 2019 di BSD City Tangerang itu, mobil listrik menjadi salah satu primadona.
Dalam beberapa tahun terakhir, mobil listrik memang telah menjadi fokus industri otomotif Indonesia. Presiden Joko Widodo bersemangat mendorong pengembangan mobil listrik, termasuk kendaraan listrik bermerek nasional. Presiden Joko Widodo juga memastikan akan memberikan insentif untuk orang-orang yang terlibat dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia. Sementara, regulasi untuk mewujudkan produksi mobil listrik masih dinantikan.
Peraturan Presiden tentang mobil listrik memang belum ditanda tangani. Beberapa menteri mengabarkan Presiden Joko Widodo akan menanda tangani peraturan itu dalam pekan ini. Pelaku industri mobil, tentu sangat menantikan regulasi yang akan menjadi payung hukum dalam memproduksi kendaraan yang diharapkan menjadi kendaraan masa depan Indonesia.
Industri mobil listrik di Indonesia sepertinya memiliki nilai komersial cukup tinggi. Paling tidak terlihat dari perusahaan otomotif Hyundai dari Korea, dan juga Group Softbank dari Jepang, yang sudah bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo. Mereka menyampaikan minat untuk berinvestasi dan membangun basis produksi untuk pengembangan kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Paket regulasi mengenai program percepatan pengembangan kendaraan listrik tentunya akan menjawab semua keinginan itu.
Meski belum ditandatangani, pemerintah Indonesia sudah sangat serius melakukan persiapan untuk pengembangan kendaraan listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyiapkan infrastruktur yang mendukung penggunaan mobil listrik. Salah satunya melalui pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyarankan kepada PLN agar Stasiun Pengisian Listrik Umum massif dibuat di tempat-tempat keramaian. PT PLN pun dikabarkan sudah membangun lebih dari 3.000 Stasiun Pengisian Listrik Umum.
Kesiapan Indonesia untuk pengembangan mobil listrik memang harus terus ditingkatkan. Apalagi Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri hingga 2030. Mobil listrik diyakini bisa membirukan kembali langit kota-kota besar di negeri ini. Indonesia juga berkeinginan memiliki mobil listrik karya sendiri, dengan bahan baku baterai juga berasal dari dalam negeri pada tahun 2025. Semoga regulasinya segera terbit.
July
Hukuman dengan menenggelamkan kapal yang menangkap ikan secara illegal di perairan Indonesia tampaknya belum membuat jera para nelayan asing.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru-baru ini kembali berhasil menangkap 6 kapal perikanan asing. Tiga kapal asal Vietnam dan 3 kapal asal Filipina ditangkap di 2 lokasi perairan yang berbeda karena melakukan aktivitas ilegal.
Ketiga kapal dan 36 ABK berkewarganegaraan Vietnam yang berhasil diamankan selanjutnya dikawal menuju ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam untuk proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.
Sementara itu, 3 kapal asal Filipina, berjenis pumpboat beserta 11 orang awak kapal berkewarganegaraan Filipina dibawa menuju ke Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara.
Penangkapan kapal asal Vietnam dan Filipina tersebut menambah jumlah pelaku pencurian ikan yang telah berhasil ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setidaknya, selama 2019 dari Januari hingga akhir Juli 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil menangkap 43 kapal penangkap ikan asing yang melakukan kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia.
Sesuai Undang-Undang Perikanan Indonesia, para pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. Sementara kapal-kapal yang ditangkap bisa dilelang atau ditenggelamkan apabila sudah ada kekuatan hukum.
Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memilih untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal tersebut karena kapal asing pencuri ikan yang selama ini dilelang berpotensi kembali digunakan untuk kejahatan serupa.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pernah mengungkapkan bahwa kapal pelaku illegal fishing dilelang dengan harga Rp 100 hingga Rp 500 juta saja . Sementara keuntungan mereka mencapai 1- 2 miliar rupiah dari sekali melaut dengan mencuri di wilayah Indonesia.
Keputusan untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia dipandang sebagai pilihan yang tepat. Namun sayang, nampaknya belum memberikan efek jera yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan penangkapan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan baru-baru ini. Selain pemberian hukuman, tampaknya cara-cara diplomasi juga perlu diperkuat agar negara-negara terkait memberikan pendidikan kepada warganya tentang bahaya dan konsekuensi hukum bahkan terganggunya hubungan diplomatik akibat tindakan menangkap ikan secara ilegal di perairan negara lain.
July
Alexander Boris de Pfeffel atau biasa dikenal sebagai Boris Johnson, akhirnya resmi menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru, menggantikan Theresia May mengundurkan diri sebagai perdana menteri Inggris akibat kebuntuan Brexit pada 7 Juni lalu. Beberapa kalangan menilai May terpaksa mundur karena gagal menyampaikan rencana Brexit-nya untuk meninggalkan Uni Eropa. Dalam pemungutan suara internal di kalangan Partai Konservatif, Johnson meraih 92.153 suara dan mengungguli rivalnya, Jeremy Hunt yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris, yang meraih 46.656 suara.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Boris Johnson melalui akun twitternya, @jokowi pada hari Kamis (25/7). Dia berharap ada peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris serta dapat mempererat hubungan kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyampaikan ucapan selamat dan keyakinan bahwa Boris Johnson akan mencapai hasil terbaik dalam posisinya sebagai Perdana Menteri.
Respon berbeda terlihat dari ucapan selamat dari Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyusul terpilihnya Boris Johnson dalam pemungutan suara internal partai berkuasa Inggris, Partai Konservatif. Minister Zarif menyampaikan bahwa Iran tidak mencari konfrontasi; Iran menginginkan hubungan normal atas dasar saling menghormati. Hal ini terkait dengan desakan Iran agar Inggris melepaskan tanker setelah pemerintah otoritas Inggris menyita sebuah kapal tanker Iran di lepas pantai Gibraltar karena dicurigai membawa minyak ke Suriah. Menteri Zarif menuding langkah Inggris tersebut dipengaruhi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sementara itu, nada kekhawatiran terbaca dalam ucapan selamat yang disampaikan ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen yang menyebutkan akan ada masa-masa berat menanti Inggris dan Komisi Eropa. Senada dengan von der Leyen, negosiator Uni Eropa untuk Brexit, Michel Barnier menyebut ketika Boris Johnson resmi menjabat, maka pihaknya akan memfasilitasi ratifikasi Kesepakatan Keluar dan mencapai Brexit yang sesungguhnya.
Hungga saat ini, parlemen Inggris menolak Kesepakatan Brexit. Inggris seharusnya meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019 lalu. Namun, hal ini ditolak tiga kali oleh anggota parlemen Inggris. Brexit kemudian diperpanjang menjadi 12 April 2019 dan akhirnya diperpanjang lagi hingga 31 Oktober 2019 bahkan bisa lebih cepat.
Dalam posisi ini, sikap politik Boris Johnson menimbulkan kontroversi. Dia berjanji akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) sampai 31 Oktober mendatang, tenggat waktu yang ditentukan oleh Uni Eropa, apapun caranya. Beberapa kali, PM Boris Johnson dia menegaskan bahwa ia akan memutuskan Brexit, baik dengan maupun tanpa kesepakatan dengan Uni Eropa (No Deal Brexit). Pernyataan itu menyulut kontroversi sengit. Karena berbagai institusi ekonomi di Inggris, termasuk Bank Sentral, sudah memperingatkan bahwa Brexit tanpa kesepakatan akan menjerumuskan Inggris ke resesi ekonomi berkepanjangan.
Akhirnya, untuk menjwab berbagai prediksi dan kekhawtiran, kita tinggal wait and see apa yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri baru Inggris, Boris Johnsion. Selamat memimpin Inggris.
July
Penelitian atau riset merupakan tulang punggung kemajuan bangsa. Tidak ada bangsa yang maju tanpa penelitian atau riset yang baik. Bagaimana kondisi dunia riset Indonesia?
Untuk melihat sejauh mana kemajuan riset Indonesia bisa dilihat dari jumlah publikasi ilmiah. Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristek-Dikti ) Mohamad Nasir, publikasi ilmiah Indonesia sampai 26 oktober 2018 sudah mencapai 22.222 tulisan, menempati peringkat ke-2 di Asia Tenggara sesudah Malaysia. Di 2016 Indonesia menempati peringkat ke-4 sesudah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada 2017 Indonesiaberhasil meraih peringkat ke-3 dengan melewati Thailand.
Pencapaian Indonesia di bidang riset seperti telah disebut di atas tentu menggembirakan tetapi sebenarnya pencapaian Indonesia di bidang penelitian bisa lebih tinggi lagi mengingat jumlah lembaga peneliti di Indonesia sangat banyak yaitu, lebih dari 500 lembaga penelitian. Lembaga-lembaga riset tersebut tersebar di berbagai kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, LIPI, Lapan, lembaga penelitian di Perguruan Tinggi, serta berbagai badan penelitian dan pengembangan di tingkat kabupaten atau provinsi dan berbagai lembaga penelitian swasta.
Sayangnya, lembaga-lembaga ini tidak terkoordinasi dengan baik sehingga terjadilah tumpang-tindih. Beberapa lembaga mengerjakan topik riset yang sama. Tidak ada target bersama secara nasional.
Untuk memajukan dunia penelitian, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tengah melakukan perampingan lembaga penelitian guna mewujudkan visi Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya.
Perampingan lembaga penelitian yang sedang dilakukan pemerintah sangat tepat. Lembaga penelitian tidak perlu terlalu banyak agar memudahkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penelitian. Selain itu, melihat dana riset yang digelontorkan oleh pemerintah tergolong tidak besar, maka dengan adanya perampingan maka dana riset yang digelontorkan pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Dan tentu saja, dunia penelitian nasional akan lebih bagus lagi apabila pemerintah Joko Widodo merealisasikan janji calon wakil presiden Ma’ruf Amin dalam kampanyenya yaitu membentuk sebuah Badan yang khusus mengkoordinasi lembaga-lembaga riset nasional.
July
Inggris memiliki Perdana Menteri baru di tengah kontroversi mengenai cara negara itu keluar dari Brexit. Setelah memenangi pemilihan internal Ketua Partai Konservatif, Boris Johnson, sesuai sistem Parlementer, menduduki jabatan menjadi Perdana Menteri. Aturan negara itu, sebelum resmi menduduki jabatan barunya, Boris Johnson akan dilantik oleh Ratu Elisabeth selaku kepala negara.
Dalam pemungutan suara pemilihan internal Ketua Partai Konservatif Selasa 23 Juli, Boris Johnson memperoleh suara 66,4 persen mengalahkan saingannya yaitu Jeremy Hunt yang sedang menjabat Menteri Luar negeri. Setelah hasil pemilihan diumumkan, Jeremy Hunt segera mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Boris Johnson. Ucapan selamat juga disampaikan Theresa May yang mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri beberapa waktu lalu.
Dalam pidato kemenangannya sebagaimana disiarkan BBC, Boris Johnson berjanji akan segera mengambil tindakan mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang populer disebut Brexit. Boris Johnson yang pernah menjadi Walikota London itu menegaskan bahwa Brexit akan tuntas diselesaikan 31 Oktober mendatang. Politisi Partai Konservatif itu juga meyakini akan dapat mengalahkan pemimpin oposisi Jeremy Corbin dengan Partai Buruhnya, serta mengembalikan kejayaan Inggris Raya.
Terpilihnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris langsung mendapatkan tanggapan dari Amerika Serikat dan Iran. Dalam ucapan selamatnya, Presiden Doland Trump meyakini Boris Johnson akan sukses. Sebelumnya Trump memang memberikan dukungan kepada Boris Johnson.
Dari Teheran, Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menyatakan bahwa Iran tidak ingin memperpanjang konfrontasi dengan Inggris. Pasukan Garda Revolusi Iran pekan lalu menahan kapan super tanker Stena Impero yang berbendera Inggris Masalah tersebut hingga kini masih belum terselesaikan karena melibatkan pihak lain seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
Sangat boleh jadi Perdana Menteri Inggris yang baru, Boris Johnson, akan berkonsentrasi pada persoalan Brexit dulu guna mengejar tenggat waktu 31 Oktober. Krisis politik yang dapat mengancam ekonomi Inggris setelah referendum yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa harus segera diselesaikan. Mengenai Brexit, Boris Johnson bertekad segera mengeksekusinya dengan kesepakatan atau tidak dengan kesepakatan. Sikap Boris Johnson ini sebelumnya telah mengundang protes dari kalangan Partai Konservatif yang kini dipimpinnya. Kalangan Partai Konservatif menilai jika Inggris harus keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan atau no deal exit, dikhawatirkan akan terjadi kemelut tidak hanya di bidang politik namun juga ekonomi dan sosial. Rakyat Inggeris kini menunggu langkah yang akan diambil Boris Johnson yang sejak lama dikenal masyarakatnya sebagai tokoh kontroversial.
July
Perluasan ke Pasar Non Tradisional, Solusi Atasi Defisit Neraca Perdagangan?”
Written by Daniel
Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memacu perluasan tujuan ekspor ke negara baru atau yang disebut sebagai pasar nontradisional. Langkah ini disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiarto Lukita kepada publik dalam kunjungannya ke Shanghai China, Senin kemarin. Dijelaskan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi perdagangan indonesia perlu dilakukan untuk menutup defisit neraca perdagangan Indonesia. Intensifikasi dilakukan untuk produk yang ada, sementara ekstensifikasi pasar dilakukan dengan membuka pasar-pasar baru. Hingga 2020, pemerintah terus berupaya merampungkan perluasan pasar.
Sedikit merunut ke belakang, kondisi neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2019 diterpa defisit sebesar 2,5 miliar dolar AS. Catatan Defisit ini adalah yang terburuk sejak tahun 2013. Hal tersebut disebabkan nilai ekspor yang jatuh hingga 10,8 persen karena pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Walaupun sempat naik kembali hingga mencapai surplus 540 juta dolar AS pada Maret 2019, hingga kini Pemerintah masih terus mencari cara mengatasi defisit neraca perdagangan. Termasuk di dalamnya menggencarkan perluasan perjanjian dagang ke pasar non tradisional.
Sebenarnya, sejak awal tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah terus berusaha memperluas akses pasar ekspor, khususnya untuk nonmigas, ke negara-negara non-tradisional. Antara lain melalui misi dagang, promosi ekspor maupun pembentukan perjanjian bilateral. Beberapa upaya dilakukan, misalnya menggelar misi dagang, promosi dagang, hingga kerja sama penugasan khusus pembiayaan ekspor ke negara-negara di kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah, Selandia Baru, dan Turki. Dalam jangka pendek, kebijakan peningkatan ekspor dilakukan melalui pemilihan komoditas ekspor unggulan, mengurangi biaya dan simplifikasi prosedural ekspor, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar.
Namun, beberapa hal kiranya perlu menjadi catatan terkait langkah perjanjian dagang dengan negara non tradisional ini. Misalnya Para eksportir kecil dan pemula Indonesia masih kesulitan untuk memanfaatkan potensi pasar di negara mitranya, terutama negara nontradisional, karena terbatasnya informasi yang diterima. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi para eksportir meningkatkan ekspornya. Padahal, informasi mengenai potensi dan peluang pasar tersebut merupakan ujung tombak pengembangan ekspor nasional.
Tantangan lainnya adalah, upaya perluasan pasar ke negara nontradisional ini merupakan solusi bersifat jangka pendek. Sebab, Indonesia akan mengalami persaingan ketat ketika negara lain memiliki pemikiran serupa, yakni penetrasi ekspor ke negara-negara baru tersebut. Khususnya ke Afrika yang kini sedang mengalami pertumbuhan penduduk relatif cepat, sehingga kebutuhan terhadap produk tertentu diprediksi meningkat.
Dengan kondisi tersebut, tentu kita berharap langkah perjanjian dagang ke pasar non tradisional ini bisa dilakukan secara komprehensif dan terukur, sehingga capaiannya nanti akan sesuai dengan yang diharapkan: bisa menutupi neraca perdagangan yang defisit.
July
Setelah upaya-upaya rekonsiliasi antara kubu Presiden Joko Widodo-Maaruf Amin sebagai pemenang pemilu presiden 2019 dengan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pesaing bisa dikatakan berjalan sukses. Kini muncul masalah baru diantara para partai peserta pemilu yang memproleh suara yang besar, khususnya untuk menentukan siapa atau partai mana yang lebih berhak untuk menduduki ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Partai Gerindra mengklaim akan diberikan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sodik Mudjahid hal itu tak lepas dari semangat rekonsiliasi yang didorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Gerindra berpendapat, komposisi terbaik parlemen 2019-2024 adalah partainya mengisi kursi ketua MPR. Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati posisi Ketua DPR. Keinginan Gerindra tentunya tidak muncul begitu saja. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah pernah mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi dalam proses musyawarah memilih pimpinan MPR. PDIP juga sudah membuka kemungkinan agar partai koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, menempati kursi pimpinan MPR.
Namun Keinginan Partai Gerindra itu ditentang partai koalisi pendukung Jokowi-Maaruf Amin, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Golkar menolak memberikan kursi pimpinan MPR kepada Gerindra. Penolakan Golkatr tentu bukan tanpa alasan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, posisi ketua MPR sudah seharusnya diberikan kepada partai berlambang pohon beringin yang merupakan pemenang kedua perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Perlu diingat, mekanisme pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Artinya tidak begitu saja sebuah partai dapat menghklaim partainya lebih berhak atau pantas untuk menduduki kursi pimpinan MPR. Benar, rekonsiliasi penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tapi rekonsiliasi sebaik tidak disalahartikan sebagai upaya-upaya bagi-bagi kursi.
July
Iran menggunakan isu nuklir sebagai upaya mengurangi tekanan dan sanksi dari Amerika Serikat. Teheran mengancam akan mengembalikkan program nuklirnya seperti semula, sebelum adanya kesepakatan nuklir tahun 2015.
Badan Energi Atom Iran mengancam akan membalikkan program nuklirnya jika Amerika Serikat dan Sekutunya tidak mampu mencari jalan keluar bagi dikuranginya tekanan dan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat. Juru bicara Badan energi Atom Iran Behrouz Kamalvandi sebagaimana disiarkan kantor berita resmi Iran, IRNA, mnyatakan sikap tersebut diharapkan dapat mendorong langkag langkah diplomatic. Teheran memandang perlunya dilakukan langkah diplomasi untuk mengatasi ketegangan ketegangan hubungan khususnya dengan Amerika Serikat guna menghindari sanksi ekonomi.
Sebagaimana diketahui setelah tahun lalu Presiden Donald Trump menyatakan keluar dari kesepekatan Nuklir 2015, Washington telah menjatuhkan sanksi lebih berat kepada Iran. Jika ancaman Badan Atom Iran diwujudkan, maka negara itu secara bertahap akan memproduksi nuklir melebihi batas minimum yang disepakati 4 tahun lalu, yakni diatas 300 kilogram dari cadangan uraniumnya.
Ancaman Iran untuk kembali memproduksi nuklir sebagaimana dilakukan sebelum, kesepakatan 4 tahun lalu, muncul seiring adanya pernyataan Beijing yang mengecam kebijakan Washington.
Dalam pernyataan diplomatisnya di Beijing, Juru bicara kementerian Luar Negeri, Geng Shuang menuduh Amerika Serikat sebagai penyebab munculnya ancaman Iran. Kepada wartawan di Beijing, 8 Juli lalu, Geng Shuang mengatakan bahwa krisis nuklir Iran disebabkan tekanan yang dilakukan Amerika Serikat. Walaupun mengecam Amerika Serikat di sisi lain, Beijing juga menyesalkan sikap Teheran yang memutuskan untuk kembali pada produksi nuklir sebagaimana dilakukan sebelum perjanjian tahun 2015. China adalah salah satu negara yang ikut menandatangani kesepakatan Nuklir yang dilakukan pada masa pemerintahan Abarack Obama.
Pernyataan Iran untuk tidak lagi mematuhi kesepakatan 2015 juga disikapi negara negara Eropa. Menteri Luar Negeri negara negara Eropa secara khusus membahas krisis kesepakatan nuklir Iran dalam pertemuan mereka di Brussel 15 Juli lalu.
Pernyataan Pemerintah China dan reaksi negara negara Eropa, menunjukkan bahwa langkah Teheran memainkan isu nuklir guna meretas adanya langkah diplomatis, cukup berdampak walau Amerika Serikat sendiri belum menunjukkan sikap atas perkembangan terakhir ini.
July
Jakarta akan menjadi tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E di tahun 2020. Kabar ini diumumkan langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dalam akun instagramnya. Tentunya ini adalah kabar gembira yang membanggakan. Anies Baswedan juga menjelaskan sejak tiga bulan lalu pertemuan dengan pemimpin tertinggi Formula E, Alexandro Agag dan Alberto Longo telah `dipersiapkan. Puncak pertemuan dibuat tanggal 13 Juli 2019, dan membuahkan hasil, Jakarta terpilih dari beberapa kota yang juga mengajukan diri menjadi tuan rumah penyelenggara.
Formula E atau Formula Electric, adalah balapan mobil bertenaga listrik. Ajang balapan yang masih bernaung di bawah Federasi Otomotif Internasional (FIA) ini diyakini sebagai balap mobil masa depan karena tergolong ramah lingkungan. Balapan yang pertama diselenggarakan pada September 2014 di Beijing, Tiongkok, juga disebut-sebut berpotensi menyaingi popularitas balapan bergengsi F1 yang sudah puluhan tahun digelar.
Ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah sejalan dengan upaya Indonesia mengembangkan mobil listrik. Mengutip harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Mohamad Nasir, Indonesia sudah mampu memproduksi mobil listrik sendiri pada tahun 2025. Regulasi untuk ini pun terus dipersiapkan.
Kepercayaan ini juga sejalan dengan upaya untuk menekan polusi udara di Jakarta. Pencemaran udara di Jakarta, sebagian besar disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Saat ini, Jakarta terus bekerja keras untuk menciptakan transportsi yang ramah lingkungan. Penetapan ini diharapkan akan mendorong semua pihak untuk mengubah Jakarta tidak lagi dikenal sebagai kota dengan polusi buruk. Dalam sebuah keterangannya, Anies Baswedan memang mengemukakan, bahwa penyelenggaraan balap E-Prix bukan kegiatan bisnis semata, melainkan juga merupakan usaha untuk kemanusiaan. Dengan menjadikan Jakarta menjadi lebih bersih, adalah upaya untuk menciptakan dunia yang bersih.
Kepercayaan yang diberikan kepada Jakarta, tentu harus dibuktikan dengan kesiapan menyelenggarakan balap yang menggunakan jalanan ibukota sebagai lintasannya. Waktu satu tahun diharapkan cukup bagi Jakarta untuk mempersiapkan balap yang memasuki musim ke lima ini. Kesuksesan Indonesia sebagai penyelenggara Asian Games 2018, memang menjadi modal yang kuat. Keinginan keras untuk sukses sebagai penyelenggara laga dunia harus terus disuarakan, sehingga memotivasi warga Jakarta khususnya, dan Indonesia untuk ikut serta mencatatkan prestasi baik di dunia. Apalagi mengingat pelaksanaan Balap Formula E ini diperkirakan akan menggerakkan perekonomian senilai 78 juta Euro atau 1,2 triliun rupiah. Ini tentunya akan membuka peluang lapangan kerja dan usaha bagi warga Jakarta.
Penyelenggaraan Formula E diharapkan menjadi ajang untuk membuktikan bahwa Jakarta sejajar dengan dengan megapolitan dunia.
July
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato politik pertamanya sejak terpilih sebagai Presiden dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Pidato Jokowi ini disampaikan dalam acara Visi Indonesia yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu malam (14/7/2019).
Dalam pidatonya Jokowi menyampaikan bahwa sekarang ini manusia hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis, Sehingga Jokowi menghimbau agar bangsa Indonesia mencari inovasi-inovasi baru dan meninggalkan cara-cara lama, baik dalam mengelola organisasi, lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan. Menurutnya, Indonesia harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing dan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan itu.
Untuk menuju hal itu, Jokowi menyampaikan beberapa tahapan besar yang meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, mereformasi birokrasi, dan menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran.
Pada periode pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden, pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu prioritasnya karena hal tersebut terkait dengan program Nawacita Jokowi, yaitumembangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Jokowi menyampaikan dalam pidato politiknya bahwa pembangunan SDM dilakukan dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak usia sekolah karena ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan.
Bidang investasi juga menjadi tahapan yang penting bagi Jokowi. Dengan mengundang investasi yang seluas-luasnya dan memangkas perizinan yang berbelit-belit diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia.
Di bidang reformasi birokrasi, Jokowi memastikan tidak ada lagi pelayanan birokrasi yang berbelit-belit. Karena menurutnya kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi.
Tahapan terakhir dalam pidato Jokowi adalah jaminan dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran sehingga memiliki manfaat untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.
Pidato politik Visi Indonesia menunjukkan keseriusan Jokowi dalam menyelesaikan masalah-masalah dan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam periode ke 2 kepemimpinannya. Semoga semua harapan dan visi yang sudah disampaikan dalam pidato politik Jokowi dapat dilaksanakan demi menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.