Rencana penetapan kantong plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru akhirnya menemui titik terang. Pasalnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR pemerintah membeberkan skema termasuk rencana tarif yang akan diberlakukan kepada kantong plastik. Pengenaan cukai plastik tersebut akan dilakukan dalam dua skema. Pertama,pengenaan cukai sebesar 100 persen akan dikenakan kepada kantong plastik dengan jenis bijih plastik virgin atau polyethylene dan polypropilene yang memiliki waktu penguraian lebih dari 100 tahun. Kedua, untuk jenis plastik yang berasal dari bijih plastik oxodegradable dengan waktu urai 2 tahun - 3 tahun dikenakan tarif yang lebih rendah. Semakin ramah lingkungan atau mudah terurai, maka semakin rendah tarif cukainya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Adapun tarif bagi kantong plastik dengan kategori pertama atau yang susah diurai akan dikenakan maksimal yakni Rp200 per lembar atau Rp30.000 per kilogram. Dengan penerapan tarif tersebut, harga kantong plastik setelah kena cukai berkisar antara Rp450–Rp500,-. Tarif itu menjadi niscaya diterapkan jika melihat data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukan bahwa sekitar 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahun. Jumlah itu disumbangkan oleh kurang lebih 90.000 gerai ritel modern seluruh Indonesia.Pembahasan mengenai cukai plastik sebenarnya sudah dilakukan bertahun-tahun. Bahkan pada tahun 2017 dan 2018, penerimaan dari cukai tersebut masuk sebagai komponen penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total target senilai Rp500 miliar. Namun proses pembahasan masing-masing kementerian belum menemukan kata sepakat untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai baru .
Dalam tahap awal ini pemerintah hanya akan membatasi pengenaan cukai sebatas kantong plastik saja, karena sampah kantong plastik tidak banyak didaur ulang. Untuk memuluskan langkah pengendalian sampah plastik ini sebenarnya pemerintah telah menerbitkan No.83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut . Mengingat sampah plastik di Indonesia menempati urutan kedua tertinggi di dunia, diharapkan semua pihak bisa memahami bahwa sampah plastik merupakan persoalan serius. Untuk itu perlu penanganan yang terencana dan kesadaran semua pihak untuk lebih peduli lingkungan dengan menggunakan bahan plastik yang aman bagi kesehatan dan lingkungan, yang mudah didaur ulang dan gampang terurai. Membiasakan menggunakan kantong dalam bentuk kardus atau kain saat berbelanja,adalah satu bentuk kepedulian kita bagi lingkungan.
Bukan Presiden Donald Trump namanya jika tindakannya tidak membuat berita. Setelah menghadiri KTT G 20 di Osaka Jepang. Donald Trump mencatat sejarah baru menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang menginjakkan kakinya di bumi Korea Utara. Meskipun dua kali pertemuannya dengan Kim Jong-un tidak membuahkan hasil yang signifikan,rupanya Donald Trump punya kesan tersendiri pada Kim Jong-un. Buktinya, Trump mau masuk beberapa langkah ke wilayah Korea Utara di kawasan Zona Demilitarisasi, desa Panmunjom. Tak ada presiden seblumnya menapakkan kaki ke Zona Demilitarisasi, yang oleh presiden Clinton dijuluki sebagai "tempat terseram di Bumi".
Pandangan segera saja berpaling ke kawasan semenanjung Korea lagi setelah beberapa waktu belakangan ini setelah perseteruan Amerika Serikat dan Iran membuat kawasan Timur Tengah cukup tegang. Meskipun belum usai ketegangan di Timur Tengah, namun pertemuan ketiga Donald Trump dan Kim Jong-un menjadi oasis bagi penurunan ketegangan di semenanjung Korea.
Harapan yang boleh jadi pupus karena kegagalan pertemuan pertama dan kedua antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un dapat timbul kembali. Memang agak unik hubungan kedua pemimpin ini. Seolah benci tapi rindu. Kalau jauh rindu kalau dekat jual mahal. Dalam cuitannya di akun twitter, tanggal 30 Juni 2019, Trump memang nyata-nyata menginginkan pertemuan dengan Pemimpin Kim Jong-un untuk sekedar berjabat tangan dan menyapa.Sementara, Kim Jong-un, dalam kesempatan langka ini, menyebutkan pertemuan di Zona Demiliterisasi adalah simbol hubungan yang "sangat baik" antara dia dan Trump.
Walaupun belum jelas betul akan kemana hasil pertemuan ini, tetapi setidaknya pertemuan ini tidak menutup semua kemungkinan adanya perundingan penyelesaian persoalan nuklir Korea Utara.
Kini kita nantikan saja apakah pertemuan yang boleh kita sebut yang ketiga ini bakal dilanjutkan dengan pertemuan keempat yang bersifat lebih kongkret? Atau masih di tataran seremonial semata? Kita berharap bukan basa-basi saja mereka bertemu dan tiada hasil apapun setelahnya.
Kemarin, 1 Juli 2019, Kepolisian Negara Republik Indonesia - Polri memperingati hari Kepolisian Nasional yang ke 73. Peringatan itu lebih dikenal sebagai hari Bhayangkara. Seperti dicantumkan dalam websitepolri.go.id, nama Bhayangkara diambil dari nama pasukan pengamanan pada zaman Kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang bernama Bhayangkara, dengan tugasmelindungi raja dan kerajaan. Kini tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum
serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Layaknya yang sedang memperingati hari ulang tahun, tentu ada harapan yang ingin dicapai di masa mendatang. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto berharap institusi Polri akan semakin solid dan kuat. Harapan lain yang diungkapkan Wakapolri adalah, Polri dapat memperkuat kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia–TNI maupun masyarakat. Berupaya tanpa henti untuk mencapai masyarakat yang tenteram, adil, dan sejahtera.
Tentu ada hambatan dan tantangan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Tapi melihat kinerja Polri, ada keyakinan besar itu semua bisa diwujudkan. Paling tidak mengacu pada keberhasilan Polri bersama TNI dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019. Kinerja yang juga mendapat apresiasi adalah dengan 17.000 personil, Polri mampu mengamankan sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Polri sukses mengamankan pelaksanaan Asian Games dan Asian Paragames 2018, serta menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Sidang IMF dan Bank Dunia pada Oktober 2018. Ditambah lagi keberhasilan Polri dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme. Untuk kinerja ini, Polri mendapat apresiasi dari dunia internasional. Salah satunya dariKepolisian Hong Kong yang juga berharap dapat belajar lebih banyak dari keberhasilan Polri dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme.
Keyakinan besar tentu tidak boleh hilang dalam semangat setiap anggota Polri untuk mewujudkan visinya, yaitu pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Pembenahan diri untuk meningkatkan kapasitas personel juga harus terus dilakukan. Seperti diungkapkan oleh Kapolri Tito Karnavian dalam Sidang Umum Interpol ke-87 di Dubai, Uni Emirat Arab Tahun 2018, ke depantantangan tugas kepolisian akan semakin berat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai potensi gangguan keamanan sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Seperti kejahatan siber lintas negara atau transnasional. Kemampuan dalam membangun jaringan, berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dari berbagai negara di dunia juga harus terus ditingkatkan. Karena dalam mencapai masyarakat yang tenteram, adil, dan sejahtera, tantangan dan ancaman bisa datang dari mana saja, baik dari dalam maupun luar negeri.
Resmi sudah Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia periode 2019-2024. Penetapan tersebut berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiga hari pasca sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019). Putusan ini disepakati oleh sembilan hakim MK tanpa ada perbedaan atau dissenting opinion. Dengan demikian, Jokowi akan menjabat sebagai presiden untuk kali kedua dan dilantik pada Oktober 2019.
Penetapan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dibacakan Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (30/06/2019). Hadir dalam pembacaan keputusan tersebut, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Terpilih Ma’ruf Amin. Sementara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang kalah di Pilpres 2019 tidak hadir dan diwakili anggota Direktorat Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman.
Keputusan KPU tersebut sekaligus mengakhiri perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi yang dimulai sejak pengajuan permohonan pemohon untuk sengketa pilpres pada 23 Mei 2019 sampai dengan Keputusan MK pada 27 Juni 2019.
Rakyat Indonesia pantas bersyukur karena proses sidang perselisihan hasil pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden telah berlangsung dengan aman dan damai. Pihak keamanan telah mengantisipasi adanya potensi ketidakpuasan massa atas hasil keputusan MK dengan menurunkan sekitar 47.000 personel gabungan yang disiagakan di Jakarta jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.
Pihak Prabowo-Sandi yang kalah dalam sidang sengketa perselisihan juga bisa menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pidatonya pasca Keputusan MK, Kamis (27/06), Prabowo menghimbau pendukungnya untuk tidak berkecil hati dan tetap tegar, tetap tenang, tetap penuh dengan cita-cita mulia, dan selalu dalam kerangka damai, antikekerasan, dan setia pada konstitusi. Lebih lanjut, Prabowo juga menghimbau pendukungnya untuk memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan bangsa dan negara.
Sementara itu, dalam pidatonya beberapa saat setelah Keputusan MK, Kamis (27/06), Jokowi menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali, bersama-sama membangun Indonesia, memajukan Indonesia, dan tidak ada lagi pendukung pasangan calon 01 dan 02, karena yang ada saat ini adalah persatuan Indonesia. Pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin juga tidak menunjukkan eforia kemenangan yang berlebihan.
Sikap kenegarawanan Prabowo yang legawa menerima putusan Mahkamah Konstitusi, dan himbauan Jokowi yang menyejukkan patut diapresiasi. Sikap tersebut juga berkontribusi terhadap situasi keamanan pasca keputusan MK dan pembacaan penetapan KPU.
Selamat Datang Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Indonesia. Selamat bekerja dan bersama-sama bangsa Indonesia membangun negara dan bangsa demi Indonesia yang lebih baik.
Profesi petani semakin tidak diminati generasi muda Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja di sektor pertanian pada tahun 2018 tercatat 35,7 juta orang atau 28,79 persen dari 124,01 juta penduduk bekerja. Sementara di tahun 2017, jumlah pekerja sektor pertanian di angka 35,9 juta orang atau 29,68 persen dari 121,02 juta penduduk bekerja. Dari profil usia pun, rata-rata petani di Indonesia kini berusia lebih dari 50 tahun dengan minat anak muda menjadi petani sangat minim.
Kurangnya minat generasi muda Indonesia untuk menjadi petani disebabkan karena masyarakat Indonesia meremehkan profesi petani. Citra petani, yang lusuh dan kotor, tidak memikat hati anak-anak muda. Selain itu, banyaknya petani yang hidup dalam kemiskinan membuat profesi petani jauh tertinggal, bila dibandingkan profesi dokter atau polisi.
Berkurangnya jumlah petani tentu saja tidak bisa dibiarkan karena kebutuhan pangan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduk di Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan kedaulatan pangan menjadi terancam.
Bila ingin mandiri dari impor maka sangat penting menjaga eksistensi kaum tani. Mendorong minat generasi muda untuk menjadi petani menjadi prioritas. Upaya menjaga eksistensi kaum tani yang pertama-tama dilakukan adalah mengubah citra petani di mata generasi anak muda.
Teknologi pertanian saat ini sebenarnya mampu mengubah pandangan anak muda soal bertani. Penggunaan peralatan moderen di sektor pertanian perlu diterapkan mulai dari sektor hulu hingga hilir, sejak pengolahan tanah sampai panen. Pemanfaatan peralatan ini berkonsekuensi mengurangi jumlah petani. Akan tetapi itu tidak masalah, karena sebenarnya di bagian lain bisa menyedot lebih banyak tenaga kerja. Penggunaan teknologi bertujuan selain untuk menaikkan produktivitas juga untuk merangsang generasi muda agar berminat menjadi petani dan berbisnis di bidang pertanian.
Dalam rangka menggencarkan penggunaan teknologi di sektor pertanian, pemerintah Indonesia saat ini fokus memperkuat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Strategi pemerintah ini sudah mulai menunjukan hasil, terbukti dengan semakin banyaknya mahasiswa yang belajar di Politeknik Pembangunan Pertanian.
Dalam pertemuan bilateral baru-baru ini, Selandia Baru bahkan mengakui Indonesia berhasil menerapkan strategi untuk menarik minat generasi muda untuk menjadi petani.
Apa yang kita harapkan dari mereka? Para pemuda yang belajar teknologi pertanian ini kelak menjadi petani yang produktif dan bukan malah memilih profesi lain.
Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Awalnya, sidang pengucapan putusan akan digelar pada Jumat, 28 Juni. Namun, berdasarkan rapat Majelis Hakim, sidang dipercepat satu hari menjadi Kamis, 27 Juni.
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan pihaknya juga telah menyampaikan surat panggilan sidang untuk pihak-pihak yang berperkara. Mereka adalah pihak pemohon, dalam hal ini pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi,. Kemudian pihak termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan taerakhir, pihak terkait, yaitu pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar pemeriksaan perkara hasil pilpres melalui persidangan. Sidang digelar sebanyak lima kali, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.
Kini seluruh rakyat Indonesia menantikan pengumuman hasil persidangan tersebut. Seperti yang telah diketahui bersama, proses persidangan dilaksanakan secara terbuka. Masyarakat luas pun bisa menyaksikan seluruh persidangan lewat siaran televisi. Berdasarkan persidangan yang terbuka itulah kini para hakim konstitusi melakukan rapat internal. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi seluruh pihak untuk mempertanyakan hasil proses persidangan yang terang benderang tersebut.
Dua hari ini adalah masa penantian yang penting untuk dijaga ketentramannya. Semua pihak diharapkan menjaga ketenangan. Para elit politik sebaiknya tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memprovokasi publik dan menimbulkan gesekan pada masyarakat. Selain itu, para pihak yang bersengketa hendaknya dapat menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik.
Bukan hanya para pihak, tetapi juga seluruh publik seharusnya menerima, menaati, dan melaksanakan apa pun amar putusan para hakim nanti. Keputusan tersebut sangat penting bagi masa depan bangsa ini lima tahun ke depan.
Tidak kalah pentingnya adalah tanggapan terhadap putusan tersebut. Dunia akan melihat, sekali lagi, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, mampu menunjukkan kehidupan demokrasinya yang indah.
Hari Sabtu lalu 22 Juni 2019, kota Jakarta merayakan hari ulang tahunnya yang ke- 492. Pada awalnya, Jakarta adalah sebuah kota pelabuhan yang bernama Sunda Kelapa. Kemudian, Pangeran Fatahillah dari Kesultanan Banten menaklukkan Sunda Kelapa, dan mengganti namanya menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Kota Jakarta.Sementara itu, Jayakarta ketika itu pun berkembang menjadi kota pelabuhan yang sibuk. Tempat para pedagang dari China, India, Arab dan Eropa serta dari Negara-negara lainnya saling bertukar barang-barang/komoditi.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Jakarta pun kian berkembang. Bukan hanya menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan tapi juga menjadi pusat bisnis, pusat keuangan dan pusat jasa. Status ini membuat Jakarta menjadi kota urbanisasi, tempat orang-orang dari berbagai daerah lain di Indonesia datang untuk mengadu peruntungan. Akibatnya, Jakarta menjadi lebih padat, lebih macet dan lebih tidak teratur.
Pemerintah DKI Jakarta mengangkat “Wajah Baru Jakarta” sebagai tema peringatan tahun ini. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di balik wajah baru fisik, harus ada cara pandang yang baru. Ada kebaruan dimulai dari pikiran sampai pada perbuatan. Anies menekankan pentingnya perubahan pola pikir untuk mewujudkan Wajah Baru Jakarta. Dia juga mencontohkan, kaki sebagai alat transportasi maka pemerintah Jakarta menyiapkan trotoar agar masyarakat lebih sering berjalan kaki di dalam kota.
Jakarta juga diharapkan bisa menjelma menjadi kota pintar serupa dengan Seoul, Korea Selatan atau Tokyo, Jepang. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika (Diskominfotik) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, mengklaim saat ini Jakarta berada dalam jalurnya menjadi kota pintar. Berdasarkan situs Jakarta Smart City (JSC), ibu kota diproyeksikan akan menjadi kota pintar sebelum 2025.
Ada enam kategori smart city yang saling terkait, yaitu smart living, smart mobility, smart governance, smart environment, smart economy, dan smart people yang harus menjadi perhatian. Intinya pemerintah DKI Jakarta akan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Dirgahayu Jakarta semoga impian untuk menjadi kota pintar segera terwujud.
Kembali ke kampung halaman atau yang lebih umum disebut Mudik adalah istilah yang lazim diucapkan ketika jelang hari raya Idul Fitri setelah menjalani puasa atau Shaum selama bulan Ramadhan menurut penanggalan Islam. Kembali ke kampung halaman mempunyai makna bukan sekadar kembali melihat kampung halaman setelah sekian lama pergi merantau, tapi mudik mempunyai arti kembali bersilaturrahim dengan orang tua, sanak saudara hingga tetangga dan kawan kawan sepermainan. Karena itu fenomena mudik menjadi momentum berbagi pengalaman hingga menunjukan apa saja yang telah dilakukan selama merantau. Jadi tidak heran setiap orang sukarela agar dapat berkumpul keluarga, sanak saudara dan kawan kawan sepermainan di Kampung halaman.
Kebudayaan mudik bukan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. Di beberapa negara lain juga ada acara berkumpul dengan keluarga di hari Raya yang dianggap sakral atau dipercaya membawa keberqahan, seperti di Korea Selatan, pada Hari Raya Seollal, Imlek di Tiongkok, Tet di Vietnam, Thanksgiving dan Natal di Amerika. Terkait dengan mudik di Indonesia, sejak awal tahun pemerintah telah menyiapkan segalanya agar kelancaran mudik dapat berjalan dengan baik. Hampir semua infrastruktur, disiapkan dengan matang oleh Pemerintah. Percepatan penyelesaian jalan berbayar bebas hambatan – TOLL, telah dilakukan selain perbaikan jalan nasional non tol. Penyelesaian TOL Trans Jawa sudah dapat dikatakan sudah tersambung dari Merak di ujung barat Jawa hingga Probolinggo di Jawa bagian Timur. Di pulau Sumatera, percepatan trans sumatra sudah dapat dirasakan dengan selesainya sebagian ruas tol di Lampung hingga ke Sumatera selatan.
Sehubungan jelang hari Raya Idul Fitri, persiapan mudik dilaksanakan beberapa instansi. Kementerian PUPR dari sisi infrastruktur, Jasa Marga di jalan Tol, Kepolisian, Kementerian perhubungan bahkan kementerian kesehatan. Mengapa demikian karena pergerakan dalam rangka silaturahmi tahunan ini setidaknya mencapai 14 juta orang bergerak dari kawasan ibukota dan sekitarnya (Jabodetabek). Uang yang akan dibelanjakan dalam mudik tahun ini oleh pemudik Jabodetabek mencapai 10 trilyun rupiah. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada Jumat 31 Mei untuk itu kesiapan petugas dari setiap instansi terkait di lapangan sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kemacetan dan memfasilitasi para pemudik agar aman dan nyaman sampai di kampung halaman.
Meskipun Kemajuan zaman saat ini memang sepertinya sudah dapat mengatasi arti sebuah pertemuan tatap muka seperti melalui Video Call atau pertemuan tatap muka di gawai pribadi tanpa harus pergi jauh jauh ke tempat yang kita tuju. Namun kehadiran secara utuh raga dihadapan lawan bicara mempunyai nilai tersendiri yang membedakan pertemuan melalui internet di gawai pribadi seperti adanya unsur rasa hormat dan menghormati dan cinta kasih pada seseorang. Semoga mudik tahun ini lebih baik dari tahun lalu dan membawa suasana kerukunan usai tensi tinggi saat pelaksanaan Pemilu serentak.
Beberapa hari menjelang perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah, kiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di berbagai negara mengalir deras ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sebut saja daerah Sukabumi, Jawa Barat. Jasa kiriman uang Kantor Pos Sukabumi melaporkan peningkatan sebesar 15 persen dibandingkan dengan bulan-bulan biasa yang berkisar 40 hingga 50 miliar rupiah per bulannya. Itu hanya dari kantor pos saja. Kemungkinan uang kiriman TKI jumlahnya lebih besar, karena tidak hanya Kantor Pos saja yang menyediakan layanan melainkan juga beberapa bank. Selain itu banyak juga TKI yang menitipkan uang untuk keluarganya kepada rekan mereka yang mudik meski cara ini rawan hilang di jalan. Kiriman kebanyakan dari Timur Tengah, Malaysia dan Hongkong.
Kantor Pos Cianjur juga disibukkan dengan kiriman uang dari TKI untuk warganya. Melalui kantor pos atau wesel di Kantor Pos Cianjur pada Ramadhan tahun ini, jumlahnya menembus angka 97 miliar rupiah. Menurut Kepala kantor Pos Cianjur Deni Ahmad Zaenudin, kiriman uang di Ramadhan tahun ini kemungkinan meningkat dibanding Ramadhan tahun lalu yang mencapai 113 miliar rupiah. Hal ini mengingat masih ada beberapa hari lagi menjelang lebaran. Yang terbanyak berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara.
Daerah-daerah lain di wilayah perbatasan semisal Nunukan di Kalimantan Utara pun menggunakan jasa Kantor Pos untuk menerima kiriman uang dari luar negeri. Faktanya dari tahun ke tahun jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pergi ke luar negeri untuk bekerja semakin besar. Namun jika melihat tingginya kiriman uang melalui jasa kantor pos, kemungkinan belum banyak TKI yang memanfaatkan jasa perbankan. Walaupun TKI sendiri mungkin mempunyai rekening di bank, namun keluarganya di kampung belum tentu memilikinya.
Data pemerintah pada 2017 menunjukkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia baru 63 persen. Artinya tiap seratus warga Indonesia, baru 63 orang yang memiliki rekening di bank. Jika keluarga di kampung halaman memiliki rekening bank maka pengiriman uang dapat lebih mudah dan aman. Mereka pun dapat bergembira di hari lebaran, tanpa khawatir uang hilang di tengah jalan.
Panasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China bisa dipastikan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Apalagi, AS telah menaikkan tarif impor China menjadi 25 persen pada akhir pekan lalu. Menurut beberapa pengamat, kondisi global saat ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan hanya akan mencapai sekitar 5,1 persen atau di bawah target pemerintah yang di patok dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 , yaitu sebesar 5,3 persen. Argumentasi yang dikemukakan adalah perang dagang telah membuat permintaan kedua negara, AS dan China menurun dan harga komoditas utama ekspor juga rendah.
Sebaliknya, pemerintah merasa optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3 persen tetap bisa diraih, meski suhu perang dagang antara Amerika Serikat dan China semakin memanas. Apa yang menjadi dasar keyakinan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dapat di capai ?
Realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2019 dibandingkan kuartal I/2018 yang terjaga positif, memberikan penguatan optimisme. Agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target, saat ini pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mendorong ekspor sejumlah kelompok industri prioritas, terutama seperti yang telah diputuskan oleh Kementerian Perindustrian dalam Industri 4.0. Lima kelompok industri prioritas yang termasuk dalam Industri 4.0 adalah, industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan industri kimia. Tidak itu saja, pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong pengolahan sumber daya alam seperti pembangunan smelter, pengolahan kelapa sawit, dan lain-lain. Selain itu, praktis tidak lagi menambah proyeksi infrastruktur strategis baru, namun hanya menyelesaikan yang telah ada, sehingga tambahan investasinya tidak terlalu banyak. Upaya-upayalah ini yang membuat pemerintah merasa optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,3 dapat diraih pada tahun ini.