Komentar (900)
April
Pameran The 21st Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2019 kembali di gelar di Jakarta. Pameran dagang kerajinan tahun ini lebih istimewa karena ada Paviliun Khusus dari Kerajaan Maroko. Pada pameran tahun ini kerajinan produk yang ditampilkan lebih bervariasi dan lebih berkualitas diikuti 1.700 peserta dari berbagai daerah di Tanah Air, dengan menempati 1.400 stan yang disediakan. Inacraft 2019 mengangkat kesenian, kebudayaan, dan kerajinan unggulan Betawi, dengan mengusung tema “Jakarta Enjoyable Multicultural Diversities” mendampingi tema sentral “From Smart Village to Global Market”.
Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rabu 24 April mengatakan dari tahun ke tahun, kualitas produk yang dipamerkan meningkat dan semakin baik. Menurutnya, hal itu yang diinginkan oleh Pemerintah agar produk-produk kerajinan Indonesia terus naik kelas, naik kapasitas produksi, naik kualitas, naik daya saing, dan naik pamornya, terutama untuk kualitas ekspor.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, ekspor kerajinan diharapkan naik dengan target 9 persen dengan dorongan gelaran pameran kerajinan tahunan terbesar ini. Menteri Airlangga juga mengatakan ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh Industri Kecil Menengah saat ini yakni desain, pendampingan, dan akses pendanaan.
Sedangkan ketua delegasi Kerajaan Maroko Jamila El Moussali ( wanita ) mengatakan partisipasi Maroko di ajang INACRAFT 2019 bukan hanya sekedar memamerkan hasil kerajinan dan beberapa benda budaya Maroko yang bernafaskan Islam. Namun kehadiran dalam pameran ini sangat penting untuk saling mengatahui dan menghormati perbedaan. Namun semua perbedaan itu kini disatukan dalam sebuah pameran besar dan megah di Jakarta.
Sejatinya Kerajinan adalah hasil budidaya manusia yang diwujudkan dalam bentuk benda baik yang menunjang atau sekedar hiasan dalam kehidupan manusia. Kerajinan juga dapat melambangkan sebuah nilai luhur adat istiadat suatu bangsa. Jika semua kerajinan dikemas dengan baik dan professional pastinya akan memberikan nilai tambah pada si pembuat maupun negara bahkan memberikan rasa hormat bagi siapa saja yang melihat atau menganggumi barang kerajinan itu. Akan tetapi situasi saat ini hasil kerajinan bukan hanya dituntut sebuah kreatifitas dari si pembuat juga dukungan dana dalam mewujudkan hasil yang baik dan berkualitas. Namun isu lingkungan hidup kerap mengantui kerajinan tradisional maupun modern. Karena pemakaian bahan dari alam dan penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan sering kali menjadi acuan dalam pembuatan. Untuk itu perlu adanya juga regulasi terkait pemanfaatan sumber daya alam dan bahan non organik dalam mendukung industri kerajinan nusantara lebih dihormati dan mendunia. Sekian komentar.
April
Lima pekan yang lalu terjadi serangan yang mengejutkan di rumah ibadah nun jauh di belahan selatan dunia, Selandia Baru. Tetapi lagi-lagi dunia dikejutkan pada peristiwa pemboman yang terjadi pada rumah ibadah dan hotel pada hari minggu ( 21 April 2019 ) di Kolombo, ibukota Sri Lanka dan beberapa kota lain. Peristiwa itu menghilangkan nyawa 321 orang diantaranya 38 orang warga asing. Peristiwa ini terjadi hampir bersamaan dimana beberapa orang meledakkan bom bunuh diri.
Pihak yang berwenang di Kolombo menuding peristiwa ini didalangi sebuah kelompok lokal yang mengaku berafiliasi pada agama tertentu. Tetapi segera muncul pernyataan bertanggung jawab dari kelompok yang berafiliasi pada ISIS. Pihak kepolisian menangkap setidaknya 40 orang setelah terjadinya peristiwa tersebut. Para penyelidik masih mendalami apakah ada keterkaitan kelompok teroris lokal dengan jaringan global. Pihak yang bertanggung jawab atas serangan menyatakan peristiwa ini ada kaitannya dengan peristiwa di Selandia Baru.
Sri Lanka adalah sebuah negeri yang pernah mengalami konflik lebih dari 25 tahun. Perang saudara terjadi antara pemerintah Sri Lanka dengan pemberontak macan Tamil yang menguasai kawasan timur laut Sri Lanka. Pemberontakan itu sendiri kemudian dapat diakhiri tahun 2009. Baru 10 tahun Sri Lanka merasakan hidup tanpa konflik berarti meskipun ada friksi antara mayoritas yang budhis dengan pemeluk agama hindu dan muslim.
Serangan kemarin sudah diindikasikan oleh jaringan intelijen asing. Namun sayangnya informasi itu tidak sampai kepada pemegang kebijakan pemerintahan karena hubungan kurang harmonis antara Presiden Maithripala Sirisena dengan Perdana Menteri Wickremesinghe.
Kita selalu menaruh harapan tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Korbannya adalah penduduk sipil. Ini bukan peperangan tetapi pembantaian. Kepercayaan apapun tidak mengajarkan perbuatan keji seperti ini. Semoga peristiwa ini membuat setiap negara lebih waspada lagi menjaga keamanan, karena peristiwa ini dapat saja terjadi di belahan manapun di dunia ini.
April
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa berupa flora dan fauna. Bahkan, beberapa spesies hewan yang hampir punah dan langka ternyata hanya ada di hutan-hutan di Indonesia. Sebut saja Orangutan di Kalimantan dan Harimau Sumatra.
Hewan-hewan tersebut perlahan namun pasti, semakin menurun populasinya. Hal ini seiring dengan berjalannya waktu ditambah dengan menyusutnya jumlah luas hutan di Indonesia akibat kebakaran hutan dan pembalakan liar ataudeforestation.
Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki hutan luas di dunia. Akan tetapi, semakin lama luas hutannya semakin menyusut. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan, pada tahun 2015, luas hutan Indonesia sekitar 128 juta hektar. Namun, pada tahun 2017 jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 125 juta hektar.
Menyusutnya populasi hewan dan luas hutan di Indonesia saling berkaitan satu sama lain. Orangutan dan harimau Sumatra perlahan punah karena kehilangan hutan yang menjadi habitat asli hewan-hewan tersebut.
Hal inilah yang menjadi fokus Hari Bumi yang diperingati tanggal 22 April. Earth Day Network (EDN), atau Jaringan Hari Bumi, yaitu organisasi yang memimpin perayaan Hari Bumi di seluruh dunia, menetapkan tahun 2019 sebagai tahun untuk Melindungi Spesies Kita atau dunia.
Jaringan Hari Bumi membeberkan, sekitar 40 persen dari sebelas ribu spesies burung sudah resmi dinyatakan punah dan 75 persen dari keseluruhan jumlah koral atau terumbu karang di Bumi dalam keadaan terancam.
Menurut EDN, tema Protect Our Species atau Melindungi Spesies Kita dipilih untuk menyoroti fakta bahwa aktivitas manusia secara langsung terkait dengan apa yang dirujuk oleh wartawati lingkungan Elizabeth Kolbert dalam bukunya, Kepunahan Ke Enam, atau "The Sixth Extinction".
Dalam bukunya, Elizabeth Kolbert menggambarkan adanya kepunahan massal yang bukan secara alami namun disebabkan ulah manusia sendiri.
Dalam laporan studi yang dimuat di Science Advances Journal, terungkap bahwa sebanyak 400 spesies vertebrata telah punah sejak tahun 1900. Jumlah itu menandakan angka kepunahan yang meningkat hingga 100 kali lebih cepat dibanding sebelumnya. Ini terjadi akibat kerusakan lingkungan yang tak lain disebabkan oleh ulah manusia.
Bukan tidak mungkin, spesies hewan lainnya, bahkan juga manusia, akan punah akibat rusaknya lingkungan. Kini, saatnya bagi manusia untuk berbuat sesuatu untuk menjaga lingkungannya.
Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Di antaranya dengan menanam pohon, hemat menggunakan air, dan mengurangi penggunaan kertas dan plastik.
Menjaga lingkungan harus dimulai dari diri sendiri. Dengan menjaga lingkungan setidaknya kita ikut menjadikan Bumi menjadi rumah terbaik untuk seluruh penghuninya.
April
Kemarin, 21 April, Indonesia memperingati Hari Kartini. Peringatan yang ditetapkan berdasarkan hari lahirnya seorang perempuan priyayi atau bangsawan Jawa, Raden Ajeng Kartini. Pada masanya, Kartini tak mendapat kesempatan yang sama dengan kaum pria dalam menuntut ilmu. Lewat korespondensinya dengan beberapa temannya di Belanda, Kartini mengungkapkan keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Kartini menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu, Ia bertekad untuk memajukan wanita bangsanya, Indonesia. Menurut Kartini, memajukan perempuan pribumi bisa dicapai melalui pendidikan. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, dia mengawalinya dengan mendirikan sekolah untuk anak gadis di daerah kelahirannya, Jepara. Di sekolah tersebut diberikan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Kumpulan surat Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda dibukukan oleh J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda pada saat itu dengan judul Door Duisternis Tot Licht , atu dalam bahasa Indonesia terkenal dengan “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Raden Ajeng Kartini pun menjadi simbol emansipasi perempuan Indonesia.
Bagaimana Perempuan Indonesia saat ini? Perempuan Indonesia telah mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum pria. Hampir di semua sektor, perempuan Indonesia berperan, bahkan menjadi Kepala Negara. Megawati mencatat sejarah sebagai salah satu dari sedikit perempuan yang berhasil menjadi kepala negara. Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia ke lima sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Saat ini delapan perempuan Indonesia ada dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Meski perempuan Indonesia telah berhasil memperoleh kesempatan yang sama dengan pria dalam berbagai bidang , semangat juang perempuan Indonesia harus terus digelorakan. Seperti yang diserukan oleh Presiden Joko Widodo yang meminta perempuan Indonesia terus menggelorakan semangat juang untuk membangun keluarga, masyarakat, bangsa, dan memajukan generasi penerus.
Sesuai kodratnya sebagai seorang ibu, perempuan Indonesia saat ini mempunya tugas yang tidak ringan. Mengingat Indonesia akan mendapat anugerah bonus demografi selama rentang waktu 2020- 2035, yang mencapai puncaknya pada 2030. Perempuan Indonesia harus mempersiapkan manusia-manusia hebat yang akan memajukan Indonesia. Menyiapkan generasi berpotensi, sehat, cerdas dan memilki moral yang baik dengan langkah awal dari kesehatannya sendiri. Perempuan Indonesia harus sehat untuk melahirkan generasi yang sehat, salah satunya terbebas dari stunting. Dengan memperhatikan kesehatan diri sendiri dan anak-anak yang dilahirkan dan kecukupan gizi bagi pertumbuhan anak-anaknya, perempuan Indonesia akan membawa Indonesia keluar dari predikat negara nomor empat dengan angka stuntingtertinggi di dunia. Lebih kurang sebanyak 9 juta atau 37 persen balita Indonesia mengalami stunting atau kerdil. Kesadaran perempuan Indonesia untuk memperhatikan anak-anak dan keluarganya, bisa meningkatkan Indeks Sumber Daya Manusia. Tahun 2018, Bank Dunia merilis laporan Indeks Sumber Daya Manusia atau Human Capital Index. Dalam laporan tersebut, Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia sebesar 0,53 sehingga berada di peringkat ke-87 dari 157 negara. Indeks Sumber Daya Manusia mencerminkan produktivitas anak yang lahir hari ini sebagai pekerja masa depan, dengan memperhitungkan kesehatan dan pendidikannya. Peran utama perempuan Indonesia untuk menciptakan generasi yang produktif harus terus dikedepankan. Sehingga generasi emas Indonesia ,yaitu generasi masa depan Indonesia yang memiliki kecerdasan yang komprehensif pada 2045 akan terwujud. Indonesia dengan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, memiliki interaksi sosial yang baik, dan berperadaban unggul. Perempuan Indonesia harus memprkuat dirinya sendiri untuk menopang kokohnya Bangsa Indonesia.
April
Masa Depan Mesir Akan Ditentukan Oleh Rakyat Mesir Melalui Referendum
Written by Daniel
Mesir sedang berada di persimpangan untuk menjadi negara demokrasi melalui Pemilu atau negara yang melanggengkan kekuasaan Presiden. Asumsi ini dapat kita kemukakan, sehubungan dengan inisiatif referendum yang dapat memperpanjang masa ajabatan Abdel Fattah el Sisi hingga tahun 2030 mendatang. Presiden Mesir Al Sisi yang mulai menjabat kepala negara dan pemerintahan Mesir mulai 2014 telah berhasil dengan upaya politiknya dengan mewujudkan referendum. Pada hari Sabtu 20 April, Rakyat Mesir akan memberikan suara dalam referendum yang hasilnya akan menentukan perubahan atau amandemen konstitusi, yang utamanya menetapkan masa jabatan Presiden Mesir.
Partai-partai politik yang merupakan oposisi pemerintah telah melakukan gerakan untuk membatalkan referendum yang dimulai Sabtu 20 April selama tiga hari.
Melalui gerakan yang disebut Gerakan Demokrasi Sipil, kelompok oposisi yang beranggotakan partai-partai Liberal dan partai berhaluan kiri dalam jumpa pers mengecam amandemen konsitusi Mesir. Jika referendum disetujui oleh mayoritas rakyat Mesir, maka akan dilakukan amandemen konstitusi Mesir. Melalui amandemen itu, Abdel Fattah el Sisi akan mungkin mendapat mandate menjadi Presiden Mesir hingga 2030. Periode itu tentu mengingatkan para oposisi akan masa jabatan Presiden Husni Mobarak dari 1981 sampai 2011. Husni Mubarak baru dapat diturunkan dari kekuasannya melalui gerakan demokrasi seiring merebaknya Arab Spring. Gerakan oposisi telah menyerukan kepada rakyat Mesir untuk menolak referendum yang telah ditetapkan oleh parlemen pekan lalu. Jika rakyat Mesir menyetujui referendum yang menjadi dasar amandemen konstitusi mengenai masa jabatan Presiden, maka undang-undang menetapkan bahwa seorang Presiden Mesir dipilih melalui Pemilu dan memangku jabatan selama dua masa jabatan tidak akan berlaku lagi.
Presiden El Sisi yang berlatar belakang militer mulai berkuasa pada tahun 2014 setelah menggulingkan presiden sipil pertama, Mohammad Morsi yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu,
Apakah Mesir akan terus melaksanakan pemilihan Presiden secara demokratis melalui Pemilu yang terjadwal? Semua masih akan ditentukan melalui referendum. Berdasarkan pengalaman dan sejarah, rakyat Mesir tentu mempunyai catatan sebagai bekal memberikan suara dalam referendum mulai Sabtu besok.
April
Rekomendasi UNESCO kepada negara-negara anggota agar ikut merayakan Hari Internasional untuk Monumen dan Situs hasil simposium ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) yang diselenggarakan di Tunisia pada 18 April 1982, menjadikan tanggal 18 april diperingati sebagai Hari Warisan Dunia. Tujuan dari keberadaan Hari Internasional ini adalah mendorong umat manusia di seluruh dunia, baik kelompok masyarakat maupun perorangan, untuk menyadari pentingnya Warisan Budaya terhadap kehidupan, identitas, dan komunitas mereka.
Karena Warisan Budaya yang berupa monumen atau situs rentan akan kerusakan, maka diperlukan upaya-upaya untuk melindungi dan melestarikannya. Kesadaran keragaman Warisan Dunia di muka bumi yang secara paralel juga menunjukan keragaman masyarakat dunia perlu ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk menghormati dan menjaga baik-baik semua Warisan Budaya, melalui hukum nasional maupun kesepakatan internasional.
Warisan Dunia yang ada di Indonesia adalah juga Kebudayaan Nasional Indonesia. Sebagai bagian dari langkah strategis dalam menjaga warisan budaya, pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Tema peringatan Hari Warisan Dunia 2019 adalah Rural Landscape (lanskap perdesaan). Rural Landscapes didefinisikan sebagai wilayah darat dan perairan yang dihasilkan atas interaksi manusia dan alam dalam menghasilkan sumber pangan dan lainnya. Kali ini perayaan Hari Warisan Dunia di Indonesia dipusatkan di Bali. Mengapa? Bali dengan sistem pengairan Subak, sesuai dengan tema Rural landscape.
Indonesia sendiri adalah bagian masyarakat dunia yang memiliki 8 situs warisan dunia. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara dengan memiliki etnis terbanyak di dunia. Jadi wajar Indonesia sangat berkepentingan menjaga hasil olahpikir bangsa Indonesia yang menghasilkan kebudayaan yang tinggi dan diakui oleh masyarakat internasional. Ada atau tidak ada undang undang pemajuan Kebudayaan, bangsa Indonesia seharusnya menghargai dan menghormati warisan leluhur bangsa. Kalau bukan bangsa Indonesia siapa lagi?
April
Tanggal 17 April 2019, menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, di hari ini Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum. Ada lebih dari 190 juta orang yang berhak mengikuti pemungutan suara. Pemilihan kali ini menjadi istimewa karena dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu. Di dalam negeri, pemilihan presiden berikut wakil presiden, legislatif atau dewan perwakilan tingkat nasional dan daerah (DPR, DPRD) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya dilakukan dalam 1 hari saja, 17 April 2019. Sedangkan bagi lebih dari 2 juta warga negara Indonesia di luar negeri sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Antusias ditunjukkan para pemilih ini dengan mengantri di kantor perwakilan Indonesia di masing-masing negara.
Jika dibandingkan dengan pemilihan umum di India yang masih berlangsung saat ini, ada perbedaan sistem dan waktu. Pertama, India melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif. Partai yang memenangkan mayoritas di parlemen akan memerintah, baik secara tunggal ataupun berkoalisi. Jadi tidak ada pemilihan presiden. Kedua, waktu yang disediakan untuk pemilihan sekitar 1 bulan, yaitu sampai bulan Mei mendatang.
Baik di Indonesia maupun India permasalahannya adalah penyaluran peralatan pemilu, yang tersebar luas bahkan hingga daerah yang cukup terisolasi. Soalnya, baik di Indonesia maupun di India, rakyatnya tidak hanya hidup di kawasan perkotaan. Mayoritas tinggal di pedesaan bahkan di kawasan terpencilyang relatif sulit dijangkau.
Bukan hendak membahas perbedaan sistem keduan negara, tetapi esensi dari pemilihan umum baik di Indonesia maupun di India adalah penyaluran hak warga negara secara konstitusional. Memberi kesempatan kepada warga negara memilih Kandidat yang terbaik untuk penyelenggaraan negara.
Rakyat menentukan siapa kandidat yang mereka pilih dan partai yang mereka dukung. Rakyat pula yangberhak menolak kandidat yang berkinerja buruk, atau partai yang mengabaikan harapan-harapan rakyat. Itulah sesungguhnya esensi dari demokrasi. Rakyat yang berkuasa meskipun mungkin hanya terlihat di hari pemilihan itu saja.
April
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2019 mengalami surplus 540 juta dolar AS, atau lebih tinggi dari posisi surplus Februari 2019 sebesar 330 juta dolar AS. Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Gedung BPS Jakarta, Senin mengatakan pada periode Januari-Maret 2019, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami defisit 0,19 miliar dolar atau 190 juta dolar AS. Hal tersebut karena neraca perdagangan nonmigas masih mengalami surplus sedangkan neraca perdagangan migasnya masih defisit.
Kinerja ekspor Indonesia tidak terlepas dari situasi ekonomi global yang masih buruk. Susah-payahnya kinerja ekspor Indonesia terlihat dari neraca perdagangan non-migas yang kinerjanya turun drastis dibanding tahun lalu. Pada kuartal I-tahun ini neraca non-migas hanya bisa mencatatkan surplus sebesar 1,15 miliar dolar Amerika. Capaian tersebut turun hingga 61,6 persen dibanding kuartal I-tahun lalu sebesar 2,99 miliar dolar Amerika.
Lagi-lagi harga komoditas menjadi penyebabnya. Pasalnya, volume ekspor batu bara, sepanjang kuartal I-tahun ini masih lebih tinggi dibanding kuartal I-tahun lalu. Akan tetapi karena harganya turun tajam, maka total nilai ekspor batu bara harus terkoreksi hingga 9,26 persen pada kuartal I-tahun ini. Padahal diketahui bahwa batu bara memiliki peran yang paling besar terhadap total ekspor Indonesia, yaitu 15,26 persen.
Penurunan harga di pasar global juga dialami oleh golongan barang Lemak & Minyak Hewan/Nabati yang didominasi oleh minyak sawit. Menurut Suhariyanto harga minyak sawit yang melemah hingga 15,2 persen menjadi penyebab hal tersebut. Nasib paling buruk dialami komoditas karet. Harga karet yang merosot tajam telah memaksa tiga negara penghasil karet, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk sepakat menurunkan produksi.
Surplus perdagangan pada bulan Maret dapat dikatakan sebuah prestasi, mengingat situasi perekonomian global masih tidak mudah. Banyak negara sasaran ekspor utama Indonesia yang mengalami pelemahan permintaah sedangkan harga komoditas masih fluktuatif. Pemerintah perlu mengintensifkan diversifikasi pasar. Kini saatnya mencari pasar baru, di luar negara sasaran ekspor utama.
April
Masa kampanye peserta Pemilu 2019 yang dimulai sejak bulan September 2018, atau sekitar 7 bulan lalu telah berakhir.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal 14-16 April sebagai masa tenang Pemilu 2019. Para peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun di masa tenang.
Para peserta pemilu dapat dijatuhi sanksi jika melanggar aturan masa tenang yang telah ditetapkan lewat UU dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Bagaimana peraturan di masa tenang bagi peserta pemilu?
Berdasarkan UU Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu.
Sanksi jika melanggar larangan tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.
Melalui PKPU, Komisi Pemilihan Umum mengatur tentang larangan berkampanye di media sosial. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi kampanye di media sosial pada masa tenang, bekerja sama dengan Kominfo untuk mengawasi iklan di media sosial.
Pada masa tenang tidak boleh ada satupun peserta pemilu atau partisan yang dengan sengaja menyebarluaskan rekam jejak atau citra diri seseorang. Apabila pada saat pengawasan ditemukan adanya kampanye illegal, maka ada dua sanksi yang siap menjerat, yaitu sanksi administratif Pemilu dan sanksi pidana. Komisioner Bawaslu, Fritz Edwar Siregar, menyampaikan, pihaknya akan segera berkirim surat kepada platform media sosial untuk tidak menerima bentuk iklan apapun selama masa tenang.
Masa kampanye selama lebih kurang 7 bulan yang telah menguras energi, pikiran dan strategi bahkan finansial dari orang orang yang terlibat tentunya sudah cukup untuk menarik dan meyakinkan para calon pemilih. Agar mereka memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif yang diusung. Untuk itu sudah seyogianya masa tenang ini tidak dinodai dengan tindakan-tindakan terpuji yang dapat merusak nilai nilai kejujuran dan keadilan dari pemilu tahun ini.
April
Setelah pekan lalu transisi kepemimpinan terjadi di Aljazair, Afrika Utara, kini, terjadi lagi proses sama di kawasan timur Afrika. Kamis (11 April 2019), Presiden Sudan Omar Al Bashir harus menyerahkan kekuasaannya kepada militer. Langkah ini dilakukan setelah unjuk rasa yang digelar oleh rakyat Sudan sejak bulan Desember tahun lalu. Dengan penyerahan kekuasaan itu, rezim Omar al-Bashir yang sudah berkuasa hampir 3 dekade telah berakhir.
Omar al Bashir memerintah setelah menggulingkan pemerintahan terpilih bulan Juni tahun 1989. Dalam masa pemerintahannya, terjadi perpecahan antara Sudan Utara yang mayoritas muslim dan Sudan Selatan yang menganut Nasrani. Pada tahun 2003, al Bashir mencoba meredam pemberontakan dan sekitar 30 ribu orang tewas. Pada tahun 2005, dia menandatangani perjanjian damai dengan pemberontak di Sudan Selatan. 6 kemudian, negara baru Sudan Selatan memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tahun 2009, al Bashir divonis bersalah atas kejahatan perang oleh Pengadilan Internasional yang mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada al Bashir. Uniknya pada tahun 2010, dia terpilih menjadi presiden meski ditentang oleh oposisi. Pada tahun 2015, dia masih terpilih menjadi presiden periode kedua.
Sukacita menyeruak di kalangan yang mengharapkan turunnya pemerintah al Bashir. Tetapi, itu belum menjadi akhir dari perjuangan. Kelompok pengunjuk rasa dibawah organisasi Asosiasi Profesional Sudan (SPA) tetap menggelar unjuk rasa untuk mendorong terbentuknya pemerintahan sipil. Penguasa militer setelah pengambil-alih menetapkan keadaan darurat selama 3 bulan dan membekukan Konstitusi.
Kini dunia berharap agar dalam masa transisi, keadaan menjadi semakin baik dan Pemilihan Umum untuk dapat menentukan pemerintahan sipil dapat terwujud. Masalahnya adalah apakah pihak militer dapat menciptakan suasana kondusif pasca peralihan kekuasaan. Jika tidak, militer akan semakin lama memegang kendali pemerintahan yang pada akhirnya terbentuk rezim militer baru seperti halnya 30 tahun lalu. Kuncinya adalah rakyat Sudan harus bersabar dan militer negeri itu tahu diri bahwa masa depan Sudan ditentukan oleh rakyat Sudan.