Komentar (900)
April
Harapan Besar Untuk Perry Warjiyo, Nahkoda Baru Bank Indonesia
Written by Daniel
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia-DPR RI telah resmi menetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 – 2023, dalam rapat paripurna Selasa lalu. ( 3 April 2018 ). Proses penetapan Perry Warjiyo tergolong mulus, karena setelah menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR RI, 10 fraksi yang ada secara bulat menyetujui calon tunggal yang diajukan Presiden. Artinya, seluruh fraksi di DPR tidak ada yang keberatan dan percaya penuh terhadap kapasitas Perry Warjiyo untuk mejadi nahkoda baru Bank Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Memang, Perry Warjiyo, anak petani yang lahir 59 tahun lalu di Sukoharjo Jawa Tengah ini, baru akan menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia 23 Mei 2018 nanti, setelah jabatan Agus Martowardoyo Gubernur BI, resmi berakhir. Namun sejumlah Pekerjaan Rumah dan setumpuk harapan sudah menunggu pria yang memulai karirnya di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Apalagi kinerja Bank Indonesia dalam 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Agus Martowardoyo dinilai cukup berhasil menjaga stabiltas perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global.
Perry Warjiyo akan meneruskan estafet kepemimpinan Bank Indonesia yang dalam lima tahun terakhir mendapat “label baik” dari dalam negeri maupun dunia global. Bahkan Gubernur BI Agus Martowardoyo, tahun lalu mendapat penghargaan sebagai gubernur bank sentral terbaik se Asia Pasific dari salah satu lembaga Internasional. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Perry Warjiyo harus dapat membuktikan kalau pilihan Presiden Joko Widodo terhadap dirinya tidak salah. Dapat membuktikan kepercayaan DPR , dan harus dapat membuktikan dirinya dapat bekerja lebih baik atau paling tidak sejajar dengan kinerja Gubernur BI sebelumnya.
Tentunya kita berharap, pengalaman puluhan tahun sebagai “orang dalam” Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan jabatan, pernah menduduki posisi salah satu Direktrur Eksekutif Dana Moneter Internasional IMF, dengan background pendidikan Master dan Ph.D di bidang Moneter dan Keuangan, Perry Warjiyo akan mampu menjawab harapan banyak kalangan. Menjaga kondisi moneter di dalam negeri menjadi salah satu tugas berat Perry. Stabilitas Makro Ekonomi, baik pengendalian Inflasi maupun stabilitas nilai tukar rupiah yang menjadi dambaan masyarakat dan pelaku ekonomi harus tetap dijaga. Pada saat yang sama, tugas yang tidak kalah berat adalah bagaimana Bank Indonesia dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Termasuk memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait baik pemerintah, otoritas jasa keuangan, maupun DPR RI.
Menjaga dari pengaruh gejolak ekonomi Global juga menjadi tantangan Perry Warjiyo ketika nanti resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kondisi perekonomian di sejumlah negara Eropa, Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China belakangan ini, tidak menutup kemungkinan dapat berpengaruh terhadap perekonomian di kawasan maupun ekonomi dalam negeri Indonesia.
Mungkin salah satu Ujian yang paling dekat bagi Perry Warjiyo sebagai nahkoda baru Bank Indonesia adalah Pilkada Serentak dan tahapan jelang Pemilu Legislatif maupun Pilpres. Di tahun Politik ini, stabilitas nilai rupiah, stabilitas perekonomian Nasional dan jumlah uang beredar yang sangat besar, harus tetap dijaga, agar tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Politik Besar tersebut. Apalagi Indonesia tepatnya Bali, bulan Oktober nanti akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank. Tentu kita mengharapkan selain sukses sebagai tuan rumah, Indonesia juga disorot dunia karena kondisi moneternya yang mantap. Semoga harapan besar terhadap Gubernur Bank Indonesia yang baru dapat terwujud, untuk stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Selamat bertugas Pak Perry Warjiyo
April
Krisis diplomatik antara Inggris dan Rusia ternyata berbuntut panjang. Setelah beberapa waktu lalu, Inggris mengusir Diplomat Rusia yang lalu diikuti oleh Amerika Serikat, kini 16 negara anggota Uni Eropa melakukan hal yang sama. Jumlah ini kemudian ditambah beberapa Negara yang punya hubungan dekat dengan Inggris dan Amerika Serikat, seperti Kanada, Norwegia, Albania dan Ukraina. Belakangan Australia hari Selasa (27 Maret) juga melakukan hal yang sama. Total diplomat yang harus meninggalkan pos nya 130 orang di 21 negara.
Dalam sebuah pernyataan hari Senin (26 Maret 2018), Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam tindakan pemulangan para diplomat ini, dan menganggapnya sebagai tindakan provokatif. Pihak resmi Rusia menyatakan, sekutu barat hanya menuruti Inggris. Padahal Inggris dianggap telah mengabaikan ketentuan adanya praduga tidak bersalah dan tidak memberi ruang bagi Rusia untuk ikut meenginvestigasi masalahnya. Pihak yang berang di negeri itu, mendorong pemerintah Rusia melakukan pengusiran kepada para diplomat Amerika Serikat di Moskow.
Penyebab awal dari persoalan ini adalah adanya percobaan pembunuhan kepada seorang mantan agen ganda, Sergei Skripal dan putrinya Yulia. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya penggunaan bahan kimia Novichock, yang pernah diproduksi di Russia, saat Negara itu masih bernama Uni Sovyet. Dengan indikasi itulah, Inggris menganggap Rusia ada di balik upaya percobaan pembunuhan tersebut.
Tentu saja pengusiran diplomat bukan pertanda baik untuk menuju pada penyelesaian masalah. Jika tadinya hanya merupakan persoalan bilateral antara Inggris dengan Rusia, maka kini persoalannya melebar karena lebih dari 20 negara juga melakukannya. Pertanyaannya, benarkah para diplomat yang diusir ini melaksanakan tugas mata-mata? Bukankah diplomat memang selalu menyampaikan informasi tentang negara penempatan secara berkala? Jika pengiriman informasi dianggap sebagai tindakan mata-mata, tentu saja semua negara mesti saling mengusir para anggota perwakilan asing di tempatnya masing-masing.
Diharapkan, tindakan pengusiran diplomat ini tidak semakin meluas. Inggris dan sekutunya mesti mengoreksi tindakannya dan mengumumkan hasil penyelidikan percobaan pembunuhan itu. Sebaliknya Rusia, jika memang tuduhan Barat itu benar, mesti membersihkan aparat diplomatiknya dari keterlibatan dalam memata-matai negara lain.
April
Mahkamah Konstitusi - MK menggelar pemilihan Ketua nya pada Senin 02 April. Pemilihan ini untuk menggantikan masa jabatan ketua MK masa periode 2015 – 2018 Arief Hidayat. Mahkamah Konstitusi adalah garda terdepan penegakan hukum di bidang undang-undang. Tugasnya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perundang- undangan serta menengahi sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah–Pilkada. Keberadaan MK yang dibentuk usai jatuhnya orde baru telah memberikan cakrawala baru dalam masalah perundangan dan konstitusi di Indonesia. Ketua MK merupakan jabatan penting untuk mengawal Konstitusi di Indonesia, yang lepas dari pengaruh Eksekutif dan Legislatif.
Pemilihan ketua MK periode 2018–2020 dilakukan lewat pemungutan suara atau voting di rapat pleno hakim.Seluruh hakim konsitusi: Anwar Usman, Maria Farida, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Gede Pasek Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Saldi Isra, memiliki hak dipilih dan memilih. Kecuali Arief Hidayat yang hanya memiliki hak memilih dan tidak bisa dipilih karena telah dua periode menjabat sebagai Ketua MK, yakni pada 2015 dan 2017.
Terkait pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Mantan ketua MK Mahfud MD berharap ada terobosan baru dalam prosesnya. Hal ini dianggap perlu untuk mengembalikan wibawa MK yang sempat turun ketika beberapa ketuanya terlibat kasus. Kehadiran MK untuk 3 tahun ke depan ini sangatlah krusial, karena dipastikan akan berperan dalam menangani sengketa PILKADA 2018 dan Sengketa PEMILU Presiden dan Legislatif di 2019. Karena itu dibutuhkan konsentrasi tinggi, netralitas dan ketidakberpihakan pada organisasi, institusi, partai politik hingga eksekutif dan legislatif. MK harus independen, adil dan jujur dalam memberikan putusan.
Hakim di Mahkamah Kontitusi sangat istimewa, berbeda dengan hakim-hakim di pengadilan lainnya. Para Hakim MK mempunyai independensi sendiri sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Ketua MK bukan jabatan yang bisa mendikte sembilan orang Hakim anggota. Karena itulah jabatan Ketua MK sungguh tidak mudah, karena harus bisa menciptakan keharmonisan dan kekompakan para Hakim dalam membuat putusan, terutama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Dalam Sidang putusan Senin 02 April pukul 15.00 melalui pemungutan suara oleh sembilan hakim konsitusi , telah ditetapkan Anwar Usman terpilih sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2020.
April
Acungan jempol diarahkan ke Mahkamah Agung (MA) yang menerbitkan larangan, bagi mereka yang berada dalam Daftar Pencariuan Orang (DPO) atau buronan, untuk mengajukan gugatan praperadilan. Adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018yang menutup peluang buronan untuk mengajukan praperadilan. Surat tersebut juga menegaskan, jika permohonan praperadilan tetap diajukan oleh penasihat hukum dari tersangka yang melarikan diri, hakim tidak menerimanya. Pihak tersangka juga tidak bisa mengajukan langkah hukum terkait putusan itu.
Selama ini, masyarakat sering dibuat geram karena banyak buronan terutama koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Mereka mengajukan praperadilan lewat pengacara atau keluarganya, dan tidak sedikit yang menang. Salah satunya adalah koruptor Sudjiono Timan, terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara Rp 1,2 triliun. Ia kabur beberapa hari sebelum divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Dalam pelariannya, istri Timan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan dikabulkan MA pada 31 Juli 2013, Timan bebas, tanpa ia datang ke pengadilan untuk mengajukan PK.
Peninjauan Kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
Walaupun belum diatur dalam perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang buronan untuk mengajukan gugatan praperadilan tersebut patut diapresiasi oleh semua kalangan. Ini merupakan angin segar bagi upaya penegakkan hukum.Keadaan seorang buron bisa mengajukan praperadilan dan kemudian menang, tentu saja tidak bisa dibiarkan karena akan menjadikan yang bersangkutan berbuat seenaknya. Jika dibiarkan, akan ada ketimpangan bahkan ketidakadilan karena orang seperti itu masih diberikan akses untuk mendapat kelonggaran.
March
Krisis diplomatik antara Inggris dan Rusia ternyata berbuntut panjang. Setelah beberapa waktu lalu, Inggris mengusir Diplomat Rusia yang lalu diikuti oleh Amerika Serikat, kini 16 negara anggota Uni Eropa melakukan hal yang sama. Jumlah ini kemudian ditambah beberapa Negara yang punya hubungan dekat dengan Inggris dan Amerika Serikat, seperti Kanada, Norwegia, Albania dan Ukraina. Belakangan Australia hari Selasa (27 Maret) juga melakukan hal yang sama. Total diplomat yang harus meninggalkan pos nya 130 orang di 21 negara.
Dalam sebuah pernyataan hari Senin (26 Maret 2018), Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam tindakan pemulangan para diplomat ini, dan menganggapnya sebagai tindakan provokatif. Pihak resmi Rusia menyatakan, sekutu barat hanya menuruti Inggris. Padahal Inggris dianggap telah mengabaikan ketentuan adanya praduga tidak bersalah dan tidak memberi ruang bagi Rusia untuk ikut meenginvestigasi masalahnya. Pihak yang berang di negeri itu, mendorong pemerintah Rusia melakukan pengusiran kepada para diplomat Amerika Serikat di Moskow.
Penyebab awal dari persoalan ini adalah adanya percobaan pembunuhan kepada seorang mantan agen ganda, Sergei Skripal dan putrinya Yulia. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya penggunaan bahan kimia Novichock, yang pernah diproduksi di Russia, saat Negara itu masih bernama Uni Sovyet. Dengan indikasi itulah, Inggris menganggap Rusia ada di balik upaya percobaan pembunuhan tersebut.
Tentu saja pengusiran diplomat bukan pertanda baik untuk menuju pada penyelesaian masalah. Jika tadinya hanya merupakan persoalan bilateral antara Inggris dengan Rusia, maka kini persoalannya melebar karena lebih dari 20 negara juga melakukannya. Pertanyaannya, benarkah para diplomat yang diusir ini melaksanakan tugas mata-mata? Bukankah diplomat memang selalu menyampaikan informasi tentang negara penempatan secara berkala? Jika pengiriman informasi dianggap sebagai tindakan mata-mata, tentu saja semua negara mesti saling mengusir para anggota perwakilan asing di tempatnya masing-masing.
Diharapkan, tindakan pengusiran diplomat ini tidak semakin meluas. Inggris dan sekutunya mesti mengoreksi tindakannya dan mengumumkan hasil penyelidikan percobaan pembunuhan itu. Sebaliknya Rusia, jika memang tuduhan Barat itu benar, mesti membersihkan aparat diplomatiknya dari keterlibatan dalam memata-matai negara lain.
March
Duta Besar RI untuk Selandia Baru Protes Kolomnis Selandia Baru
Written by Daniel
Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, pada 26 Maret 2018 memberikan tanggapan atas tulisan Audrey Young, redaktur politik NZ Herald. Tanggapan itu dikeluarkan atas tulisan Audrey Young yang berjudul "Visiting leaders show disrespect by failing to share platform with Jacinda Ardern" yang dimuat di harian NZ Herald tanggal 25 Maret. Duta Besar Tantowi Yahya menyatakan telah melayangkan protes keras kepada si penulis dan mendesaknya untuk membuat klarifikasi karena apa yang dia tulis tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.
Langkah cepat dari Duta Besar Tantowi Yahya patut diapresiasi. Karena tulisan itu bisa menimbulkan persepsi yang salah tentang Presiden Joko Widodo. Tantowi Yahya menggaris bawahi tulisan Audrey Young mengenai Presiden menolak untuk berjumpa dengan pers dan menolak untuk memberikan penjelasan setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Gedung Parlemen, 19 Maret 2018. Sikap ini kemudian diterjemahkan Audrey Young sebagai sikap tidak hormat Presiden.
Duta Besar Tantowi Yahya membantah tudingan itu, dan memberikan penjelasan keputusan untuk tidak membuat keterangan Pers adalah usulan dari Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama. Untuk konsumsi publik, hasil-hasil pertemuan akan disarikan dalam pernyataan bersama (joint statement) yang akan dimuat di website resmi kedua negara. Tantowi Yahya menambahkan Indonesia justru menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah, dan mendukung sepenuhnya karena tidak ada yang salah dengan sikap tersebut
Indonesia, dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellingtont telah menerbitkan Pernyataan Bersama itu. Diantaranya bahwa Presiden Widodo dan Perdana Menteri Jacinda Ardern mencatat pentingnya peringatan 60 tahun hubungan diplomatic antara Selandia Baru dan Indonesia. Sesuatu yang dibangun di atas fondasi yang kuat dari hubungan antar-bangsa dan telah berkembang menjadi hubungan paling berharga bagi keduanya. Kunjungan Presiden Widodo ke Selandia Baru juga menandai peningkatan hubungan bilateral dengan Kemitraan Komprehensif.
Sikap tegas memang harus ditunjukkan kepada siapapun yang mungkin menimbulkan pendapat yang salah tentang Indonesia. Apalagi bila pendapat tersebut diterbitkan di media, yang bisa jadi menimbulkan opini yang berbeda.
March
World Wildlife Fund of Nature-WWF, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan menyebut bumi sedang krisis. Kerusakan bumi berjalan begitu cepat. Dari laporan WWF-UK Living Planet Report, sebanyak 80 persen spesies air musnah, sedangkan lebih dari 50 persen populasi hewan darat punah. Ada 40 persen hutan berubah menjadi lahan pertanian dengan 15 juta pohon hilang tiap tahun untuk bahan baku produksi minyak. Selain itu, perubahan iklim membuat satu dari enam spesies di dunia dalam ancaman kepunahan.
Untuk menyelamatkan bumi, WWF melakukan kegiatan yang disebut Earth Hour. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan Earth Hour? Apa tujuan kegiatan itu?
Earth Hour atau dalam bahasa Indonesia berarti Jam Bumi, adalah sebuah kegiatan global yang diadakan oleh World Wildlife Fund of Nature (WWF) pada Sabtu terakhir bulan Maret setiap tahunnya. Kegiatan ini berupa pemadaman lampu di rumah dan perkantoran selama satu jam untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan serius menghadapi perubahan iklim. Kegiatan yang dicetuskan WWF ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2007. Saat itu, 2,2 juta penduduk Sydney berpartisipasi dengan memadamkan semua lampu yang tidak diperlukan. Setelah Sydney, beberapa kota di seluruh dunia ikut berpartisipasi pada Earth Hour 2008. Tahun ini Earth Hour dilaksanakan di 180 negara termasuk Indonesia.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, beberapa kota di Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan Earth Hour. Sabtu Malam (24/3/2018) mulai jam 20.30 sampai 21.30 waktu setempat, peringatan Earth Hour Indonesia 2018 dilaksanakan serentak di Indonesia. Tahun ini, ada 60 kota yang ikut menggelar peringatan Earth Hour Indonesia 2018, di antaranya adalah Jakarta, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Yogyakarta dan Pontianak di Kalimantan Barat.
Dikutip dari situs resmi World Wide Fund for Nature (WWF), mematikan lampu selama 60 menit menjadi simbol yang menunjukkan solidaritas untuk planet bumi.
Meskipun hanya dilakukan selama 1 jam dan sekali setiap tahunnya kegiatan Earth Hour ini terbukti telah berdampak sangat besar, terutama dalam menghemat energi. Untuk wilayah DKI Jakarta saja, pemadaman yang dilakukan di Stadion Utama Bung Karno, Gedung Balai Kota, Monumen Nasional (Monas), Monumen Selamat Datang, Simpang Susun Semanggi dan kantor pemerintah provinsi DKI Jakarta ini diperkirakan berhasil menghemat 170 mega watt listrik. Selain menghemat dari segi biaya dan daya, pemadaman listrik yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta juga berdampak terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.
Bagaimana dengan di dunia? Selain berhasil menghemat energi, selama sekitar 10 tahun lebih terlaksananya aksi, Earth Hour telah membantu terciptanya 3,4 juta hektar kawasan lindung laut Argentina. Juga hutan Earth Hour seluas 2.700 hektar di Uganda dan undang-undang baru untuk perlindungan laut dan hutan di Rusia.
Melihat besarnya manfaat, ke depan hendaknya tidak hanya perkantoran dan bangunan milik pemerintah saja yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Earth Hour ini. Penghematan energi hendaknya tidak hanya melalui kegiata setahun sekali selama satu jam saja, namun dilakukan dan diterapkan secara terus menerus.
Earth Hour hanyalah satu dari sekian upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan bumi. Mari melakukan sesuatu, sehingga Bumi menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati.
March
Putera Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman melakukan lawatan ke Amerika Serikat selama tiga pekan. Selasa lalu (20 Maret 2018), Pangeran Mohammed telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tentu saja Washington membuka lebar-lebar pintu bagi kedatangan sang Pangeran. Trump sendiri dengan senang hati menyambut pangeran Mohammed dan menunjukkan dengan bangga dalam sebuah papan besar nilai kunjungan sang Pangeran yang potensial bagi AS. Sambil berseloroh Trump menyatakan nilai pembelian yang mencapai lebih dari 12 milliar dollar AS itu hanya seperti membeli kacang.
Trump dengan hangat menyambut kedatangan Pangeran Mohammed dengan mengatakan Arab Saudi sebagai Negara sangat kaya dan membagi kekayaan itu kepada Amerika Serikat dengan membeli perlengkapan militer AS. Dalam soal senjata, Saudi royal berbelanja. Dengan peralatan tempur itulah, Saudi berani melakukan intervensi ke Yaman.
Di samping urusan pembelian senjata, Pangeran Mohammed bin Salman dengan Presiden Trump juga mendiskusikan beberapa isyu penting seperti blokade Qatar, perang di Yaman, keamanan Timur Tengah dan soal perjanjian Nuklir Iran. Sebelum tiba di AS, sang Pangeran sempat menyampaikan hubungan Saudi dengan AS akan terjalin kembali setelah 80 tahun. Memang di masa pemerintahan Barrack Obama, hubungan bilateral Saudi dengan AS relatif dingin. Terkait hal itu, Trump menyalahkan Obama, yang disebutnya membuat nilai perdagangan AS dengan Saudi menurun, dan berdampak pada penurunan lapangan kerja di AS.
Kunjungan untuk mengembalikan hubungan baik kedua Negara tentu positif saja. Yang menjadi persoalan, jika hasil lawatan itu membawa pulang senjata, yang digunakan untuk memperpanjang masalah di Timur Tengah. Bila pendekatan senjata yang dikedepankan, maka persoalan di kawasan itu rasanya malah akan semakin parah dan bukan semakin baik. Ini yang sama sekali tidak diinginkan.
Diharapkan, pangeran Mohammed bin Salman, yang telah mencetuskan visi 2030 Arab Saudi, melakukan reformasi sehingga dapat menjadi pimpinan masa depan Saudi. Sangat disayangkan bila sang Pangeran mengurangi kecemerlangan visi nya dengan senjata yang dibeli dari AS.
March
Komisi Pemilu Pusat Rusia, Minggu 18 Maret, melaporkan bahwa 67 persen pemilih, memberikan suara mereka pada pemilu di Rusia yang baru saja berlangsung. Dari perhitungan sementara lebih dari dari 75 persen telah memilih Vladimir Putin. Meski penghitungan keseluruhan masih berlangsung namun para pengamat sudah bisa memastikan Mantan Anggota KGB, dinas rahasia di Era Uni Sovyet itu, untuk ke tiga kalinya akan kembali memerintah Rusia selama 6 tahun ke depan, menyisihkan 7 kandidat lainnya.
Kemenangan Putin telah menimbulkan reaksi yang beragam dari beberapai pemimpin dunia. Seperti dikutip dari Deutche Welle, Pemilihan kembali Vladimir Putin telah menimbulkan perasaan campur aduk di seluruh Jerman, termasuk pada tingkat kekuatan politik tertinggi. Dalam konferensi pers pemerintah pada Senin 19 Maret, juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert mengatakan bahwa Kanselir Jerman Angela Merkel akan mengirim ucapan selamat atas kemenangan Putin. Sedangkan pemimpin Tiongkok Xi Jinping Seperti yang dikutip dari XInhua, selain mengucapkan selamat atas kemenangan Putin, juga mengatakan Tiongkok berkeinginan untuk bekerja sama dengan Rusia, dan meningkatkan hubungan kedua negara ke level yang lebih tinggi. Sementara Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan Venezuela bakal meningkatkan hubungan bilateral dengan Rusia usai kemenangan Putin di Pemilu, terutama di bidang kebijakan internasional demi terciptanya perdamaian dunia.
Tokoh gerakan oposisi Alexei Navalny, yang dilarang ikut pemilu, sebelumnya meminta pendukungnya memboikot pemungutan suara yang disebutnya "palsu". Dia mengklaim telah mengirim lebih dari dari 33.000 pengamat ke seluruh negeri dan mengatakan telah terjadi "pelanggaran besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya". Namun, komisi pemilihan Rusia menolak tuduhan telah terjadi kecurangan.
Konon, kemunculan Putin setelah runtuhnya Uni Sovyet telah diramalkan oleh Peramal terkenal asal Prancis Nostradamus di abad ke 15. Menurut ramalan tersebut, akan ada seorang pemimpin di Rusia yang akan membawa kembali kejayaan Uni Sovyet dengan ciri ciri sama yang dimiliki oleh mantan agen KGB tersebut.
Terlepas dari benar tidaknya ramalan itu, dunia banyak berharap kemenangan Putin dapat memberikan kontibusinyata bagi kedamaian dunia. Karena usai era perang dingin berakhir, hegemoni kekuatan barat nampak sangat mendominasi. Hampir semua negara barat ikut andil dalam program perdamaian yang di gagas PBB di daerah daerah konflik mulai dari Timur Tengah hingga ke negara negara Asia.
Rusia memang tampak sangat bersemangat untuk berperan dalam penyelesaian berbagai konflik di dunia. Selain itu,kestabilan wilayah menjadi program politik Presiden terpilih Rusia ke depannya. Hal ini ditengarai sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan sebagai negara adikuasa.
March
Siapa yang tak ingin jalan pagi bersama orang nomor satu di negaranya? Mungkin setiap warga Negara mengimpikan hal itu. Jalan kaki sambil bincang santai dengan kepala Negara, tentu bukan momen biasa. Sejumlah remaja Indonesa di Australia dan Selandia Baru mendapatkan kesempatan itu. Jalan pagi bareng Presiden Joko Widodo.
Dalam padatnya jadwal kunjungan ke Australia dan Selandia Baru, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri jalan pagi bersama 18 anak muda berasal dari beberapa daerah di Indonesia peserta ‘Indonesia-Australia Youth Interfaith Dialogue’ di Sydney. Jalan pagi bersama itu diselingi bincang beragam hal, termasuk musik dan olahraga yang digemari presiden. Secara khusus Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada mereka agar menjadi agen toleransi, agen perdamaian yang bisa menceritakan mengenai Indonesia yang beragam suku, beragam agama, beragam bahasa daerah tapi tetap satu menjadi sebuah bangsa besar.
Di Selandia Baru, jalan pagi menjadi agenda pertama Presiden Joko Widodo. Kali ini, 29 pelajar dan mahasiswa Indonesia di Selandia Baru, diantaranya 15 orang dari Papua, mendapat kesempatan menemani Presiden Joko Widodo jalan pagi di sekitar Water Front . Dalam diskusi santai setelah berjalan kaki, berbagai topik dibincangkan, diantaranya, ungkapan terima kasih dari pemuda Papua atas perhatian khusus Presiden Joko Widodo untuk Papua.
Mengapa Presiden Joko Widodo memilih jalan pagi sebagai media untuk berdiskusi dengan pemuda? Tentu banyak alasannya. Presiden Joko Widodo memang gemar jalan pagi. Bisa jadi alasan lain karena ingin memulai hari dengan yang baik. Jalan santai tanpa pengamanan ketat yang dilanjutkan dengan bincang santai, bisa menjadi media untuk mengetahui masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam suasana santai dan segar, keluhan, ide-ide, saran, atau kritik bisa disampaikan dengan terbuka. Bukan tidak mungkin, apa yang disampaikan bisa menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dalam forum yang lebih resmi.
Jalan pagi bukan hanya digunakan presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan masyarakat setempat. Satu tahun yang lalu, 30 menit jalan pagi bersama Perdana Menteri Malcom Turnbull di sekitar Opera House Sydney menjadi bagian dari kunjungannya ke Australia. Diplomasi jalan pagi itu, menjadi salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara agar semakin baik di masa mendatang.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo memang menggunakan momen jalan pagi untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat setempat. Durasi yang tidak panjang untuk melihat dan bertemu secara langsung dengan masyarakat lewat jalan pagi, bisa menjadi informasi tambahan untuk setiap kebijakan. Langkah yang bisa ditiru oleh kepala daerah, untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dalam daerah yang dipimpinnya.
Jalan pagi Presiden Joko Widodo bukan hanya memberikan efek sehat bagi tubuhnya , tetapi diharapkan akan lebih menyehatkan bangsa Indonesia.
