Komentar (900)
February
Sabtu (17/02) Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan 14 parpol peserta pemilu 2019 yang memenuhi syarat administratif dan verifikasi faktual. Dari 16 partai politik yang dinyatakan lolos pada tahap verifikasi faktual tingkat pusat, terdapat dua partai politik yang tidak lolos atau memenuhi persyaratan yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Selain itu, KPU juga telah melakukan pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019, Minggu malam (18/02)
Di antara 14 partai yang lolos sebagai peserta dalam Pemilu 2019 tersebut, empat di antaranya merupakan pendatang baru di kancah politik Indonesia. Mereka adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sebagai pendatang baru, partai-partai tersebut tentu saja tidak mau kalah dengan partai seniornya. Mereka memiliki cara dan gaya tersendiri untuk merebut simpati publik.
Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), misalnya, akan mengajak anak-anak muda untuk bergabung karena anak muda dianggap lebih mandiri. Sementara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) akan merekrut kader yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Mereka harus mempunyai kompetensi dan banyak kelebihan dalam berbagai hal, selain tingkat kepercayaan publik yang tinggi dan moral yang baik.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menawarkan gaya baru dalam berpolitik. PSI akan lebih menyasar anak muda dan perempuan yang selama ini dianggap kurang terwakili kepentingannya. Sementara Partai Berkarya yang digagas putra presiden pertama RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto akan mengadakan sekolah politik di internal agar kader-kadernya memiliki pengetahuan politik yang baik dan tak kalah dengan politisi senior.
Mampukah ke empat partai politik baru tersebut merebut simpati pemilih? Sanggupkah mereka bersaing dengan 10 partai politik yang sudah lama hadir, di Pemilu 2019 nanti? Partai politik baru harus meyakinkan pemilih bahwa mereka beda dengan partai lainnya. Selain itu, mereka harus belajar dari pengalaman partai senior dalam memilih Calon Legislatif. Orang-orang yang akan duduk di parlemen harus dipilih dengan selektif. Mereka tidak sekedar harus dapat menarik jumlah suara yang signifikan bagi partai. Kalau kelak berhasil memasuki badan legislative (DPR dan DPRD) mereka pun harus mampu menjaga integritas sebagai wakil rakyat.
Partai politik baru sebaiknya jangan hanya mengandalkan tokoh pendirinya. Mereka juga harus membuktikan keberadaan mereka dengan karya nyata dan dengan niat luhur, yaitu demi membangun Indonesia yang lebih baik.
February
Dalam sebuah konperensi pers yang disiarkan televisi setempat, hari Rabu ( 14 Februari 2018 ) Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, mengumumkan akan segera mengundurkan diri. Namun Zuma juga mengatakan tidak setujuatas keputusan partainya, Kongres Nasional Afrika (ANC) yang menginginkan pengunduran dirinya atau menghadapi mosi tidak percaya di Parlemen.
Partai ANC berjuang untuk memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat yang merosot. Menurut media setempat, Zuma, kader ANC yang menjadi Presiden di Afrika Selatan sejak 2009, kehilangan kepercayaan rakyat karena serangkaian tuduhan korupsi. Zuma membantah melakukan tindakan tercela itu. Namun pengadilan tinggi Afrika Selatan pada tahun 2016 pernah menyatakan Zuma melanggar konstitusi karena menggunakan uang negara untuk membiayai rumah pribadi. Polisi setempat hari Rabu menggerebek rumah mewah di Johannesburg milik seorang pengusaha yang dekat dengan Zuma. Selain itu Zuma juga sedang menanti keputusan Jaksa Agung, terkait apakah dia akan dituntut atas tuduhan korupsi atau tidak.
Akibat serangkaian tuduhan korupsi tersebut Zuma kemudian mengundurkan diri dari posisi Ketua Partai ANC. Hal ini disambut baik oleh pihak oposisi dan juga rekan-rekan di ANC yang tidak sefaham dengannya. Meski demikian, ANC tetap menghormati Zuma atas beberapa kebijakan positif saat menjadi Presiden. Dalam suatu pernyataan, ANC mengatakan mundurnya Zuma membuat situasi Afrika Selatan lebih pasti.
Posisi Zuma di ANC digantikan oleh Cyril Ramaphosa yang saat ini menjadi Wakil Presiden. Setelah Zuma mundur, Cyril dianggap pantas oleh parlemen untuk menggantikan Zuma sebagai Presiden Afrika Selatan.
Semoga persoalan kepemimpinan di Afrika Selatan segera dapat diatasi. Terlepas dari bersalah atau tidak, kenegarawanan Zuma telah ditunjukkan dengan melepaskan jabatannya. Sekarang yang menjadi tantangan Cyril Ramaphosa, mampukah membuat Afrika Selatan menjadi lebih baik?
February
Di tengah upaya merampungkan Rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Komisi III (tiga) DPR menerima kedatangan beberapa perwakilan negara sahabat di Indonesia. Mereka mengingatkan revisi pasal-pasal dalam KUHP tentang perzinaan dan perbuatan cabul antar sesama jenis jangan sampai diperluas karena akan masuk ke wilayah privasi. Menurut Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, perwakilan negara sahabat itu sebenarnya menyadari bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai sendiri yang harus dihormati. Namun mereka tetap berusaha agar Komisi III DPR mempertimbangkan masukan tersebut.
Menarik untuk dicermati, perluasan pasal pidana untuk kasus perzinaan dan perbuatan cabul antar sesama jenis ini mengundang perhatian besar sebagian kalangan asing. Bukan hanya dititipkan melalui lembaga swadaya masyarakat, bahkan perwakilan resmi mereka turun langsung secara terang-terangan. Atas nama hak asasi manusia, mereka mencoba mengintervensi penyusunan regulasi di Indonesia. Apakah ini dapat dijadikan sebagai batu ujian bagi para pemangku kepentingan, seberapa mampu mereka menolak intervensi asing ? Atau seberapa besar kesungguhan mereka menjaga nilai-nilai luhur bangsa ?
Meletakkan persoalan kesusilaan pada tempat yang semestinya masih menjadi perdebatan yang memunculkan kelompok pro dan kontra. Apalagi nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat di era millennium dan globalisasi seperti sekarang ini setiap harinya bersentuhan dengan nilai-nilai luar. Sehingga tidak menutup kemungkinan memunculkan cara pandang baru terhadap nilai yang selama ini diyakini. Belum lagi ada keterlibatan pihak asing yang secara nyata menginginkan nilai yang mereka agungkan juga diterima di Indonesia.
Memang tidak mudah untuk menghadapi derasnya pengaruh global yang sebagian diantaranya sangat bertolak belakang dengan nilai luhur bangsa. Diperlukan ketegasan namun tetap dengan penuh kearifan. Khusus untuk nilai nilai kesusilaan, bagi Indonesia sudah sangat jelas terkait dengan urusan masyarakat dan bangsa. Bukan semata urusan pribadi atau keluarga semata. Dalam hal ini penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak berarti harus mengesampingkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Karena itu penggunaan hak pun harus diatur untuk menghormati dan memastikan terpenuhinya hak individu yang lain. Bahwa ada perbedaan cara pandang dengan beberapa sahabat Indonesia tentang hal tersebut, itulah keberagaman bangsa-bangsa di dunia yang harus dihormati. Bangsa Indonesia sudah berada di jalur dan arah yang positif untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Untuk selanjutnya diharapkan berbagai kebaikan dapat ditularkan kepada bangsa-bangsa lainnya di dunia.
February
Kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas ke Rusia saat ini, mungkin akan membuka peluang bagi langkah lanjut penyelesaian masalah Palestina-Israel. Karena itu, apapun hasilnya nanti, kunjungan Mahmud Abbas dan pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, merupakan babak baru dalam perjuangan Palestina mempertahankan keberadaan negerinya dan memperoleh pengakuan dunia melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Dapat dipastikan, dalam pembicaraannya dengan Vladimir Putin, Presiden Palestina akan mengharapkan peningkatan peran Rusia dalam persoalan Palestina-Israel. Presiden Palestina, sangat boleh jadi akan meminta Vladimir Putin menjadi mediator dalam proses perundingan Palestina- Israel, menggantikan peran Amerika Serikat.
Sebagaimana diketahui, pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besarnya di Yerusalem, Palestina, menyebabkan negara-negara pendukung perjuangan Palestina menolak Washington menjadi mediator perundingan. Di sisi lain, Mahmoud Abbas juga akan memanfaatkan pertemuannya dengan Putin untuk meminta dukungan Rusia secara lebih luas di PBB, agar Palestina menjadi anggota organisasi ini. Hingga saat ini, dalam Perserikatan Bangsa Bangsa, kedudukan Palestina hanyalah sebagai peninjau. Walaupun demikian, posisinya terasa semakin kuat, terbukti dengan menangnya mayoritas anggota Majelis Umum menolak keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaannya di Yerusalem. Penolakan hampir semua anggota PBB itu dilakukan dalam sidang Majelis Umum PBB baru baru ini.
Menjadi pertanyaan kemudian, akankah Vladimir Putin menerima usulan Mahmoud Abbas agar Rusia menjadi juru penengah atau mediator perundingan Palestina Israel ? Dari pertimbangan geopolitik, sangat boleh jadi Rusia akan memenuhi permintaan itu. Demikian juga dengan posisi Rusia dalam memberikan dukungan terhadap Palestina di forum Perserikatan Bangsa Bangsa. Rusia boleh jadi memang sedang berharap meningkatkan perannya di Timur Tengah, khususnya dalam peta politik terkait konflik Palestina Israel. Peran ini dapat mendorong peningkatan posisi Rusia di kawasan Timur Tengah. Namun patut diingat, bahwa Rusia di sisi lain adalah juga salah satu sekutu penting Israel. Dan dalam politik, di manapun, ungkapan no free lunch akan tetap berlaku. Karena itu, dengan terus menggalang dukungan dari Rusia, Palestina tidak dapat mengendorkan dukungan negara negara lainnya yang sudah nyata-nyata mendukungnya sejak awal perjuangan bangsa Palestina.
February
Hari ini, 13 Februari menjadi hari spesial bagi pekerja dan pendengar radio. Sejak tahun 2012, tanggal ini diperingati sebagai World Radio Day. “Radio and Sport” menjadi tema peringatan Hari Radio Sedunia yang ke 7 tahun 2018. Olahraga memang menjadi focus dunia dan Asia tahun ini. Ada penyelenggaraan Olimpiade musim dingin yang diselenggarakan di Korea Selatan. Piala Dunia sepakbola FIFA World Cup 2018 di Rusia dan ASIAN GAMES 2018 di Indonesia.
Bagi Radio Republik Indonesia – RRI, tema ini dirasakan sangat tepat. Komitmen untuk menyebar luaskan kegiatan olahraga, dibuktikan dengan ditunjuknya RRI sebagai pemegang lisensi radio siaran penyelenggaraan Piala Dunia 2018. Mengutip pernyataan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI M. Rohanuddin, dengan adanya lisensi FIFA ini diharapkan bakti RRI dalam upaya memuaskan kebutuhan para pendengarnya, khususnya penggemar sepakbola yang berasal dari berbagai kalangan dan tempat di seluruh Indonesia, dapat terlaksana. Pendengar juga bisa turut merasakan siaran atau laporan Piala Dunia yang akan berlangsung di Rusia.
Selain itu, Indonesia tahun ini juga akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASIAN Games ke 18. Sudah menjadi tugas RRI tentunya untuk menyebarkan informasi tentang pertandingan, prestasi, dan rekor-rekor baru yang tercetak dalam pesta olahraga 4 tahunan itu. Kompetisi dan persaingan dalam pertandingan pasti menjadi daya tarik yang bisa disampaikan ke pendengar.
Tentunya bukan hanya pertandingan, persaingan dan prestasi saja yang bisa disajikan radio sebagai materi siaran. Banyak hal-hal lain yang diharapkan bisa menjadi inspirasi khalayak pendengar. Momen tiga kegiatan olahraga besar tahun ini. Olimpiade Musim Dingin, Piala Dunia 2018, dan Asian Games harus bisa digunakan oleh penyelenggara siaran radio, khususnya RRI, untuk berkreasi menyajikan siaran yang menarik. Siaran yang diharapkan bisa membuat pendengar mengenal dan memahami keragaman olahraga sebagai warisan tradisi. Radio, misalnya, harus mampu membuat acara yang mempromosikan kesetaraan gender dalam olahraga. Dan yang tak kalah pentingnya, radio wajib menyajikan siaran yang menguatkan semangat perdamaian dan pembangunan dalam dunia olahraga. Ketiga hal ini merupakan fokus dari sub tema peringatan Hari Radio Sedunia UNESCO yang diharapkan bisa diwujudkan oleh radio siaran.
Ditengah maraknya media sosial sebagai media komunikasi baru, diyakini radio tetap dapat memainkan peran untuk memberikan informasi yang menginspirasi pendengarnya. Paling tidak di Indonesia, semangat olahraga akan bisa disebarkan kepada sedikitnya 62,3 juta, jumlah pendengar berdasarkan data AC Nielsen untuk kuartal ke 3 di tahun 2017.
Dengan kekuatannya untuk menghibur, mendidik, menginformasikan dan menginspirasi, Radio pasti bisa menggemakan olahraga melalui siarannya. Seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutteres : ” Pada Hari Radio Sedunia, mari kita rayakan radio dan olahraga sebagai cara untuk membantu orang mencapai potensi penuh mereka.” Selamat hari Radio Sedunia 2018., Terima kasih Anda sudah menjadi pendengar setia Siaran Kami.
February
Dalam sambutannya di hadapan peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/2/2018), Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemuka agama dan tokoh masyarakat. Mereka dinilai telah memperkuat kerukunan bangsa, dan berkomitmen dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Dasar Negara Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Indonesia adalah Negara majemuk yang memiliki penduduk dengan latarbelakang suku dan agama yang berbeda. Namun kemajemukan itu tidaklah menjadikan Negara Indonesia terpecah belah. Justru kemajemukan itulah yang menyatukan bangsa Indonesia.
Isu agama dan keberagaman sering menimbulkan ketegangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Terdapatnya sekelompokorang yang fanatik terhadap suatu agama tertentu, mengakibatkan timbulnya berbagai ketegangan, konflik, kekerasan, bahkanpembunuhan atas nama agama. Selain itu, isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) terkadang begitu cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, sehingga tercipta suasana konflik yang cukup berbahaya dalam kehidupan bangsa. Eskalasi pertentangan yang dilapisi isu SARA seringkali menciptakan konflik kekerasan yang menegangkan dan meresahkan.
Indonesia bukannya tidak pernah mengalami konflik yang mengatasnamakan agama. Sejak era reformasi bergulir di tahun 1998, ketika bangsa Indonesia menghirup era kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, telah terjadi beberapa konflik yang mengatasnamakan agama. Sebut saja konflik yang terjadi di Poso di Sulawesi Tengah pada 1998-2000; konflik Ambon, Maluku, pada 1999; dan di Lampung Selatan tahun 2015.
Konflik agama yang pernah terjadi di sebagian kecil wilayah Indonesia, menjadi lembaran hitam sejarah bagi bangsa dan Negara ini. Seolah menjadi bukti bahwa Indonesia masih sangat rentan terhadap konflik akibat perbedaan keyakinan. Di sinilah peran pemuka agama dalam meredam konflik dan memperkokoh persatuan bangsa.
Dalam meredam konflik yang dibalut isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), peran pemuka agama sangatlah besar. Apalagi di tahun 2018 ini, beberapa wilayah di Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Sedangkan di tahun 2019 akan berlangsung Pemilihan Umu di seluruh negeri. Kedua peristiwa tersebut sangat rentan terhadap perpecahan dan konflik, terutama jika ada yang mengkait-kaitkan dengan isu SARA.
Pada dasarnya konflik terjadi bukan karena adanya perbedaan pandangan akan keyakinan. Namun, lebih kepada aksi individu atau kelompok yang menyulut kemarahan satu kelompok lainnya.. Tentu saja hal ini harus segera diredam, terutama oleh para pemuka agama. Karena jika tidak segera diatasi, maka dampaknya tidak hanya merugikan mereka yang berkonflik, namun juga bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
February
Para Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan di Singapura, 5-7 Februari 2018. Sayang, hasil yang diharapkan yaitu penyelesaian tata perilaku (code of conduct) dengan RRT di Laut China Selatan, masih belum tercapai. Dalam pernyataan setelah pertemuan ini, Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen, hari Rabu (7/2) mengakui target waktu setahun untuk menyelesaikannya tidak realistis. Isu yang kompleks di dalam persoalan Laut China Selatan membuat tata perilaku belum juga disepakati.
Tahun lalu, ASEAN dan RRT telah mengadopsi kerangka (draft) tata perilaku di kawasan Laut China Selatan. RRT sudah sepakat untuk memulai pembicaraan dengan negara-negara anggota ASEAN yang mengklaim Laut China Selatan. Tahun ini tata perilaku yang mengikat dan disetujui RRT menjadi tujuan negara-negara ASEAN pengaju klaim. Namun hasilnya memamg masih belum seperti yang diharapkan. Mengapa mereka amat menginginkan tata perilaku ini segera? Beberapa negara menganggap RRT tidak menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan Laut China Selatan.
Pihak RRT melalui juru bicara kementerian Luar Negeri, Geng Shuang mengatakan, Beijing sudah bekerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk menyusun kode tata perilaku yang dapat memuaskan semua pihak.
Sebaliknya ASEAN melalui Menteri Luar Negeri Vivian Balakhrisnan dari Singapura, yang menjadi ketua ASEAN tahun ini, mengatakan keprihatinan para menteri ASEAN atas peningkatan aktivitas RRT di pulau buatan di Laut China Selatan. SedangkanIndonesia, punya konsep sendiri terkait kawasan Indo-Pasifik yang juga mencakup Laut China Selatan.
Diharapkan, kode tata perilaku yang dirancang ASEAN dengan RRT dapat segera dirampungkan, sehingga konflik di kawasan Laut China Selatan dapat diakhiri. Proses ini hendaknya dilakukan secara komprehensif agar para pihak dapat menerima tata perilaku ini dengan hati terbuka.
February
Demi mendorong kegiatan sektor migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat kebijakan memangkas 32 peraturan di seluruh sektor. Upaya itu diharapkan dapat mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Kebijakan itu tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), juga regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Langkah ini merupakan upaya pemerintah meniadakan hambatan yang selama ini menjadi batu sandungan,khususnya bagi para pengusaha. Dengan demikian diharapkan investasi dapat tumbuh sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan terus menjalankan strategi, supaya sektor usaha semakin makin lama semakin baik. Upaya mempermudah investasi, lewat pencabutan atau penyederhanaan peraturan serta perizinan, akan terus digalakkan. Dari total 32 regulasi yang dihapus, 11 diantaranya adalah dari sektor migas, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syarial menjelaskan alasannya, selain dikeluhkan pengusaha, juga sudah tidak relevan lagi, karena sudah ada peraturan baru. Sedangkan peraturan ESDM yang tidak dicabut, meliputi turunan dari amanat UUD, tentang pengelolaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan terdapat sejumlah hal yang menghambat laju investasi sektor hulu migas. Masih ada investasi yang tertunda atau belum terealisasi saat ini karena masalah eksplorasi untuk mencari cadangan minyak. Penyebabnya antara lain, selain murahnya harga minyak dunia saat ini, juga karena adanya imbas regulasi. Amien Suryadi menjelaskan untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru yang diharapkan membawa angin segar bagi investasi di sektor migas.
Pemerintah memang sedang mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 % di tahun 2018, jadi segala hal dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk memacu berbagai sektor. Pencabutan 32 regulasi yang menghambat percepatan ekonomi, khususnya di bidang migas dan energi terbarukan, jadi pilihan yang dianggap cukup signifikan saat ini. Khususnya dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi.
Meskipun indikator makro ekonomi sekarang membaik, namun nyatanya hal ini tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adanya kebijakan penyederhanaan regulasi diharapkan dapat mendorong kegiatan investasi di dalam negeri.
February
Amerika Serikat Dan Italia Memperluas Pasar Industri Senjata Di Asia
Written by Daniel
Kawasan Asia Pasifik semakin menjadi perhatian Amerika Serikat untuk memperluas jaringan pemasaran persenjataannya. Perhatian serupa juga dilakukan negara Eropa Barat yang memproduksi senjata, antara lain Italia.
Untuk keperluan itu Washington nampak menerapkan dua pedekatan, yaitu diplomatic serta perdagangan. Upaya perluasan pasar persenjataan Amerika Serikat antara lain tampak dari rencana keikutsertaan perusahaan produsen senjata AS dalam pameran persenjataan internasional, yang bakal digelar di Singapura.
Alasan Washington memperluas pemasaran produksi senjata di Asia Pasifik, khususnya di Asia, dapat dilihat setidaknya dari dua hal. Pertama adanya kepentingan beberapa negara Asia dalam melengkapi diri dengan persenjataan, dan yang kedua ekspansi pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik.
Berbagai isu keamanan di dalam negeri dan di kawasan, setidaknya menjadi alasan bagi beberapa negara Asia untuk menguatkan pertahanannya, antaralain dari sisi persenjataan. Singapura, dan Filipina misalnya, nampaknya semakin merasa perlu meningkatkan persenjataan sehubungan tetap menguatnya isu terorisme di kawasan Asia Tenggara. Dalam perspektif yang lain, Jepang juga merasa berkepentingan dengan penguatan pertahanan. Ini terkait dengan rencana Amerika Serikat mengurangi perannya dalam pertahanan Negara itu. Jepang sendiri merasa cukup khawatir dengan manuver Korea Utara, yang berulang kali mengadakan uji coba rudal, terkadang seolah mengarah ke Jepang. Vietnam, adalah juga salah satu negara di Asia yang merasa perlu untuk meningkatkan penjagaan dan pertahanan, khususnya di kawasan maritim. Masih sering terjadinya manuver Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan yang dipersengketakan, membuat Vietnam merasa perlu menguatkan persenjataannya di kawasan ini.
Dari sisi pendekatan pertahanan, Amerika Serikat juga perlu mengimbangi langkah langkah strategis dan asertif yang dilakukan Tiongkok.
Sementara Italia, salah satu produsen senjata di Eropa Barat, juga melihat peluang yang sama dengan Amerika Serikat. Meski alasannya mungkin lebih kepada bisnis dari pada politis.
Dalam perspektif seperti itulah, dapat diketahui bahwa baik Amerika Serikat maupun Eropa Barat merasa perlu untuk melakukan langkah strategis dan pendekatan guna memperluas perdagangan persenjataan mereka di kawasan Asia Pasifik.
February
Diplomasi Sawit, Upaya Membangun Citra Minyak Sawit Indonesia
Written by Sumarno 
Sawit merupakan produk unggulan Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat, sama seperti tahun 2016, tahun 2017 ekspor minyak sawit dan produk turunannya masih merupakan penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. Bustanul Arifin, guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, memprediksi bahwa hingga 10 tahun mendatang, volume dan nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya masih akan terus meningkat. Namun, Bustanul Arifin mengingatkan para pelaku usaha dan pemerintah bahwa isu sustainibility atau keberlangsungan akan terus menjadi kendala ekspor minyak sawit.
Saat Konferensi Tingkat Tinggi Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa di Manila, Filipina, pada 14 Nopember 2017 lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan di depan para peserta, bahwa kelapa sawit sangat dekat dengan upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, mempersempit kesenjangan, serta membangun ekonomi yang inklusif.
Di lain pihak, Parlemen Eropa mendukung larangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar ramah lingkungan mulai 2021. Padahal Eropa adalah salah satu tujuan ekspor utama minyak sawit Indonesia. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ini sebagai "kampanye hitam" di Eropa terhadap produk sawit asal Indonesia. Kebijakan Uni Eropa tersebut dianggap diskriminatif.
Presiden RI Joko Widodo meminta diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, berpendapat Indonesia masih terpaku pada pasar tradisional yang mencapai sekitar 70% dari total negara tujuan ekspor. Menurut Bhima, sebaiknya tahun 2018 Indonesia mencari pasar alternatif, di antaranya Pakistan, Afrika Selatan, dan Afrika Utara yang dianggap sangat potensial.
Sejak tahun 2011, Indonesia telah membuat kebijakan yang mewajibkan sistem tata kelola dan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang disebut Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Kebijakan ini dimaksud untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global, dengan lebih memperhatikan isu lingkungan, seperti emisi gas dampak rumah kaca dan sebagainya. Untuk membangun citra minyak sawit Indonesia sebagai minyak nabati yang memilki ISPO di seluruh dunia, terutama di negara-negara tujuan ekspor, diperlukan peran para diplomat Indonesia di luar negeri. Kebijakan ini dikenal dengan diplomasi sawit.
Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk melakukan diplomasi sawit, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri menggandeng Universitas Pertamina untuk melakukan kajian aplikatif. Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina memang berfokus pada bidang energi di Indonesia. Pada tanggal 1 Pebruari 2018, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman kedua lembaga tersebut.
BPPK Kementerian Luar Negeri menilai Universitas Pertamina dapat menjadi mitra kerjasama dalam menghasilkan kajian dan rekomendasi terkait kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk pada sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.
Kerjasama antara pemerintah, industri dan perguruan tinggi dianggap sangat strategis untuk mendorong diplomasi sawit yang bertujuan menangkal kampanye hitam Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia. Diharapkan minyak sawit Indonesia tetap dapat menjadi penyumbang terbesar devisa bagi Indonesia.
Sekian Komentar.
