August
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan evakuasi wisatawan dari Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air setelah gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, berjalan lancar. Sebanyak 4.636 wisatawan, baik asing maupun domestik, dan warga sudah dievakuasi ke Pelabuhan Bangsal, Benoa, dan Lembar pada Senin (6/8) pukul 20.00 WIB. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana-BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan evakuasi masih terus berlangsung menggunakan 11 kapal. Evakuasi ke Pelabuan Benoa, Bali menggunakan tiga kapal, sedangkan evakuasi ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menggunakan satu kapal, serta Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara menggunakan tujuh kapal.
Sebanyak 3.673 orang dievakuasi ke Pelabuhan Bangsal, 193 orang ke Pelabuhan Lembar, dan 770 orang ke Pelabuhan Benoa. Gempa di Lombok Timur dengan kekuatan 7,0 Skala Richter terjadi pada Minggu (5/8) pukul 18.46 WIB di kedalaman 15 kilometer dengan pusat gempa di darat 18 kilometer barat laut Lombok Timur. Sebelumnya, gempa juga terjadi di wilayah tersebut berkekuatan 6,4 SR pada Minggu (29/7) pukul 05.47 WIB. Gempa-gempa susulan masih terus terjadi di wilayah tersebut sehingga masyarakat diimbau mewaspadai bangunan roboh. Antara
August
Menlu RI Sebut 3 Hal Sebagai Penguatan “Bali Process”, Terkait Isu Perdagangan dan Penyelundupan Manusia
Written by Sugiyanto
“Bali Process” Ministerial Conference ke 7 atau konferensi level Menteri, resmi dimulai pada Selasa pagi (7/8/2018), di Nusa Dua, Bali. Konferensi ini dihadiri oleh 26 menteri dan selevel Menteri dari 45 negara anggota serta 3 organisai internasional. Sebagaimana diketahui “Bali Process” yang pada tahun 2018 memasuki pelaksanaannya 15 tahun itu, merupakan forum yang diinisiasi oleh Indonesia dan Australia bagi penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia di Kawasan. Bertindak selaku Co-chair “Bali Process” Ministerial Conference ke-7, Menteri luar negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan, terdapat 3 hal yang perlu dilakukan seluruh anggota dalam memperkuat komitmen dalam memaksimalkan peranan bersama melawan penyelundupan dan perdagangan manusia. Seperti, memperkuat kerjasama bersama masyarakat dan sektor bisnis. Dijelaskan Retno, kaitannya dengan keikutsertaan sektor swasta adalah sebagian bagian dari tercapainya kesejahteraan, yang dinilai sebagai kunci untuk mencegah terjadinya penyelundupan dan perdagangan manusia.
‘’Pertama, kita harus melanjutkannya dengan memperkuat membangun kapasitas “Bali Process”, ketika berhadapan dengan situasi krisis. Kedua, kita harus memiliki komitmen kuat antara “Bali Process” dan proses konsulatif multilateral lainnya. Ketiga “Bali Process” saat ini adalah untuk memperluas kemitraan’’.
Co-Chair “Bali Process” Ministerial Conference ke-7, yang juga merupakan Menteri luar negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan, praktek perbudakan dizaman modern yang masih saja terjadi saat ini, merupakan suatu bentuk kejahatan yang merenggut kehormatan dan hak fundamental yang memerlukan adanya kerjasama seluruh negara.
‘’Lebih dari 40 juta orang diperkirakan menjadi korban perbudakan secara global, dengan 2/3 berasal dari Kawasan Asia Pasifik. Jenis kejahatan ini merenggut kehormatan dan hak fundamental mereka dan permasalahan ini tidak bisa hanya ditangani oleh satu negara’’.
“Bali Process” didirikan pada tahun 202 oleh Indonesia dan Australia sebagai founder dan co-chairs, dengan 48 anggota yaitu 4 negara dan entitas serta 3 organisasi internasional dan 28 pengamat. Selain, termasuk sebagai Proses Konsultatif Kawasan tertua dan sekaligus satu-satunya di dunia yang melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuam. Sementara, tujuan “Bali Process” yaitu menjadi forum berbagai informasi dan kerja sama penanganan perdagangan orang, penyelundupan manusia dan kejahatan lintas negara terkait lainnya.
August
35 Perusahaan BUMN Patungan Instalasi Listrik Untuk Rumah Tangga Tidak Mampu
Written by Sugiyanto
Sebanyak 35 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepakat mengadakan patungan dana untuk membiayai instalasi listrik dengan daya 450 Volt Ampere (VA) bagi rumah tangga tidak mampu di Jawa Barat dan Banten. Dana yang berhasil terkumpul sebesar Rp. 360 miliar dan 50 persen diantaranya bersumber dari PT. Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). Menteri BUMN Rini Soemarno dalam sambutannya di acara penandatanganan kesepakatan 35 perusahaan BUMN di Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2018 mengatakan sebanyak 317.000 keluarga di Jawa Barat masih belum menikmati aliran listrik akibat tidak mampu membayar biaya instalasi. Menurut Rini, tidak sedikit juga diantara mereka yang terpaksa menumpang aliran listrik dari tetangganya dan membayar Rp. 30.000 per bulan untuk satu buah lampu.
‘’Tenyata 317.000 Pak Menteri yang belum tersambung dan itu data dari TNP2K yang mengatakan bahwa masyarakat berpendapatan rendah untuk masyarakat tidak mampu itu ada 317.000. Dan setelah di cross-check memang betul mereka belum ada sambungan listrik, apa namanya kebanyakan yang nebeng tetangga. Seperti yang tadi dilaporkan bayarannya itu per Rp. 30.000 hanya untuk satu lampu. Padahal kalau tadi kita sudah ditayangkan, kalau sudah sambung sendiri itu bisa punya beberapa lampu ditambah TV Cuma mungkin biaya bulanannya nggak sampai Rp. 25 ribu. Jadi mungkin ini menurut saya kalau kita mau menekankan keadilan dan Bapak Presiden terus – menerus mengingatkan kepada kita semua, kesetaraan, keadilan itu harus menjadi hal nomor satu yang kita lakukan.
Menteri Rini menambahkan, jumlah rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik apabila ditambah dengan wilayah Banten menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) jumlahnya bisa mencapai 360.000 keluarga. Sebagian besar diantaranya menurut Menteri Rini mengaku tidak mampu membayar biaya instalasi yang mencapai Rp 900 ribu-1,1 juta untuk satu unit rumah. Ia menargetkan pada Maret 2019, seluruh rumah tangga tidak mampu di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sepenuhnya mendapatkan aliran listrik dari PT. PLN melalui program patungan dana ini. VOI/Rezha
August
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau para peserta Pemilu 2019 agar tidak melakukan kampanye hitam yang bisa merusak iklim demokrasi. Hal itu dikatakan Jenderal Polisi Tito Karnavian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa. Pihaknya mengajak para peserta Pemilu untuk bersikap dewasa dan berkampanye dengan cara yang elegan. Tito menambahkan Polri tidak akan segan untuk menindak tegas siapapun yang melakukan kampanye hitam serta yang melakukan pelanggaran hukum. Ia mengatakan, Polri dan TNI telah menyiapkan sejumlah anggotanya untuk mengamankan jalannya pemilihan legeslatif dan pemilihan Pressiden Pileg dan Pilpres 2019. Antara