July
Pemerintah Indonesia Akan Memperluas Road Map Ekonomi Syariah
Written by Sumarno
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dan Komite Nasional Keuangan Syariah, menyelenggarakan diskusi tingkat tinggi “Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia” di Jakarta, Rabu (25 Juli). Penyelenggaraan diskusi tersebut didasari oleh pesatnya perkembangan ekonomi syariah sebagai arus perekonomian baru yang diproyeksikan akan mendorong perekonomian global. Potensi ekonomi syariah dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan populasi muslim dunia yang diperkirakan akan mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia pada tahun 2030. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi syariah dunia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi kali ini menyatakan siap memperluas peta jalan atau road map untuk mendorong upaya Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi syariah dunia. Sampai saat ini, road map yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia melaluiKomite Nasional Keuangan Syariah hanya sebatas pada industri keuangan syariah, atau belum menyentuh industri halal yang juga memiliki peran penting terhadap ekonomi syariah secara keseluruhan.
“Nah roadmap itu yang ada baru road map keuangan syariahnya. Nah kami di KNKS akan memperluas roadmap tersebut menjadi road map ekonomi syariah. Karena kami sekarang makin percaya bahwa industri keuangan syariah kita hanya bisa berkembang kalau sektor riilnya atau industri halalnya berkembang. Jadi kalau sekarang kalian menanyakan kenapa industri keuangan syariah kita masih kecil ya itu sejalan juga dengan industri halal kita yang juga belum terlalu berkembang. Kan tadi lebih banyak sebagai net consumer, nah sekarang kalau kita jadi net producer nanti dengan sendirinya industri keuangan syariah akan mengikuti.”
Lebih lanjut Menteri Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan mengupayakan road map tersebut bisa selesai pada tahun depan atau paling cepat akhir tahun ini, agar ekonomi syariah Indonesia bisa segera berkembang. Ia menjelaskan, perkembangan industri halal di Indonesia saat ini belum berkembang ke arah yang tepat. Oleh karenanya, hal itu berdampak pada perkembangan industri keuangan syariah dalam negeri yang asetnya masih sangat kecil. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan posisi Indonesia yang hanya sebagai net consumer produk – produk industri halal, karena konsumsinya lebih tinggi dari produksi. Menurut Bambang Brodjonegoro, faktor lain yang menyebabkan Indonesia hanya menjadi net consumer produk – produk industri halal, diantaranya adalah belum ada koordinasi yang jelas mengenai pengembangan industri halal itu sendiri, termasuk di dalamnya industri keuangan syariah. Rezha
July
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Bambang Brodjonegoro mengatakan, negara-negara di Afrika bisa menjadi pasar potensial bagi produk-produk industri halal Indonesia. Oleh karena itu, industri halal Indonesia harus berorientasi ekspor, agar tidak kalah bersaing dengan negara – negara yang juga mengekspor produknya ke benua Afrika. Dalam diskusi tingkat tinggi bertajuk “Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia” di Jakarta, Rabu (25 Juli), Menteri menyebutkan upaya Pemerintah Indonesia yang dapat mendorong ekspor produk–produk halal Indonesia ke Afrika, antara lain melibatkan industri menengah besar yang mempunyai kaitan dengan industri kecil.
“Afrika di hampir semua produk punya potensi. Cuma masalahnya kan kalau kita belum berorientasi ekspor nanti akan kalah bersaing dengan negara–negara lain yang juga mengekspor produknya ke Afrika. Menurut saya, katalisnya adalah pertama melibatkan industri menengah besar yang punya kaitan ke industri kecil, dan kemudian dikaitkan lagi dengan dukungan pemerintah artinya dari segi regulasi kemudian dari segi keuangan dari industri keuangan syariah.”
Lebih lanjut Bambang Brodjonegoro menjelaskan, saat ini, populasi Afrika mencapai satu miliar jiwa dengan 40 persen di antaranya adalah Muslim. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus tumbuh di masa yang akan datang. Terkait dengan produk–produk halal, Bambang Brodjonegoro mengatakan, tujuan ekspor Indonesia saat ini masih dikendalikan oleh pasar atau berfokus ke negara–negara arus utama, seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Selain itu, menurut Bambang Brodjonegoro, Indonesia masih belum memaksimalkan ekspor ke negara Kerja sama Islam yang memiliki potensi pasar yang sangat besar, seperti Uni Emirat Arab dan Mesir. Rezha
July
Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan dunia Islam memiliki tiga tantangan utama yang kini tengah dihadapi. Tantangan pertama banyaknya konflik di negara Islam yang menyebabkan kemunduran, korban dan banyak yang mengungsi. Kedua tantangan ekonomi, dan tantangan ke tiga mengenai Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Hal itu dikatakan Wapres dihadapan delegasi Afro-Asian University Forum di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa. Untuk itu, Wapres mengharapkan para rektor dari berbagai negara di Afro-Asian University Forum, turut mengajarkan Islam Wasathiyah (moderat) yang mengajarkan penghormatan dan toleransi. Wakil Presiden mengharapkan pertemuan dari berbagai universitas negara-negara di Asia dan Afrika tersebut dapat menjadi pemacu untuk saling bertukar pengalaman dan bekerja sama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsanya. Antara
July
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono-SBY menyatakan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dua periode adalah semangat dan roh reformasi. Hal itu dikatakan SBY di Jakarta, Selasa malam. Pernyataan SBY menanggapi upaya uji materi yang dilakukan sejumlah pihak di Mahkamah Konstitusi atas masa jabatan presiden dan wapres. SBY secara pribadi mempersilakan uji materi itu berproses. Namun ia memandang pembatasan masa jabatan presiden dan wapres dilakukan untuk mencegah seseorang terlalu lama berkuasa. Antara