July
Eratkan Hubungan Kedua Bangsa, Wakil Ketua DPR RI Kunjungi Ketua Parlemen Lebanon
Written by Sumarno
Di tengah suasana politik yang sedang hangat seiring dengan tarik ulur pembentukan kabinet pemerintahan Lebanon, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, melakukan kunjungan ke Lebanon dan melakukan serangkaian pertemuan dengan para petinggi Lebanon. Dalam siaran pers yang diterima RRI, Kamis (12/0), disebutkan Rabu waktu Lebanon, Ketua Parlemen Lebanon menerima delegasi Wakil Ketua DPR RI beserta lima anggota DPR didampingi Duta Besar RI untuk Lebanon,Achmad Chozin Chumaidy. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPR RI menyampaikan ucapan selamat atas berjalannya Pemilu Legislatif Lebanon pada 6 Mei 2018 yang lalu dengan baik dan lancar sehingga telah terpilih para Anggota Parlemen sebanyak 128 orang.
Selain itu juga ucapan selamat atas terpilihnya Nabih Berri sebagai Ketua Parlemen untuk yang ke-6 kalinya. Fokus pembicaraan kedua pimpinan lembaga legislatif tersebut adalah seputar rencana kerja sama antar Parlemen. Dalam catatan KBRI Beirut, Ketua Parlemen Nabih Berri, pernah mendapatkan undangan dari Ketua DPR-RI tertanggal 18 Februari 2016 untuk melakukan kunjungan kehormatan ke Indonesia dan dalam rangka membuat MoU persahabatan antar Parlemen. kbrn
July
Guru besar hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, kerja sama antarnegara dapat mempersempit ruang gerak teroris lintas negara, termasuk sumber pendanaannya. Hikmahanto Juwana dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis mengatakan, aksi terorisme di suatu negara bisa jadi dibiayai orang atau organisasi tertentu dari negara lain.
Oleh karena itu kerja sama antarnegara dalam penanggulangan terorisme penting dan strategis, baik berupa pertukaran informasi, peningkatan kapasitas personel, hingga komitmen untuk memperkuat peraturan yang bisa mencegah berkembangnya kelompok teroris di negara masing-masing. Menurut dia, saat ini masalah terorisme tidak hanya tindak pidana. Aksi teror bisa saja dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk mengubah suatu negara. antara
July
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia dapat menjadi kuat jika bangsanya sepakat kembali pada cita-cita kemerdekaan Indonesia yakni bersatu. Jika bangsa Indonesia bersatu dan menjunjung tinggi persatuan, maka bangsa Indonesia bisa berdaulat. Dalam kedaulatan itulah tercipta keadilan. Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan dalam pidatonya pada acara "Silaturrahmi Syawal 1439 H" di kantor Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), di Jakarta, Kamis.
Zulkifli Hasan pada kesempatan tersebut mengajak seluruh komponen bangsa Indoneia untuk bersatu, menjunjung tinggi persatuan, serta mengutamakan keadilan. Zulkifli menegaskan, untuk mewujudkan persatuan, kedaulatan, dan keadilan, ada empat syarat yang harus dijadikan landasan operasional. Pertama, bangsa ini bersumpah untuk melindungi seluruh tumpah darahnya. Kedua, bangsa ini harus berpihak kepada rakyatnya. Ketiga, bangsa ini harus mencerdaskan kehidupan bangsanya. Keempat, bangsa ini harus mensejahterakan rakyatnya dan ikut menjaga ketertiban dunia. antara
July
Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah dicapai melalui penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara Freeport-Mcmoran Inc (FCX) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Jakarta, Kamis. Menteri Keuangan Sri Mulyani usai penandatanganan perjanjian tersebut di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan mengharapkan kemitraan di antara Freeport-McMoran dengan Inalum dan pemerintah, baik pusat dan daerah, mampu meningkatkan kepastian di dalam lingkungan operasi serta kualitas dan nilai tambah industri ekstraktif ke depan. Inalum, FCX, dan Rio Tinto telah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia ke Inalum. Kepemilikan Inalum di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51 persen dari semula 9,36 persen. Pokok-Pokok Perjanjian tersebut selaras dengan kesepakatan pada 12 Januari 2018 antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provisi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Pemerintah daerah akan mendapatkan saham sebesar 10 persen dari kepemilikan saham PTFI. antara