July
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas telah menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN perubahan 2018. Hal itu dikatakan Sri Mulyani saat konferensi pers usai Rapat Terbatas yang membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin. Presiden menyatakan tidak adanya APBN Perubahan pada tahun ini karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara serta defisitnya lebih kecil yang direncanakan. antara
July
Presiden Joko Widodo meminta kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian (menperin) Airlangga Hartarto usai rapat terbatas yang membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin. Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. Selain itu Presiden juga menyampaikan untuk melakukan optimalisasi "tool fiscal", baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi bea masuk, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan ekspor. Menperin juga mengatakan, upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah dengan melakukan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif-insentif agar ekspor bisa ditingkatkan. Selain mendorong pengembangan industri substitusi impor, langkah-langkah lain yang ditempuh untuk menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah pemberian insentif untuk menggenjot ekspor dan UMKM, penyederhanaan perizinan investasi, hingga memaksimalkan sektor pariwisata untuk mendulang devisa. Antara
July
Arsul: Kerja Sama Penanggulangan Radikalisme Harus Ditingkatkan
Written by Daniel
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan kerja sama penanggulangan radikalisme antara Indonesia dengan negara-negara lain harus terus ditingkatkan agar penyebaran dan aksi radikal antarnegara bisa ditanggulangi. Hal itu dikatakan Arsul Sani dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin. Menurutnya, radikalisme yang berkembang di Indonesia adalah produk impor dari negara tertentu atau ideologi transnasional. Ia mengatakan, dengan Undang-Undang (UU) Antiterorisme yang baru semestinya penanganan radikalisme dan terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, bisa lebih terarah dan tepat sasaran. Mantan anggota Panitia Khusus-Pansus Revisi UU Antiterorisme ini mencontohkan, dulu yang bisa dihukum dalam kasus terorisme adalah orang yang terlibat dalam tindak pidana terorisme di Indonesia saja. Dengan UU Antiterorisme yang baru seseorang yang melakukan perbuatan terorisme di luar negeri, lalu pulang ke Indonesia, bisa langsung diproses hukum. Artinya, aspek global atau transnasional dalam regulasi terorisme di Indonesia sudah ada secara nyata. (Antara)
July
Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan ketua Lembaga memperbaiki pola penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Hal itu dikatakan Presiden saat memimpin Rapat Terbatas yang membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin. Kepala Negara meminta semua program yang direncanakan dan proyek strategis segera dieksekusi tepat waktu, "good governance" (tata kelola yang baik) dan tepat sasaran sehingga dampaknya segera dirasakan oleh mastyarakat. Dalam kesempatan ini, Presiden mengapresiasi percepatan progam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta belanja Kementerian/Lembaga yang tumbuh 12,1 persen dalam APBN semester I 2018. Ini jauh lebih tinggi dari realisasi semester 1 2017 sebesar 0,4 persen. Presiden dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota atas kinerja APBN semester I 2018 yang semakin membaik. (Antara)