VOI BERITA Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan, penenggelaman kapal pencuri ikan yang telah dilakukan selama ini telah meningkatkan stok ikan nasional.

"Dampak dari perginya kapal-kapal asing stok ikan mengalami peningkatan dari 6,5 juta ton (pada 2011) menjadi 9,9 juta ton," kata Sjarief di Jakarta, Kamis.

Angka ini dihitung dari aktivitas stock assesment  sepanjang 2016 dengan cakupan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Berdasarkan hasil itu, KKP yang dipimpin Susi Pudjiastuti mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NRI dengan estimasi potensi 9,9 juta ton.

Menurut Sjarief, peningkatan stok ikan ini mendorong optimisme nelayan untuk melaut. KKP sendiri telah melengkapi dengan semua sarana dan prasarana pelabuhan agar nelayan bisa beroperasi lebih baik.

Dia juga menyoroti peran BUMN bidang perikanan seperti Perindo dan Perinus yang saat ini sudah semakin sentral.

10 Januari kemarin Presiden Joko Widodo menyebut kebijakan penenggelaman kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia adalah  upaya penegakan hukum.

"Kita tidak main-main dengan illegal fishing, terhadap pencurian ikan tidak main main. Oleh sebab itu yang paling seram ya ditenggelamkan," ujar Presiden sembari menyatakan langkah itu demi memberikan efek jera bagi pelanggar hukum perikanan tangkap.

Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tahun ini tidak ada lagi penenggelaman kapal karena pemerintah ingin fokus meningkatkan produksi ikan. Ant

VOI NEWS - Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya Program Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah bagi masyarakat. Program ini menurutnya dimaksudkan untuk dapat menekan angka kesenjangan yang ada di tengah masyarakat.

Berbicara dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rabu di Jakarta, Presiden meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyiapkan resistribusi tanah di tahun 2018 dengan menitikberatkan pada Hak Guna Usaha. 

Presiden mengatakan program redistribusi tanah harus dilaksanakan secara terintegrasi antara berbagai pihak agar angka kesenjangan sosial di tengah masyarakat dapat diturunkan.

“ Supaya kita memiliki pikiran yang sama. Redistribusi tanah itu bukan program bagi-bagi tanah,  ini untuk mensejahterakan masyarakat terutama lapisan bawah sehingga bisa menekan kemiskinan dan kesenjangan.”

Presiden Joko Widodo juga mengharapkan adanya dukungan dari berbagai pihak.

“Redistribusi tanah harus terintegrasi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Milk Negara (BUMN). Kalau ini kita lakukan ini akan banyak menurunkan Gini Ratio kita, ini tolong diberikan dukungan.”

Lebih lanjut dalam sambutannya Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang telah berhasil mencapai target sertifikasi tanah rakyat di tahun 2017. Dengan rekam jejak yang ada, pemerintah yakin, target 7 juta sertifikasi tanah di Indonesia akan tercapai di tahun 2018 mendatang. 

Sebelumnya, dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyampaikan, di tahun 2017, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 5,25 juta produk pendaftaran tanah. Dari jumlah itu, 4,2 juta sertifikat tanah telah dibagikan kepada masyarakat. 

Selain itu menurut Sofyan Djalil, pemerintah juga akan menambah jumlah juru ukur tanah guna mendukung target pencapaian 7 juta sertifikasi tanah di tahun 2018. Saat ini jumlah juru ukur di Indonesia telah mencapai 5800 orang.

Tahun ini pemerintah berencana menambah hingga 3 ribu juru ukur untuk memastikan target sertifikasi tanah rakyat dapat tercapai. (Ndy/edt AHM)