mazpri
February
Dicalonkan Kembali Jadi Presiden di Pilpres 2019, Presiden Jokowi: Terima Kasih PDIP
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Calon Presiden periode 2019-2024.
Keputusan tersebut ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan III Tahun 2018, yang berlangsung di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat, (23/2).
“Jadi dalam Rakernas III PDI Perjuangan di Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri dengan menggunakan hak prerogatifnya yang diberikan oleh kongres partai telah menetapkan kembali saya sebagai Calon Presiden 2019-2024,” ucap Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai menyerahkan sertifikat tanah adat desa di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
Kepala Negara pun menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada dirinya untuk menjadi Calon Presiden 2019-2024. Ia juga menyatakan akan menerapkan pola pembangunan berdikari sebagaimana yang telah diamanatkan.
“Spirit berdikari inilah yang dipesankan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri, terutama dalam hal pangan, energi, pertahanan, dan keuangan,” ungkapnya.
Menurut Presiden, PDI Perjuangan merupakan partai yang solid, mengakar, pancasilais, kuat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Hal tersebut tak lepas dari hasil kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan saat ini, Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri.
“Itulah yang membuat saya yakin bahwa pemerintahan ke depan akan lebih stabil, lebih efektif karena dukungan partai-partai yang menyatu dengan dukungan rakyat,” ujar Presiden.
Meski sudah dicalonkan sebagai Calon Presiden, Kepala Negara belum memutuskan Calon Wakil Presiden. “Kriteria mengenai Wakil Presiden itu dibicarakan bersama-sama nantinya dengan seluruh partai pendukung,” ujar Presiden. (Setkab)
February
Dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan Ukraina menggelar Sidang Komisi Bilateral (SKB) ke-3 di Kyiv. Delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Muhammad Anshor,tiba di Kyiv, ibu kota Ukraina, Selasa (20/2). Setibanya di Kyiv, rombongan delegasi langsung melanjutkan perjalanan ke Wisma Duta, Kyiv dan diterima oleh Dubes RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia, Prof. Yuddy Chrisnandi.
Dirjen Mohammad Anshor menyampaikan pada Dubes Yuddy bahwa telah dipersiapkan penyelesaian beberapa draft kerjasama, termasuk dibidang pariwisata, bebas visa dan berbagai kegiatan kerjasama ekonomi dan budaya. Ukraina, lanjut Mohammad Anshor adalah negara yang dianggap penting bagi Indonesia. Untuk itu delegasi telah mempersiapkan kesepakatan strategis dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan. Sebelumnya, dalam kerangka SKB, Indonesia – Ukraina telah melakukan pertemuan sebanyak 2 kali pada tahun 2005 dan 2009. SKB yang ke-2 dilakukan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2009.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar RI untuk Ukraina Prof. Yuddy Chrisnandi mengatakan, Ukraina dapat menjadi mitra strategis Indonesia di Eropa Timur. Diharapkan dalam pertemuan penting tersebut, kedua delegasi dapat menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat pada SKB pertama dan kedua. Pada SKB ke-3 ini, lanjut Prof.Yuddy, diharapkan terjadi kesepakatan yang membawa hubungan kedua negara lebih baik lagi.
Turut hadir dalam delegasi Indonesia unsur dari Kementerian Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, Wakil Rektor ITB, Prof.DR Bambang Riyanto Trilaksono serta beberapa kalangan pengusaha. Di Ukraina, dijadwalkan delegasi Indonesia bertemu dengan mitranya seperti dari KADIN Ukraina, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri.
SKB ke-3 Indonesia-Ukraina akan berlangsung Kamis (22/2). SKB adalah mekanisme pembicaraan resmi yang membicarakan kerjasama bilateral berbagai aspek antara lain, kerjasama di bidang pariwisata dan pendidikan, ekonomi dan perdagangan.
Saat lepas dari Uni Soviet, Ukraina menjadi negara yang berdaulat pada 28 Desember 1991. Hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada 11 Juni 1992. Pada 5 hingga 7 Agustus 2016, menjadi titik tolak penguatan kembali hubungan kedua negara saat kunjungan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, ke Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2016. Kedua pemimpin sepakat untuk menguatkan hubungan bilateral di berbagai bidang antara lain kerjasama saling dukung, ekonomi dan perdagangan serta kerjasama di bidang pendidikan, sosial dan budaya. (Kemlu)
February
Sebanyak sembilan puluh orang peserta kursus BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) bersemangat meneriakkan yel “Bahasa Indonesia, Bahasaku! Indonesia adalah keluargaku!” pada pembukaan kursus BIPA yang ke-13 di KJRI Jeddah yang dibuka oleh Konsul Jendral RI Jeddah, Dr. Mohamad Hery Saripudin, Senin (19/2).
Dalam kesempatan pembukaan kursus BIPA 2018, Konsul Jendral RI Jeddah menyampaikan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting yang telah digunakan oleh lebih dari 300 juta penduduk dunia. Dan jamaah umroh dan haji Indonesia adalah jamaah terbesar yang mendatangi Arab Saudi.
“Siapa saja yang bekerja di tiga kota yang didatangi jamah haji dan umroh pasti akan bertemu dengan orang Indonesia dan akan berbicara dengan mereka, sehingga Bahasa Indonesia bukan hanya digunakan sebagai bahasa pergaulan sosial tetapi telah menjadi bahasa bisnis komersial,” ujar Konjen RI Jeddah.
Seiring dengan peningkatan hubungan bilateral kedua negara, Konsul Jenderal RI juga menyampaikan sudah saatnya ada Pusat Studi Bahasa dan Budaya Indonesia di kampus-kampus Arab Saudi. Saat ini, sedang dimulai komunikasi dengan kampus-kampus ternama seperti Universitas Islam Madinah dan King Abdulaziz University Jeddah.
Mengangkat tema “Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di Arab Saudi” yang merupakan ide dari Pelaksana Fungsi Pensosbud 1 Muhammad Sukarno, KJRI Jeddah berupaya maksimal dalam mengembangkan penyelenggaraan BIPA dengan menyiapkan tim-tim khusus penyelenggaraan BIPA pada masa depan di beberapa Universitas di Arab Saudi dan juga menyiapkan modul pembelajaran khusus Bahasa Indonesia untuk orang Arab melalui program TOT (Training of Trainer) BIPA.
Keseriusan KJRI Jeddah mengusung tema “Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di Arab Saudi” tampak dalam penyelenggaraan BIPA tahun ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. KJRI Jeddah menyiapkan dua orang guru yang akan membina setiap kelas pembelajaran dan membatasi jumlah siswa perkelas maksimal 25 orang sehingga setiap siswa dapat berinteraksi lebih banyak dengan pengajar. Sistem pembelajaran juga akan dilaksanakan secara interaktif dengan pengaturan tempat duduk siswa yang membentuk lingkaran mengelilingi pengajar.
Selain itu KJRI Jeddah juga menghadirkan pelatih khusus untuk guru-guru pengajar BIPA melalui pelatihan selama seminggu yang diadakan sebelum pembukaan kursus BIPA. Pelatihan yang menghadirkan pembicara Dr. Dwiyanto Djoko Pranowo yang merupakan praktisi BIPA dan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta diikuti sebanyak 25 orang calon guru BIPA.
Lebih lanjut Pelaksana Fungsi Pensosbud 2 Umar Badarsyah, menyampaikan bahwa selain mengupayakan studi Indonesia di kampus-kampus Arab Saudi, terkait BIPA kedepannya KJRI Jeddah akan melobi pemerintah Saudi agar kursus BIPA dapat diikuti oleh wanita Saudi sejalan dengan visi Saudi tahun 2030 yang ingin membuka peran wanita Saudi lebih besar pada masa yang akan datang.
Penyelenggaraan BIPA tahun ini disambut antusias oleh warga Saudi yang mendaftarkan diri mereka semenjak bulan Januari yang lalu. Bahkan Otoritas Imigrasi Bandara King Abdulaziz memesan khusus 25 kursi untuk peserta BIPA dari mereka. (Kemlu)
February
Pekerja migran berkontribusi sangat besar dalam pembangunan. Mereka membawa keahlian dan keterampilan baru, serta mengirim remitansi dalam jumlah besar, sehingga mendorong kegiatan ekonomi di negara pengirim dan negara penerima. Oleh karena itu, dinamika isu migrasi global harus memberi perhatian pada perlindungan pekerja migran.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, saat menerima kunjungan Direktur Jenderal the Internasional Organization for Migration (IOM), Dubes William Lacy Swing, di Jakarta (20/2).
Dalam pertemuan tersebut, Menlu juga menyampaikan apresiasi atas dukungan IOM kepada Indonesia dalam penanganan isu-isu migrasi, termasuk penanganan pengungsi asing dan penguatan kapasitas dalam perlindungan pekerja migran. Dibahas pula dinamika isu migrasi global, khususnya terkait pekerja migran dan pengungsi asing.
Menlu menyampaikan bahwa pola migrasi global memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, migrasi membantu mengurangi jumlah pengangguran sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, migrasi yang tidak dikelola secara baik dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti pelanggaran HAM terhadap migran serta perdagangan dan penyelundupan manusia.
“Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi seluruh warganya, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. Namun demikian, perlu komitmen bersama untuk melindungi para migran ini. IOM harus dapat membantu agar penguatan perlindungan bagi migran, khususnya pekerja migran, terus menjadi perhatian dunia," Menlu menambahkan.
IOM adalah organisasi dunia yang menangani isu-isu migrasi global. Berkantor pusat di Swiss, organisasi ini memberi perhatian pada pekerja migran serta pengungsi dan pencari suaka. Walaupun bukan anggota organisasi tersebut, IOM telah menjalin kerja sama yang erat dengan Indonesia, termasuk dalam penanganan pekerja migran dan pengungsi dari luar negeri. (Kemlu)