VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla, dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Perdamaian dan Pembangunan oleh Hiroshima University dalam upacara penganugerahan yang diselenggarakan di kampus Hiroshima University, Rabu (21/2).

Upacara penganugerahan ini dipimpin langsung oleh Rektor Hiroshima University, Prof. Mitsuo Ochi dengan disaksikan oleh jajaran Guru Besar Hiroshima University. Hadir pula dalam upacara ini adalah Dubes RI Tokyo Arifin Tasrif, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Utusan Khusus Presiden untuk Jepang Rachmat Gobel, dan mantan Dubes RI Tokyo Muhammad Lutfi.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres RI memberikan kuliah berjudul “The Incompatibility between Conflicts and Civilization” yang dihadiri oleh warga civitas akademika Hiroshima University dan PPI Jepang. Dalam kuliahnya Wapres menyampaikan mengenai pentingnya perdamaian sebagai unsur penunjang yang penting bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sebuah bangsa. Tidak adanya perdamaian hanya akan mengakibatkan kehancuran dan kemiskinan bagi bangsa tersebut. Adalah menjadi kewajiban bagi pemerintah negara yang memiliki isu perang dan konflik untuk mencari jalan mengatasi konflik dan mencegah perang serta mencapai perdamaian bagi kemajuan bangsa sebagai pencapaian dari cita-cita negara.

Lebih lanjut Wapres juga menyampaikan bahwa bangsa Jepang, khususnya kota Hiroshima memiliki pengalaman yang sangat berharga pada akhir Perang Dunia II mengenai kesengsaraan yang diakibatkan oleh perang dan konflik yang berdampak pada kehancuran yang sangat parah. Pengalaman ini telah menjadikan Jepang sebagai salah satu negara yang terdepan dalam mempromosikan perdamaian dunia.

Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa ini istimewa karena memberikan warna yang spesial bagi peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia - Jepang yang diperingati tahun 2018 ini.

Gelar Doktor Honoris Causa ini merupakan gelar Doktor Honoris Causa yang ke-11 yang diterima oleh Jusuf Kalla. 4 di antaranya dianugerahkan oleh universitas di luar negeri, yaitu Malaya University di Malaysia (2007), Soka University di Jepang (2009), The Rajamangala University of Technology Isan di Thailand (2017), dan Hiroshima University di Jepang (2018). (Kemlu)

Indonesia tampil mewakili Asia pada festival Janadriyah 2018 yang tengah berlangsung saat ini di Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Saudi mengundang Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh untuk berpartisipasi dalam festival Janadriyah.

Petugas informasi di Kedutaan, Sunan J.Rustam, mengatakan bahwa penampilan Indonesia tersebut sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani untuk memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan Arab Saudi yang ditandatangani pada kunjungan bersejarah Raja Salman ke Indonesia pada Maret 2017 lalu.

Duta Besar RI untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, mengatakan bahwa Indonesia mengakui kehormatan tersebut. Menurutnya, kemitraan antara Arab Saudi dan Indonesia bergerak ke arah yang benar.

"Ada banyak kesempatan yang belum tergali dalam kerjasama budaya antara kedua negara persaudaraan tersebut," kata Agus, dilansir dari Arab News, Selasa (20/2).

Dia juga mengatakan, bahwa Indonesia dan Arab Saudi adalah negara-negara penting di dunia Muslim. Dengan perubahan baru kebijakan terbuka di Kerajaan, menurutnya, kerjasama budaya dapat disinergikan untuk mempromosikan Islam yang damai, terbuka dan moderat ke seluruh dunia.

Ia mengatakan, penampilan ini adalah partisipasi pertama Indonesia di festival Janadriyah. Festival warisan budaya nasional itu dinamai Janadriyah karena digelar di desa di pinggiran utara Riyadh bernama Janadriyah. Festival itu telah diselenggarakan di sana sejak didirikan pada 1985.

Indonesia, yang diwakili oleh kedutaan besarnya di Riyadh, menampilkan beragam budaya dan warisan termasuk tarian tradisional dan hidangan khas negeri ini. Kesatuan dalam keragaman berperan dalam partisipasi Indonesia di festival ini. Utamanya dengan berbagi pengalaman bagaimana Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan secara damai di negara yang beragam.

Paviliun Indonesia juga menyoroti pariwisata di kepulauan terbesar di dunia itu, termasuk paket wisata halal dari Lombok dan Sumatra dan brosur produk internasional Indonesia. Lombok, yang juga dikenal dengan sebutan seribu masjid, telah diakui sebagai tujuan wisata halal dan bulan madu terbaik di dunia pada sebuah acara baru-baru ini yang diadakan di Abu Dhabi.

Selain Indonesia, negara lain yang mewakili berbagai benua untuk tampil di festival itu termasuk Brasil, Aljazair, Ukraina, dan Etiopia. India adalah tamu negara kehormatan tahun ini. Festival warisan tahunan, yang berlangsung selama 18 hari, itu akan ditutup pada 24 Februari mendatang. (Rol)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam upaya menarik investor untuk berinvestasi, pemerintah negara lain telah berlomba-lomba menawarkan insentif untuk meningkatkan daya tarik bagi investor untuk masuk ke negara mereka.

Negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka, yang baru saja dikunjunginya pun, menurut Presiden, juga melakukan hal yang sama, menawarkan beragam insentif untuk menarik minat investor menanamkan investasi ke negara-negara mereka.

“Sangat progresif, sangat atraktif, terutama dalam mempromosikan berbagai kemudahan-kemudahan berinvestasi di negara mereka. Menawarkan skema-skema insentif yang sangat menggiurkan yang diberikan kepada investor,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Insentif Investasi, yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2) siang.

Artinya, lanjut Presiden, jika Indonesia tidak melakukan perbaikan-perbaikan, tidak melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan, tidak memangkas regulasi-regulasi yang menghambat, maka Bangsa Indonesia akan semakin ditinggal.

Diakui Presiden Jokowi, beberapa kementerian sudah memangkas regulasi-regulasi, memangkas aturan-aturan yang menghambat. Untuk itu, Presiden meminta agar langkah ini diteruskan dan dilanjutkan sampai ke provinsi, kabupaten dan kota.

Presiden juga meminta agar dikalkulasi insentif-insentif apa yang bisa diberikan, yang bisa ditawarkan kepada investor. Baik investor di dalam negeri, maupun investor luar, misalnya terkait dengan pemberian tax holiday, tax allowance yang lebih menarik bagi investasi.

“Saya minta segera ini dilakukan, dikalkulasi bersama-sama oleh Menteri Keuangan dan seluruh kementerian yang terkait, oleh Menko. Karena laporan yang saya terima sebetulnya skema insentif untuk tax holiday, tax allowance ini sudah ada tapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu dievaluasi,” tegas Presiden Jokowi.

Untuk insentif-insentif investasi lainnya yang telah diluncurkan sebelumnya dalam paket-paket kebijakan, Presiden meminta untuk dikawal khusus eksekusinya di lapangan, karena ini bisa menjadi bagian dari langkah-langkah perbaikan kita dalam kemudahan berusaha.

Presiden juga mengaku telah mendapatkan laporan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenai telah selesainya single submission (perizinan dalam satu kesatuan) pada bulan-bulan Maret mendatang.

“Saya kira ini akan mempercepat proses-proses perizinan berusaha yang ada di negara kita Indonesia,” pungkas Presiden Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan,  Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menristekdikti M Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Setkab)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, sebenarnya insentif untuk menarik minat investor menanamkan investasi di Indonesia selama ini sudah ada, yaitu dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan perlakuan-perlakuan mengenai PPn BM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan sebagainya.

Insentif-insentif itu, menurut Menko Perekonomian, telah membuat investasi di tanah air meningkat, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu masih dirasa belum cukup seperti yang diharapkan.

“Pertanyaannya kemudian yang dibahas adalah kenapa tidak banyak yang memanfaatkannya, kenapa tidak mendorong investasi cukup besar,” kata Darmin usai Rapat Terbatas tentang Insentif Untuk Investasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2) sore.

Hal itu, jelas Menko Perekonomian, yang dalam Rapat Terbatas dicoba dianalisis.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, ada pandangan bahwa perlu dipastikan saat investor datang ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mestinya sudah bisa mengatakan dia dapat atau tidak fasilitasnya.

“Karena kalau ditunggu dulu, waktu berjalan, nanti perizinannya menjadi terhambat malah. Perizinannya lama, tidak operasi-operasi, kemudian mulai masalah di dapat hak atau tidak kalau sudah begitu lama dan sebagainya. Jadi, itu salah satu,” jelas Darmin.

Yang kedua, lanjut Darmin, diakui kepastian dan kejelasan aturan mungkin perlu dirinci lebih lanjut. Misalnya, tax allowance ada banyak terminologi di dalamnya yang perlu dipertegas maksudnya apa. Kalau aset hitung-hitungan aset, aset yang mana saja yang patut atau yang harus atau yang boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Apa tanah masuk? Apa tanah tidak masuk? Dan sebagainya.

Menko Perekonomian menjelaskan, pada rapat terbatas cukup banyak pembicaraan pembahasan-pembahasan berjalan. (Setkab)