VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Tahun ini menandai lima tahun Kemitraan Strategis Indonesia - Tiongkok. Dalam pertemuan ke-3 Indonesia - China Joint Commission for Bilateral Cooperation yang diadakan di Beijing, tanggal 9 Februari 2018, Menlu RI mendorong implementasi konkret Kemitraan Strategis Komprehensif  di berbagai bidang khususnya kerja sama ekonomi, investasi dan perdagangan, serta infrastruktur, termasuk program pembangunan empat kawasan terpadu. 

Pada bagian lain, Menlu RI juga menambahkan bahwa pertemuan ini penting sebagai upaya untuk mengevaluasi berbagai kemajuan dan hambatan dalam kerja sama kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI mendorong agar Indonesia dan RRT terus meningkatkan upaya bersama untuk memastikan implementasi Plan of Action 2017 - 2021 Kemitraan Strategis Komprehensif RI - RRT.

Salah satu isu penting yang diangkat oleh Menlu RI dalam pertemuan ini adalah perlunya upaya bersama untuk memperbaiki neraca perdagangan kedua negara. Menlu RI mendorong agar kedua negara terus memperkuat upaya perdagangan dua arah, termasuk peningkatan ekspor minyak sawit, biodiesel, cokelat, dan kopi ke RRT, serta untuk dibentuknya kembali sebuah Kelompok Kerja Bersama RI-RRT di bidang minyak sawit. Selanjutnya menindaklanuti visi Indonesia untuk menjadi e-commerce hub di Asia Tenggara, Menlu RI juga mendorong peningkatan kerja sama di bidang digital economy.

Bagi Indonesia, RRT adalah mitra dagang terbesar dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari USD 52,7 miliar (Januari-November 2017). Sementara di bidang investasi, RRT adalah investor asing terbesar ke-3, dengan nilai investasi total USD 3,4 miliar. Tahun lalu, wisatawan asal RRT juga mencapai hampir 2 juta orang, menempati peringkat pertama jumlah wisatawan asing ke Indonesia.

Selain membahas kerja sama ekonomi, kedua Menlu juga membahas berbagai isu regional dan global. Menlu RI menyampaikan bahwa Indonesia dan RRT merupakan dua negara besar di kawasan, baik dari sisi wilayah, penduduk maupun ekonomi. Hubungan RI dan RRT sangatlah penting, bukan saja secara bilateral, namun juga bagi kawasan dan dunia. Karena itu, kedua Menlu sepakat untuk terus mengembangkan berbagai peluang kerja sama yang baru, terlebih mengingat masih adanya isu-isu keamanan yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas kawasan dan dunia.

Terkait hal ini, Menlu RI kembali menyampaikan pemikiran mengenai konsep Indo-Pasifik yang bersifat inklusif, terbuka dan transparan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan di lingkar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. (Kemlu)

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016.

Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit.

Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya menjadi penerima pertama dari Asia yang menerima penghargaan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.

Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil.

World Government Summit merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE, dan melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan topik lain.

Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan. World Government Summit dihadiri lebih dari oleh lebih dari 4000 peserta dan 90 pembicara dari 150 negara dan lembaga internasional. Setkab

Melalui dukungan pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, World Government Summit dimulai oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang sebagai upaya untuk membawa segenap pemimpin pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam satu forum bersama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan 7 miliar penduduk dunia.

Laporan dari World Government Summit kemudian akan diterbitkan oleh Oxford Analytica, McKinsey, Harvard Business Review, dan di situs web World Government Summit. (Setkab)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang kemanusiaan memainkan peranan penting bagi diplomasi kemanusiaan Indonesia. Hal ini ditekankan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian A. Ruddyard dalam dialog kemanusiaan Kementerian Luar Negeri dengan 15 LSM Kemanusiaan Indonesia di Kantin Diplomasi Kemlu, Jakarta. Menurut Febrian, sebagai elemen penting dalam politik luar negeri Indonesia, diplomasi kemanusiaan perlu terus dilaksanakan dengan mengedepankan sejumlahadded value. Dalam hal ini, pelaksanaan diplomasi kemanusiaan kiranya juga berkontribusi terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Selain itu, dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan, kiranya penting untuk dibangun kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat terkena dampak.

Selanjutnya disampaikan juga pentingnya upaya peningkatan kapasitas LSM Kemanusiaan Indonesia. Dalam hal ini dapat dijajaki kemungkinan pelibatan penggiat kemanusiaan dalamcapacity buildingbagiCivilian Peacekeepersdi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Sentul, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Cecep Herawan menyampaikan apresiasi atas dukungan LSM Kemanusiaan di Indonesia bagi pemajuan diplomasi kemanusiaan Indonesia. Juga dijelaskan perkembangan rencana pembentukansingle agencybagibantuan Indonesia ke luar negeri. Cecep mengharapkan agar pembentukansingle agencytersebut dapat menguatkan, antara lain, modalitas diplomasi kemanusiaan Indonesia.

Staf Ahli Menlu bidang Hubungan Antarlembaga, Duta Besar Salman Alfarisi menyampaikan bahwa LSM Kemanusiaan Indonesia memiliki keunggulan tersendiri. Hal ini dapat menguatkan pelaksanaan diplomasi kemanusiaan Indonesia yang berkesinambungan dan bersifat memberdayakan masyarakat terkenda dampak.

Dalam dialog, para perwakilan LSM menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah atas inisiatifnya untuk terus merangkul dan membangun sinergi dengan aktor non-pemerintah. Para perwakilan LSM Kemanusiaan juga menyampaikan sejumlah masukan dan harapan terhadap rencana pembentukansingle agency. Beberapa masukan tersebut diantaranya adalah: (1) LSM Kemanusiaan Indonesia kiranya dapat dilibatkan dalam pembahasan modalitassingle agency; (2)Single agencydapat merefleksikan dengan baik sinergi antara Pemerintah dengan penggiat kemanusiaan; serta (3) Pentingnya penciptaanenabling environmentbagi peningkatan kapasitas LSM Kemanusiaan.

Beberapa hal yang disepakati dalam pertemuan antara lain adalah: (1) Pentingnya kesinambungan dialog dan sinergi antara Pemerintah dan LSM Kemanusiaan di Indonesia; (2) Perlunya menjajaki pelaksanaansharing of best practices; serta (3) Pentingnya menyusun suatu standarisasi dancode of conductsebagairujukanbagiterselenggaranya diplomasi kemanusiaan. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengapresiasi para insan pers yang telah mempublikasikan pelaksanaan program dana desa dan sejumlah manfaat positif penggunaan dana desa turut menjadi pemberitaan sebagai wujud kemajuan pembangunan desa.

"Kemendes mengapresiasi kepada insan pers karena program dana desa yang tergolong baru ini telah berjalan dengan baik. Peran pers dalam menyosialisasikan program yang ada di desa dan mengangkat persoalan di desa sangatlah penting agar kita dapat terus melakukan perbaikan," kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo usai menghadiri puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/2).

Menteri Eko mengakui hingga kini masih ada persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan dana desa, salah satunya adalah praktik pemanfaatan dana desa yang belum maksimal. 

Kualitas sumber daya manusia yang ada masih minim mengingat kepala desa di Indonesia mayoritas masih merupakan lulusan SMA dan disusul lulusan SD serta SMP. 

Oleh karena itu, dibutuhkan penyebaran informasi dan pengetahuan yang lebih luas lagi sekaligus pengawasan sebagai bentuk kontrol di lapangan.

"Pengawasannya sudah lebih bagus lagi karena dukungan dari media yang sangat kuat sekali. Sekarang dari laporan Satgas Dana Desa, masyarakat sudah lebih pro aktif. Dalam beberapa bulan ini sudah lebih dari sebelas ribu laporan yang masuk," ungkapnya.

Perubahan besar dalam perkembangan media massa, lanjut Menteri Eko, telah memperluas jangkauan informasi hingga ke wilayah perdesaan. 

Hal tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sarana informasi dan edukasi tentang dana desa. Dengan demikian, diharapkan masyarakat desa lebih memahami praktik pelaksanaan dan pengelolaan dana desa.

"Saya senang bahwa pers telah mem-blow up keberhasilan desa. Jadi, masyarakat desa bisa lebih bersemangat dengan mencontoh daerah-daerah yang lain sehingga bisa berpartisipasi untuk membangun desanya. Saya mohon dukungan ini tetap dilanjutkan dan insan pers bisa mengawasi dan membantu mempromosikan keberhasilan-keberhasilan yang ada di desa," katanya.Antara