mazpri
January
VOI BERITA Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta kepada para pemasok, distributor hingga pedagang agar tidak menahan stok beras dan melakukan penimbunan di tengah kenaikan harga beras.
"Kami minta `supplier` (pemasok), distributor dan pedagang beras untuk tidak menahan stok beras," katanya dalam jumpa pers usai rapat stabilisasi harga dan pasokan beras bersama distributor dan asosiasi pedagangan ritel di Kementerian Perdagangan Jakarta, Kamis malam.
Enggar menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, maka distributor dan pedagang wajib melaporkan badan usahanya, kepemilikan gudang dan stok barang mereka kepada pemerintah.
"Apabila tidak melaporkan dan ditemukan di suatu tempat di mana di situ tersedia beras yang tidak dilaporkan, kami anggap itu ilegal dan atau penimbun beras. Kami akan proses secara hukum karena itu sudah diundangkan, sudah disosialisasikan dan kami sampaikan," katanya.
Enggar menuturkan, Kementerian Perdagangan telah menggelar operasi pasar besar-besaran untuk menanggulangi kenaikan harga beras. Pihaknya melakukan pengecekan dan pemantauan dengan mengerahkan 150 orang staf bersama divisi regional dan sub divisi regional Bulog dalam penyaluran beras medium.
Ia juga mengatakan pemerintah menyuplai pasokan beras di sejumlah wilayah terutama daerah dengan kenaikan beras paling tajam di lebih dari 2.500 titik pasar tradisional.
"Pedagang pasar wajib menjual beras eks Bulog. Kalau ada pedagang beras di pasar yang tidak mau menjual, maka patut diduga, dia hanya mau menikmati keuntungan yang berlebihan dengan memainkan harga," katanya.
Menurut dia, dengan kenaikan harga beras yang tajam, bukan tidak mungkin jika pedagang juga tergiur untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.
Adapun dari sisi pasokan, selagi menunggu panen raya pada Februari-Maret mendatang, pemerintah akan melakukan impor sebanyak 500 ribu ton beras khusus dari Vietnam dan Thailand yang rencananya akan mulai masuk ke Tanah Air pada akhir Januari.
"Saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan, saya akan mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam di dalam negeri. Maka tidak ada kekurangan kita akan kekurangan pangan. Masalah perut, masalah pangan itu jadi proritas," katanya.Ant
January
VOI BERITA Sekretaris Jenderal Perserikatang Bangsa-bangsa Antonio Guterres pada Kamis meminta kepada pemerintah negara-negara agar memperlakukan perpindahan penduduk sebagai fenomena global yang positif dan mereka jangan menghalangi migrasi legal.
"Saya ingin tekankan di sini: migrasi adalah fenomena global positif. (Migrasi) memiliki kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan, menghubungkan masyarakat-masyarakat yang beragam serta membantu kita menjalani gelombang demografis dari pertumbuhan dan penurunan populasi," kata Guterres dalam pertemuan informal Majelis Umum PBB.
Ia memperingatkan bahwa penduduk pendatang memberikan sumbangan besar bagi pembangunan internasional, baik melalui tenaga mereka berikan maupun uang yang mereka kirimkan ke negara-negara asal mereka.
Sekjen mencatat bahwa uang yang terkirim telah menambah total jumlah hingga hampir 600 miliar dolar AS (sekitar Rp8 biliun) tahun lalu, yaitu tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan semua bantuan pembangunan.
Guterres mengatakan negara-negara perlu memperkuat aturan hukum yang menyokong pengaturan dan upaya melindungi para penduduk pendatang demi keutungan perekonomian mereka, masyarakat mereka dan para migran itu sendiri.
Pihak berwenang yang memberikan hambatan besar pada perpindahan penduduk atau menerapkan pembatasan keras terhadap para migran untuk mendapat kesempatan kerja, bisa membahayakan perekonomian mereka sendiri karena mereka menerapkan hambatan untuk mendapatkan tenaga kerja secara tertib dan legal, katanya.
"Yang lebih parah adalah, mereka tanpa sengaja justru mendorong perpindahan penduduk secara ilegal."
"Orang-orang yang ingin pindah tidak diberi jalan secara legal untuk melakukan perjalanan, sehingga mereka kembali jatuh ke cara yang tidak teratur. Keadaan ini tidak hanya menempatkan mereka di posisi yang rentan tapi juga merendahkan wewenang pemerintah sendiri."
Majelis Umum saat ini menggodok Kesepakatan Global soal Migrasi, yang merupakan sarana untuk mengatur perpindahan penduduk secara aman, tertib dan teratur.
Majelis Umum PBB akan mengadakan konferensi antarpemerintah pada 2018 untuk membahas migrasi internasional.
Konferensi bertujuan mengesahkan kesepakatan global tersebut.Ant
January
VOI BERITA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung inisiatif kolaborasi pendanaan bersama atau "co-financing" untuk kegiatan riset terutama untuk topik-topik yang berguna bagi kemajuan Indonesia.
"Artinya setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menggaet dana dari luar negeri sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian lebih baik daripada didanai sendiri," kata Sri Mulyani di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut secara khusus mendukung penggunaan anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk "co-financing" dengan program kemitraan riset dan inovasi asal Inggris, Newton Fund.
Pemerintah Inggris sendiri mengalokasikan sekitar 735 juta poundsterling sampai tahun 2021 yang disandingkan dengan dana pendamping dari negara mitra.
Sementara anggaran penelitian yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia mencapai lebih dari Rp22,1 triliun di 2018.
Pendanaan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) yang didukung oleh LPDP bersama Newton Fund akan menyalurkan sekitar 5,5 juta poundsterling selama dua sampai tiga tahun. Indonesia berperan sekitar 30 persen dari total dana tersebut.
Terdapat 11 proyek riset terpilih yang didanai, dengan rincian enam proposal di bidang penyakit tropis, dua proposal mengenai gambut dan mangrove, dua proposal mengenai polusi udara dan kebakaran hutan, dan satu proposal menyangkut astronomi bagi guru dan pelajar SMA.
Menkeu akan terus mendukung bidang-bidang penelitian yang mampu mengembangkan kekayaan sumber daya alam dan kapasitas SDM agar terjaga secara berkelanjutan.
"Kami berharap bidang yang mendukung penelitian dasar dan hilir ada `comparative advantage` bagi Indonesia, apakah itu hutan, laut, budaya, atau sosial harus bisa memperkuat Indonesia. Hal-hal yang diteliti diharapkan bisa berguna bagi masyarakat dunia," ucap Sri Mulyani. Ant
January
VOI BERITA Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengatakan, pertumbuhan nilai ekspor komoditas perikanan Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini dapat melampaui pertumbuhan nilai ekspor komoditas perikanan China.
"Dibandingkan dengan beberapa negara pesaing seperti China, Thailand, Vietnam dan Filipina, tren pertumbuhan nilai ekspor dan neraca perdagangan Indonesia meningkat lebih tinggi selama periode 2012-2016," kata Nilanto Perbowo di Jakarta, Kamis.
Nilanto mengungkapkan, pertumbuhan nilai ekspor RI naik 2,31 persen per tahun dalam periode 2012-2016, dan pertumbuhan neraca perdagangannya naik 2,67 persen per tahun.
Sedangkan pertumbuhan nilai ekspor China pada periode yang sama naik 2,29 persen per tahun dan neraca perdagangan negara itu naik hanya sebesar 0,60 persen per tahun.
Sementara sesama negara ASEAN seperti Vietnam, nilai ekspornya tumbuh 1,45 persen per tahun serta neraca perdaganganya malah turun 15,14 persen per tahun. Begitu pula dengan Filipina yang nilai ekspornya naik 0,32 persen per tahun dan neraca perdagangannya turun 6,75 persen per tahun.
Berdasarkan tujuan utama pasar ekspor, pada periode 2016-2017 diketahui bahwa kenaikan ekspor komoditas perikanan Indonesia ke Amerika Serikat naik 12,82 persen, ke Jepang naik 8,31 persen, ke ASEAN naik 3,42 persen, ke China naik 11,28 persen, dan ke Uni Eropa naik 9,38 persen.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta tidak ada lagi penenggelaman kapal pada 2018 karena pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan produksi dan ekspor perikanan.Ant