VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI BERITA Dua dari 24 unit pesawat tempur F-16 "Fighting Falcon" hibah dari Amerika Serikat yang seharusnya tiba 12 Desember 2017 direncanakan sampai di Lanud Iswahjudi Magetan, Jawa Timur, Jumat (12/1).

"Sisa dua unit pesawat F-16 yang belum dikirim dari Amerika Serikat, rencananya akan didatangkan Jumat tanggal 12 Januari mendatang," kata Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Samsul Rizal, Selasa (9/1).

Menurut Samsul Rizal, dua pesawat tempur F-16 tersebut bagian dari enam pesawat tempur yang empat diantaranya sudah tiba di Lanud Iswahjudi sebelumnya. Dan enam pesawat tersebut merupakan bagian dari 24 pesawat tempur F-16 yang pengirimannya dilakukan secara bertahap.

Setelah jumlah pesawat hibah dari Amerika Serikat tersebut genap 24 unit, kata Samsul Rizal, maka akan dilakukan upacara serah terima dari Kementerian Pertahanan kepada Mabes TNI dan TNI AU di Lanud Iswahjudi.

"Sesuai informasi dari Kementerian Pertahanan, akan dilakukan upacara serah terima pesawat F-16 dari Kementerian Pertahanan kepada Mabes TNI dan TNI Angkatan Udara. Nanti juga akan disaksikan perwakilan dari pemerintah Amerika Serikat," jelas Samsul Rizal.

Samsul Rizal menuturkan, pada saat upacara penyerahan pesawat F-16 tersebut seluruh pesawat hibah Amerika Serikat, baik yang ada di Skuadron Udara 3 Lanud Iswahjudi maupun yang sudah dikirim ke Skuadron Udara 16 Lanud Rusmin Nuryadin Pekanbaru dikumpulkan di Lanud Iswahjudi.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Indonesia menerima hibah 24 unit pesawat tempur F-16. Pesawat-pesawat F-16 tersebut rencananya akan melengkapi Skuadron Udara 3 Lanud Iswahjudi dan Skuadron Udara 16 Lanud Rusmin Nuryadin, Pekanbaru.

Dari jumlah tersebut tinggal dua unit yang belum terkirim, karena ada permasalahan mesin dan sehingga terpaksa menunggu perbaikan terlebih dahulu. Ant

VOI BERITA Presiden Joko Widodo berencana untuk memperbanyak pembangunan embung di provinsi Nusa Tenggara Timur usai tujuh bendungan yang akan dibangun di provinsi berbasis kepulauan itu selesai.

"Untuk NTT saat ini cukup tujuh bendungan saja. Tidak usah tambah lagi. Tetapi yang diperlukan saat ini pembangunan embung-embung di perbanyak," katanya saat meresmikan tiga proyek strategis nasional di Kabupaten Kupang, Selasa.

Tiga proyek strategis nasional yang diresmikan itu adalah Bendungan Raknamo, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini serta PLBN Motamasin dan semuanya dilakukan di desa Raknamo kabupaten Kupang.

Jokowi mengatakan alasannya tak perlu lagi memperbanyak bendungan di NTT, dibandingkan memperbanyak pembangunan embung, karena anggaran untuk pembangunan bendungan itu bisa mencapai triliunan.

"Lagi pula saya ingin melihat dulu bagimana progres dari tujuh bendungan yang satunya sudah saya resmikan dan sisanya masih dalam pembangunan," ujarnya.

Ia menilai alasan diperbanyaknya pembangunan embung di NTT, dikarenakan NTT adalah provinsi yang memiliki banyak pulau selain itu untuk mengatasi kekeringan di NTT diperlukan pembangunan embung dan bendungan.

Ia mengatakan untuk di pulau Rote khususnya di Rote bagian Barat, pemerintah telah membangun 74 embung. Salah satunya adalah embung Saina.

"Saya melihat khususnya di Rote banyak warga yang membuat sawah-sawah baru kemudian menanamnya. Ada juga diatasnya banyak warga yang menanam jagung," tuturnya.

Demikianpun dengan daerah lain di NTT, ia berharap agar pembangunan embug-embung tersebut ditingkatkan pada tahun 2018 ini. Ant

VOI BERITA Atas upaya dan kerja sama KBRI Kabul, khususnya Duta Besar RI Kabul, selama ini dalam meningkatkan hubungan ekonomi antara komunitas bisnis kedua negara, pihak Afghanistan Chamber of Commerce and Industries (ACCI) telah menyerahkan Excellent Award kepada Duta Besar LBBP RI Kabul. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden ACCI, Mr. Khan Jan Alokozay, kepada Dubes RI Kabul, Bapak Arief Rachman MD, di kantor pusat ACCI di Kabul, Afghanistan. (2/1)

Hadir pula pada penyerahan Excellent Award tersebut, Wakil Presiden Kadin SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Mr. Mohammad Yonass Mohmand; Direktur Kerja Sama International ACCI, Mr. Omid Ghafarzai, dan beberapa pengusaha swasta Afghanistan.

Pada pertemuan tersebut, Mr. Alokozay menyampaikan bahwa pihak ACCI selalu mendorong pengusaha Afghanistan untuk melakukan kerjasama dengan pihak Indonesia. Selain itu, pihak ACCI juga berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan baik kedua negara melalui kerjasama perdagangan dan investasi. Pada kesempatan tersebut, Mr. Alokozay juga menyampaikan terima kasih kepada KBRI Kabul dalam memberikan kemudahan kepada pengusaha asal Afghanistan untuk dapat melakukan kunjungan bisnis ke Indonesia. Berkaitan dengan semakin meningkatnya perdagangan kedua belah pihak, pihak ACCI berharap pemberian visa Indonesia bagi pelaku bisnis Afghanistan dapat lebih dipermudah sebagaimana pihak Afghanistan yang akan berencana memberlakukan visa on arrival bagi pelaku bisnis.

Sementara itu, Dubes RI Kabul menyampaikan bahwa dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI dan Wakil Presiden Afghanistan pada Desember 2017 lalu, disepakati perlunya peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Afghanistan melalui fasilitasi transportasi udara yakni penerbangan langsung (direct flight) dan kargo udara untuk mendukung kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara. Dubes RI Kabul pada kesempatan tersebut mengajak para pengusaha swasta Afghanistan untuk melakukan investasi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Dubes RI Kabul berjanji untuk lebih memberikan kemudahan dalam proses pemberian visa Indonesia bagi pelaku bisnis Afghanistan.

Kedua belah pihak sepakat untuk mendorong pembentukan business council antara Indonesia dengan Afghanistan dapat terealisasikan sesegera mungkin pada kwartal pertama tahun 2018. Pembentukan Afghan – Indonesia Business Council merupakan mandat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Kadin Indonesia dan Afghanistan yang ditandatangani pada tahun 2014. Kemlu

VOI BERITA Keberpihakan terhadap isu kemanusiaan dan upaya menciptakan perdamaian dunia menjadi dua isu menonjol diplomasi Indonesia. Refleksi pelaksanaan diplomasi sepanjang 2017 ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pidato Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2018 di kantor Kemlu, Jakarta (9/1/2018).

Sikap jelas, tegas dan konsisten Indonesia terhadap Palestina, termasuk status Yerusalem, merupakan pengejawantahan keberpihakan diplomasi RI.

“Diplomasi Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina. Demi kemanusiaan, demi keadilan," tegas Menlu Retno.

Dukungan Indonesia untuk Palestina, lanjutnya, tidak hanya berupa dukungan politik, namun juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis. Dukungan juga disampaikan oleh Indonesia untuk Afghanistan dan Rakhine State, Myanmar.

Di kawasan, Indonesia terus mengawal persatuan dan sentralitas ASEAN sebagai kunci bagi organisasi ini untuk mempertahankan peran dan relevansinya.

Menlu mencatat sejumlah capaian penting diplomasi RI di ASEAN, diantaranya disepakatinya Framework of the Code of Conduct in the South China Sea Tiongkok-ASEAN dan negosiasi Code of Conduct, ditandatanganinya ASEAN Concensus on the Protection and Promotion of the rights of Migrant Workers dan operasionalisasi AIPR (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation) sebagai kontribusi bagi upaya resolusi konflik secara damai.

Di kawasan Pasifik, Indonesia turut memperkuat keterlibatan di kawasan Pasifik melalui pelatihan capacity building dan bantuan kemanusiaan. “Terutama di saat negara-negara di kawasan ini dilanda bencana alam, sebagai bentuk solidaritas sebagai warga dunia dan bangsa Pasifik," kata Menlu Retno.

Diplomasi Indonesia juga diperluas hingga Samudera Hindia melalui keketuaan Indonesia di IORA. Indonesia terus memanfaatkan dan memperkuat kerangka kerja sama inter dan antar-kawasan, seperti APEC, ASEM, dan FEALAC.

Di tingkat global diplomasi Indonesia selama 2017 di berbagai organisasi internasional mencatat hasil yang baik. Indonesia terpilih dalam 14 pencalonan di berbagai organisasi internasional.

Diplomasi juga diintensifkan dalam rangka pencalonan Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode 2019-2020. Menlu menyatakan bahwa komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia telah terekam dengan baik. Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 125 negara penyumbang pasukan perdamaian.

“Indonesia sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh negara-negara sahabat dan mengharapkan kiranya dukungan dapat diberikan oleh negara sahabat lain yang belum memberikannya," tegasnya.

Capaian Diplomasi Ekonomi

Di bidang kerja sama ekonomi, diplomasi Indonesia secara konsisten berupaya memberikan prioritas pada pengembangan kerja sama dengan Afrika, Asia Tengah/Selatan dan Amerika Latin, sebagaimana ditegaskan Menlu Retno pada tahun lalu.

“Hasilnya, nilai perdagangan Indonesia dan beberapa negara-negara kawasan Afrika, Asia Selatan dan Tengah meningkat drastis lebih dari 100%," ungkap Menlu Retno.

Di saat yang sama, upaya intensif untuk memantapkan, memperluas dan memperdalam pasar tradisional seperti Uni Eropa, Eropa Timur dan Tengah, Amerika Utara dan Asia terus dilakukan. Nilai perdagangan dengan Eropa mengalami peningkatan rata-rata di atas 50%, antara lain dengan Finlandia, Latvia, Lithuania dan Estonia.

Sementara itu, investasi dari negara-negara Eropa tercatat meningkat tajam mencapai 100%, antara lain dari Swiss dan Jerman. Bahkan, lanjut Menlu, mencapai di atas 500%, antara lain dari Swedia dan Denmark.

Sepanjang 2017, Menlu mencatat 27 kali perundingan antara lain Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Comprehensive Partnership Agreement (CEPA) dengan Australia, EFTA, dengan Chile dan FTA ASEAN-Hong Kong. Secara keseluruhan, Indonesia telah menandatangani 78 perjanjian internasional di bidang ekonomi, meliputi perdagangan, investasi, keuangan, kerja sama teknik dan penghindaran pajak berganda.

Negara Hadir Lindungi Warganya

Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah terus berupaya menghadirkan negara bagi seluruh rakyatnya, di mana pun berada. Menlu menyatakan bahwa perlindungan, kepedulian, dan keberpihakan dilakukan dengan prinsip “beyond protection".

Selama tahun 2017, kerja kerass Kemlu dan Perwakilan RI telah menyelesaikan 9.894 kasus WNI di luar negeri dan  membebaskan 14 WNI dari ancaman hukuman mati.

Kemlu berhasil memfasilitasi pemulangan hampir 50.000 WNI, khususnya Pekerja Migran, yang menghadapi situasi rentan di luar negeri.

Keberhasilan juga dicatat dengan mengembalikan hak-hak finansial WNI senilai lebih dari Rp 120 milyar; dan Membebaskan 2 orang sandera dari Filipina Selatan.

Menlu Retno juga menjelaskan berbagai inovasi perlindungan WNI di luar negeri sebagai upaya memenuhi harapan masyarakat.

Perlindungan juga diwujudkan dalam upaya menjaga kedaulatan Indonesia, antara lain melalui penyelesaian perundingan penetapan batas negara. Sepanjang 2017, telah dilakukan 35 perundingan perbatasan.

Beberapa kemajuan penting perundingan di tahun 2017, yaitu ratifikasi, pertukaran instrumen ratifikasi serta Joint Registration Perjanjian Batas Laut Wilayah RI-Singapura di PBB; ratifikasi Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Filipina oleh Indonesia; penandatanganan MoU on Survey and Demarcation of the International Boundary No. 20 Indonesia-Malaysia; dan proses akhir ratifikasi Basic Agreement on Border Arrangements 2013 sebagai perjanjian dasar kerja sama perbatasan darat RI-PNG. Kemlu