VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI BERITA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan realisasi penerimaan negara pada 2017 mendapatkan tambahan Rp4,2 triliun sehingga total menjadi Rp1.659,9 triliun atau 95,6 persen dari target APBNP.

"Realisasi per 8 Januari 2018 ini meningkat Rp4,2 triliun, dibandingkan posisi pada 31 Desember 2017," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan tambahan penerimaan ini berasal dari pajak nonmigas sebesar Rp3,5 triliun, penerimaan bea dan cukai Rp0,1 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp1,7 triliun. Namun pendapatan hibah berkurang Rp1,2 triliun.

Selain tambahan penerimaan, Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja negara mengalami penurunan sekitar Rp15,6 triliun atau menjadi Rp1.986 triliun atau 93,1 persen dari pagu APBNP.

Dengan adanya tambahan penerimaan yang didukung oleh belanja yang tertahan, maka defisit anggaran ikut mengecil dari realisasi pada akhir tahun 2017 sebesar 2,57 persen terhadap PDB atau Rp345,8 triliun. 

Realisasi defisit anggaran itu menjadi 2,42 persen terhadap PDB atau Rp326,09 triliun. Terdapat selisih sekitar Rp19,7 triliun dari realisasi akhir tahun.

Sri Mulyani menambahkan angka defisit anggaran ini masih menunjukkan adanya pergerakan seiring dengan realisasi belanja yang masih bergerak.

"Kalaupun bergerak, kami perkirakan tidak melebihi 2,5 persen terhadap PDB," katanya.

Secara keseluruhan, ia memastikan realisasi APBNP 2017 menunjukkan adanya hasil yang menggembirakan dari sisi pendapatan, belanja serta terjaganya keberlanjutan fiskal.  Ant

VOI BERITA Presiden Joko Widodo berjanji tidak akan menganaktirikan daerah dan terus berkomitmen mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh pelosok Tanah Air melalui konsep Indonesia sentris.

Presiden saat memberikan sambutan di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Tahun 2018, di Auditorium Tilangga, Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur, pada Senin, sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyebutkan dalam tiga tahun terakhir, pembangunan gencar dilakukan mulai dari daerah-daerah perbatasan hingga daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan amanah nawacita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju melalui pembangunan Indonesia sentris.

"Bukan hanya membangun Jawa, membangun Sumatra, tapi membangun seluruh pelosok Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," ujar Presiden.

Tak hanya dalam pembangunan, Kepala Negara juga tak tebang pilih dalam melakukan kunjungan kerja. Daerah-daerah 3T pun tak luput dari tujuan kunjungan kerjanya.

"Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan. Tidak ada daerah yang dianaktirikan, semuanya anak kandung Ibu Pertiwi," kata Presiden.

Seperti kunjungan kali ini yang menjadikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Rote.

"Dengan menginjakan kaki di Pulau Rote, saya sudah lengkap melihat Indonesia dari ujung ke ujung," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan kedaulatan yang telah dijalankan pemerintah.  Mulai dari program BBM satu harga di seluruh Indonesia, pemberantasan "illegal fishing", pengembalian blok Mahakam, hingga perundingan dengan PT Freeport yang masih berjalan. 

"Yang di Freeport baru diurus, kalau sudah rampung akan saya beri tahu. `Alot banget` sudah tiga tahun. Nggak apa alot asal nggak kalah," ucapnya.

Presiden meyakini bahwa dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, Indonesia akan menjadi negara maju, adil, dan sejahtera.

Oleh karena itu, Presiden menyambut baik Rakornas Bara JP Tahun 2018 yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Saya yakin Relawan Bara-JP akan menjadi pelopor dari jalan perubahan menuju Indonesia sebagai negara maju," kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya. Antara

VOI BERITA Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga, Tantowi Yahya dan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung, Dr. Anang Sutono, CHE sepakat bekerja sama memberikan bantuan pengembangan SDM dan peningkatkan kapasitas bagi warga Samoa dan Kerajaan Tonga di bidang pariwisata. Bantuan di bidang pendidikan dan peningkatkan kapasitas bagi warga kedua negara merupakan bagian dari people to people diplomacy dan Pacific Engagement.

Dubes Tantowi menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama dalam merekatkan hubungan Indonesia dengan kedua negara di Pasifik Selatan, Samoa dan Kerajaan Tonga.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Pernyataan Kehendak (Letter of Intent) yang ditandatangani oleh Dubes Tantowi Yahya dan Ketua STP NHI Bandung, Dr. Anang Sutono, CHE di Wellington pada tanggal 27 Desember 2017.

Tantowi mengatakan, STP NHI Bandung akan menyediakan program beasiswa pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa, pegawai/pejabat pemerintah, dan pelaku usaha dari kedua negara di bidang pariwisata. Program beasiswa dapat diberikan dalam berbagai jenjang pendidikan formal dari tingkat D-III, D-IV, S-1 sampai dengan S-2 dengan pengantar bahasa Inggris. Selain melalui berbagai jenjang pendidikan formal, bantuan peningkatan kapasitas di bidang pariwisata juga akan diberikan dalam bentuk pelatihan "short course".

"Untuk setiap tahunnya terbuka peluang mengikutsertakan penerima beasiswa dari masing-masing kedua negara. Beasiswa yang diberikan meliputi bebas biaya kuliah (tuition fee), bantuan akomodasi serta uang saku (allowance)", demikian Anang Sutono menambahkan.

Samoa dan Kerajaan Tonga merupakan dua negara kepulauan di Pasifik Selatan, yang memiliki potensi besar di pariwisata khususnya wisata bahari. Pemerintah kedua negara memiliki visi dan kepentingan dalam mengembangkan pariwisata sebagai industri untuk menopang pendapatan negara.

Dalam audiensinya ke PM Samoa,Tuilaepa Lupesoliai Neioti Aiono Sailele Malielagaoi di Apia dan Raja Tonga, Tupou VI di Nakualofa beberapa waktu lalu, Tantowi menyampaikan akan adanya bantuan tehnis dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata dari Indonesia kepada kedua negara. Tawaran ini disambut dengan suka cita oleh kedua kepala negara mengingat pariwisata adalah indutsri utama mereka. Kemlu

VOI BERITA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan evaluasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang hingga saat ini belum juga terealisasi meski telah "groundbreaking" sejak 2016.

Luhut seusai rapat pimpinan Kemenko Kemaritiman untuk awal tahun anggaran 2018 di Jakarta, Senin, mengatakan evaluasi akan dilakukan dalam satu bulan ke depan untuk mengetahui masalah yang menjadi kendala proyek tersebut.

"Sekarang saya mau evaluasi, saya disuruh evaluasi. Presiden ingin tahu, kenapa. Pokoknya saya mau dalam satu bulan ini sudah dapat bentuknya, ini gimana, apa yang terjadi," katanya.

Mantan Menko Polhukam itu mengaku baru diperintah beberapa waktu lalu untuk melakukan evaluasi proyek tersebut. Ia diminta melakukan evaluasi bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Meski belum bisa mengatakan indikasi kendala yang membuat proyek kereta cepat pertama itu belum juga terealisasi, Luhut mengatakan rencananya proyek tersebut akan terhubung dengan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.

"Presiden sudah minta evaluasi, Jakarta-Bandung mungkin sampai Kertajati. Karena kalau sudah sampai di situ, 200 km, mungkin `reasonable` (wajar) biayanya," katanya.

Dengan evaluasi tersebut, Luhut mengaku proyek tersebut akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman karena masuk ranah program kementerian di bawah koordinasinya. 

"Kira-kira begitu, karena ini kan masalah perhubungan, di bawah saya juga," katanya menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan ada di bawah koordinasi kementeriannya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin sore, mengatakan evaluasi dilakukan sebagai upaya pemerintah mendapatkan solusi atas proyek yang belum juga terealisasi itu. 

Menurut Budi, mengenai tenggat waktu penyelesaian proyek akan dibahas dalam rapat Selasa (9/1) di Kemenko Maritim.

Ada pun terkait rute baru transportasi massal itu yang nantinya akan terhubung ke Bandara Kertajati memang telah direncanakan sebelumnya. Sementara itu, kereta cepat tidak akan terhubung dengan Pelabuhan Patimban yang lebih banyak melayani logistik. 

"Idenya malah bagaimana agar Bandara Kertajati dan Bandara Soekarno Hatta itu `linked` (terhubung), jadi orang punya pilihan. Dan memang direncanakan satu waktu Jakarta dan Bandung jadi mega metropolitan. Jadi kita sudah siapkan Kertajati ke Halim bahkan mungkin ke Soekarno Hatta," ungkapnya. Ant