VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI NEWS Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong mengatakan media massa memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Dalam kunjungan ke media centre KTT G20 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (28/02), Usman mengatakan pemberitaan media sangat menentukan gaung KTT G20 di Indonesia. Dalam upaya publikasi dan menggaungkan Presidensi G20 di Indonesia, pihaknya memiliki dua target yang harus dicapai yaitu masyarakat dalam dan luar negeri. Untuk publik dalam negeri, pihaknya ingin seluruh masyarakat Indonesia memiliki rasa memiliki terhadap penyelenggaraan KTT G20. Untuk itu peran media penting untuk dapat menyampaikan kepada masyarakat apa manfaat dan apa makna Presidensi G20 Indonesia bagi Indonesia serta bagi seluruh masyarakatnya. Untuk publik internasional, menurut Usman Kansong, Presidensi G20 merupakan momentum untuk mengenalkan Indonesia kepada dunia internasional. ANTARA

VOI NEWS Pemerintah telah resmi menambahkan regimen vaksin booster COVID-19, yakni vaksin Sinopharm sehingga dengan demikian ada enam jenis regimen vaksin booster yang digunakan di Indonesia. Siaran pers Kementerian Kesehatan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, menyebutkan keenam regimen tersebut antara lain vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen (J&J) dan vaksin Sinopharm. Pelaksanaan vaksinasi booster dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten kota bagi masyarakat umum. Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan vaksin booster yang digunakan berdasarkan ketersediaan di setiap daerah. Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 tetap mengacu pada Surat Edaran Kemenkes tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan atau Booster. ANTARA

VOI NEWS Staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf, Senin di Jakarta menyatakan bahwa pondok pesantren memiliki keunikan fungsi sebagai sebuah lembaga pendidikan. Menurutnya, selain sebagai sebuah lembaga pendidikan, pondok pesantren juga memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Dengan memaksimalkan fungsi pondok pesantren, menurut Aminuddin Ma'ruf, bangsa Indonesia akan mampu menghindari tantangan urbanisasi dimana mayoritas masyarakat Indonesia memilih untuk tinggal di area perkotaan.

Pemerintah Indonesia memprediksi pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 330 juta jiwa dimana 76 persennya memilih tinggal di perkotaan yang memiliki produktifitas tinggi.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah berupaya menekan laju urbanisasi tersebut melalui program pemberdayaan pondok pesantren, agar penduduk Indonesia tidak terkonsentrasi di perkotaan yang akan meningkatkan kesenjangan perekonomian antara kota dan desa.

Semua program itu bagian dari affirmative action pemerintah atau negara untuk menjadikan pondok pesantren selain pembangunan pendidikan kemudian juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat katanya.

Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka pemberdayaan pondok pesantren diantaranya pendirian bank wakaf mikro. Menurut Aminuddin Ma'ruf keberadaan Bank Wakaf Mikro selain dapat mendorong perekonomian di lembaga pendidikan pondok pesantren namun juga bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pondok pesantren.

Pada Triwulan I tahun 2021 pemerintah Indonesia mencatat ada lebih dari 31 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang.

Aminuddin Ma'ruf optimis bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan mampu bukan hanya melahirkan sumber daya manusia berkualitas namun juga berdaya saing secara ekonomi. (Ndy)

VOI NEWS Pada Rabu, 21 Juli 2021, KBRI Bandar Seri Begawan menyelenggarakan sholat Idul Adha untuk masyarakat Indonesia yang berada di Brunei Darussalam. Sholat dimulai tepat pada pukul 07.00 pagi dan dihadiri ratusan jamaah. Pada tahun ini, KBRI mengadakan sholat Idul Adha dengan pertimbangan situasi COVID-19 yang sudah terkendali di Brunei.

“Alhamdulillah, situasi tahun ini lebih baik sehingga KBRI bisa kembali mengadakan Sholat Idul Adha bersama masyarakat Indonesia” ujar Duta Besar RI untuk Brunei, Dr. Sujatmiko.

Kegiatan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku di Brunei seperti pembatasan jumlah orang yang hadir (maksimal 1000 orang), pengecekan suhu badan, scan QR Code saat memasuki kompleks KBRI, membawa sajadah sendiri, dan wajib menggunakan masker.

Meskipun demikian, antusiasme terlihat jelas di wajah masyarakat Indonesia yang hadir. Acara ini merupakan ajang berkumpul dan mempererat silaturahmi antara WNI dan juga sebagai sedikit pengobat rindu akan suasana kampung halaman.

Bertindak selaku Imam sholat Ied yaitu Ust Ajid Osman Hambali, dan khatib yaitu Prof Anis Malik Thoha, dosen Indonesia yang mengajar di Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA). Dalam khotbahnya, Prof Anis mengajak jamaah untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, terutama kesehatan, dan berdoa bersama untuk negara Indonesia yang sedang berjuang melawan tingginya kasus COVID-19.

“Meskipun kita tinggal aman di Brunei, jangan terlena dan jangan lupa dengan saudara kita di Indonesia yang mengalami kesulitan akibat COVID-19,” pesan Dr. Ahmad Yani.

Di Brunei Darussalam, 10 Zulhijah 1442 H jatuh pada 21 Juli 2021 sesuai hasil rukyah yang diadakan oleh pegawai Hakim Syar’ie, Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Mufti Kerajaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pembangunan di beberapa lokasi di negara kesultanan tersebut. Hal ini berbeda dari kebanyakan negara muslim pada umumnya yang merayakan Idul Adha pada 20 Juli 2021.

Sementara itu, kasus lokal COVID-19 terkahir di Brunei tercatat pada 6 Mei 2020 atau 441 hari yang lalu. Selebihnya kasus COVID-19 bersifat impor. Total kasus COVID-19 di Brunei Darussalam tercatat 291 kasus dengan rincian 261 kasus sembuh, 27 kasus aktif, dan 3 kasus meninggal.(KBRI Brunei)