mazpri
March
VOI NEWS Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan langkah yang akan diambil pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah perlambatan ekonomi serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
"Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh Indonesia," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.
Pertama, Presiden telah memerintahkan semua menteri, gubernur, bupati, dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN dan APBD.
"Anggaran perjalanan dinas pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja lain yang tidak dirasakan masyarakat harus dipangkas," ungkap Preside
Kedua, kementerian dan lembaga di pusat serta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus melakukan "refocussing" kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19.
"Baik terkait isu kesehatan maupun yang terkait isu-isu ekonomi. Landasan hukum sudah jelas Jumat, 20 Maret 2020, saya sudah tanda tangani Inpres No 4/2020, selain memerintahkan 'refocussing' dan realokasi anggaran, Inpres ini juga memerintahkan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19, sekali lagi bukan hanya penanganan kesehatan masyarakat tapi juga dampak ekonomi masyarakat," tambah Presiden.
Ketiga, Presiden Jokowi memerintahkan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar selain menangani isu kesehatan masyarakat juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok utamanya untuk lapisan bawah.
"Kita harus membantu para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, usaha mikro dan kecil agar daya beli terjaga dan terus beraktivitas dan berproduksi," ungkap Presiden.
Keempat, Presiden juga memerintahkan program padat karya tunai diperbanyak dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak aman.
"Program padat karya tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dieksekusi," kata Presiden
Tidak ketinggalan dana desa dan program pemerintah daerah harus mengutamakan cara-cara padat karya.
"Ini akan membantu masyarakat, membantu para buruh tani, nelayan di pedesaan di seluruh tanah air. Sekali lagi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak aman," ungkap Presiden.
Kelima, pemerintah memberikan tambahan dana bagi penerima kartu sembako pemerintah sebesar Rp50 ribu per keluarga sehingga setiap keluarga menerima Rp200 ribu selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4,56 triliun
Keenam, pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Pra Kerja sekaligus untuk mengantispasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro dan kecil yang kehilangan omzet agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM.
Alokasi anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp10 triliun. "Sehingga setiap peserta kartu pra kerja akan diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan selama 3-4 bulan," tambah Presiden.
Ketujuh, untuk membantu daya beli pekerja di sektor industri pengolahan, pemerintah akan membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri oleh para pekerja.
"Dalam rangka memberikan tambahan penghasilan di industri pengolahan, alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp8,6 triliun," ungkap Presiden.
Kedelapan, bagi pelaku usaha UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan relaksasi kredit UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar dengan tujuan usaha, baik kredit dari bank atau industri keuangan non bank.
"Asalkan digunakan untuk usaha diberikan pengurangan bunga dan penundaan cicilan 1 tahun. Kepada tukang ojek dan sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, diberikan kelonggaran 1 tahun," tambah Presiden.
Bank dan industri keuangan non-bank juga dilarang mengejar angsuran apalagi menggunakan "debt collector".
"Menggunakan 'debt collector' itu dilarang dan saya minta kepolisan mencatat," tegas Presiden.
Kesembilan, untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang mengambil kredit rumah bersubsidi, pemerintah memberikan 2 stimulus, yaitu subsidi selisih bunga selama 10 tahun dan bantuan uang muka rumah.
"Kalau bunganya di atas 5 persen selisihnya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan bantuan pembayaran uang muka anggaran untuk pembelian rumah bersubsidi, anggaran yang disiapkan Rp1,5 triliun," jelas Presiden. Antara
March
VOI NEWS Sehubungan dengan tercapainya keputusan penundaan Olimpiade Tokyo 2020 pada Selasa, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyampaikan bahwa pelaksanaan ajang tersebut direncanakan digelar tidak melampaui musim panas 2021.
"Dalam situasi sekarang dan berdasarkan pada informasi yang diberikan WHO hari ini, Presiden IOC dan Perdana Menteri Jepang memutuskan bahwa pertandingan di Tokyo harus dijadwalkan ulang di luar tahun 2020 namun tidak melebihi musim panas 2021," tulis IOC dalam sebuah laporan resmi yang diterima Reuters yang dikutip di Jakarta, Selasa.
Penundaan Olimpiade Tokyo merupakan hasil pembicaraan antara PM Jepang Shinzo Abe dan Presiden IOC Thomas Bach melalui telepon pada hari Selasa pagi waktu setempat.
"Keputusan (penundaan) ini untuk memastikan kesehatan para atlet dan semua orang yang terlibat di Olimpiade serta komunitas internasional," demikian keterangan tersebut menuliskan.
Keputusan kedua belah pihak tersebut sekaligus menandai untuk pertama kalinya Olimpiade mengalami penundaan dalam 124 tahun sejarah pelaksanaannya. Sebelumnya Olimpiade pernah dibatalkan akibat dua perang dunia.
Kendati mundur hingga tahun 2021, IOC bisa memastikan bahwa nama ajang olahraga terbesar di dunia ini tetap akan memakai nama "Olimpiade Tokyo 2020".
"Sudah disepakati bahwa api Olimpiade akan tetap berada di Jepang. Juga sudah disetujui bahwa ini akan tetap memakai nama Olimpiade dan Paralimpiade 2020 meski dilaksanakan pada tahun 2021".
Api Olimpiade tiba di Jepang pekan lalu setelah melalui upacara obor di kota kuno Olimpia, Yunani, dan sempat diarak di kota lokal pada Kamis lalu.Antara
March
VOI NEWS Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan tengah mempertimbangkan opsi mengenai pelarangan mudik Lebaran 2020 guna mencegah penyebaran virus corona (COVID-19).
"Kita sudah sepakat bahwa hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Dan dengan pertimbangan ini, kami juga mempertimbangkan serius opsi pelarangan mudik," kata Staf Khusus Menko Maritim dan Investasi Bidang Kelembagaan dan Media Jodi Mahardi dalam rilis pers melalui video di Jakarta, Selasa.
Jodi menjelaskan Kemenko Maritim dan Investasi telah menggelar dua kali rapat koordinasi mengenai mudik Lebaran yang dihadiri sejumlah kementerian/lembaga termasuk Kemenko Polhukam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta TNI dan Polri.
Jodi yang juga Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi mengungkapkan pemerintah menyiapkan tiga skenario mudik Lebaran 2020, yakni mudik seperti biasa; meniadakan program mudik gratis; serta melarang mudik.
"Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden," imbuh Jodi.
Dalam keterangan terpisah, rapat terakhir pada Senin (23/3) yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui video conference, telah dibahas berbagai skenario untuk menyikapi potensi penyebaran virus corona ke seluruh Indonesia akibat mudik.
"Kita harus hitung berbagai skenario untuk memastikan keselamatan masyarakat," ujar Luhut.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan mengeluarkan edaran bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2020 agar tidak menyelenggarakan mudik gratis sebagai sarana kampanye politik.
Dari sisi transportasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan mengambil sejumlah langkah taktis diantaranya melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
Sementara dari sisi transportasi udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub memastikan akan memberikan layanan prima untuk pengiriman logistik serta mengurangi kuota penumpang hingga 50 persen.
Lebih lanjut, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Sementara TNI akan menjaga sejumlah objek vital seperti pintu tol dalam mendukung kebijakan tidak mudik lebaran tahun 2020 ini.
Bila nanti diputuskan tidak ada mudik maka komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat harus dilakukan secara intensif.
Dalam rangka itu, Kementerian Agama akan meminta ormas Islam agar ikut serta menyampaikan anjuran tidak mudik kepada masyarakat. Sebab, kebijakan tidak mudik lebaran diyakini bisa membatasi penyebaran virus corona ke seluruh negeri.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mudik membuka peluang penyebaran (virus corona) ke seluruh Indonesia," kata Kepala BNPB Doni Monardo dalam rapat tersebut.
March
VOI NEWS Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Managing Director International Montery Fund (IMF) dalam pertemuan virtual bersama anggota G20 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini akan negatif.
“Ini artinya akan terjadi kontraksi jauh lebih rendah dari proyeksi 2020 yang pertumbuhan ekonomi di atas 3 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Meski demikian, IMF memperkirakan akan ada perbaikan pada 2021 mendatang melalui upaya menjaga stabilitas keuangan dalam memastikan ekonomi tidak terpuruk lebih dalam.
“Oleh sebab itu beberapa bank sentral G20 berinisiatif melakukan kerjasama swap line,” ujarnya.
Financial Stability Board (FSB) juga menekankan otoritas dan institusi keuangan agar lebih fleksibel terhadap aturan internasional yang ada demi memastikan aktifitas keuangan masih berjalan.
Anggota G20 saat ini sudah mengeluarkan nilai stimulus yang sangat besar seperti Jerman dengan tambahan pengeluaran sebesar 132 miliar dolar AS dan menyediakan 812 miliar dolar AS sebagai tambahan jaminan.
Perancis mengeluarkan stimulus 45 miliar dolar AS, Uni Eropa senilai 100,86 miliar dolar AS, dan Amerika Serikat berencana mengeluarkan paket kebijakan senilai 1 triliun dolar AS.
Kemudian, Kanada sudah menerbitkan paket kebijakan sebesar 63,9 miliar dolar AS, Korea Selatan mengeluarkan stimulus senilai 66 miliar dolar AS, serta Australia dengan total stimulus mencapai 109 miliar dolar AS.
Sementara itu, IMF berkomitmen menggunakan lending capacity sebesar 1 trilliun dolar AS, membantu anggotanya melalui pemberian SDR allocation, dan memperluas fasilitas IMF-swap line.
Selanjutnya, Bank Dunia dan Internatonal Finance Corporation (IFC) menyetujui pendanaan sebesar 14 miliar dolar AS dan International Development Association (IBRD/IDA) juga akan menyediakan 6 miliar dolar AS.
Sebagai tambahan, Bank Dunia termasuk IFC dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) turut memberikan pendanaan sebanyak 150 miliar dolar AS dalam 15 bulan mendatang.
Tak hanya itu, anggota G20 bekerja sama secara bilateral maupun multilateral untuk melakukan restrukturisasi utang negara miskin agar mereka dapat fokus melawan pandemi.
Anggota G20 turut menyetujui penyusunan G20 joint action plan yang berisi respons kebijakan kolektif negara anggota G20.
Di tataran pemimpin G20 akan ada pembahasan inisiatif baru untuk mengatasi pandemi penyakit infeksi secara global. Antara