mazpri
March
Indonesia tegaskan komitmen dalam mendukung proses perdamaian di Afghanistan yang bersifat Afghan-led and Afghan-owned. Hal ini disampaikan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Desra Percaya saat memimpin delegasi RI pada pertemuan kedua Konsultasi Bilateral RI-Afghanistan di Kabul 2 Maret 2020.
March
VOI NEWS Dalam kunjungan selama 11 jam di Kabul setelah menghadiri penandatangan kesepakatan untuk Perdamaian di Afghanistan pada hari Sabtu, 29 Februari 2020 di Doha, Qatar, Menlu Retno lakukan 10 rangkaian pertemuan di Kabul.
February
Indonesia Gaungkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific dan Usulkan Bentuk Kelompok Bisnis di Forum MIKTA
VOI NEWS ASEAN Outlook on Indo-Pacific merupakan komitmen negara-negara ASEAN untuk menjadikan wilayah Indo-Pacific sebagai “theatre of cooperation dan bukan theatre of competition and rivalry". Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Febrian Alphyanto Ruddyard di pertemuan para Wakil Menteri Luar Negeri MIKTA (Vice-Ministrial Retreat) yang diselenggarakan pada tanggal 10 - 11 Februari 2020 di Mexico City.
MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) adalah kelompok lima negara dengan kekuatan “middle power" yang menyuarakan berbagai solusi dan tantangan dunia sebagai “bridge builder". MIKTA berdiri sejak tahun 2013 dan setiap tahun dipegang keketuaanya secara bergilir. Pertemuan di Meksico City menandai berakhir keketuan Meksiko selama tahun 2019 dan beralih kepada Korea Selatan untuk tahun 2020.
Pertemuan menyepakati sebuah Joint Communique yang menegaskan kembali keutamaan dari MIKTA dan mengangkat berbagai isu utama yang mempengaruhi kawasan dan global. Isi Joint Communique tersebut sesuai dengan topik pembahasan pertemuan yang difokukan pada penguatan kerjasama multilateral di bidang ekonomi perdagangan seperti penguatan fungsi WTO, dan dibidang politik-keamanan dengan penyelesaian masalah konflik wilayah Timur Tengah dan Semananjung Korea. Disamping itu, memanfaatkan berbagai forum international dan aktifitas yang berdampak untuk perluasan pengetahuan publik (outreach) serta membangun jejaring kerja untuk memahami kehadiran MIKTA.
Pertemuan di Mexico City yang dihadiri perwakilan negara-negara MIKTA, mengakui kepemimpinan Indonesia dalam membawakan perspektif Indo-Pacific sebagai penguatan kerja sama regional. ASEAN Outlook on Indo-Pacific mempertegas posisi ASEAN dalam perannya menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Asia Pasifik melalui dialog dan membangun kepercayaan bersama serta telah disepakati pada KTT ASEAN 2019 di Bangkok yang lalu.
Ketua Delegasi Indonesia, didampingi Duta Besar RI di Meksiko City, Cheppy Triprakoso Wartono yang juga pertemuan hadir secara aktif, telah berdialog dengan kalangan Perdagangan baik Pemerintah maupun swasta KADIN Meksiko. Usulan Indonesia untuk MIKTA membanguan sebuah Business Forum telah ditanggapi secara positif sebagai upaya MIKTA mencapai kerja sama yang konkrit (deliverables) dengan pelibatan pihak swasta/pebisnis. Usulan Indonesia ini dikatakan sangat potensial untuk meningkatan perdagangan dan investasi antar negara-negara MIKTA maupun mitra dagang potensial lainnya.
Korea Selatan yang saat ini memegang pucuk kepemimpinan MIKTA tahun 2020 telah menyampaikan program dan aktitas mendatang. Dengan fokus membawa prioritas isu multilateralisme, pembangunan berkelanjutan (SDGs), perdamaian dan keamanan, serta membanguan jejaring (networking) antar negara-negara MIKTA. (Kemlu)
February
Wamenlu RI Sampaikan Pentingnya Perlindungan Anak pada Proses Perdamaian di DK PBB
VOI NEWS "Dengan mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam proses perdamaian, kita telah membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik untuk anak-anak", demikian ditekankan Wamenlu RI, Mahendra Siregar pada briefing Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai Anak-anak dalam Konflik Bersenjata (Security Council Briefing on Children in Armed Conflict) di Markas Besar PBB di New York, Rabu, 12 Februari 2020.
Sidang ini dipimpin oleh Philippe Goffin, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Kerajaan Belgia, selaku Presiden DK PBB pada Februari 2020 serta dihadiri oleh Raja Philippe dan Ratu Mathilde dari Belgia. Sekretaris Jenderal PBB, Komisaris untuk Perdamaian dan Keamanan Komisi Uni Afrika, dan Ketua Advisory Board of Watchlist on Children and Armed Conflict bertindak sebagai briefer pada pertemuan tersebut.
Dalam pernyataannya di hadapan negara-negara anggota DK PBB, Wamenlu Mahendra menyoroti Laporan Sekretaris Jenderal tahun 2019, yang memperkirakan bahwa lebih dari 24.000 pelanggaran berat terhadap anak-anak telah diverifikasi oleh PBB di 20 situasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa isu anak-anak dalam agenda konflik bersenjata tetap menjadi isu yang relevan dalam perdamaian dan keamanan internasional.
Lebih lanjut, Wamenlu RI menyampaikan tiga poin utama untuk memperkuat langkah-langkah dalam melindungi dan mempersiapkan anak-anak dengan lebih baik di masa mendatang.
Pertama, pentingnya mengimplementasikan komitmen internasional tentang perlindungan anak. Perlindungan anak harus terintegrasi dalam seluruh proses perdamaian dengan mengedepankan yang terbaik untuk anak. “Indonesia berkomitmen dalam mengimplementasikan dasar normatif perlindungan anak dalam semua misi penjaga perdamaian di mana Indonesia turut berkontribusi," tegas Wamenlu RI.
Kedua, Wamenlu RI menunjukkan perlunya langkah komprehensif perlindungan anak dalam konflik bersenjata, dari upaya pencegahan hingga reintegrasi berbasis komunitas dan keluarga. “Pasukan perdamaian Indonesia telah lakukan repatriasi terhadap anak yang bergabung di kelompok bersenjata dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak," terang Wamenlu RI.
Ketiga, Wamenlu RI menegaskan pentingnya penguatan dukungan bagi upaya perlindungan anak. Seluruh pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam proses perdamaian dalam menentukan langkah spesifik dalam usaha perlindungan anak. Hal ini membutuhkan kerja sama dari semua negara anggota dan organisasi regional untuk mendorong kapasitas mereka.
“Dengan memastikan bahwa anak mendapatkan haknya, kita telah berkontribusi bagi masa depan anak dan secara jangka panjang berinvestasi bagi penciptaan perdamaian," demikian Wamenlu RI menutup pernyataannya.
Pertemuan telah mengadopsi Pernyataan Presiden DK PBB (Presidential Statement) untuk perlindungan anak dalam konflik. Selain itu, juga telah diluncurkan pedoman praktis bagi para mediator untuk melindungi anak-anak dengan lebih baik dalam situasi konflik bersenjata. (Kemlu)