VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI NEWS Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar pertemuan Senior Officials Meeting ke-47 sebagai persiapan pertemuan Council of Foreign Ministers (KTM) ke-47 OKI. Pertemuan tersebut berlangsung di Markas Besar OKI di Jeddah, Arab Saudi dengan tema “United against Terrorism for Peace and Development" dan dipimpin oleh Niger sebagai ketua periode 2020-2021. SOM kali ini membahas isu politik terkait Palestina khususnya penolakan secara mutlak terhadap Deal of the Century, isu pembangunan, dan sosial budaya.

Dalampertemuan tersebut, Indonesia menyuarakan pentingnya isu kesehatan dan menegaskan komitmen Indonesia dalam memajukan isu kesehatan. Indonesia telah diberi kepercayaan sebagai OIC Center of Excellence for Vaccines and Biotechnology Products di Bandung. Dalam kaitan ini Indonesia telah menyelenggarakan Workshop on Cold Chain Management pada bulan Oktober 2019 yang menghasilkan “Jakarta Declaration and OIC National Medicine Regulatory Authority's (NMRAs) Plan of Action". Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mengoptimalkan perannya sebagai Ketua Foreign Policy and Global Health untuk mendapatkan hasil konkrit yang bermanfaat bagi negara anggota OKI.

Beberapa hal penting bagi Indonesia dalam pertemuan kali ini, yaitu dukungan penuh anggota OKI terhadap Halal Industry Summit yang akan digelar di Indonesia pada November 2020. Para anggota OKI juga mengapresiasi prakarsa Indonesia dalam penyelenggaraan OIC Contact Group on Peace and Dialogue (OIC CG PD) di tahun 2019, yang berhasil mengesahkan “Plan of Action in Combating Islamophobia, Religious Discrimination, Intolerance and Hatred towards Muslims". Selain itu, seluruh anggota OKI sangat mengapresiasi kontribusi Indonesian Aid dalam pembangunan rumah sakit di Myaung Bwe, Rakhine State.

Seluruh rancangan resolusi yang diadopsi dalam SOM akan disahkan dalam KTM ke-47 OKI di Niamey, Niger pada tanggal 3-4 April 2020. (Kemlu)

VOI NEWS Indonesia bersama Tunisia berhasil dorong diselenggarakannya pertemuan khusus Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mendengarkan langsung pernyataan Presiden Palestina Mahmud Abbas di New York (11/02), pasca pengumuman proposal perdamaian yang disampaikan pada 28 Januari 2020.

“Kami meminta pertemuan ini karena perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah, yang dapat menimbukan keprihatinan banyak pihak, dan mempengaruhi stabilitas kawasan serta belahan dunia lainnya", papar Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Dian Triansyah Djani. Langkah Indonesia dan Tunisia tersebut merupakan pelaksanaan keputusan pertemuan tingkat Menteri Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) minggu lalu.

Selain Presiden Palestina, hadir pula dalam pertemuan ini Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yang menegaskan posisi badan dunia tersebut mengenai konflik Israel-Palestina yang berdasarkan two-state solution sesuai dengan berbagai resolusi DK dan Majelis Umum PBB, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit.

Pada pertemuan, Indonesia sampaikan dukungan penuh Indonesia kepada Palestina, seraya mengingatkan kembali peran PBB, terutama DK PBB, untuk melakukan hal yang benar dan adil bagi rakyat Palestina.  

“Perkenankan saya menyampaikan kembali solidaritas dan dukungan penuh pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap perjuangan Palestina", demikian disampaikan langsung Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Dian Triansyah Djani kepada Presiden Palestina di pertemuan.​

Dalam pidatonya, Dubes Djani menegaskan posisi Indonesia yang jelas dan konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang mengakar kuat pada amanat konstitusi. Indonesia konsisten pada penyelesaian two-state solution dan mengecam berbagai tindakan Israel yang terus menduduki wilayah Palestina yang dapat berdampak pada upaya mencapai perdamaian.

Selanjutnya, ditekankan perlunya memulai kembali dialog dan negosiasi multilateral yang kredibel di antara pihak-pihak terkait, seraya menggarisbawahi bahwa apapun solusi praktis dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional.

Indonesia juga mengingatkan bahwa DK PBB berhutang kepada rakyat Palestina untuk menemukan solusi berkelanjutan atas situasi kemanusiaan rakyat Palestina yang sangat memprihatinkan.

Sesuai dengan mandat UUD 1945, Indonesia akan meneruskan upaya diplomasi di PBB guna mendorong terpenuhinya hak-hak bangsa Palestina. (Kemlu)

VOI NEWS Indonesia bersama Tunisia berhasil dorong diselenggarakannya pertemuan khusus Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mendengarkan langsung pernyataan Presiden Palestina Mahmud Abbas di New York (11/02), pasca pengumuman proposal perdamaian yang disampaikan pada 28 Januari 2020.

“Kami meminta pertemuan ini karena perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah, yang dapat menimbukan keprihatinan banyak pihak, dan mempengaruhi stabilitas kawasan serta belahan dunia lainnya", papar Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Dian Triansyah Djani. Langkah Indonesia dan Tunisia tersebut merupakan pelaksanaan keputusan pertemuan tingkat Menteri Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) minggu lalu.

Selain Presiden Palestina, hadir pula dalam pertemuan ini Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yang menegaskan posisi badan dunia tersebut mengenai konflik Israel-Palestina yang berdasarkan two-state solution sesuai dengan berbagai resolusi DK dan Majelis Umum PBB, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit.

Pada pertemuan, Indonesia sampaikan dukungan penuh Indonesia kepada Palestina, seraya mengingatkan kembali peran PBB, terutama DK PBB, untuk melakukan hal yang benar dan adil bagi rakyat Palestina.  

“Perkenankan saya menyampaikan kembali solidaritas dan dukungan penuh pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap perjuangan Palestina", demikian disampaikan langsung Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Dian Triansyah Djani kepada Presiden Palestina di pertemuan.​

Dalam pidatonya, Dubes Djani menegaskan posisi Indonesia yang jelas dan konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang mengakar kuat pada amanat konstitusi. Indonesia konsisten pada penyelesaian two-state solution dan mengecam berbagai tindakan Israel yang terus menduduki wilayah Palestina yang dapat berdampak pada upaya mencapai perdamaian.

Selanjutnya, ditekankan perlunya memulai kembali dialog dan negosiasi multilateral yang kredibel di antara pihak-pihak terkait, seraya menggarisbawahi bahwa apapun solusi praktis dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional.

Indonesia juga mengingatkan bahwa DK PBB berhutang kepada rakyat Palestina untuk menemukan solusi berkelanjutan atas situasi kemanusiaan rakyat Palestina yang sangat memprihatinkan.

Sesuai dengan mandat UUD 1945, Indonesia akan meneruskan upaya diplomasi di PBB guna mendorong terpenuhinya hak-hak bangsa Palestina. (Kemlu)

VOI NEWS Para Pejabat Senior ASEAN dan Uni Eropa bahas upaya pengembangan kerja sama ekonomi termasuk ekonomi digital, penegakkan HAM, peningkatan perdagangan, revolusi industri,  transportasi, konektivitas di ASEAN, pencapaian SDGs, hingga upaya mengatasi perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Pembahasan ini dilakukan saat pertemuan ASEAN-Uni Eropa Senior Officials di Brussel, Belgia tanggal 10-11 Februari 2020.​

Secara khusus, pertemuan membahas langkah-langkah bersama dalam penanganan pandemik virus Novel Corona (n-Cov 2019). Dalam pertemuan, UE menyatakan kesanggupannya dalam membantu penanganan virus ini di ASEAN, dalam bentuk pengiriman tenaga medis, bantuan peralatan medis hingga pertukaran informasi dan pengalaman antara para ahli virologis guna mencari solusi medis yang dibutuhkan.

Para senior officials juga membahas kemajuan hubungan kemitraan kedua organisasi regional yang telah terjalin selama hampir 43 tahun. Indonesia yang memimpin pembahasan agenda politik-keamanan, mengarisbawahi besarnya tantangan keamanan saat ini, khususnya mengenai radikalisme dan penanganan foreign terrorist fighters (FTF).

“Saat ini, dunia tengah dihadapi beragam tantangan keamanan non-tradisional. Ancaman yang hadir di satu kawasan pasti akan menimbulkan ancaman di kawasan lain apabila tidak ditangani dengan baik," ungkap Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN saat pimpin delegasi Indonesia pada pertemuan.

Selain itu, beliau menggaris bawahi pentingnya keterlibatan perempuan dalam menangani konflik di tingkat kawasan. Dalam kaitan ini, ASEAN telah membentuk ASEAN Women for Peace Registry (AWPR) yang menjadi wadah bagi para pakar dari kalangan perempuan untuk mendorong peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam proses rekonsiliasi dan perdamaian di ASEAN.

UE adalah salah satu mitra penting ASEAN karena merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN setelah RRT. Kerja Sama ASEAN dan UE juga berperan besar bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan, khususnya melalui terwujudnya ASEAN-EU Free Trade Agreement, perampungan  perjanjian Comprehensive Air Transport Agreement (CATA) hingga berbagai kerja sama ASEAN - UE dalam bidang kepemudaan dalam bentuk bantuan pendidikan melalui program Support to Higher Education in the ASEAN Region (SHARE).

Uni Eropa merupakan mitra ASEAN sejak 1977 dan kedua pihak telah mengembangkan berbagai kerja sama di bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. UE juga aktif mendukung integrasi ASEAN dan upaya membangun komunitas ASEAN. Untuk tahun 2018 – 2022, Kerja sama kemitraan ASEAN dan Uni Eropa telah memiliki Rencana Aksi untuk periode 2018-2022, dimana lebih dari 50% nya telah terlaksana.(Kemlu)