VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak Rusia untuk memastikan akses yang aman guna memberikan layanan kesehatan bagi orang-orang yang berada di tempat-tempat yang dikendalikan atau dikepung pasukan Rusia di Ukraina.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tentang situasi di Ukraina dan peran Rusia dalam masalah kesehatan global.

"Saya meminta akses aman ke Mariupol, Kherson, Zaporizhzhia Selatan & daerah terkepung lainnya untuk memberikan bantuan kesehatan. Warga sipil harus dilindungi," kata Tedros di Twitter.

Hubungan antara WHO dan Rusia telah tegang sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Anggota WHO di wilayah Eropa pekan lalu mengeluarkan resolusi yang dapat mengakibatkan penutupan kantor regional Rusia dan penangguhan pertemuan di negara itu.

Wakil ketua majelis rendah parlemen Rusia Pyotr Tolstoy menyerahkan daftar perjanjian Rusia dengan badan-badan internasional, termasuk WHO, ke majelis awal pekan ini.

Ia mengindikasikan bahwa langkah selanjutnya dapat berupa penarikan Rusia dari badan-badan internasional tersebut, menurut Interfax.

Moskow menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" untuk melucuti senjata Ukraina dan menyingkirkan apa yang disebutnya nasionalisme anti Rusia yang dikobarkan oleh Barat.

Di lain pihak, Ukraina dan Barat mengatakan Rusia melancarkan perang agresi yang tidak beralasan.

WHO telah melaporkan sekitar 235 serangan terhadap infrastruktur kesehatan di Ukraina sejak konflik dimulai, tanpa menuding pihak mana yang bersalah.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Rencana baru pemerintah Jerman yang berupaya mendorong semua segmen masyarakat agar menggunakan energi dengan lebih efisien demi mengurangi ketergantungan negara itu terhadap bahan bakar fosil Rusia sebelum musim dingin mendatang.

"Kontribusi termurah dan paling efisien untuk (mencapai) kemandirian yang lebih besar adalah konsumsi energi yang lebih sedikit," ujar Menteri Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim Jerman Robert Habeck saat mengemukakan rencana itu pada Selasa (17/5).

Jika pengiriman gas dari Rusia menuju Jerman dihentikan, industri dan rumah tangga di negara itu akan kekurangan 2 hingga 12 miliar meter kubik gas pada musim dingin mendatang, tergantung pada cuaca, menurut Aurora Energy Research, lembaga konsultan energi yang berbasis di Berlin.

Musim dingin yang akan datang merupakan fase kritis," tutur Casimir Lorenz, pakar dari Aurora. Namun, hal itu kemungkinan akan berlangsung hingga 2027 atau 2028 sebelum Jerman dan Uni Eropa (UE) tidak lagi khawatir kekurangan gas.

Didorong oleh melonjaknya harga energi dan bahan bakar kendaraan bermotor, inflasi di Jerman naik menjadi 7,4 persen, rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir, pada April. Angka inflasi di zona Euro bahkan tercatat lebih tinggi, yakni 7,5 persen.

Setelah pemerintah Jerman baru-baru ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunannya menjadi 2,2 persen, Komisi Eropa pada Senin (16/5) melakukan hal serupa dan memangkas proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2022 Jerman dari 4 persen menjadi 2,7 persen, dan menaikkan tingkat inflasi yang diproyeksikan menjadi 6,1 persen dari 3,5 persen.

Risiko terhadap perekonomian Eropa akibat gangguan pasokan komoditas energi tetap sangat tinggi," kata Kepala Eksekutif Federasi Industri Jerman (Bundesverband der Deutschen Industrie/BDI) Joachim Lang, sembari memperingatkan bahwa gangguan ekspor gas Rusia akan "menghambat pertumbuhan di Eropa dan mengantarkan EU ke jurang resesi." 

antaranews

(voinews.id)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan terdapat penambahan penerimaan negara sebesar Rp420,1 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.

Dengan demikian, outlook pendapatan negara tahun ini akan mencapai Rp2.266,2 triliun atau meningkat dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Rp1.846,1 triliun.

"Indonesia menghadapi masalah tetapi tetap relatif lebih baik, karena kalau negara lain menghadapi krisis dan tidak punya uang dengan kebutuhan banyak, kita paling tidak punya tambahan Rp420,1 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis.

Secara perinci, tambahan pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan Rp274 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp146,1 triliun.

Maka dari itu, ia menyebutkan tambahan pendapatan negara tersebut akan dialokasikan dengan tujuan utama melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melindungi APBN.

Dengan begitu, dana sebesar Rp420,1 triliun akan dibagi untuk mengurangi defisit, menambah subsidi, menambah anggaran perlindungan sosial, hingga meningkatkan anggaran pendidikan.

Untuk penurunan defisit APBN, dialokasikan dana sebesar Rp27,8 triliun, sedangkan alokasi peningkatan penerimaan negara yang akan masuk kepada belanja negara adalah sebesar Rp392,3 triliun.

Melalui tambahan tersebut, Sri Mulyani menuturkan outlook belanja negara tahun 2022 pun akan meningkat menjadi Rp3.106,4 triliun dari target sebelumnya Rp2.714,2 triliun.

Outlook kenaikan belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp357,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp35,2 triliun.

Peningkatan belanja pemerintah pusat antara lain karena adanya tambahan untuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp3 triliun, subsidi energi Rp74,9 triliun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik Rp275 triliun, penyesuaian anggaran pendidikan Rp23,9 triliun, dan penebalan perlindungan sosial Rp18,6 triliun.

antaranews

(voinews.id)Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menekankan Indonesia harus memulai transformasi ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif yang mengedepankan partisipasi, inovasi dan juga ekologi.

Penegasan tersebut disampaikan Wapres dalam sambutannya pada saat menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis.

"Ekonomi dengan peningkatan nilai tambah saja tidaklah cukup. Indonesia membutuhkan lompatan produktivitas berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta ramah lingkungan. Indonesia harus memulai transformasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif," ujar Wapres.

Wapres menyampaikan Indonesia dikaruniai Tuhan dengan kekayaan sumber daya alam di setiap jengkal tanahnya, salah satunya merupakan komoditas dengan cadangan terbesar di dunia, yaitu nikel.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, cadangan nikel Indonesia sebesar 72 juta ton atau mencapai 52 persen dari total cadangan nikel dunia pada tahun 2020. Artinya Indonesia memegang peranan sangat penting dalam penyediaan bahan baku produk nikel dunia.

Namun Wapres mengingatkan, apabila Indonesia tidak bijak mengurus kekayaan alam yang dimiliki maka berpotensi mengalami kemerosotan ekonomi.

"Lagi pula kekayaan bumi Indonesia tidak boleh dinikmati oleh generasi saat ini saja, tetapi juga harus membawa berkah bagi generasi mendatang. Dengan demikian upaya ekstraksi sumber daya alam tidak bisa dilakukan secara berlebihan, tetapi dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan," katanya.

Wapres mengatakan, kebijakan hilirisasi sektor pertambangan yang menjadi fokus pemerintah bertujuan mengintegrasikan sektor pertambangan dari hulu ke hilir. Diharapkan, sektor tersebut memberikan nilai tambah yang maksimal dan kemanfaatan yang lebih besar bagi kemakmuran rakyat.

Untuk itulah, Indonesia menurutnya perlu memulai transformasi ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif.

Dia mengatakan transformasi ekonomi Korea Selatan merupakan salah satu contoh yang paling sukses. Di Korea, strategi kebijakan inovasi yang mengandalkan industri berorientasi ekspor, didukung dengan sinergi riset dan pengembangan antara industri dan perguruan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia.

Wapres menjelaskan, pada awal 1970-an, PDB per kapita Indonesia tercatat 80 dolar AS dan Korea Selatan sekitar 279 dolar AS. Namun, Korea Selatan yang bergerak di jalur ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, PDB per kapitanya melesat hampir 8 kali Indonesia.

"Pada tahun 2020, Korea Selatan mencapai 31.489 dolar AS dan Indonesia hanya sekitar 3.869 dolar AS, justru Indonesia turun dari 4.135 dolar AS pada 2019," kata dia.

Wapres meyakini apabila Indonesia secara konsisten mengembangkan ekonomi inklusif yang dipadukan dengan hilirisasi industri untuk pemenuhan pasar domestik maupun ekspor, maka kemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud.

Terlebih, kata dia, sampai April 2022 Kementerian Perindustrian mencatat ada 138 perusahaan kawasan industri yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatra.

"Peningkatan jumlah dan luas lahan untuk kawasan industri ini patut diapresiasi. Sedangkan khusus untuk smelter, pemerintah telah menargetkan 53 fasilitas akan beroperasi hingga 2024," jelasnya.

antara