VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI, Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal, Gatot Eddy Pramono menjadi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keduanya mengemban posisi yang dipimpin langsung oleh Menteri Badan usaha Milik Negara, Erick Thohir sebagai Ketua komite tersebut. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menetapkan, TNI-Polri sebagai koordinator dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal. Vaksinasi akan dilakukan mulai tahun 2021.

Timbul berbagai opini terkait pelibatan TNI dan Polri dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Pemerintah menegaskan, keterlibatan TNI dan Polri dalam Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah untuk ketertiban masyarakat. Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (16/8) mengatakan, TNI dan Polri dalam komite tidak akan mengurusi soal ekonomi dan penegakan hukum, tetapi akan fokus pada upaya penertiban.

Dini menuturkan, kehadiran TNI dan Polri dalam penanganan COVID-19 sangat dibutuhkan, terutama dalam upaya menegakan disiplin masyarakat dalam menaati protokol kesehatan dengan lebih intens, luas, dan masif. TNI dan Polri juga dibutuhkan untuk membantu hal teknis yang sulit jika hanya dilakukan oleh birokrat, misalnya distribusi bantuan sosial -bansos.

Dini juga menjelaskan, mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI menyelenggarakan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu pemerintah dalam mengatasi bencana alam. Sedangkan dalam peraturan mengenai Polri, tugas pokok Polri adalah untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana. Itu termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Pelibatan aparat keamanan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 sebenarnya juga dilakukan oleh banyak negara, bahkan oleh negara-negara besar yang demokratis sekalipun. Apalagi dampaknya secara sosial dan ekonomi di hampir semua negara sangat buruk. Perlu pelibatan semua unsur dalam masyarakat untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya.

Terlebih lagi bagi Indonesia, yang sudah menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Tak dapat dipungkiri bahwa TNI dan Polri telah memainkan peran signifikan dalam menanggulangi dampak bencana alam masif, seperti Tsunami Aceh, Gempa Yogyakarta dan Gempa Lombok dan Palu. Ditengah pandemi COVID-19 berskala nasional, Peran serta TNI dan Polri dalam penanggulangannya tentunya lebih strategis dan lebih dibutuhkan lagi.

Hari ini genap 75 tahun Indonesia merdeka ditengah suasana prihatin karena pandemi covid19. Tidak seperti tahun-tahun lalu, perayaan hari kemerdekaan yang  biasanya dilaksanakan dengan meriah, kali ini  terpaksa dilakukan denga cara bebeda. Semua harus mengikuti protokol   dan  prosedur sesuai masa pandemi. Bahkan untuk upacara resmi  peringatan HUT Kemerdekaan  pun, kali ini terpaksa dilakukan secara virtual.

Suasana memang sedang memprihatinkan namun  tentunya tidak mengurangi  rasa syukur yang tiada putus atas segala pencapaian hari ini.  

Pidato Kenegaraan  menyambut hari kemerdekaan,   yang  disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung Parlemen pada Jumat, 14 Agustus yang lalu,  melaporkan kondisi kenegaraan selama setahun terakhir. Saat menyampaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan nota keuangan, president Jokowi menjelaskan persiapan alokasi pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp414 triliun. Artinya, APBN 2021 hanya akan berfokus untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi corona.

75 tahun Indonesia Merdeka memang memasuki fase baru. Perjuangan tahun ini melawan musuh yang berbeda dengan masa perang kemerdekaaan 75 tahun yang lalu, yaitu virus Corona  covid19. Tak sedikit  jumlah pahlawan kesehatan yang gugur dalam upaya memberikan layanan/ bantuan kesehatan untuk penderita covid19. RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik menyoroti bagaimana dalam usia 75 tahun, Republik Indonesia berjuang untuk dapat  merdeka dari pandemi Covid19 dan  Korupsi.

Keduanya adalah  musuh  berbahaya yang bisa meruntuhkan. Negara. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK melakukan sejumlah upaya pencegahan sebagai langkah antisipatif berdasarkan pemetaan penanganan wabah Covid-19. Ada empat titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi terkait penanganan Covid-19, yaitu pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial. KPK membentuk satuan tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran penanganan Covid-19. 

Indonesia memang tengah berperang  melawan Covid19 dan Korupsi. Harapannya  tentu saja mewujudkan masyarakat yang sehat  secara fisik dan memberantas  karakter koruptif. Sungguh bukan kerja ringan dengan kondisi pandemi yang dihadapi saat ini. Kalau dulu masyarakat bahu membahu mengusir penjajah, kini saatnya untuk tetap bergandengan tangan menghadapi tantangan hidup yang berbeda.

Selamat hari kemerdekaan ke 75. Dirgahayu Republik Indonesia.

Presiden Perancis Emmanuel Macron akan meningkatkan kehadiran militer negaranya di Mediterania Timur.  Niat Macron itu merupakan reaksi atas aktifitas yang dilakukan Turki di wilayah tersebut. Dia menyerukan agar Turki menghentikan eksplorasi minyak dan gas di wilayah perairan yang dipersengketakan dengan Yunani.Dilaporkan laman France24, Macron menyuarakan keprihatinan atas eksplorasi sepihak yang dilakukan Turki saat melakukan percakapan via telepon dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Menurutnya dialog damai harus dikejar guna mengurangi ketegangan dan menyelesaikan perselisihan. Jika tidak, Macron akan memperkuat sementara kehadiran militernya di Mediterania Timur.  Mereka ditugaskan memantau situasi di sana sebagai penanda tekad Perancis menegakkan hukum internasional.Ketegangan di Mediterania meningkat setelah Turki mengirim kapal penelitian seismic Oruc Reis ke wilayah tersebut pekan ini.

Turki adalah negara penjamin Republik Turki Siprus Utara (TRNC). Negara itu telah secara konsisten menentang pengeboran sepihak oleh pemerintah Siprus Yunani di Mediterania Timur. Ankara menegaskan bahwa TRNC juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut.Pada 1974, setelah kudeta yang ditujukan untuk merebut  Siprus oleh Yunani, Ankara harus melakukan intervensi sebagai kekuatan penjamin. Pada 1983, Republik Turki Siprus Utara  didirikan. Beberapa dekade sejak saat itu, terlihat beberapa upaya untuk menyelesaikan perselisihan Siprus, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan.

Baik Perancis maupun Turki merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Sebagai sesama anggota NATO, kedua negara  sudah selayaknya dapat menyelesaikan masalah mereka dengan baik sehingga konflik yang lebih besar dapat dihindari.

Air Susu Ibu –ASI merupakan nutrisi pertama bagi bayi lahir hingga berumur 6 bulan. Setelah itu, pengenalan jenis asupan lain boleh diberikan kepada bayi. Namun, pemberian ASI secara eksklusif hingga berusia 2 tahun dapat memberikan imunitas terhadap penyakit. Namun saat ini, atas dasar kepraktisan, pekerjaan, dan ketidaktahuan, banyak ibu mengabaikan pemberian ASI dan bergantung pada susu formula atau asupan lain.  Akibatnya, terjadi stunting pada anak-anak indonesia, yaitu kondisi badan anak lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Dengan hadirnya pandemi Covid-19 saat ini, kesehatan bayi tanpa ASI semakin beresiko tinggi dan akan mempengaruhi  perkembangan tubuh.

Tema global yang diusung dalam Pekan Menyusui Sedunia 2020 adalah “Dukung Pemberian ASI untuk Bumi yang Lebih Sehat”. Sedangkan, sub-tema yang ditetapkan Indonesia adalah “InvestASI Indonesia untuk Bumi yang Lebih Sehat”.

Dalam peringatan Pekan Menyusui Sedunia pada Rabu (12/8), Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemberian ASI pada anak turut berperan menurunkan prevalensi "stunting" pada anak karena ASI memenuhi kebutuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Menurut Wakil Presiden Ma’rut, pemberian ASI eksklusif pada anak  turut membantu upaya pemerintah menurunkan angka prevalensi "stunting" pada anak hingga mencapai 14 persen pada 2024.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa berdasarkan data riset kesehatan dasar 2018, inisiasi menyusui dini (IMD) di Indonesia baru mencapai 58,2 persen. Survei data kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 juga menunjukkan jumlah bayi berusia kurang dari enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif baru 52 persen.

Kampanye pemberian ASI selama minimal 6 bulan dan eksklusif hingga 2 tahun sebenarnya sudah digaungkan sejak tahun  70-an – 80-an. Pada saat itu, selain merujuk pada kesehatan ibu dan bayi, pemerintah juga fokus pada penekanan angka kelahiran dan jumlah penduduk Indonesia. Pembangunan Pos Layanan Terpadu -POS YANDU di setiap kelurahan sedikit banyak telah berhasil menekan angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi melalui program kesehatannya yang melibatkan secara langsung tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

Sejatinya, pemberian ASI pada bayi adalah memberikan imunoglobulin yaitu zat atau kandungan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh bagi bayi. Karena, anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya memiliki risiko sakit lebih besar dibandingkan dengan yang mendapatkan ASI. Keikutsertaan anggota keluarga seperti suami, tokoh agama dan masyarakat dalam program ASI sangatlah penting dan berpengaruh dalam program ASI. Sehingga, kritikan UNICEF tentang maraknya kampanye iklan susu formula bayi yang dapat membantu kecerdasan, dapat ditepis dengan menggalakkan dan mengaungkan kembali ASI melalui Puskesmas dan Pos Yandu.