VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (VOI News) - Hubungan bilateral antara Indonesia dan Pakistan telah berjalan dengan baik. Kedua negara memberikan dukungan satu sama lain dalam berbagai bidang di forum internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian dikatakan Kuasa Usaha Ad Interim Pakistan di Jakarta Sajjad Haider Khan dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Selasa, (5/08). Sajjad mengatakan sampai saat ini Indonesia dan Pakistan telah menandatangani 32 naskah perjanjiana kerjasama (MoU) dan menjalin kerjasama antara lain di bidang pertahanan, terorisme dan pertukaran delegasi perdagangan. 

"Kedua negara telah memiliki 32 MoU dan perjanjian pada waktu yang berbeda. Kita juga memiliki kerja sama di bidang pertahanan, perjanjian komersial, dan telah menandatangani kelompok kerjasama tentang terorisme dan kemudian membentuk komisi kerja. Kedua negara memiliki dialog perencanaan kebijakan, dan saling bertukar delegasi, komersial, bisnis, perdagangan, investasi serta militer," kata Sajjad Haider Khan. 

Selain membahas hubungan bilateral Indonesia dan Pakistan, konferensi pers di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta juga membahas masalah perdamaian dan situasi keamanan di Asia Selatan  terutama terkait persengkataan antara Pakistan dan India di wilayah Jammu dan Kashmir. Dalam kesempatan itu, Kuasa Usaha Ad Interim Pakistan di Jakarta Sajjad Haider Khan meminta masyarakat dan media Indonesia untuk memberikan dukungan dan menunjukkan rasa solidaritas terhadap rakyat di Jammu dan Kashmir. (VOI/AHM) 

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters memimpin 9th Joint Ministerial Commission RI – New Zealand pada Rabu (29/7). Pertemuan tersebut merupakan yang pertama dilakukan secara virtual selama pandemi Covid-19

Seperti dikutip laman kemlu.go.id ( 30/7 ) dalam pertemuan itu, Menlu RI Retno menyampaikan apresiasi kepada Selandia Baru sebagai salah satu negara pertama yang telah bekerja sama dengan Indonesia selama pandemi Covid-19, dalam bentuk komitmen senilai 6,12 juta dolar New Zealand atau senilai 59,4 milyar rupiah. Komitmen itu ditujukan antara lain untuk  peningkatan kualitas layanan tes Covid-19 dengan Eijkman Institute senilai 6,3 Miliar rupiah. Melalui UNICEF disalurkan 48,6 Milyar untuk peningkatan layanan komunikasi resiko terhadap komunitas, penyediaan dan distribusi Alat Pelindung Diri ( APD)  dan pencegahan infeksi serta peningkatan kesiapan layanan penting, dan 4,5 Milyar rupiah  untuk hal lain.

Dalam pertemuan itu , kedua pihak juga membahas berbagai isu bilateral, seperti komitmen dalam mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, pencapaian target perdagangan bilateral senilai  40 triliun rupiah pada  tahun 2024, peningkatan akses pasar produk Indonesia, dan penguatan kerja sama dalam kerangka ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Menlu RI  juga menekankan kembali perlunya kerja keras kedua negara untuk mencapai target tersebut dan menciptakan perdagangan yang lebih seimbang. Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan apresiasi atas peningkatan investasi Selandia Baru di Indonesia yang mencapai 9 juta dolar Amerika Serikat pada paruh pertama tahun 2020.

Dalam  bidang politik, Indonesia menyampaikan apresiasi atas posisi Selandia Baru yang menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Disamping isu bilateral, kedua pihak juga membahas berbagai isu regional dan global yang menjadi kepentingan kedua negara, yaitu situasi di Laut China Selatan, kerja sama di kawasan Pasifik, dukungan Indonesia atas Keketuaan Selandia Baru pada APEC 2021, dan penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership ( RCEP) oleh kedua negara. 

Pertemuan tersebut telah menghasilkan Joint Statement yang ditandatangani kedua Menlu, serta Rencana Aksi (Plan of Action) untuk Kemitraan Komprehensif Indonesia – Selandia Baru periode 2020 – 2024. Rencana Aksi akan memetakan berbagai komitmen maupun peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat kedua negara

Presiden Joko Widodo memandang bahwa saat ini, kekhawatiran masyarakat terhadap Covid-19 meningkat. Hal itu dikatakannya dalam rapat terbatas yang membahas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Senin (3/8). Dia sendiri mengaku bahwa dia  tidak tahu mengapa masyarakat terlihat begitu khawatir, entah karena kasusnya meningkat atau masyarakat, terutama kalangan menengah ke atas, melihat masih banyak orang yang tidak taat protokol kesehatan.

Angka kasus positif dan angka kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia masih relatif tinggi. Jumlah kasus positif sudah melebihi 100 ribu dan jumlah kematian melebihi 5 ribu orang. Angka tersebut bahkan jauh melebihi angka yang ada di negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo ingin mengubah strategi penanganan dampak pandemi dengan lebih berfokus pada pelaksanaan protokol kesehatan. Dia menginstruksikan agar kampanye penerapan protokol kesehatan dilakukan secara lebih masif dan lebih terfokus.

Presiden Joko Widodo mengagendakan dalam 2 pekan ini pemerintah fokus pada kampanye memakai masker. Mengapa hanya memakai masker? Mengapa tidak sekaligus menjaga jarak, tidak berkerumun dan sering cuci tangan? Dia beralasan, kalau berbarengan, mungkin masyarakat yang menengah atas bisa mengerti dengan cepat. Tetapi, masyarakat yang di bawahnya memerlukan penjelasan satu per satu.

Setelah dua pekan kampanye memakai masker, dua pekan berikutnya, kampanye menjaga jarak atau mencuci tangan dilakukan. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk membantu kampanye secara masif.

Angka kasus positif Covid-19 yang tinggi memang mengkhawatirkan. Namun seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, angka itu juga menunjukkan masifnya pemerintah melakukan tes, dengan jangkauan masyarakat lebih luas. Angka itu juga menunjukkan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah bekerja keras melakukan penelusuran penularan dan tes.

Jika banyak masyarakat mengabaikan rotokol kesehatan, tentu penyebabnya harus diketahui terlebih dahulu agar penanganannya tepat. Apakah masyarakat kurang terinformasi soal protokol kesehatan? Apakah ada yang sengaja menghalangi masyarakat untuk mengakses informasi yang benar?

Di Amerika Serikat, masyarakat terbagi antara kelompok yang setuju dengan protokol kesehatan dan kalangan tidak setuju. Mereka bahkan menentang keras pemakaian masker dan tidak mau menjaga jarak. Akibatnya, jumlah kasus positif Covid-19 di negara itu terus meningkat tajam, tanpa ada tren penurunan. Demikian pula, angka kematiannya. Sikap terbagi ini tentu saja dimotori oleh para tokoh masyarakat, termasuk politisi. Jangan sampai Indonesia mengalami hal seperti itu. Masyarakat Indonesia harus sepaham dulu bahwa menjalankan protokol kesehatan sangat penting. Hal itu dapat diraih jika seluruh masyarakat dapat mengakses informasi yang benar tentang pandemi Covid-19.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng pemerintah Inggris meluncurkan program Mentari, singkatan dari Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia. Program ini bertujuan mendukung upaya pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan di Indonesia. Program ini resmi diluncurkan secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial pada Kamis (30/7). Acara ini dihadiri secara virtual oleh Duta Besar Inggris di Jakarta, Owen Jenkins.

Ego Syahrial dalam paparannya secara virtual mengatakan, dalam program ini pemerintah Inggris akan berbagi pengalamannya kepada Indonesia terkait proyek energi terbarukan. Dengan begitu, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan target bauran energi di Indonesia hingga 23 persen di tahun 2025 mendatang.

Ego Syahrial menambahkan, Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target energi terbarukan dan menurunkan emisi.  Ia optimistis program ini dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kemiskinan melalui pengembangan energi terbarukan.

Dalam pelaksanaannya, program Mentari akan memberi dukungan dalam aspek pengembangan kebijakan menuju terciptanya kerangka kerja regulasi yang lebih baik untuk mewujudkan iklim usaha energi baru terbarukan yang lebih kondusif. Melalui bantuan teknis, program Mentari akan mendorong investasi swasta pada proyek energi baru terbarukan, baik on-grid maupun off-grid, dengan fokus pada kawasan timur Indonesia. Program ini akan membangun proyek percontohan jaringan skala mikro yang terintegrasi dengan kegiatan bisnis produktif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mentari juga akan membangun kemitraan domestik dan Internasional untuk berbagi praktik terbaik, pengetahuan, serta inovasi dalam penyediaan energi baru terbarukan. Program ini akan fokus ke penyediaan energi terbarukan di daerah tertinggal terdepan dan terluar dan kawasan Indonesia Timur.

Sementara itu, Duta Besar Inggris Owen Jenkins menyatakan, Indonesia memiliki potensi menjadi negara adidaya di sektor energi ramah lingkungan. Dirinya berharap, program Mentari  dapat mendukung transisi energi di Indonesia menghadapi tantangan pemulihan ekonomi global yang memasuki dekade kritis dalam mengatasi perubahan iklim. Kemitraan Inggris melalui Program Mentari mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia, sebuah proses transisi yang memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengentasan kemiskinan, akses energi yang aman dan terjangkau serta penurunan emisi.